SlideShare a Scribd company logo

Jurnal tata kota edisi 01 mail

•
•
Adhitya Arjanggi
Adhitya Arjanggi

Jurnal ini membahas tentang ruang publik dan tata kota Bekasi. Ruang publik didefinisikan sebagai ruang terbuka yang dapat diakses oleh semua orang untuk berinteraksi dan beraktivitas bersama. Jurnal ini menjelaskan berbagai jenis ruang publik dan pentingnya peranan ruang publik dalam kota. Di Bekasi, ruang terbuka hijau publik baru mencapai 11% dari total wilayah dan pemerintah berupaya meningkatkannya.

1 of 104
Download to read offline
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Salam Tata Kota… Syukurlah, setelah melewati serangkaian diskusi panjang, akhirnya Jurnal TataKota Bekasi edisi perdana sampai di tangan Anda. Kami berharap jurnal ini selalu ditunggu kehadiran Anda: dua bulan sekali. Jurnal ini lahir dari ide sekelompok masyarakat yang peduli terhadap masa depan Kota Bekasi. Persoalan tata kota bukanlah persoalan sederhana. Bukan sebatas berkaitan aspek materil. Di sana banyak aspek yang sangat kompleks. Pemilihan kata “Jurnal” sengaja kami pilih sebagai identitas intelektualitas. Seluruh materi tulisannya didasari dengan kajian ilimiah. Namun dikemas menggunakan bahasa yang enak dibaca agar mudah dipahami khalayak. Edisi perdana kali ini mengangkat tema “Revitalisasi Ruang Publik”. Tema ini kami pandang sangat relevan dengan kondisi Kota Bekasi. Saat ini ruang publik seolah kehilangan bentuk dan makna. Padahal keberadaannya sangat penting bagi sebuah kota. Jurnal ini menyuguhkan beberapa artikel. Mulai dari definisi dan fungsi ruang publik, arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hingga sumbangan pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual yang konsen di bidang ruang publik. Kami berharap kehadiran jurnal ini mampu merangsang gairah intelektual masyarakat Kota Bekasi. Sehingga kita bisa sama-sama “iuran gagasan dan pemikiran” untuk pembangunan Kota Bekasi. Kami sadar bahwa media ini tidak lepas dari banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu sumbang saran dan gagasan sangat kami butuhkan dari Anda. Selamat membaca! Salam Redaksi Pemimpin Umum: Ir. Koswara Pimpinan Perusahaan: Warso Sunaryo Pemimpin Redaksi: Denny Bratha, Dewan Redaksi Respati Wasesa, Ichsanuddin Sekretaris Redaksi: Farah Marketing dan Sirkulasi: Anggi Kusumah, Anggoro Design /Layout: Ipank Farizi Media Social Officer: Adhitya Galuh Sasongko Bagian Umum Wahyu Aji Telp: (021) 82436656 Mail: jurnaltatakota@gmail.com Daftar Isi PengantarRedaksi Revisi Alamat: Perum Bumi Bekasi Baru Utara Blok V/28 RT 002 RW 09 Kota Bekasi Rupa Ruang Kota Kita 6 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita RupaRuang KotaKita
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Ruang publik menjadi elemen penting dalam sebuah kota. Ia ibarat wajah. Ruang publik yang baik bisa membawa citra kota yang baik pula. Namun, definisi ruang pub- lik ternyata begitu luas. Sehingga perlu diu- rai terlebih dahulu mengenai itu sebelum kita menjabarkan lebih jauh tentang kondisi riil di lapangan. Ada pendapat, ruang publik merupakan ruang terbuka, sebagaimana taman-taman di pusat kota. Pendapat yang lebih kritis lagi: ruang publik adalah ruang demokra- tis. Di mana ada warga duduk berkumpul mendiskusikan tema-tema relevan, maka hadirlah ruang publik. Stephen Carr, dari Cambridge Uni- versity, dalam buku Publik Space (1993) menulis, ruang publik ada beberapa tipe. Antara lain taman umum (public parks), meliputi; taman nasional, taman pusat kota, taman lingkungan dan taman kecil. Lapangan dan plasa (squares and pla- zas), meliputi; lapangan pusat kota dan lapangan pengikat di gedung-gedung per- kantoran. Ruang peringatan (memorial space) yang dibangun untuk mengenang peristiwa penting. Kemudian pasar (markets) di ruas jalan, biasanya bersifat temporer. Ja- lan (streets), meliputi; jalur transportasi umum, pedestrian dan gang. Tempat ber- main (playground) di lingkugan peruma- han dan sekolah. Ruang komunitas (com- munity open space) meliputi; lahan ko- song di permukiman yang dimanfaatkan warga untuk kepentingan bersama. Ada juga jalan hijau dan jalan taman (green ways and parkways), biasanya di- penuhi pepohonan. Atrium/pasar di dalam ruang (atrium indoor market place) yang di- fungsikan area jalan di dalam pasar. Ruang di lingkungan rumah (found/neighborhood spaces) seperti kapling kosong. Terakhir, Waterfront, seperti pelabuhan, pantai dan bantaran sungai. Filsuf dan sosiolog Jerman, Jurgen Habermas yang masyhur itu mengatakan, ruang publik memiliki peran penting dalam prosesdemokrasi.Wargadapatmenyatakan opini, kepentingan dan mencurahkan keg- elisahan-kegelisahan politisnya. Pengamatperkotaan,MarcoKusumawi- jaya, dalam makalahnya berjudul Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak mengurai- kan, kalangan geografer—sebutan ahli geo- grafi— membedakan ‘ruang publik’ (public space)  dan ‘ranah publik’ (public sphere). Ranah publik merujuk ‘ruang politik’, tempat berlangsungnya pembahasan, perdebatan dan pengambilan keputusan bersama atas urusan umum. Sedangkan ruang publik mengacu tempat fisik di mana setiap warga bebas mengakses.  Ruang publik berbeda dengan ruang privat yang memungkinkan si empunya menolak keha- diran orang lain. Filsuf dan teoretisi politik Iris Marion Young menyebut ruang publik ini dengan is- tilah ‘embodied public space’. Meski berbe- da, ruang publik dan ranah publik bertalian erat. Perencanaan dan penataan ruang publik berdampak pada ruang dan kehidu- pan politik warga. Young mengatakan, ruang publik, bagaimana pun, adalah tempat setiap orang punya akses, ruang terbuka seka- ligus ruang keterbukaan (space of open- ness and exposure). Yang dimaksud Young itu ruang-ruang fisik di mana warga benar hadir, berjumpa, berinteraksi, bebas be- raktivitas ataupun sekadar menikmati ‘rasa’ ruang tersebut. Menurut Marco, di dalam kota, ruang- ruang publik semacam itu muncul melalui berbagai bentuk. Ada ruang-ruang publik yang sifatnya terbuka (outdoor) dan bi- asanya dicirikan dalam bentuk ruang fisi- kalnya. Ada pula yang sifatnya tertutup (indoor).  Ruang publik terbuka bisa berupa alun-alun, jalan raya, trotoar, lapangan olahraga, dan seterusnya. Museum adalah salah satu contoh ruang publik tertutup. Dari segi fungsi, kita melihat ada ru- ang publik untuk berlangsungnya kegiatan sehari-hari, misalnya transportasi umum dan jalan raya. Ada ruang publik untuk kegiatan rekreatif, misalnya taman kota. Ada ruang publik untuk kegiatan berkese- nian, misalnya taman budaya. Di sisi lain, kita juga bisa membedakan ruang publik yang sifatnya legal-formal seperti Gedung DPR dan ruang publik yang sifatnya infor- mal seperti alun-alun. Ciri kuat pada ruang publik adalah ruang itu memungkinkan berlangsungnya aksi ko- munikatif antarwarga dengan berbagai ra- gam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir mereka.   Meskipun secara aktual aksi komuni- katif itu tidak atawa belum berlangsung, bila ruang tersebut memungkinkan, teru- tama memang dirancang untuk memung- kinkan berlangsungnya aksi komunikatif antarwarga guna mematangkan kehidu- Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita pan bersama, maka ruang tersebut bisa kita sebut ruang publik.   Ketika datang ke alun-alun kota, Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang juga datang ke tempat tersebut. Tapi, alun- alun sangat memungkinkan Anda dan oran- glain bisa saling berinteraksi. Tiba-tiba, mis- alnya, Anda didatangi seorang pengemis. Si pengemis mengeluh belum makan dan me- minta uang. Anda kemudian memberikan sedikit uang. Anda berarti telah berinteraksi dengan seorang pengemis. Sebagai ruang publik, alun-alun tidak pernah memuat larangan terhadap siapa pun, termasuk pengemis. Semua orang boleh datang ke tempat tersebut. Mal ti- dak bisa dikatakan sebagai ruang publik secara utuh karena tidak semua orang bisa masuk. Artinya, mal tidak dirancang untuk dijadikan sekadar tempat rekreasi tanpa komersialisasi. Di ruang publik, warga boleh melakukan kegiatan apa pun, karena ruang publik hadir sebagai wadah ekspresi. Dari mulai upacara bendera, ritual keagamaan, olahraga, kon- ser musik, demonstrasi, hingga kampanye. Ruang publik juga menjadi area hijau dan belakangan ini dimanfaatkan pula untuk evakuasi bencana. Ruang publik yang menarik akan se- l Plasa Alun-alun Kota Bekasi
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 lalu dikunjungi warga. Para ahli tata ruang berpendapat, esensi ruang publik ada tiga macam. Pertama, ia memberikan arti bagi warga (meaningful), kemudian tanggap dan mengakomodir semua kepentingan (responsiv) dan menerima kehadiran siapa saja (demokratic). Di Indonesia, pembangunan ruang-ru- ang publik belum mengakomodir mereka yang memiliki kemampuan khusus atau difabel. Bagi mereka, ini menyusahkan. Seorang difabel netra akan kesulitan ke- tika berjalan di pedestrian yang buruk, apalagi berlubang. Tentu juga sangat membahayakan. Padahal Peraturan Men- teri Pekerjaan Umum mewajibkan setiap fasilitas publik aksesibel. Di kota-kota besar, penataan pedes- trian memang menjadi masalah serius. Kalau tidak untuk berdagang, pedestrian dijadikan tempat parkir liar mengingat minimnya lahan untuk parkir kendaraan. Di sinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk mengelola fasilitas publik agar ber- fungsi sebagaimana mestinya. Perlu tero- bosan kreatif, seperti memusatkan peda- gang kaki lima dan tempat parkir. Ruang Hijau untuk Publik Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan ru- ang publik lebih dekat dengan ruang terbu- ka hijau (RTH). Dalam pasal 29, RTH dibagi menjadi dua: RTH Privat dan RTH Publik. Masing-masing wilayah kota diwajibkan menyediakan 30 persen dari total lahannya untuk RTH. Proporsinya disesuaikan den- gan sebaran penduduk. Tetapi perlu diperhatikan pula bahwa RTH tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Ruang publik yang baik harus dapat berfungsi dan dimanfaat- kan warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tanpa adanya aktivitas dan interaksi sosial manusia di dalamnya, maka suatu ruang publik telah gagal mengemban misinya. Lain halnya dengan RTH, tidak ada pun aktivitas manusia dan interaksi sosial di dalamnya, tak jadi soal. Meski demikian, RTH Publik sangat memungkinkan terbentuk menjadi ruang publik. Satu faktor yang perlu diperhatikan adalah melibatkan peran serta masyarakat di dalam penyediaan ruang publik. Meski tidak menjanjikan nilai komersial, pemerin- tah dapat menawarkan kerja sama kepada pihak swasta (public private partnership). Dalam hal ini, misalnya, swasta dapat di- berikan insentif menyediakan iklan di ru- ang publik. Namun, timbal baliknya, swasta ikut membantu membangun fasilitas yang harus disediakan dalam ruang publik. Di Kota Bekasi, RTH Privat maupun Pub- lik baru mencapai sekitar 11 persen dari to- tal luas wilayah. Pemerintah menargetkan 6.700 hektare RTH atau 30 persen dari luas wilayahsampaitahun2032mendatang.Pro- porsinya, 10 persen merupakan RTH Publik, 20 persen RTH Privat. Dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 20 tahun ke depan disebutkan, RTH yang dikembangkan tidak hanya berupa ta- man kota. Beberapa komponen RTH lainnya juga direncanakan. Keseluruhan komponen tersebut an- tara lain; sempadan sungai, jalur hijau sem- padan jalan, hutan kota, taman pusat Ba- gian Wilayah Kota (BWK), taman lingkungan (kecamatan, kelurahan atau perumahan), taman rekreasi, tempat pemakaman umum (TPU), lapangan olahraga atau lapangan terbuka, pulau jalan, sempadan instalasi berbahaya, sempadan kereta api. Rencana tersebut disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting (yang sudah ada) dan potensi lahan RTH di Kota Bekasi. RTH sangat penting dikembangkan karena ber- fungsi sebagai penyeimbang ekologi ling- kungan dan pembangunan kota yang se- dang berjalan. 11 komponen RTH tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. Penghijauan di sempadan atau ban- taran sungai, misalnya, bisa mengurangi potensi banjir. Kota Bekasi merupakan daerah yang memiliki banyak sungai. Jika penghijauan ini dilakukan, luasan RTH bisa meningkat. Bahkan sangat memung- kinkan RTH di sempadan sungai ini dijadi- kan sarana rekreatif warga. Pemenuhan target RTH 30 persen me- mang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Semua pihak mesti terlibat. Maka, pengembangan RTH Privat juga men- jadi perhatian serius. Lokasinya antara lain bisa berupa pekarangan perumahan, pe- karangan fasilitas pendidikan, halaman per- kantoran. Masing-masing bangunan mesti menyediakan 10 persen untuk ruang ter- buka hijau dari luas lahan terbangun. Perencanaan ruang publik seringkali gagap dalam perawatan dan pengelolaan- nya. Banyak ruang-ruang kota tak berfung- si, baik yang kecil atau besar, yang belum disentuh untuk pengembangan ruang pub- lik. Persepsi warga terhadap pentingnya ruang publik dalam pembangunan kota se- mestinya perlu ditingkatkan. Barangkali Surabaya adalah kota yang patut dicontoh. Di sana, pemerintah berani ”merebut” kembali lahan-lahan 14 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH). Lahan tersebut kemudian disulap menjadi ruang publik. Dalam wawancara khusus dengan ju- rnal ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan wilayah terbangun di Kota Bekasi tahun 2010 saja sudah lebih dari 60 persen. Sementara areal yang belum terbangun umumnya sudah dikuasai pengembang. Sehingga besar kemungki- nan lahan tersebut akan berubah menjadi lahan terbangun. Sulitnya memenuhi target RTH memang menjadi kendala utama kota-kota di Pulau Jawa mengingat penduduknya yang padat. Untuk melibatkan pihak swasta, beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya dengan diterbitkan- nya Perda tentang Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum). Perda tersebut me- wajibkan pengembang—perumahan, mal maupun industri—menyediakan RTH. Yang termasuk Fasos ialah fasilitas olah-
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201410 Landmark Summarecon Bekasi / Foto: Miftah raga, pendidikan, ibadah, kantor pemerin- tahan. Sedangkan Fasum antara lain berupa jaringan jalan, saluran drainase serta taman lingkungan. Umumnya, pengembang me- nyiapkan kavling-kavling kosong. Peman- faatannya ditentukan kepentingan dan ke- sepakatan warga sekitar setelah disetujui pemerintah. “Tetapi kalau yang di dalam perenca- naannya taman, itu tidak bisa diubah jadi bangunan. Harus tetap taman. Kita baru punya RTH Publik 3 persen. Padahal RTH Publik ini sangat penting keberadaannya se- bagai sarana sosialisasi warga dan penjaga ekologi lingkungan,” kata Rahmat. Menjadi pertanyaan besar ketika mal dibangun begitu gencar, sementara ta- man kota jumlahnya masih tetap. Dalam setahun ini saja, 7 mal berdiri. Ini be- lum termasuk perumahan dan industri. Menurut Rahmat hal tersebut sangat dilematis. Di satu sisi pemerintah beru- saha menyediakan lapangan kerja seban- yak-banyaknya. Di sisi lain RTH juga tidak kalah penting untuk ditingkatkan. “Yang bisa dilakukan ialah menguatkan dan menerapkan regulasi tentang Tata Ru- ang sebaik-baiknya. Sehingga pembangu- nan infrastruktur kota dan pertumbuhan RTH seimbang,” katanya. Mengembangkan Ruang Publik yang Estetik Ditilik dari segi estetika ruang publik sangat memengaruhi citra kota. Barangkali kita perlu membayangkan kota impian. Es- tetika tidak terhenti di rumah-rumah saja. Warga juga bisa merasakan keindahan ke- tika memasuki gerbang kota melintasi per- simpangan, berjalan di pedestrian, atau duduk di taman kota. Demikian dikatakan Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pemban- gunan Daerah (Puskopda) Universitas Islam ‘45’ Bekasi Haris Budiyono. Haris kemudian menjabarkan gagasan Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi warga. Para ahli tata ruang berpendapat, esensi ruang publik ada tiga macam. Pertama, ia memberikan arti bagi warga (meaningful), kemudian tanggap dan mengakomodir semua kepentingan (responsiv) dan menerima kehadiran siapa saja (demokratic).
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 11 Masjid Agung Al-Barkah / Foto: Respati peneliti dari Amerika Serikat, Kevin Lynch, yang menjadikan Imagine of The City seb- agai judul bukunya. Lynch percaya, setiap setiap orang selalu memiliki kesan terhadap lingkungannya. Ada lima elemen dasar yang menurut Lynch bisa menguatkan citra kota. Antara lain Path, Node, Landmark District dan Edge. Kelima elemen tersebut menurut Haris adalah juga ruang publik. Haris cenderung memandang ruang publik sebagai tempat yang diharapkan publik sehingga publik bangga terhadap daerahnya. Maka menurutnya apa yang disampaikan Lynch sangat relevan dengan pembangunan Kota Bekasi. Path yang berarti saluran gerak manu- sia bisa berupa pedestrian dan jalan umum yang padat dengan aktivitas. Path bisa di- tonjolkan di titik tertentu. Terutama di ja- lan utama yang aksesnya ke mana-mana tidak susah. Di Kota Bekasi path memung- kinkan dibangun di Jalan Ahmad Yani untuk menguatkan citra kota. Jalan ini strategis: menghubungkan gerbang tol, pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Pemerintah Kota Bekasi mewacanakan Jalan Ahmad Yani se- bagai percontohan penataan jalan terbaik. Letak reklame ditata ulang, jembatan pe- nyeberangan dan pedestrian diperlebar. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Koswara punya gagasan menarik tentang pedestrian. Ia merencanakan sisi kanan dan kiri Jalan Ahmad Yani diperlebar untuk jalur pejalan kaki. Pagar perkantoran di sepan- jang jalan tersebut dibongkar. Beberapa ti- tik parkir dibangun. Dengan demikian area yang biasanya untuk parkir kendaraan ditata kembali untuk pejalan kaki. Di pedestrian ini bisa dipercantik dengan pohon dan bangku taman untuk menambah kesan asri. Node atau persimpangan di banyak daerah di Indonesia seringkali ditandangi dengan tugu atau monomen. Di Yogya- karta sebuah tugu di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Pangeran Mangkubumi memunculkan citra san- gat kuat. Ketika orang datang Yogyakarta rasanya tak lengkap jika belum ‘narsis’ di tugu tersebut. Di Kota Bekasi persimpan- gan ini justru diduduki area komersial. Sebut saja pusat perbelanjaan Bekasi Junc- tion, Bekasi Cyber Park, Mega Bekasi Hyper- mall dan Metropolitan Mal. Wajar saja jika kesan yang muncul ialah Bekasi merupakan kota jasa atau bisnis. Bagaimana dengan Landmark? Kota Bekasi belum memiliki ikon yang ‘kuat’ berupa monumen atau penanda kota. Landmark justru ditemui di beberapa pe- rumahan. Summarecon, misalnya, memiliki landmark segitiga terbalik. Dengan adanya landmark tersebut warga kemudian ber- duyun-duyun datang. Belakangan Pemer- intah Kota Bekasi mengadakan lomba mem- buat desain landmark. Desain tersebut ren- cananya diaplikasikan di pintu gerbang Tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani. Khusus Landmark Kota Bekasi dirund- ung beberapa peristiwa mengejutkan. Pada tahun 2002 sebuah patung berbentuk ikan lele di dekat Stasiun Bekasi dirobohkan massa. Delapan tahun kemudian, 2010, di Perumahan Harapan Indah, Patung Tiga Mojang karya Nyoman Nuarta seharga Rp2,5 miliar juga dibongkar massa. Mereka menganggap kedua patung tersebut tidak mencerminkan kebekasian. Kemudian, District, ialah daerah atau situs yang memiliki karakter unik dan kre- atif. Jakarta punya Setu Babakan sebagai pusat perkampungan budaya Betawi. Kota Bekasi belum punya. Haris mengu- sulkan Distric di Kota Bekasi tidak mesti sebuah situs. Bisa juga dibangun sentra bisnis kuliner atau kerajinan tangan. Kota Bekasi bahkan memungkinkan munculnya budaya kontemporer. Karakteristik Bekasi sebagai kota urban sangat memungkinkan terjadinya pembauran budaya. Ada pun Edge, atau titik pandang men- arik dari luar, di Kota Bekasi belum banyak terlihat. Untuk itu perlu dibangun sebuah titik pandang yang menarik. Jakarta pu- nya Monas, Bandung punya Gedung Sate, Semarang punya Gedung Lawang Sewu. “Edge Kota Bekasi, diakui atau tidak, jus- tru ada di Bekasi Square. Dari Jalan Tol, orang tahu Bekasi melalui bangunan Bekasi Square,” kata Haris. Menurut Haris ruang publik sangat bisa direkayasa. Di antara beberapa uku- ran kualitas tentang ruang publik, citra dan identitas paling menentukan. Antara kota satu dan lainnya tentu akan memunculkan karakteristik berbeda. Untuk itu unsur bu- daya juga tidak bisa dilepaskan dari peren- canaan kota. “Kota Bekasi lahir dalam kondisi yang given. Artinya, infrastruktur sudah ada. Sebut saja jalan tol dan irigasi Kalimalang. Inilah yang membuat Bekasi seolah-olah ke- hilangan identitas. Kita perlu back to plan- ing, merekayasa kota ini!” kata Haris. *** Rujukan: Darmawan, Edy. (2007). Peranan Ru- ang Publik dalam Perancangan Kota (Ur- ban Design). Semarang: Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kusumawijaya, Marco. (2011). Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak. Jakarta: Yayasan Tifa.
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201412 Kaki lima di GOR Bekasi / Foto: Brat Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Dengan luas sekitar 210, 49 km2 yang ter- diri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan pem- bangunan di Kota Bekasi berlangsung pesat. Saat ini saja jumlah lahan terbangun sudah mencapai 52,09 persen. Kebanyakan berupa perumahan. Sedangkan yang belum terban- gun 48,91 persen. 11,4 persen di antaranya merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Se- mentara sisanya sudah dikuasai pengembang perumahan. Padahal idealnya komposisi RTH di se- buah daerah adalah 30 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. 30 persen tersebut dialokasikan untuk RTH Pub- lik yang dimiliki dan dikelola pemerintah kota untuk kepentingan masyarakat umum RTH Privat pada lahan-lahan yang dimiliki swasta atau masyarakat. Secara spesifik Pemerintah Kota Bekasi tidak memisahkan RTH dan Ruang Publik. Sehingga pembahasan mengenai ru- ang publik masih termasuk di dalam pemba- hasan ruang terbuka hijau. Meski demikian baik RTH maupun ruang publik dapat dibedakan berdasarkan jenis ke- giatan, bentuk dan sifatnya. Ditinjau kegiatan- nya ada ruang terbuka aktif dan ruang terbuka Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Ruang publik menjadi wacana besar dalam konsep pembangunan perkotaan. Pembangunan di Kota Bekasi sudah seharusnya diimbangi terobosan baru untuk mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang lebih berkualitas, layak huni dan manusiawi.
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 13 pasif. Ruang terbuka aktif adalah ruang ter- buka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya. Antara lain bermain, olahraga, upacara dan berjalan-jalan. Ruang ini dapat berupa plasa, lapangan dan tempat rekreasi. Sedangkan ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung kegiatan manusia. Misalnya ruang yang di- fungsikan sebagai jarak rel kereta api. Selanjutnya ruang terbuka yang ditinjau dari bentuknya. Secara garis besar dibagi men- jadi dua jenis yaitu berbentuk memanjang dan berbentuk mencuat. Ruang terbuka berbentuk memanjang mempunyai ba- tas-batas pada sisi-sisinya. Misalnya jalan dan sungai—ini biasanya disebut sempadan. Ruang terbuka berbentuk mencuat mempunyai ba- tas-batas di sekelilingnya misalnya lapangan, alun-alun atau bundaran. Sementara ditinjau sifatnya ada ruang terbuka lingkungan dan ruang terbuka bangunan. Ruang terbuka ling- kungan terdapat pada suatu lingkungan dan si- fatnya umum. Ada pun tata letak penyusunan ruang-ruang terbuka dan ruang-ruang tertu- tupnya akan mempengaruhi keserasian ling- kungan. Sedangkan ruang terbuka bangunan dibatasi dinding bangunan dan lantai halaman bangunan. Ruang terbuka ini bersifat umum atau pribadi sesuai fungsi bangunannya. Secara umum ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari ruang kota yang dapat dimanfaatkan warganya secara tidak terkecuali (inclusive) untuk menyalur- kan hasrat dasar sebagai mahluk sosial yang membutuhkan interaksi. Terlebih bagi ma- syarakat perkotaan yang kebutuhan ruang publiknya terasa lebih mendesak dibanding wilayah perdesaan. Terutama karena di kota ruang untuk beraktivitas masyarakat semakin menyempit akibat pertumbuhan permukiman dan berbagai peruntukan lainnya. Walaupun secara umum ruang publik bisa diakses semua manusia namun norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya tetap dijaga. Salah satu fungsi utama ruang publik ialah sebagai wahana interaksi antarkomunitas untuk berbagaitujuanbaikindividumaupunkelompok. Dalam hal ini ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaan- nya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Di samping itu ruang publik berfungsi mem- berikan nilai tambah bagi lingkungan. Misalnya dalam segi estetika kota, pengendalian pence- maran udara, pengendalian iklim mikro serta memberikan “image” kota. Penataan ruang publik kota sangat berpen- garuh pada karakteristik warga kotanya. Hal ini sesuai ungkapan bijak Winston Churchill “We shape our public spaces, and; Thereafter, our public spaces shape us”. Bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia ungkapan itu bermakna “Jika kita memulai membentuk atau menata ruang publik dengan baik maka ruang yang ditata itu akan membentuk sikap dan perilaku kita dalam berkehidupan”. Aspek Ruang Publik Beranjak dari pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya setidaknya ada beberapa aspek yang sepantasnya dapat dipenuhi ruang publik. Pertama adalah aspek aksesibel tan- pa terkecuali (accessible for all). Dimaksud- kan bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan seluruh warga kota yang membutuhkan. Namun pada kenyatannya fenomena yang ada di Kota Bekasi justru banyak ruang publik yang dikuasai sekelompok masyarakat. Sep- erti pemanfaatan pedestrian oleh pedagang kaki lima atau pemanfaatan bahu jalan untuk parkir liar. Ini sangat menghalangi warga kota untuk memanfaatkan ruang publik tersebut. Kevin Lynch dalam bukunya The Image of The City (1960) menyebutkan jalan, garis sepan- dan sungai dan pedistrian merupakan elemen ruang publik. Kondisi semacam ini mudah dijumpai di Kota Bekasi. Di Jalan Ahmad Yani di depan kantor Samsat deretan kendaraan setiap hari memenuhi lajur lambat. Begitu juga di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Operasi yang kerap digelar Dinas Perhubungan tidak mem- buat efek jera bagi pengguna kendaraan. Hal sama terjadi di Jalan Juanda tepatnya di Pasar Proyek, Terminal Bekasi, sepanjang wilayah Ampera hingga pertigaan Bulak Kapal. Pedestrian yang seharusnya bisa diman- faatkan pejalan kaki juga dirampas lapak- lapak pedagang kaki lima. Pedestrian Jalan Juanda di perempatan Bulan-bulan setiap hari penuh sesak dengan berbagai macam lapak pegadang yang menjajakan aneka barang. Selain itu bahu jalan juga digunakan parkir kendaraan. Pemerintah Kota Bekasi terkesan membiarkan keberadaan para pedagang yang telah merampas hak pejalan kaki itu. Kemu- dian di Jalan Baru Kranji pedagang juga den- gan leluasa menggelar lapaknya di bahu jalan sehingga pada jam-jam sibuk menimbulkan kemacetan. Keberadaan pedestrian di jalan-jalan uta- ma di Kota Bekasi tidak ditata dengan baik dan tidak terawat. Banyak lubang dibiarkan men- ganga. Bahkan di tengah-tengah pedestrian juga dimanfaatkan sebagai tempat menan- capkan tiang listrik, reklame, pot bunga, se- hingga menghilangkan fungsinya sebagai ru- ang publik. Pemanfaatkan jalur hijau di sempadan sun- gai pun marak terjadi. Seperti di jalan utama Perumahan Bumi Bekasi Baru Kecamatan Rawa- lumbu. Sepanjang jalan di tepian sungai berder- et lapak-lapak semi permanen. Aspek kedua ruang publik adalah univer- salitas. Dimaksudkan penyediaan ruang pub- lik semestinya dapat mengakomodir berbagai kelas, status dan kebutuhan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, normal sampai difa- bel, anak-anak sampai dewasa dan pria atau wanita. Namun fenomena yang muncul justru menjamurnya pembangunan “pola kontainer” (container development) yaitu bangunan yang mampu menampung berbagai aktivitas sos- ial ekonomi secara sekaligus. Misalnya mal. Ini cenderung hanya dapat dinikmati sekelompok masyarakat menengah ke atas saja. Mal juga tidak akan peduli dengan kaum difabel. Pada- hal semestinya bentuk container ini tidak selalu berarti negatif sepanjang bisa menjawab secara positif ruang di mana ia berada. Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Pe- nyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Siswadi mengatakan Pemkot Bekasi sampai saat ini belum mengakomodir kebutuhan kaum difa- bel di ruang publik. Pedestrian di jalan-jalan utama Kota Bekasi tidak bisa diakses untuk kaum difabel. Termasuk taman kota, sarana transportasi dan fasilitas layanan umum. Pa- dahal penyediaan akses untuk kaum difabel di ruang publik diatur dalam Peraturan Pemerin- tah Nomor 43 Tahun 1998. Aspek ketiga adalah keberlanjutan fungsi (functionability). Dimaksudkan ruang publik Tiang listrik di tengah trotoar jalan A. Yani yang rusak / Foto: Respati
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201414 dapat dijamin dan dirawat secara berkelan- jutan sehingga terus berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tidak hanya secara fisik namun yang jauh lebih penting adalah aspek fungsinya itu sendiri. Di Kota Bekasi bebera- pa pengembang perumahan besar menutup akses tamannya untuk publik dengan alasan keamanan (safety reason) maupun kenya- manan. Misalnya karena dikotori pengunjung. Padahal sebelumnya taman tersebut dibuka untuk umum. Aspek keempat adalah kesesuaian fungsi. Dimaksudkanruangpublikdijamindapatdiman- faatkan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wujud ruang pub- lik dapat berbentuk ruang terbuka hijau/taman, fasilitas umum/sosial, pedestrian, dan lain seb- againya. Namun demikian dapat kita lihat secara kasat mata terutama setelah krisis ekonomi ban- yak ruang publik tersebut telah beralih fungsi. Sebagai contoh pedestrian dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima, badan jalan dimanfaatkan untuk tempat parkir, dan lain sebagainya. Praktik privatisasi ruang publik ini hampir dilakukan semua pengelola gedung perkan- toran, areal bisnis dan mal yang ada di Kota Bekasi. Ruang publik disulap menjadi lahan parkir komersial. Selain itu banyak ruang publik milik pemerintah yang sudah tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Seperti kompleks GOR Bekasi yang seharusnya bisa dimanfaat- kan warga untuk berolahraga secara penuh setiap Minggu tapi sebagian malah dikuasai pedagang kaki lima. Kondisi serupa terjadi di Lapangan Pondok Gede di mana kondisinya tidak terawat karena hampir separuh luas la- pangan dikuasai pedagang. Revitalisasi Keinginan menciptakan ruang publik yang memenuhi berbagai aspek di atas ternyata bu- kan perkara mudah. Apalagi Kota Bekasi tidak dirancang menjadi Kota Taman (Garden City) yang mengedepankan ruang publik atau ruang terbuka sebagai elemen utamanya. Saat ini ru- ang publik di Kota Bekasi semakin jauh dari gam- baran sebagai tempat berinteraksi yang nya- man, memadai dan aman. Kalau tidak kotor dan semrawut oleh pedagang kaki-lima ruang publik di Kota Bekasi rawan tindak kriminal. Fasilitas publik yang disediakan pun seringkali rusak aki- bat vandalisasi. Untuk itu kita perlu Merevitaliasi Ruang Publik di Kota Bekasi agar kembali kepada fung- sinya. Keterlibatan masyarakat sangat penting terutama dalam pemeliharaannya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak mendapatkan fasilitas ruang publik namun juga sekaligus memiliki ke- wajiban memeliharanya. Dengan keterlibatan masyarakat maka jami- nan keberlanjutan fungsi ruang publik tersebut semakin besar. Dalam konteks ini masyarakat harus dipandang sebagai elemen vital: sebagai elemen paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan. Pada gilirannya ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki. Kedua, kemitraan dengan dunia usaha. Walapun pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin tersedianya ruang publik namun penyediaanya dapat diserahkan kepada dunia usaha.Pemerintahdapatbertindaksebagai“fasil- itator dan regulator” melalui berbagai perangkat pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan fasilitas ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota. Prinsip lain yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedianya fasilitas ruang publik ini adalah dengan menerapkan penegakan hukum (law enforcement). Hukum mesti ditegakkan tanpa pandang bulu agar peman- faatan fasilitas umum untuk kepentingan prib- adi tidak menjadi hal biasa. Selanjutnya adalah pengendalian. Instru- men yang dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum yaitu peraturan mintakat (zoning regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini memungkinkan peran kuat para ahli perencanaan kota, arsi- tektur-lanskap, lingkungan, dan sosial-buda- ya, untuk bersama-sama duduk dalam Komisi Perencanaan Kota (Planning Commission). Mereka bertugas memantau penyelenggara- an pengaturan zoning. Khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik. Kemudian yang juga penting adalah keber- pihakan penyediaan anggaranmelalui APBD. Ini untuk menjamin adanya pemihakan yang tegas terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice) yang sama dengan kelompok lainnya. Misalkan saja anggaran tersebut digunakan un- tuk membangun taman-taman kota. Terakhir adalah penataan kelembagaan. Selama ini ruang terbuka hijau di Kota Bekasi pengelolaanya masih tumpang tindih. Taman Alun-alun Bekasi dikelola Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hutan Kota Bina Bangsa dikelola Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata. Taman di pinggir jalan dikelola Dinas Pertamanan Pemakaman Penerangan Jalan Umum. Dalam satu ruang publik saja seperti pedestrian ada banyak kepentingan. Di sana ada pot-pot, tiang listrik, drainase dan reklame. Penataan kelembagaan ini perlu di- lakukan agar tidak ada konflik kepentingan se- hingga fungsi utamanya tetap terjaga. Pada akhirnya ruang publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Tapi juga sangat ditentukan adanya dukungan dan kerjasama semua pihak.*** Rujukan Makalah Seminar Menejemen Ruang Publik Jakarta, Soenarno, 2012 Konsep Penataan dan Pengelolaan Ruang Publik Pada Wilayah Perkotaan, Drs Oman Suk- mana, 2007 Naskah Akademik Perda RTRW Kota Bekasi 2011-2031 Kajian Potensi dan Ruang Pengembangan In- dustri Kreatif di Kota Bekasi, Haris Budiyono, 2012 Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Garis sempadan sungai dijadikan parkiran di depan Mall Metropolitan / Foto: Mbot
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 15 Taman menjadi pilihan karena kota besar tak mungkin lagi membuka hu- tan sungguhan. Lahan sudah sangat terbatas. Bahkan boleh dibilang la- han untuk hunian saja jadi bahan rebutan. Imbasnya harga lahan semakin mahal. Rumah murah pun mustahil didapat. Namun beruntunglah Undang Un- dang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas keseluruhannya. Ini artinya peluang untuk menghijaukan kota masih ada. Di Indonesia kota yang punya terobosan kreatif dalam membangun ta- man ialah Surabaya. Di sana pemerintah berani ”merebut” kembali lahan- lahan 14 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH). Lahan tersebut kemudian disulap men- jadi taman dan bisa diakses publik. Banyak pihak akhirnya mengacungkan jempol kepada kota yang juga terkenal baik dalam menyediakan jalur bagi pejalan kaki itu. Tamanmerupakanelemenkotayangbanyakfungsinya.Selainuntukkeindahan taman juga berfungsi sebagai tempat bermain, berolahraga, mendapatkan udara segar, pemelihara ekosistem tertentu dan pelembut arsitektur kota. Bagi warga kota taman merupakan pemeliharaan hubungan emosional dengan alam lingkun- gan dan arena bersosialisasi dengan warga lain dengan suasana santai. Singkatnya taman bisa menjadi ruang publik. Mengingat pentingnya taman bagi kota ES Savas dalam bukunya Privati- Ketika kota berubah wajah dengan gedung-gedung menjulang tinggi, warga tetap akan rindu dengan keramahan alam. Seruan “hijau” menggema di mana-mana. Terutama di kota besar yang sesak polusi. Maka wajarlah jika kota yang dipuji-puji saat ini adalah kota yang gencar melakukan penghijauan. Salah satunya dengan membangun taman kota. Taman Perumahan Kemang Pratama. Sekarang dipagar / Foto: Firman Taman, Nafas Kotaku
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201416 zation and Publik Private Partnership, (New York-London, 2000), menempatkannya se- bagai publik goods yakni natural resources atau man made features yang dapat dinikmati orang secara gratis. Pemerintah di negara- negara maju umumnya sangat serius mem- perhatikan aspek pertamanan. Di New York, misalnya, salah satu program pokok pemerintah kota adalah memelihara dan mengembangkan taman untuk kepentingan publik. Fokusnya ialah meningkatkan kualitas kondisi area bermain, menambah dan memper- baiki pepohonan di ruang terbuka hijau, menye- diakan tempat rekreasi dan hiburan,mengawasi kebersihan dan keamanannya, dan sebagainya. Yang menarik pengelolaan taman di New York tidak semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Melainkan melalui bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dan warga yang tinggal di sekitar taman. Tingginya partisipasi warga tersebut tentu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran mereka dalam masalah pertamanan. Terutama fungsitamanbagikehidupanpublik. Hasilsurvei Steven Cohen dan Bill Elmicke (1996) terhadap warga New York menunjukkan 74 persen warga kota berpendapat bahwa taman adalah kebutu- han hidup yang esensial. 17 persen mengang- gap taman sebagai elemen penting dan hanya 2,4 persen yang menyatakan tidak penting. Di United Kingdom (U.K), Commission for Architecture and the Built Environment atau biasa disebut CABE, komisi independen yang juga memperhatikan persoalan ruang publik, punya hasil survei menarik. 87 persen penduduk di wilayah perkotaan Inggris telah mengunjungi taman kota mereka dalam satu tahun terakhir. Hampir dua pertiga kota Lon- don terdiri atas ruang hijau dengan komposisi 23.9 persen taman privat dan 38.3 persen ru- ang hijau seperti taman pemakaman, perke- bunan, taman publik, lapangan golf, lapangan rumput, habitat alami, country park, cagar alam, dan taman konservasi. Presentase ru- ang hijau terhadap penduduk adalah 1,24 hektar per 1.000 orang. The Green Flag Award adalah standar na- sional untuk mengukur kualitas ruang terbuka hijau di Inggris.  The Green Flag Award per- tama kali diselenggarakan tahun 1996 untuk memilih dan menganugerahkan ruang terbuka hijau terbaik di negara tersebut. Ada 8 kriteria penilaian taman kota, yakni (1). Keramahan (welcoming), (2). Kebersihan, keamanan, dan keselamatan, (3). Kebersihan, (4). Kelestarian, (5). Perawatan dan Konservasi, (6). Keterli- batan komunitas dan masyarakat, (7). Publika- si dan pemasaran, dan (8). Manajemen. Taman di Kota Bekasi Kota Bekasi memang bukan New York. Namun melihat visi-misi pembangunan Kota Bekasi jelas ada keinginan yang sama. Yaitu in- gin membangun kota modern yang layak huni, ramah lingkungan dan manusiawi. Hanya saja implementasi keinginan tersebut berbeda. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi. Dari mulai lemahnya kebijakan pemerintah hingga minimnya kesadaran warga.Mari ten- gok beberapa taman di pusat Kota Bekasi. Pertama ialah Taman Alun-alun Kota Bekasi. Sejak dibuka untuk umum akhir tahun lalu taman kota di Jalan Veteran Kota Bekasi seluas 2 hektar ini tak pernah sepi. Tiap pagi dan sore nampak anak-anak kecil menghabis- kan waktu di taman bersama orangtuanya. Ini- lah taman yang tengah dibangga-banggakan Pemerintah Kota Bekasi. Sebelum memasuki gerbang pengun- jung disambut gerombolan burung merpati. Pemerintah Kota Bekasi sengaja menyediakan sangkar yang dipasang di pohon. Merpati- merpati itu jinak. Berkeliaran hanya di area taman saja. Tentu saja petugas harus berepot- repot membersihkan kotorannya. Ada tiga jalur utama berupa trotoar. War- ga bisa berjalan kaki atau naik sepeda untuk mengitari taman. Bentuk jalurnya semacam huruf O yang dihalangi garis-garis lurus di dalamnya. Di tengah-tengah ada sebuah ban- gunan tempat untuk berteduh. Fasilitas bermain anak juga disediakan sep- erti perosotan dan ayunan. Ada pula kolam dan air mancur yang berisi berbagai jenis ikan. Rindangnya pepohonan membuat taman kota Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Data Taman DPPPJU Tahun 2012 Taman Alun-alun Kota Bekasi / Foto: Respati
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 17 menjadi area paling mencolok di antara masjid, rumah sakit dan kantor kepolisian. Semua fasili- tas itu disediakan atas kerjasama pemerintah dan swasta. Kepala Bagian Badan Pengendalian Lingkun- gan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan beberapa area di taman kota akan ditambahkan beberapa fasilitas rekreasi sep- erti flying fox dan outbond. Selain itu akan ada papan catur permanen di belakang taman agar bisa dimanfaatkan semua orang yang berkun- jung. Toilet akan diperbagus. Untuk mengantisipasi adanya perusakan pihaknya menyiapkan penjaga sebanyak 10 orang bergantian setiap hari. Ada juga petu- gas kebersihan, petugas perawatan tanaman dan petugas perawatan peralatan. Beberapa motor pengangkut sampah juga disediakan. Di sebelah selatan taman ada ruang terbu- ka berpaving. Area ini biasanya ramai malam hari. Para pedagang berderet di pinggir jalan. Pengunjung bisa duduk di atas tikar sambil menikmati makanan. Hanya dibatasi pagar, sebelahnya lagi, ada lapangan. Ini kerap digu- nakan untuk upacara dan olahraga. Lapangan ini juga terhubung dengan taman kecil tempat Tugu Resolusi Bekasi berdiri. Walikota Bekasi Rahmat Effendi meng- inginkan taman kecil tersebut dipugar men- jadi taman lalu lintas. Menurutnya taman lalu lintas adalah miniatur kawasan tertib lalu lin- tas. Ia berharap ini bisa memenuhi kebutuhan ruang rekreasi warga terutama anak-anak. Yang juga tak kalah ramai ialah taman di kompleks GOR Bekasi. Taman ini dinamai Hu- tan Kota Bina Bangsa. Terletak berada di bagian utara Stadion Bekasi. Untuk mengaksesnya pen- gunjung bisa masuk melalui pintu utama di Ja- lan Ahmad Yani. Atau tepatnya sebelum Flyover Noer Ali Summarecon. Setelah itu ada pintu ger- bang khusus untuk memasuki area taman. Luas taman ini kira-kira dua kali lebih be- sar dari Taman Alun-alun. Jenis tanaman di sini juga berbeda. Kebanyakan merupakan pohon dengan ukuran besar. Kesan pertama pengunjung ketika memasuki taman ini cend- erung akan sama: teduh dan alami. Wajar jika taman ini juga dijadikan area untuk kemah. Begitu memasuki pintu gerbang pen- gunjung disuguhi suasana patriotik. Monu- men Perjuangan Rakyat Bekasi tegak berdiri. Dibangun di era pemerintahan Bupati Abdul Fatah tahun 1978. Monumen ini berbentuk tugu lima buah setinggi 17 meter yang melam- bangkan Pancasila dan Hari Kemerdekaan. Di belakangnya terdapat relief yang menggam- barkan perjuangan Rakyat Bekasi dalam em- pat periode. Tugu ini berdiri di tengah-tengah kolam. Mengitari seluruh area taman kita sera- sa menyusuri perkampungan di tengah hu- tan. Ada areal terbuka yang diperuntukkan untuk aktivitas pengunjung. Ada pula bang- ku-bangku permanen. Setiap pagi taman ini ramai. Bahkan ketika bukan hari libur. Siswa sekolah memanfaatkannya secara rutin un- tuk olahraga. Bila sore hari para pemain sepatu roda berlatih di lintasan yang berada di area taman. Ibarat pemain sirkus mereka pun ditonton para pengunjung. Mari kita bertolak ke Bekasi bagian Timur. Di sekitar Terminal Bekasi ada Taman Cut Mutia. Taman ini berada di Jalan Cut Mutia tepatnya di persimpangan terminal. Sepintas bentuknya mirip segitiga. Mengerucut. Tidak terlalu luas memang. Tapi dibanding taman-taman di sim- pang jalan lainnya ini yang paling luas. Pohon- pohonnya tertata apik seperti taman di depan perkantoran. Cara menanamnya pun sengaja lebih tinggi dari area untuk beraktivitas. Di tengah-tengah taman ada bundaran air mancur. Pengunjung kerap duduk-duduk di sekitar air mancur ini. Tempat-tempat un- tuk pohon yang berbentuk kotak-kotak jus- tru menambah kesan artistik jalur taman. Mengingat tempatnya di persimpangan jalan agaknya taman ini sengaja dirancang hanya untuk singgah. Tapi setidaknya taman ini men- jadi semacam penanda masuk Kota Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi. Ada tugu menju- lang yang memuat tulisan “Kota Bekasi”. Pemerintah Kota Bekasi mengaku hanya mengelola 9 taman yang seperti di Jalan Cut Mutia. Antara lain taman pemisah Jalan Ha- sibuan Bekasi Timur.  Taman pemisah jalan di sepanjang Jalan KH Noer Alie. Taman pertigaan Stasiun Bekasi. Taman di sepanjang Jalan Djuan- da. Taman di sepanjang Jalan Ahmad Yani, ter- masuk di depan area perkantoran Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian di area pintu keluar Tol Bekasi Timur dan di daerah Jakasampurna.  Sedangkan taman yang sekelas dengan di GOR dan Alun-alun antara lain Taman Lapan- gan Multiguna Bekasi Timur, Taman Lapangan Pondok Gede dan Taman Lapangan Mustik- jaya. Ini belum termasuk taman-taman di ke- lurahan dan perumahan. Masalah yang Harus Diatasi Permasalahan serius yang belum terpecah- kan ialah kebersihan. Hampir semua taman di Kota Bekasi penuh sampah. Di samping per- awatan yang terkesan tidak intens kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Taman di Jalan Veteran yang di- jadikan andalan saja kebersihannya diragukan. Sampah mudah ditemui di mana-mana. Begitu pula di Hutan Kota Bina Bangsa. Saluran drainase dipenuhi sampah sehingga kerap menimbulkan genangan ketika banjir. Kolam yang seharusnya bisa menjadi daya tarik pengunjung justru terlihat kotor. Air mancur di Taman Cut Mutia juga mengalami hal sama. Tidak berjalan. Bahkan genangan- nya menimbulkan bau tidak sedap. Ini menan- dakan bahwa tidak ada perawatan yang intens dari pihak pengelola taman. Taman Lapangan Multiguna juga semakin memprihatinkan. Rumput-rumput yang dulu- nya terawat dan bisa digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola kini semakin rusak. Bahkan ketika turun hujan menjadi becek. Ini terjadi lantaran fungsinya tidak termanajemen dengan baik. Misalnya sering dijadikan tempat konser musik dan kegiatan lainnya yang cend- erung merusak vegetasi di dalamnya. Yang lebih mengkhawatirkan ialah adan- ya ‘mafia tanah’. Mereka memanfaatkan ta- nah pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sebut saja Taman Lapangan Pondok Gede. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan semi permanen yang sebenarnya fungsinya untuk kepentingan publik. Bahkan ada yang warga mengklaim bahwa tanah tersebut mi- liknya sehingga menimbulkan sengketa. Karena taman sangat penting bagi kehidu- pan warga kota sudah seharusnya upaya un- tuk mengembangkan dan merawatnya diting- katkan. Pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar taman-taman terse- but tidak hanya punya lahan dan pohon saja. Tapi juga ada fasilitas-fasilitas lain yang mem- buat orang tertarik mengunjungi. Pemerintah juga harus mampu merawat taman yang ada agar tidak beralih fungsi menjadi bangunan. Sudah saatnya Kota Bekasi menerapkan manajemen pertamanan yang benar-benar profesional. Selain membangun dan merawat, taman mesti menjadi pusat interaksi warga yang nyaman dan aman.*** Rujukan: Mokoginta, Lukman. (2006). Politik Kota dan Hak Warga Kota. Jakarta: Kompas. Narasoma, Giri. (2011). Ruang Publik Hyde Park London. Majalah Ruang Edisi 6. SampahberserakandiHutanKotaBinaBangsaBekasi/Foto:Imam
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201418 Sejak Tugu Kali Bekasi dibangun area di sekitarnya tak pernah sepi. Para pedagang memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Barang dagangan yang ada di sini cukup bera- gam. Selain batu akik ada bermacam handpone bekas, keris, uang kuno, jam, kamera bekas, dan banyak lagi. Po- hon-pohon besar menjadi daya tarik pejalan kaki untuk berteduh sambil melihat-lihat barang. Akhirnya membeli. Namun tak banyak orang mengetahui makna tugu tersebut. Di tempat ini pernah terjadi pembantaian 90 tentara Jepang oleh Pejuang Bekasi pada 18 Agustus Ada Makna yang Terlupa Sinta, gadis tujuh tahun, nampak heran melihat  Tugu Kali Bekasi di Jalan Juanda. Bentuk tugu yang aneh. Di bawahnya dikeilingi relief bernuansa patriotik. Anak kecil itu menarik baju sang ayah yang sedang asyik tawar-menawar harga dengan pedagang di trotoar. “Ayah, itu bangunan apa?”. Ayahnya gelagapan menjawab. Maklum, tujuan dia ke situ hanya berburu batu akik. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi l Tugu Resolusi Bekasi Jalan Veteran Bekasi Selatan/ Foto: Miftah
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 19 1945. “Tragedi Kali Bekasi” membuat Soek- arno bertandang. Ia menenangkan rakyat supaya tidak meluas menjadi kerusuhan rasial. Tempat ini kerap dikunjungi orang- orang Jepang untuk ritual tabur bunga. Belum ada penjelasan resmi dari Pemkot Bekasi tentang filosofi bangunan tersebut. Di sekitar Stasiun Kota Bekasi ada satu lagi tugu yang menarik perhatian. Orang menyebutnya Patung Lele. Kini bentuknya berupa batangan lurus saja seperti jarum. Di atasnya terdapat jam rusak. Sepintas mirip Jam Gadang di Bukit Tinggi Padang. Kondisinya cukup memprihatinkan. Lem- pengan-lempengan besi dibiarkan tak be- raturan setelah papan iklan yang menem- pel dicopot. Tugu ini terletak tepat di perempa- tan dekat stasiun.  Orang tidak tahu apa makna di balik bangunan ini. Dulu memang berbentuk ikan lele serta memiliki filososi tersendiri. Namun sebagian masyarakat menolak kemudian ramai-ramai membong- karnya pada tahun 2002. Konon lele diang- gap hewan rakus,pemakan kotoran. Kondisi ini akhirnya mengundang per- tanyaan banyak orang. Wina (32) misal- nya, wanita yang tiap hari lewat tugu itu, berkomentar, “harusnya bisa seperti tugu di Yogyakarta. Tempatnya di perempatan dan menjadi ciri khas kota. Kalau begini tak ada kesan keindahannya sama sekali.” Padahal di sebelah timur Patung Lele ada taman kecil yang teduh. Bila ditata dengan baik dan dipadu dengan ikon kota pasti lebih apik. Sayangnya pagar yang mengelilingi taman kota dipenuhi bendera partai, spanduk berwajah politisi, serta ba- liho-baliho. Seolah-olah ruang publik telah menjadi ‘panggung narsisme’. Bertolak ke arah selatan dekat Masjid Al Barkah ada sebuah tugu lagi yang memiliki nilai sejarah tinggi. Ini merupakan monu- men tonggak  berdirinya Bekasi. Terletak di Jalan Veteran depan Kodim 0507. Tugu Res- olusi—begitu namanya—berbentuk segi lima dengan tinggi 5,8 meter. Berdiri tegak di tengah lapangan yang dikelilingi pagar persegi lima setinggi satu meter. Dominasi angka lima melambangkan dasar negara Pancasila. Di tugu ini pernah terjadi peristiwa pent- ing. Pada 17 Januari 1950 ada rapat akbar yang dipimpin KH. Noer Alie dan diikuti 40.000 warga Bekasi. Rapat akbar menghasil- kan pernyataan bahwa rakyat Bekasi setia ke- padaRepublikIndonesia.Rakyatberkeinginan melepaskan diri dari Karisidenan Jatinegara. Mandiri menjadi Kabupaten Bekasi. Namun tak ada penanda apa. Wajar jika warga pun acuh tak acuh. Ada lagi monumen di Jalan Agus Salim. Dibangun pada 13 Desember 1949 untuk menandai pembumihangusan Bekasi oleh tentara sekutu pada 13 Desember 1945 . Monumeniniberbentuktugupersegiempat dengan tinggi 210 cm. Puncaknya atau dise- but kepala tugu tingginya 75 cm. Kabarnya dilengkapi dengan pecahan peluru, mortir, granat tangan dan sepucuk pistol genggam milik pejuang. Kondisi tugu saat ini cukup memprihatinkan.  Tidak terawat. Di Kompleks GOR Bekasi berdiri Monu- men Perjuangan Rakyat Bekasi. Ini dibangun di era pemerintahan Bupati Abdul Fatah tahun 1978. Monumen ini berbentuk tugu lima buah setinggi 17 meter yang melam- bangkan Pancasila dan hari kemerdekaan. Di belakangnya terdapat relief yang meng- gambarkan perjuangan rakyat Bekasi dalam empat periode.  Mengukuhkan Identitas Monumen erat hubungannya dengan landmark atau penanda kota. Sebab monu- men ditunjang sejumlah elemen yang mam- pu memberikan citra melalui seni bangun arsitekturnya. Monumen bahkan sering- kali dibangun di lokasi yang pada masa lalu pernah terjadi peristiwa penting. Tugu Kali Bekasi dan Tugu Resolusi Bekasi merupakan contohnya. Namun monumen dibangun tidak saja untuk keperluan estetika kota saja. Lebih dari itu monumen bisa menjadi mendium warga kota merefleksikan nilai sosial bu- daya. Juga sebagai medium pewarisan nilai tertentu yang dianggap penting dari generasi satu ke generasi yang lain. Jika nilai itu sampai kepada penerima maka monumen telah berhasil membangkitkan spirit warga kota. Peneliti dari Amerika Serikat, Kevin Lynch, dalam bukunya Imagine of The City, mengemukakan bahwa setiap setiap orang selalu memiliki kesan terhadap lingkungan- nya. Ada lima elemen dasar yang menurut Lynch bisa menguatkan citra kota. Antara lain Path, Node, Landmark, District dan Edge. Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (Puskopda) Universi- tas Islam ‘45’ Bekasi Haris Budiyono men- coba menjelaskan gagasan Lynch. Menurut Haris monumen seringkali dibangun di persimpangan. Atau node dalam istilah Lynch. Di persimpangan-per- simpangan jalan itulah ingatan warga kota kadang melekat. Maka jika monumen di- hadirkan setiap yang lewat pastilah mem- perhatikan. Purwakarta adalah daerah yang saat ini gencar membangun monumen di tiap-tiap persimpangan. Efeknya kesan yang muncul dalam ingatan publik ialah Purwa- karta Kota Estetik. Namun menurut Haris apalah arti se- buah penanda dalam kota jika tidak memi- liki arti apa-apa bagi warganya. Apalagi ti- dak dibanggakan. Sebuah monumen adalah ruang publik di mana setiap orang merasa hadir di sana meski tidak secara fisik.Maka konsep yang matang sangat dibutuhkan ke- tika membangun monumen. Ada unsur es- tetika tapi juga ada nilai sejarah dan budaya di dalamnya. Ketua Dewan Kesenian Kota Bekasi Rid- wan Marhid menyesalkan kondisi monumen- monumen di kota ini. Ke depan ia berharap monumen bersejarah di Kota Bekasi lebih mudah diakses publik dan memiliki kesan yang menarik. Contoh kecil ialah dengan me- nambahkan papan informasi di area monu- men agar pengunjung tahu lebih banyak apa yang melatarbelakangi dibangunnya monu- men tersebut.*** l Tugu Kali Bekasi Jalan Juanda / Foto: Miftah
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201420 Permukiman padat Kota Bekasi / Foto: Dok. Distakot Bekasi Melihat Bekasi Lebih Dekat Kota Bekasi tidak bisa dilepaskan dari desain pembangunan nasional, provinsi dan kawasan. Kota Bekasi berperan sebagai pengimbang (counter magnet) ibu kota mengingat letaknya yang berdekatan. Juga merupakan perbatasan dua provinsi. Dalam struktur tata ruang makro tersebut Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai pusat kegiatan bidang jasa, perdagangan, industri dan permukiman. Maka kebijakan sangat penting dan berpengaruh dalam pembangunan Kota Bekasi ke depan. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 21 Dengan luas sekitar 210, 49 km2 , Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelura- han. Mustika Jaya merupakan wilayah terluas (24,73 Km2) sedangkan Bekasi Timur terkecil (13,49 Km2). Kota Bekasi dikepung Kabupaten Bekasi sebelah utara dan timur, Kabupaten Bogor di sebelah selatan, Jakarta Timur sebe- lah Barat. Wilayah Kota Bekasi terletak pada keting- gian dan rata-rata kurang 25 m di atas permu- kaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 meter berada pada Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok Gede. Se- dangkan ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Jatiasih dan Jatisampurna. Keadaan morfologi wilayah Kota Bekasi rela- tif berawa, datar dan menyebar. Kemiringan lah- annya bervariasi antara 0-2%. Jadi kota ini mus- tahil punya bukit. Dari peta aliran sungai di Kota Bekasi berkelok-kelok dan bercabang. Kondisi tanah kota Bekasi yang relatif da- tar menyebabkan adanya potensi bencana berupa banjir. Ini belum lagi mempertimbang- kan kondisi aliran air permukaan dan air tanah Kota Bekasi. Maka sistem drainase yang bagus adalah keharusan. Ada beberapa daerah langganan banjir. Antara lain sebagian Kelurahan Jatirahayu, Ke- lurahan Jatirasa, Kelurahan Jatimekar, Kelura- han Bojongmenteng, Kelurahan Jakasetia, Ke- lurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Durenjaya dan Kelurahan Margajaya. Lahan Semakin Terbatas Perkembangan jumlah dan laju penduduk Kota Bekasi yang sangat tinggi dihadapkan pada keterbatasan lahan. Pada masa-masa mendatang ini dapat menimbulkan perma- salahan antara lain sulitnya warga mendapat- kan lahan murah untuk rumah. Kualitas ling- kungan hidup juga terancam karena ambang batas kepadatan penduduk telah terlampaui terutama di wilayah pusat kota. Lokasi perumahan saat ini sebagian be- sar berada di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Lahan tidak terbangun berada di wilayah selatan Kota Bekasi seperti Kecamatan Jatiasih, Jati- sampurna, Bantargebang dan Mustikajaya. Dimanfaatkan untuk sawah, kebun campuran maupun tegalan. Karena pertumbuhan dan kegiatan eko- nomi di Jakarta dan sekitarnya begitu pesat maka kebutuhan lahan perumahan menjadi lebih tinggi. Kota Bekasi salah satu wilayah yang sangat diminati investor. Ini terlihat dari izin lokasi perumahan yang masuk ke pemer- intah. Izin lokasi perumahan sebagian besar terdapat di wilayah selatan karena memang masih ada lahan dan infrastrukturnya pun relatif memadai. Data Dinas Tata Kota Bekasi menyebutkan alokasi lahan untuk perumahan tinggal 8 pers- en. Jika 8 persen itu sudah terbangun maka tidak ada lagi lahan untuk perumahan. Sejak tahun 1997 sampai 2011 sedikitnya ada 210 perumahan baru berdiri. Tahun 2012 ada 75 perumahan dan tahun 2013 ini sudah ada 13 perumahan yang dibangun. Jika dirata-rata 19 perumahan baru dibangun tiap tahunnya. Keterbatasan lahan perlu diantisipasi dengan penataan kawasan tersebut. Salah satunya mengenalkan permukiman vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen. Pengembangan pola-pola permukiman ver- tikal ini di samping dapat mengatasi keter- batasan lahan juga dapat menambah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan ka- wasan perkotaan. Dan yang terpenting harga bisa terjangkau. Dengan bangunan vertikal maka kepadatan penduduk suatu kawasan dapat meningkat den- gan pemenuhan kebutuhan akan ruang bagi masing-masing orang tetap terpenuhi. Kebutu- han akan ruang untuk aktivitas lain juga tetap terpenuhi. Seperti kegiatan perdagangan dan jasa dapat dialokasikan di lantai dasar bangu- nan. Begitu pula dengan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dapat dipenuhi. Pemerintah Kota Bekasi berencana mendiri- kan rumah-rumah vertikal ini di daerah yang mudahmenjangkautransportasiumum.Pertim- bangannya, itu akan semakin meringankan pen- ghuninya. Di pusat kota rumah vertikal dibangun di Kelurahan Margahayu. Di bagian utara dan tengah dibangun di Bekasi Jaya, Aren Jaya, Duren Jaya, Kranji, Kota Baru, Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Sepan- jang Jaya, Pengasinan, Medansatria, Harapan Mulya, Jatiwaringin, Jaticempaka dan Jatira- hayu. Kemudian di daerah Selatan dibangun di Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatikarya, Bantargebang, Cikiwul dan Pedurenan. Peluang Ekonomi Tingkat penyerapan tenaga kerja dari sek- tor-sektor ekonomi Kota Bekasi masih rendah sementara pencari kerja cukup besar. Ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah pen- gangguran. Heterogenitas masyarakat baik secara sosial-ekonomi maupun sosial-budaya yang menuntut pemenuhan kebutuhan bera- gam pun belum terakomodasi dalam peman- faatan ruang kota. Penduduk Kota Bekasi terdiri dari pen- duduk asli dan migran. Para pendatang hadir dan bekerja di Bekasi dan Jakarta. Penduduk migran lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk asli. Sebabnya perkemban- gan kegiatan di Jakarta menjadikan Kota Beka- si menjadi penyangga. Namun ini sebenarnya berpeluang bagi Kota Bekasi untuk membuka lapangan kerja. Seperti di Jakarta jenis lapangan pekerjaan di Kota Bekasi yang tepat adalah pekerjaan yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pereko- nomian daerah seperti industri pengolahan, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor- sektor inilah kini berpeluang di Kota Bekasi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi dari tahun 2005 hingga tahun 2011, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor industri pen- golahan khususnya industri nonmigas. Pada tahun 2005 kontribusinya cenderung stabil sekitar 47,1% dari total PDRB Kota Bekasi. Sedangkan sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar tinggi setelah industri pengo- lahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan peranan sekitar 28,%. Sektor pengangkutan pada tahun 2010-2011 kontri- businya naik dari sekitar 4% menjadi sekitar 7%. Kemudian disusul sektor jasa, keuangan, bangunan dan listrik. Yang kontribusinya san- gat kecil hanya pertanian. Meski demikian lahan di Kota Bekasi san- gatterbatassehingadiperlukankebijakanyang lebihprogresifuntukmendukungpengemban- gan sektor yang berkontribusi tersebut tanpa mengurangi ketersediaan ruang terbuka. Kota Bekasi bagian utara saja semakin pa- dat baik untuk industri maupun permukiman. Melihat daya dukung lingkungan bangunan berat dan perluasan industri janganlah di- lakukan. Muka air tanah daerah ini berpotensi turun. Kontur tanahnya lunak pula. Kegiatan industri sebaiknya diarahkan ke wilayah Kota Bekasi bagian selatan di sekitar Kecamatan Bantargebang. Menuju Industri yang Ramah Secara umum kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi menem- patilokasidisepanjangjalanutamabaikitujalan Karena pertumbuhan kegiatan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya begitu pesat maka kebutuhan lahan perumahan menjadi lebih tinggi. Kota Bekasi salah satu wilayah yang sangat diminati investor.
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201422 arteri maupun jalan kolektor. Kegiatan perda- gangan dan jasa berkembang di pusat kota um- umnya terpusat di Jalan Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Sudirman, Jalan Kartini. Melihat kecenderungan perkembangan kota maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (Centre Business Dis- trict). Untuk membentuk kegiatan pusat kota dibutuhkan pengaturan jenis dan skala kegiatan sehingga “image” yang terbentuk bisa lebih utuh. Untuk itu pengaturan peng- gunaan ruang diarahkan dengan kriteria tertentu agar dapat berdayaguna dan ber- hasilguna. Sayangnya sebagian besar keg- iatan perdagangan dan jasa tersebut belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai sehingga seringkali menimbulkan kemac- etan arus lalu lintas. Sementara kegiatan industri di Kota Bekasi masih acak di beberapa lokasi-lokasi industri seperti di Kelurahan Harapan Jaya, Medan- satria, Kalibaru, dan Pejuang. Lokasi industri juga berkembang di sekitar Kecamatan Ban- targebang. Yang menjadi permasalahan keberadaan kegiatan industri ini kemudian bercampur dengan kegiatan lain seperti perumahan atau perdagangan dan jasa. Apabila tidak ditan- gani dan dikontrol dengan benar tentu dapat mencemari lingkungan sekitar baik berupa pencemaran suara, udara, ataupun limbah. Untuk mencegah pencemaran maka kegiatan industri penghasil limbah berbahaya perlu dilengkapi fasilitas pengolahan limbah yang baik. Ke depan perkembangan kegiatan in- dustri ini mesti ramah lingkungan atau akrab disebut clean industry. Kondisi ruang terbuka hijau juga semakin memprihatinkan. Ruang terbuka hijau berupa lahan pertanian di sebagian Kecamatan Ban- targebang, Jatisampurna, Medansatria saat ini mulai terkikis digantikan dengan bangu- nan khususnya permukiman skala besar yang dikembangkan swasta. Jalur hijau seperti di sepanjang jalur sungai, jalan utama kota dan jalur rel kereta api, pun digeser bangunan, baik untuk ke- giatan perdagangan, jasa, industri, pergu- dangan maupun perumahan. Kondisi ini sangat menyulitkan pelebaran jalan apabila dipandang perlu. Akhirnya jika terpaksa di- lakukan pembebasan lahan tentu memakan biaya besar. Hilangnya ruang hijau di jalur hijau ini jika tidak direspon serius bisa menimbulkan persoa- lan lebih gawat. Bantaran sungai di pusat Kota Bekasi berganti menjadi daerah terbangun. Per- masalahan akan muncul pada saat sungai melu- ap di musim hujan. Daerah dekat sungai di Kota Bekasi dipastikan langganan banjir. Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan Sistem Permukiman Nasi- onal Kota Bekasi dalam lingkup regional telah ditetapkan sebagai pusat permukiman. Guna mendukung fungsi dan peran ini Kota Bekasi perlu mempersiapkan pengembangan jar- ingan jalan primer baik jalan arteri maupun jalan kolektor. Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan pusat kegiatan nasional den- gan pusat kegiatan wilayah. Sedangkan jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan wilayah. Akses jalan di dalam kawasan perumahan di Kota Bekasi relatif bagus. Namun akses antarka- wasan perumahan kurang memadai karena ma- sih menggunakan jalan arteri maupun kolektor yang melewati areal permukiman padat. Saat ini jaringan jalan primer di Kota Bekasi belum berfungsi maksimal. Untuk itu pengembangan jaringan jalan primer di masa mendatang harus dirancang sungguh- sungguh. Ini perlu mempertimbangkan kon- disi sistem jaringan jalan regional di luar Kota Bekasi seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta. Kondisi struktur jalan Kota Bekasi saat ini menimbulkan berbagai permasalahan krusial. Kota Bekasi memiliki struktur jalan dengan pola terpusatdanberorientasikepusatkota.Jalanre- gional juga melintasi kawasan pusat kota. Kita perlu membangun jalan alternatif un- tuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan di luar dan di dalam Kota Bekasi. Sehingga setiap pergerakan baik eksternal-eksternal, ekster- nal-internal, maupun internal-internal, tidak harus selalu melalui wilayah pusat kota yang saat ini sudah ramai. Pada umumnya kota-kota di negara berkem- bang memiliki segudang permasalahan trans- portasi akibat konsep pengembangan jaringan jalan yang kurang baik. Kita lebih sering melaku- kan perbaikan jaringan jalan daripada mencoba menyediakan jaringan jalan. Beberapa rencana pembangunan jalan regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi antara lain pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Jati Asih- Cikunir, Jalan Tol Layang Cawang-Bekasi, Jalan Tol  Jatiasih-Setu (Penghubung JORR 2 dan JORR I), Jalan Tol JORR 2 dari Cibubur-Cileung- si-Setu-Babelan hingga JORR I di Cakung.  Kemudian pelebaran dan pembangunan jalan baru di Jalan Raya Bekasi, meliputi Jalan Pejuang-Kaliabang- Cikarang, pelebaran Ja- lan Siliwangi. Kemudian pembangunan jalur Busway dari Setu-Jalan Siliwangi – Tol Bekasi – Jakarta.  Jalur double double track Cikarang- Jakarta sepanjang jalur kereta api yang ada. Pemerintah Kota Bekasi sendiri juga beren- cana membangun jalan tol dalam kota. Antara lain Tol dari Bintara (terusan Jalan Ngurah Rai) hingga Aren Jaya (Jalan Pahlawan). Jalan ini dikembangkan untuk mengantisipasi rencana Double Double Track Kereta Api dari Mangga- rai (Jakarta) ke Cikarang. Kemudian tol dari Ja- lan Ahmad Yani hingga  Jalan Pejuang. Jalan ini dikembangkan untuk melancarkan pergerakan wilayah Bekasi utara dengan daerah selatan. Untuk meminimalisasir kemacetan arus lalu lintas yang terjadi akibat tingkat kepa- datan kendaraan, terutama di persimpangan- persimpangan yang ada di jalan utama pusat kota dan di persimpangan sebidang dengan rel Kereta api, Kota Bekasi akan merealisasi- kan pengembangan interchange, baik berupa flyover, skycross maupun underpass. Yang direncanakan akan dibangun antara lain Interchange Ahmad Yani, Flyover dari Ja- lan Pahlawan-Jalan Joyomartono,  Flyover H. Agus Salim, Interchange JORR – Jalan Hankam Raya, Interchange JORR – Jalan Jatikramat. Perlu Infrastruktur Memadai Sepertidipaparkandiatas,penetapansektor permukiman sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Bekasi membawa konsekuensi pesatnya pertumbuhan penduduk. Namun ketika permu- kiman-permukiman terbangun apakah sarana dan prasarana bagi warga terpenuhi? Ternyata masih banyak masalah. Pelayanan kesehatan dan pendidikan belum merata. Sekolah, rumah sakit, klinik maupun puskesmas, masih terpusat di tengah kota. Pa- dahalkeduabidanginimenjadipenjagagenerasi penerus bangsa. Kegiatan yang terpusat di satu titik tentu membawa dampak keruwetan. Kemudian yang perlu dipikirkan juga adalah penyediaan sarana air bersih. Di masa mendatang, pelayanan air bersih kota Bekasi tidak dapat bergantung pada sumber air baku dari Tarum Barat saja. Mengingat saluran ter- sebut terbatas kapasitasnya karena harus me- layani DKI Jakarta. Jaringan drainase pun mengalami kendala dengan adanya sarana lain seperti jalur kereta api, jalan tol dan jalan arteri. Prasarana trans- portasi yang membelah kota Bekasi dari Timur ke Barat tentu mengganggu penyaluran air limpasan hujan. Dan saat ini banjir telah akrab dengan Kota Bekasi. Seiring dengan bertambahnya penduduk perlu juga diperhatikan permasalahan pengelo- laan air limbah yang timbul di wilayah dengan kepadatan tinggi. Pada daerah tersebut sistem on-site yang menggunakan cubluk atau jamban tangki septik tidak mungkin lagi dapat diterap- kan. Dan di waktu bersamaan sistem prasarana persampahan menghadapi banyak kendala. Ini terutama disebabkan semakin sulitnya mencari lahan untuk lokasi TPA.*** Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 23
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201424 Pergerakan komuter ini membebani jalan penghubung Kota Bekasi-Jakarta. Antara lain Jalan Sultan Agung, Jalan K. H Noer Ali, Jalan Raya Jatiwaringin, dan Ja- lan Tol Bekasi-Jakarta. Saat ini saja jum- lah kendaraan—berbagai jenis—di Kota Bekasi berkisar 500.000 unit. Tahun 2012, 70.715.032 kendaraan memasuki jalan tol di Kota Bekasi. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bekasi juga mencatat penambahan titik kemacetan pada tahun 2013. Tahun 2011 hanya 11 titik, tahun 2012 naik menjadi 17 titik, kemudian men- jadi 19 titik. Titik macet tersebut antara lain di depan Metropolitan Mal, Jalan KH Noer Ali depan Bekasi Cyber Park, Jalan Jenderal Sudirman depan Grand Mall. Kemudian sekitar Pintu Tol Bekasi Timur, pintu keluar Tol Bekasi Barat, pintu keluar Tol Jatiwaringin, simpang Harapan Indah, simpang Pondok Ungu, simpang Alexindo, Jalan Caman, Simpang Rumah Sakit Bella Bekasi Timur, Jalan Perjuangan, Jalan Juanda, simpang Kemang Pratama, Jalan Siliwangi-Pendawa, simpang Komsen- Jatiasih, putaran Pasar Pondokgede, Super Indo Giant Galaxy, dan Jalan Cut Mutia. Pesatnya pembangunan perumahan ternyata tidak dibarengi dengan pengem- bangan jaringan jalan primer, baik arteri maupun kolektor. Sampai tahun 2012, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 3.193,037 km dengan rincian 132,182 km merupakan jalan primer dan 1.527,355 km jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan yang terdapat di Kota Bekasi tahun 2012 adalah 1.533,50 km. LOS (Level of Service) adalah salah satu metode menilai kinerja jalan.  Nilai LoS E berarti arus tidak stabil, kecepatan ren- dah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas. Sedangkan nilai LoS F berarti arus terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan cukup lama. Kapasitas jaringan jalan utama di Kota Bekasi tidak mampu menampung volume pergerakan. Nilai LoS menunjukkan E dan F. LoS E berada di jalan-jalan utama pusat kota, seperti Jalan Juanda, Ahmad Yani, dan akses menuju Jakarta. Sedangkan LoS F be- rada pada akses menuju utara dan selatan. Antara lain Jalan Perjuangan, Joyomartono dan Pengasinan. Kondisi ini diperparah dengan berjum- Sejenak Menengok Macet Kemacetan menjadi pemandangan lazim di Kota Bekasi. Hampir semua jalan utama di kota ini mengalami kemacetan. Apa penyebabnya? Banyak faktor. Terutama karena kita warga kumuter. Suka mondar- mandir.Bolak-balik dengan kendaraan pribadi. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi l Kepadatan lalulintas simpang Tol Bekasi Barat / Foto: Miftah
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 25 lahnya kendaraan setiap tahunnya, saat ini saja jumlah kendaraan berbagai jenis di Kota Bekasi yang berkisar 500.000 unit. 260.000 di antaranya jenis motor. Kepadatan lalu lintas terlihat pada volume kendaraan yang masuk melalui gerbang tol di Kota Bekasi tahun 2012 ada sebanyak 70.715.032 kend- araan. Jumlah ini meningkat sebesar 62,34 persen dibandingkan tahun yang lalu,dan ini diperkirakan akan terus meningkat se- tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perempatan yang terdapat lampu lalu lintas. Kendaraan pun terhambat dan akhirnya macet. Para pengendara juga kerap menerabas rambu sehingga menimbulkan kekacauan. Namun, benarkah angkutan umum adalah solusi ke- macetan? *** Angkutan umum yang dominan dalam pergerakan internal Kota Bekasi adalah paratransit dan angkutan kota. Paratransit yang dominan ialah ojeg. Masing-masing angkutan umum tersebut memiliki perma- salahan tersendiri. Paratransit memang dibutuhkan untuk melayani pergerakan yang tidak terjangkau angkutan kota. Terutama bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, di sisi lain, daya tampung paratransit sangat ter- batas. Jalan pun terbebani lebih berat. Ada pun isu krusial seputar angkutan kota tidak terlepas dari keterbatasan ke- mampuan jalan. Trayek-trayek angkutan kota di Kota Bekasi telah mencapai batas yang ditentukan. Hal inilah yang menyebab- kan sulitnya pengembangan angkutan kota di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Per- hubungan Kota Bekasi Supandi Budiman, angkutan umum juga ternyata menyum- bang 30 persen kemacetan. Data yang ada menunjukan, tahun 2012 jumlah angkutan kota sebanyak 3.762 unit yang melayani 34 trayek. Sedangkan mikrobus sebanyak 414 unit dan taksi sebanyak 6.875 unit. Bagaimana mengatasinya? Jumlah ar- mada harus ditentukan dan trayek diatur lagi. Kualitas ditingkatkan. Ini demi kenya- manan penumpang. Sebab, angkutan kota sering dicap ugal-ugalan dan tidak tertib. Maka, pengaturan lalu lintas sangat pent- ing. Antara lain menertibkan pedagang di simpang jalan, mengatur jam operasional angkutan berat, menata angkutan umum paratransit, serta memperjelas trayek ang- kutan luar kota. Sistem transportasi perkotaan merupak- an sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai instansi atau lembaga. Lembaga yang terkait dengan sistem transportasi di Kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi Lembaga Perencanaan, Lembaga Pelaksana Teknis, dan Lembaga Pengawasan. Sedangkan yang termasuk lembaga pelaksana teknis antara lain Dinas Per- hubungan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kepolisian, Perum Damri, PT. KAI, Asosiasi Angkutan Umum, dan sebagainya. Bentuk koordinasi kelembagaan antarlembaga ter- kait dalam sistem transportasi di Kota Beka- si dilakukan mulai dari tahap perencanaan transportasi, pelaksanaan pembangunan transportasi, hingga monitoring dan evalu- asi pelaksanaan pembangunan. Di samping bentuk koordinasi kelem- bagaan antarlembaga di lingkungan Pemer- intah Kota Bekasi, mengingat sifat trans- portasi yang lintas wilayah, maka koordi- nasi kelembagaan juga perlu dilakukan. Yaitu antarinstansi kabupaten/kota terkait, dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta, Ka- bupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat. *** Jumlah tempat parkir di Bekasi belum mencukupi. Padahal ada dua jenis tem- pat parkir: di badan jalan (on-street park- ing) dan luar jalan (off-street parking. Dari sisi pergerakan lalu lintas, keberadaan on- street parking mengurangi kapasitas efektif jalan dan menghambat arus lalu lintas. Ini terlihat di semua jalan utama. Dinas Per- hubungan mencatat, sedikitnya ada 70 titik parkir liar di bahu-bahu jalan ini. Penertiban terhadap on-street parking di ruas-ruas jalan Kota Bekasi perlu segera dilakukan. Hal ini mengingat kondisi ruas- ruas jalan Kota Bekasi yang digunakan on- street parking tidak begitu lebar. Selain itu, kegiatan on-street parking yang tidak tertib akan menyebabkan penurunan kapasitas efektif ruas jalannya sehingga pada akh- irnya akan menimbulkan kemacetan. Ada beberapa langkah menertibkan on-street parking. On-street parking harus ditentukan di beberapa titik saja. Kemu- dian dibatasi jam operasionalnya. Misal di luar jam berangkat dan pulang kerja. Setiap kendaraan juga dibatasi lama parkirnya. Ruas jalan mesti dipasangi rambu, baik yang boleh untuk parkir maupun tidak. Bagi yang melanggar, kenakan sanksi. Manajemen yang baik sangat menentukan keberhasilan
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201426 Berebut jalan di perempatan Jalan A. Yani / Foto: Miftah on-steet parking ini. Namun, yang menjadi prioritas semes- tinya ialah pengadaan off-street parking. Setiap bangunan wajib menyediakan lahan parkir yang memadai. Solusi lain ialah mem- bangun parkir bersama di beberapa titik. Area parkir bersama ini hendaknya mudah menjangkau transportasi umum. Di Stasiun Bekasi, misalnya, lahan parkir sangat dibu- tuhkan. Warga yang hendak ke Jakarta ting- gal menitipkan kendaraan di Stasiun. Kemu- dian ia naik KRL. Kota Bekasi juga belum memiliki ter- minal yang representatif. Padahal jumlah trayek maupun kendaraan angkutan kota sangat banyak. Kondisi terminal tipe B di Jalan Juandatidak layak akibat bercampur dengan pasar. Jaringan jalan telah rusak se- hingga mengakibatkan kemacetan di sekitar akses keluar-masuk terminal ini. Sedangkan di Pondokgede, yang selama ini berfungsi sebagai terminal tipe C, ternyata tidakditemuifisikterminal.Kemacetandidae- rah Pasar Pondokgede mengakibatkan akses menuju Kota Jakarta terhambat. Permasala- han lainnya adalah tumbuhnya terminal-ter- minal bayangan. Terminal ini menggunakan badan jalan. Jelas menggangu lalu lintas. Kemacetan seringkali terjadi pula di jalan depan stasiun. Stasiun yang ada di Kota Beka- si adalah Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji. Stasiun Bekasi berada di pusat kota dengan jaringan jalan yang relatif padat lalu lintas. Pengaturan lalulintas di daerah ini perlu di- lakukan, terutama menertibkan ojeg dan ang- kutan kota yang berhenti sembarangan. Persoalan struktur jalan dan transpor- tasi juga menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi. Ini terlihat dalam rencana pena- taan struktur jalan yang tertuang di Perda RTRW 2011-2031. Penataan jalan diarahan untuk memudahkan warga mengakses ke- luar atau menuju Kota Bekasi. Perencanaan tentu menyesuaikan kebijakan DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabu- paten Bogor. Pemerintah Kota Bekasi berencana membuka jaringan jalan baru yang melint- ang baik dari arah utara-selatan maupun barat-timur. Jaringan jalan ini dapat berupa jaringan jalan raya ataupun jalan bebas hambatan (jalan tol). Secara lebih detail, rencana pengembangan meliputi rencana pembangunan jalan regional, rencana pem- bangunan jalan tol dalam kota; rencana pengembangan jaringan jalan internal; ren- cana penanganan persimpangan sebidang; serta rencana penanganan parkir. Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara, menjelaskan dalam naskah akademik Perda RTRW terdapat beberapa pembangunan jalan regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi. Salah satu di antarnya yang sudah selesai tahap pembangunan dan dioperasikan adalah pembangunan Ja- lan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Ruas Jati Asih-Cikunir dan Jalan Tol Bekasi-Cawa- ng-Kampung Melayu. “Keberadaan jalan regional strategis tersebut secara langsung mempengaruhi struktur penaataan jalan di Kota Bekasi,” jelas Koswara. Pembangunan struktur jalan dalam kota juga disiapkan. Untuk mengurai kemacetan di pusat kota, flyover Summarecon telah dibangun. Flyover ini menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pejuang. Dengan be- gitu, pergerakan warga Bekasi dari wilayah utara ke selatan tidak terganggu dengan ad- anya rencana Double Double Track Kereta Api. Frekuensi perjalanan kereta dari akan ditambah, dari 238 kereta per hari menjadi 500 kereta per hari. Yang direncanakan akan dibangun antara lainInterchangeAhmadYani,FlyoverdariJalan Pahlawan-JalanJoyomartono, FlyoverH.Agus Salim, Interchange JORR – Jalan Hankam Raya, Interchange JORR – Jalan Jatikramat. *** Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 27
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201428 Bekasi penuh SESAK Kota Bekasi semakin disesaki bangunan. Lahan yang tadinya belum terbangun mulai berubah rupa menjadi permukiman, pabrik, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kota Bekasi sangat diminati para investor. Saat ini saja Kota Bekasi baru memiliki sekitar 11% ruang terbuka hijau. 5% di antaranya disumbang dari kawasan lindung dan hutan kota. Undang-undang mewajibkan setiap kota memenuhi 30 persen ruang terbuka hijau. Nah, Perda RTRW Kota Bekasi 2011-2031 menjadi semacam panduan untuk memastikan keseimbangan ruang tetap terjaga. Balance life harus diwujudkan. Sebab jika peruntukan lahan tidak diatur dengan baik maka dikhawatirkan Kota Bekasi masa depan menjadi menjadi belantara beton belaka. Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 29
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201430 Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota Kota merupakan lambang peradaban kehidupan manusia, se- bagai pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan, dan wahana untuk peningkatan kualitas hidup. Kota adalah suatu lingkungan binaan manusia, merupakan hasil cipta- rasa dan karsa manusia yang secara sengaja dibentuk atau tidak sengaja terbentuk, mempunyai karakteristik tersendiri sesuai den- gan daya dukung lingkungannya dan menjadi wadah bagi kegiatan manusia dengan segala aspek kehidupan yang dinamis. Perkem- bangan kegiatan manusia di wilayah perkotaan akan mengarahkan perkembangan tampilan fisik kota, baik secara luasan horizontal maupun luasan vertikalnya yang pada akhirnya akan mempenga- ruhi lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mam- pu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemam- puan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Persyaratan minimum pembangunan berkelanjutan berupa terpeli- haranya apa yang disebut dengan “total natural capital stock” pada tingkat yang lama atau kalau bisa lebih tinggi dibanding dengan ke- adaan sekarang. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan kota yang cermat dan matang. Sesuai dengan amanat Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap kota diwajibkan untuk me- miliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kedua rencana tersebut merupakan dokumen dilengkapi dengan penjelasan peta grafis mengenai segala hal/fak- tor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Produk grafis tersebut merupakan penjabaran dari naskah dokumen rancangan yang memberikan gambaran visual secara dua dimensi tentang penggunaan wilayah atau bagian ruang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Produk normatif dan grafis tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk pengerahan sumber-sumber daya perkotaan, baik meliputi alam, ekonomi, dan manusia, untuk men- Kebijakan Penataan Ruang Kota Bekasi
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 31 capai tujuan pembangunan kota yang dicita-citakan. Raperda RDTR Kota Bekasi 2011-2013 sudah diparpurnakan pada tahun 2012, saat ini sedang menunggu pengesahan dari Gu- bernur Jawa Barat. RDTR merupakan operasionalisasi dari RTRW. Dengan skala 1:5000, RDTR merupakan rencana tata ruang paling detail, sehingga, dengan kedetailannya tersebut batasan fisik anta- ra wilayah dan pemanfaatan lahan dapat dilihat dengan jelas. Salah satu tujuan RDTR adalah sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang terutama perizinan. Oleh karena itu, peraturan zonasi meru- pakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR karena akan menjadi acuan dalam hal perizinan yang diharapkan mampu menghilangkan ranah abu-abu dalam penataan ruang. Bagian Wilayah Pelayanan (BWP) Raperda RDTR Kota Bekasi mengatur secara detail tentang be- berapa elemen tata ruang, seperti misalnya; Zona Rawan Bencana, Zona Lindung, Ruang Terbuka Hijau, Sistem Transportasi, Rencana Jaringan Prasarana, Rencana Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi, Rencana Pengembangan Transit Oriented Develop- ment (TOD), Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, Rencana Pengembangan Jalur Pejalan Kaki, Rencana Pengembangan Jalur Sepeda, Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan, Rencana Sistem Jaringan Energi atau Listrik, Rencana Sistem Jaringan Teleko- munikasi, Rencana Sistem Jaringan Gas, Rencana Penyediaan Air Bersih, Rencana Penanganan dan Pengelolaan Air Kotor atau Lim- bah, Rencana Sistem Persampahan, Rencana Pengembangan Jar- ingan Sistem Drainase, Rencana Jalur Evakuasi Bencana, Rencana Sistem Pemadam Kebakaran, Prioritas pengembangan, Ketentuan Peyediaan Sarana dan Prasarana, Ketentuan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Minimal, Ketentuan Penyediaan Tempat Pemaka- man Umum (TPU), Ketentuan Pemanfaatan Ruang, dan lainnya. Tulisan ini dibatasi pada pembahasan Bagian Wilayan Pelayanan (BWP) sebagai elemen paling penting dalam penataan ruang. Ma- teri tulisan ini disarikan dari Raperda RDTR 2011-2031. Kota Bekasi dibagi menjadi 5 BWP. BWP adalah Satuan zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi adanya sesuai dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi. Kelima BWP tersebut adalah; 1) BWP Pusat Kota dengan luas wilayah 6284,70 Ha, dikembang- kan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi dan rekreasi Kota Bekasi yang berwawasan Lingkungan, strategis pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kegiatan ekonomi kota dan regional. BWP Pusat Kota meliputi; Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Jaka Sampurna). Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Aren Jaya dan Kelurahan Duren Jaya). Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jaka Mulya, Kelurahan Jaka Setia, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Ke- lurahan Kayuringin Jaya), dan Kecamatan Rawalumbu (Kelura- han Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kelurahan Pengasinan). Pengembangan Perumahan di kawasan BWP Pusat Kota di- arahkan untuk bangunan dengan kepadatan tinggi (R2) dengan KDB maksimal 70% dan KLB maksimal 2,1 dan Kepadatan Rendah (R4) dengan KDB maksimal 30 %, KLB 0,9. Selain itu diprioritaskan untuk pengembangan perumahan skala besar (Kasiba atau Lisiba) yang dilakukan oleh pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya. Pengembangan perumahan oleh pengembang ini meliputi tiga tipe (jenis) perumahan dengan komposisi perband- ingan 1 : 3 : 6 dan pengembangan perumahan skala besar ini di arahkan untuk mengembangkan konsep pengembangan rumah taman atau rumah kebun dengan ketentuan KDB maksimal 50%. Selain itu juga diarahkan untuk hunian vertical yang tersebar di beberapa sub Blok diantaranya; Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Bojongrawalumbu dan Kecamatan Bojong Menteng. Pengembangan perumahan di kawasan tersebut diwajib- kan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Persoalan yang ada di Pusat Kota adalah permukiman kumuh sehingga perlu ada peremajaan, yang tersebar di Kelurahan Marga- hayu, Bintara, Kota Baru, Kelurahan Kranji, Sepanjang Jaya, Pengas- inan, Bojong Rawalumbu, dan Bojong Menteng. BWP Pusat Kota diprioritaskan menjadi Zona Perdagangan dan Jasa, pengembangan Central Bussines District (CBD) yang ramah lingkungan dengan menyediakan minimal 20 persen ruang terbuka hijau (RTH) dan minimal 20 persen untuk prasarana, sarana dan utilitas, dan menyediakan lahan resapan air atau tampungan air. Pengembangan CBD diarahkan di kawasan Karang Kitri Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Saat ini pembangunan CBD Karang Kitri sudah mulai berjalan. Pengembangan lain di BWP Pusat Kota adalah untuk Zona Komersil skala pelayanan regional dan kota, yang berkembang secara linier di sepanjang Kalimalang, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Cut Mutia, Jalan Siliwangi Narogong, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan dan Jalan A.Yani. Sementara pem- bangunan pusat perbelanjaan modern (Mall, Super Mall, Shop- ing Centre, Hypermall) diarahkan ke wilayah Kelurahan Marga- hayu, Margajaya dan Kranji. Pengembangan untuk Zona Industri di BWP Pusat Kota dibatasi pada industrikecil dan menengah yangberwawasan lingkungan non polutan. Dalam arti, industri yang tidak menguras air terutama air tanah dalam, dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan seperti pencemaran udara, suara, limbah cair, dan limbah padat berbahaya (B3). Pengembangan zona industri diarahkan ke wilayah Kecamatan Rawalumbu koridor Jalan Siliwangi-Narogong, Jalan Cipendawa, Ja- lan Prapatan Bojong Menteng. Di dalam BWP Pusat Kota nantinya akan diarahkan memiliki Zona Pariwisata Perkotaan di kawasan CBD yang terletak di Karang Kitri Kelurahan Kelurahan Margahayu, Wisata Alam di Situ Lumbu di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Situ Gede di Kelurahan Bojong Menteng, Situ Harapan Baru di Kota Baru, dan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Kayuringin. Sementara Kompleks GOR dan Stadion Bekasi akan dikembangkan menjadi Zona Pariwisata Olahraga. 2. BWP Bekasi Utara dengan luasan 3.436 Ha diarahkan menjadi kawasan permukiman dan perdagangan yang berwawasan ling- kungan. BWP Bekasi Utara terdiri atas 2 Kecamatan dan 10 ke- lurahan, meliputi Kecamatan Bekasi Utara (Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelura- han Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Marga
Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201432 Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota Mulya) dan Kecamatan Medan Satria (Kelurahan Harapan Mu- lya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medan Satria, dan Kelurahan Pejuang). Pengembangan perumahan di BWP Bekasi Utara diarahkan memiliki kepadatan tinggi (R2) dengan KDB maksimal 70% dan KLB maksimal 2,1 dan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-la- han kosong yang potensial untuk pengembangan perumahan yang tersebar di BWP Bekasi Utara. Terutama di Kelurahan Harapan Mu- lya dan Kelurahan Margamulya. Tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan adalah Rumah Tunggal (R-1), Rumah Kopel (R-2), Rumah deret (R-3), Rumah Townhous (R-4), Rumah susun (R-6) dan (R-7), serta Rumah Kampung (R-8). Sementara pengembangan hunian vertikal diarahkan pada wilayah padat penduduk dan konsentrasi industry seperti di Kelura- han Harapan Jaya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkem- bangan penduduk dan kegiatannya yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri. Penataan kawasan kumuh di wilayah BWP Bekasi Utara terse- bar di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Harapan Jaya, Kaliabang Tengah dan di sepanjang bantaran sungai di wilayah sekitar. Skenario pengembangan kawasan komersial diarahkan untuk menata dan meningkatkan kawasan perdagangan dan jasa yang berkembang secara linier di Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman terdapat Kelurahan Harapan Mulya. Pembangunan pusat perbelan- jaan modern (mall, super mall, shoping centre, hypermall) dialoka- sikan di Kelurahan Harapan Mulya dan Marga Mulya. Untuk Zona Industri diarahkan pada pengembangan industri yang sudah ada saat ini dan telah memiliki izin perluasan kawasan- nya. Dan melarang pemberian izin lokasi baru atau pengemban- gan atau perluasan bagi industri yang polutif dan lapar air. Selain itu, diberlakukan aturan pengadaan ruang terbuka hijau sebagai pembatas (Buffer) antara kawasan industry dan permukiman pen- duduk. Pengembangan wilayah BWP Bekasi Utara juga termasuk pena- taan dan pengembangan olahraga/rekreasi berupa taman bermain di setiap Kelurahan. Sedangkan lapangan terbuka akan dikembang- kan di Kelurahan Kaliabang, Periwira, Teluk Pucung dan Marga Mu- lya. Pengembangan rekreasi berupa Danau Duta Harapan yang ter- dapat di Kelurahan Harapan Baru. Saat ini kondisi Danau tersebut tidak terawat dengan baik dan kotor. 3. BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3525,48 Ha, di- arahkan untuk menjadi kawasan perdagangan dan jasa dan pen- didikan yang terpadu dan terstruktur. BWP Pondok Gede meliputi 3 Kecamatan dan 11 Kelurahan yaitu Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jatiben- ing Baru, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatimakmur). Sebagian Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatirasa). Sebagian Kecamatan Jati Asih (Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatiwarna). Skenario pengembangan zona perumahan di BWP Pondok Gede diarahkan memiliki kepadatan tinggi (R2) KDB 70 %, KLB 2,1 dan ke- padatan sedang (R-3) dengan KDB maksimal 50% dan KLB maksimal 1,5 dan pengembangnnya di arahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan kosong yang potensial untuk pengembangan peruma- han yang tersebar di BWP Pondok Gede. Tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan di BWP Pondok Gede meliputi Rumah Tunggal (R-1), Rumah Kopel ( R-2), Rumah deret (R-3), Rumah Townhouse (R-4), Rumah susun (R-6) dan (R-7) serta Rumah Kampung (R-8). Arahan Pengembangan untuk hunian kepadatan tinggi diarahkan di bagian Utara BWP Pondok Gede yaitu di Kelurahan Jatiwangin, Jati Cempaka (JTC) Kelurahan Jati Bening Baru, Kelurahan Jati Bening dan Kelurahan Jati Makmur (JTM). Sedangkan untuk hunian kepadatan se- dang diarahkan di Kecamatan Pondok Melati yaitu di Kelurahan Jati Rahayu dan Jati Warna. Serta di Kecamatan Jati Asih di Kelurahan Jati Mekar, Jati Kramat, Jati Asih dan Kelurahan Jati Rasa. Sementara itu, penataan kawasan kumuh diarahkan pada perumahan tidak terstruk- tur yang berkembang di Kelurahan Jatiwarna. Pengembangan rumah vertikal diarahkan pada wilayah padat penduduk di Kelurahan Jatibening Jatirahayu. Rencana apartemen swasta atau condominium dibatasi dengan ketinggian lantai 8 lan- tai bangunan , KDB 40% dan KLB 3,2, hal ini terkait dengan BWP Pondok Gede yang berdekatan dengan Bandara Halim Perdana Ku- sumah, rencana pengembangannya di arahkan di Kelurahan Jati- waringin dan Kelurahan Jati Cempaka. Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa di BWP Pondok Gede diarahkan untuk menata dan meningkatkan pasar modern yang telah ada dan berkembang di Jatiwaringin menjadi pusat per- belanjaan modern melalui penataan parkir dan pedestrian. Pembangunan Frontage di Jalan Cikunir sebagai kawasan perda- gangan dan jasa skala regional di Kelurahan Jatiasih dan Kelurahan Jatimekar. Selain itu juga dilakukan penataan Pasar Tradisional di Pasar Kecapi Kelurahan Jatiwarna dan Pasar Jatiasih di Kelurahan Jati Rasa. Selain itu, penataan kawasan komersil yang sudah ada saat ini diarahkan memiliki jalur pejalan kaki dan perparkiran. Seperti di koridor Jalan Jatiwaringin-Jati Makmur-Jalan Hankam di Kelurahan Jatiwaringin dan Kelurahan Jatirahayu. Koridor Jalan Jati Asih–Jalan Jati Rasa–Jalan Wibawa Mukti–Jalan Swatantra di Kelurahan Jatia- sih dan Kelurahan Jatirasa. Koridor Jalan Caman–Jalan Dr Ratna di Kelurahan Jatibening. Sementara pengembangan kawasan komer- sial campuran diarahkan di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jati Warna, dan Kelurahan Jatirahayu. Untuk Kawasan pendidikan terpadu akan diarahkan di Kelura- han Jatiwaringin, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatibening, dimana kawasan ini akan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi atau akademi. Zona khusus di BWP Pondok Gede adalah terdapatnya kawasan militer yang merupakan Radar Angkatan Udara yang mendukung kawasan strategis kepentingan pertahanan dam keamanan nasi- onal. Zona lainnya yang terdapat di BWP Pondok Gede adalah zona Bebas Keselamatan, Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusumah. 4. BWP Mustikajaya dengan luas wilayah 4525,21 Ha, diarah- kan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman skala besar, dan kawasan industri. Meliputi 2 Kecamatan dan 8 Kelurahan yaitu Kecamatan Mustikajaya (Kelurahan Musti- kajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Pedurenan, Kelu- rahan Cimuning) dan Kecamatan Bantar Gebang (Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cikeuting Udik). Rencana pengembangan zona perumahan pada BWP Mustika- jaya diarahkan untuk hunian kepadatan sedang-tinggi (R3 dan R2)
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail
Jurnal tata kota edisi 01 mail

Recommended

Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Joy Irman
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Claudius Herry
 
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
E Sanjani
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
infosanitasi
 
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiPihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Nurul Angreliany
 
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
caturprasetyo11tgb1
 
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
Kharistya Amaru
 
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaBab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Angga Erlangga
 

Recommended

Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 2
Joy Irman
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Claudius Herry
 
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
E Sanjani
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
infosanitasi
 
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiPihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Nurul Angreliany
 
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
Perencanaan Jembatan Komposit (Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya)
caturprasetyo11tgb1
 
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
Kharistya Amaru
 
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaBab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Angga Erlangga
 
TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
Reski Aprilia
 
SUMUR RESAPAN
SUMUR RESAPANSUMUR RESAPAN
SUMUR RESAPAN
AGUNG PRIYO PAMBUDI
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
infosanitasi
 
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkunganSni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Vermona Lumban Gaol
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
infosanitasi
 
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALANPERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
Mira Pemayun
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
infosanitasi
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainase
infosanitasi
 
Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempat
infosanitasi
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Dewangga Setiawan
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
Miftakhul Yaqin
 
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNGTEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
MOSES HADUN
 
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANPEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
Vim Via
 
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Joy Irman
 
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-kompositModul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Fajar Tsani
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
Raymond B. Munthe (Dinas Pekerjaan Umum Prov. Babel)
 
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
Irene Baria
 
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Joy Irman
 
Proses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase PerkotaanProses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase Perkotaan
Joy Irman
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
AdiIndrayana
 
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (reDesain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
juni apri
 
Proposal tesis desain model gang permukiman kota
Proposal tesis desain model gang permukiman kotaProposal tesis desain model gang permukiman kota
Proposal tesis desain model gang permukiman kota
juni apri
 

More Related Content

What's hot

Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Dewangga Setiawan
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
Miftakhul Yaqin
 

What's hot (20)

TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
TEKNIK PEMASANGAN TIANG PANCANG ULIN MENARA PENGAWAS MANGROVE DI MANGROVE CEN...
 
SUMUR RESAPAN
SUMUR RESAPANSUMUR RESAPAN
SUMUR RESAPAN
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
 
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkunganSni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
 
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALANPERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainase
 
Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempat
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
 
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNGTEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
 
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANPEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
 
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-kompositModul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013
 
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
 
Proses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase PerkotaanProses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase Perkotaan
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
 

Similar to Jurnal tata kota edisi 01 mail

Draft Proposal Gaung Bandung
Draft Proposal Gaung BandungDraft Proposal Gaung Bandung
Draft Proposal Gaung Bandung
Gaung Bandung
 
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptxAKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
nurrahmanHakim2
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Reaper-Ami
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Reaper-Ami
 
Bahan mengenal komunitas hijau
Bahan mengenal komunitas hijauBahan mengenal komunitas hijau
Bahan mengenal komunitas hijau
Mz.Fajar Kijang 1
 

Similar to Jurnal tata kota edisi 01 mail (20)

Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (reDesain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (re
 
Proposal tesis desain model gang permukiman kota
Proposal tesis desain model gang permukiman kotaProposal tesis desain model gang permukiman kota
Proposal tesis desain model gang permukiman kota
 
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
 
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix barau
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix barauDesain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix barau
Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix barau
 
Civic center referensi
Civic center referensiCivic center referensi
Civic center referensi
 
inofasi Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
inofasi Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan inofasi Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
inofasi Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
 
Draft Proposal Gaung Bandung
Draft Proposal Gaung BandungDraft Proposal Gaung Bandung
Draft Proposal Gaung Bandung
 
ANALISA_ALUN_ALUN_PURWODADI.pdf
ANALISA_ALUN_ALUN_PURWODADI.pdfANALISA_ALUN_ALUN_PURWODADI.pdf
ANALISA_ALUN_ALUN_PURWODADI.pdf
 
Alun2 tegal
Alun2 tegalAlun2 tegal
Alun2 tegal
 
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptxAKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
AKDP.PKP.UTS.Muhammadhisyam.05072020 (1).pptx
 
RUANG PUBLIK PADA KAWASAN PESISIR.ppt
RUANG PUBLIK PADA KAWASAN PESISIR.pptRUANG PUBLIK PADA KAWASAN PESISIR.ppt
RUANG PUBLIK PADA KAWASAN PESISIR.ppt
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)1234
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)1234Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)1234
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)1234
 
Tata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata JurnalisTata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata Jurnalis
 
Rancang kota yang baik
Rancang kota yang baikRancang kota yang baik
Rancang kota yang baik
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
Green urban design smart city
Green urban design smart cityGreen urban design smart city
Green urban design smart city
 
Bahan mengenal komunitas hijau
Bahan mengenal komunitas hijauBahan mengenal komunitas hijau
Bahan mengenal komunitas hijau
 

More from Adhitya Arjanggi

Urban ixd towardscitymaking
Urban ixd towardscitymakingUrban ixd towardscitymaking
Urban ixd towardscitymaking
Adhitya Arjanggi
 
Sustainable cities 2013-june_2013_low_res
Sustainable cities 2013-june_2013_low_resSustainable cities 2013-june_2013_low_res
Sustainable cities 2013-june_2013_low_res
Adhitya Arjanggi
 
Ruang+06 2011+%28low-res%29
Ruang+06 2011+%28low-res%29Ruang+06 2011+%28low-res%29
Ruang+06 2011+%28low-res%29
Adhitya Arjanggi
 
Post traumatic urbanism architectural design - charles rice
Post traumatic urbanism architectural design - charles ricePost traumatic urbanism architectural design - charles rice
Post traumatic urbanism architectural design - charles rice
Adhitya Arjanggi
 
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-hPanduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
Adhitya Arjanggi
 
Panduan pelopor madya_2014
Panduan pelopor madya_2014Panduan pelopor madya_2014
Panduan pelopor madya_2014
Adhitya Arjanggi
 
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
Adhitya Arjanggi
 

More from Adhitya Arjanggi (20)

Urban ixd towardscitymaking
Urban ixd towardscitymakingUrban ixd towardscitymaking
Urban ixd towardscitymaking
 
Urban design book 2013
Urban design book 2013Urban design book 2013
Urban design book 2013
 
Upload
UploadUpload
Upload
 
Upcl+ +final+%28 wv%29
Upcl+ +final+%28 wv%29Upcl+ +final+%28 wv%29
Upcl+ +final+%28 wv%29
 
Sustainable cities 2013-june_2013_low_res
Sustainable cities 2013-june_2013_low_resSustainable cities 2013-june_2013_low_res
Sustainable cities 2013-june_2013_low_res
 
Ruang+06 2011+%28low-res%29
Ruang+06 2011+%28low-res%29Ruang+06 2011+%28low-res%29
Ruang+06 2011+%28low-res%29
 
Publications
PublicationsPublications
Publications
 
Post traumatic urbanism architectural design - charles rice
Post traumatic urbanism architectural design - charles ricePost traumatic urbanism architectural design - charles rice
Post traumatic urbanism architectural design - charles rice
 
The City At Eye Level | Lessons For Street Plinths
The City At Eye Level | Lessons For Street PlinthsThe City At Eye Level | Lessons For Street Plinths
The City At Eye Level | Lessons For Street Plinths
 
Pemb u rakyat
Pemb u rakyatPemb u rakyat
Pemb u rakyat
 
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-hPanduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
Panduan ramadhan-1435-h-muhammad-abduh-tuasikal-revisi-12-rajab-1435-h
 
Panduan pelopor madya_2014
Panduan pelopor madya_2014Panduan pelopor madya_2014
Panduan pelopor madya_2014
 
Master+%28 a4%29 2
Master+%28 a4%29 2Master+%28 a4%29 2
Master+%28 a4%29 2
 
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
Majalah+bea+edisi+kesatu+2013
 
Lcc+web+final
Lcc+web+finalLcc+web+final
Lcc+web+final
 
The Planner ePortoFolio
The Planner ePortoFolioThe Planner ePortoFolio
The Planner ePortoFolio
 
Ikhtilat dan Khalwat_Serial Pengetahuan Islam
Ikhtilat dan Khalwat_Serial Pengetahuan IslamIkhtilat dan Khalwat_Serial Pengetahuan Islam
Ikhtilat dan Khalwat_Serial Pengetahuan Islam
 
FST Magazines
FST MagazinesFST Magazines
FST Magazines
 
Urban Public Space
Urban Public SpaceUrban Public Space
Urban Public Space
 
Eco-Business Magazine
Eco-Business Magazine Eco-Business Magazine
Eco-Business Magazine
 

Jurnal tata kota edisi 01 mail

  • 1.
  • 2. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
  • 3. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
  • 4. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
  • 5. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Salam Tata Kota… Syukurlah, setelah melewati serangkaian diskusi panjang, akhirnya Jurnal TataKota Bekasi edisi perdana sampai di tangan Anda. Kami berharap jurnal ini selalu ditunggu kehadiran Anda: dua bulan sekali. Jurnal ini lahir dari ide sekelompok masyarakat yang peduli terhadap masa depan Kota Bekasi. Persoalan tata kota bukanlah persoalan sederhana. Bukan sebatas berkaitan aspek materil. Di sana banyak aspek yang sangat kompleks. Pemilihan kata “Jurnal” sengaja kami pilih sebagai identitas intelektualitas. Seluruh materi tulisannya didasari dengan kajian ilimiah. Namun dikemas menggunakan bahasa yang enak dibaca agar mudah dipahami khalayak. Edisi perdana kali ini mengangkat tema “Revitalisasi Ruang Publik”. Tema ini kami pandang sangat relevan dengan kondisi Kota Bekasi. Saat ini ruang publik seolah kehilangan bentuk dan makna. Padahal keberadaannya sangat penting bagi sebuah kota. Jurnal ini menyuguhkan beberapa artikel. Mulai dari definisi dan fungsi ruang publik, arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hingga sumbangan pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual yang konsen di bidang ruang publik. Kami berharap kehadiran jurnal ini mampu merangsang gairah intelektual masyarakat Kota Bekasi. Sehingga kita bisa sama-sama “iuran gagasan dan pemikiran” untuk pembangunan Kota Bekasi. Kami sadar bahwa media ini tidak lepas dari banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu sumbang saran dan gagasan sangat kami butuhkan dari Anda. Selamat membaca! Salam Redaksi Pemimpin Umum: Ir. Koswara Pimpinan Perusahaan: Warso Sunaryo Pemimpin Redaksi: Denny Bratha, Dewan Redaksi Respati Wasesa, Ichsanuddin Sekretaris Redaksi: Farah Marketing dan Sirkulasi: Anggi Kusumah, Anggoro Design /Layout: Ipank Farizi Media Social Officer: Adhitya Galuh Sasongko Bagian Umum Wahyu Aji Telp: (021) 82436656 Mail: jurnaltatakota@gmail.com Daftar Isi PengantarRedaksi Revisi Alamat: Perum Bumi Bekasi Baru Utara Blok V/28 RT 002 RW 09 Kota Bekasi Rupa Ruang Kota Kita 6 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10 Rupa Ruang Kota Kita 10
  • 6. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita RupaRuang KotaKita
  • 7. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014
  • 8. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 Ruang publik menjadi elemen penting dalam sebuah kota. Ia ibarat wajah. Ruang publik yang baik bisa membawa citra kota yang baik pula. Namun, definisi ruang pub- lik ternyata begitu luas. Sehingga perlu diu- rai terlebih dahulu mengenai itu sebelum kita menjabarkan lebih jauh tentang kondisi riil di lapangan. Ada pendapat, ruang publik merupakan ruang terbuka, sebagaimana taman-taman di pusat kota. Pendapat yang lebih kritis lagi: ruang publik adalah ruang demokra- tis. Di mana ada warga duduk berkumpul mendiskusikan tema-tema relevan, maka hadirlah ruang publik. Stephen Carr, dari Cambridge Uni- versity, dalam buku Publik Space (1993) menulis, ruang publik ada beberapa tipe. Antara lain taman umum (public parks), meliputi; taman nasional, taman pusat kota, taman lingkungan dan taman kecil. Lapangan dan plasa (squares and pla- zas), meliputi; lapangan pusat kota dan lapangan pengikat di gedung-gedung per- kantoran. Ruang peringatan (memorial space) yang dibangun untuk mengenang peristiwa penting. Kemudian pasar (markets) di ruas jalan, biasanya bersifat temporer. Ja- lan (streets), meliputi; jalur transportasi umum, pedestrian dan gang. Tempat ber- main (playground) di lingkugan peruma- han dan sekolah. Ruang komunitas (com- munity open space) meliputi; lahan ko- song di permukiman yang dimanfaatkan warga untuk kepentingan bersama. Ada juga jalan hijau dan jalan taman (green ways and parkways), biasanya di- penuhi pepohonan. Atrium/pasar di dalam ruang (atrium indoor market place) yang di- fungsikan area jalan di dalam pasar. Ruang di lingkungan rumah (found/neighborhood spaces) seperti kapling kosong. Terakhir, Waterfront, seperti pelabuhan, pantai dan bantaran sungai. Filsuf dan sosiolog Jerman, Jurgen Habermas yang masyhur itu mengatakan, ruang publik memiliki peran penting dalam prosesdemokrasi.Wargadapatmenyatakan opini, kepentingan dan mencurahkan keg- elisahan-kegelisahan politisnya. Pengamatperkotaan,MarcoKusumawi- jaya, dalam makalahnya berjudul Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak mengurai- kan, kalangan geografer—sebutan ahli geo- grafi— membedakan ‘ruang publik’ (public space)  dan ‘ranah publik’ (public sphere). Ranah publik merujuk ‘ruang politik’, tempat berlangsungnya pembahasan, perdebatan dan pengambilan keputusan bersama atas urusan umum. Sedangkan ruang publik mengacu tempat fisik di mana setiap warga bebas mengakses.  Ruang publik berbeda dengan ruang privat yang memungkinkan si empunya menolak keha- diran orang lain. Filsuf dan teoretisi politik Iris Marion Young menyebut ruang publik ini dengan is- tilah ‘embodied public space’. Meski berbe- da, ruang publik dan ranah publik bertalian erat. Perencanaan dan penataan ruang publik berdampak pada ruang dan kehidu- pan politik warga. Young mengatakan, ruang publik, bagaimana pun, adalah tempat setiap orang punya akses, ruang terbuka seka- ligus ruang keterbukaan (space of open- ness and exposure). Yang dimaksud Young itu ruang-ruang fisik di mana warga benar hadir, berjumpa, berinteraksi, bebas be- raktivitas ataupun sekadar menikmati ‘rasa’ ruang tersebut. Menurut Marco, di dalam kota, ruang- ruang publik semacam itu muncul melalui berbagai bentuk. Ada ruang-ruang publik yang sifatnya terbuka (outdoor) dan bi- asanya dicirikan dalam bentuk ruang fisi- kalnya. Ada pula yang sifatnya tertutup (indoor).  Ruang publik terbuka bisa berupa alun-alun, jalan raya, trotoar, lapangan olahraga, dan seterusnya. Museum adalah salah satu contoh ruang publik tertutup. Dari segi fungsi, kita melihat ada ru- ang publik untuk berlangsungnya kegiatan sehari-hari, misalnya transportasi umum dan jalan raya. Ada ruang publik untuk kegiatan rekreatif, misalnya taman kota. Ada ruang publik untuk kegiatan berkese- nian, misalnya taman budaya. Di sisi lain, kita juga bisa membedakan ruang publik yang sifatnya legal-formal seperti Gedung DPR dan ruang publik yang sifatnya infor- mal seperti alun-alun. Ciri kuat pada ruang publik adalah ruang itu memungkinkan berlangsungnya aksi ko- munikatif antarwarga dengan berbagai ra- gam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir mereka.   Meskipun secara aktual aksi komuni- katif itu tidak atawa belum berlangsung, bila ruang tersebut memungkinkan, teru- tama memang dirancang untuk memung- kinkan berlangsungnya aksi komunikatif antarwarga guna mematangkan kehidu- Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita pan bersama, maka ruang tersebut bisa kita sebut ruang publik.   Ketika datang ke alun-alun kota, Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang juga datang ke tempat tersebut. Tapi, alun- alun sangat memungkinkan Anda dan oran- glain bisa saling berinteraksi. Tiba-tiba, mis- alnya, Anda didatangi seorang pengemis. Si pengemis mengeluh belum makan dan me- minta uang. Anda kemudian memberikan sedikit uang. Anda berarti telah berinteraksi dengan seorang pengemis. Sebagai ruang publik, alun-alun tidak pernah memuat larangan terhadap siapa pun, termasuk pengemis. Semua orang boleh datang ke tempat tersebut. Mal ti- dak bisa dikatakan sebagai ruang publik secara utuh karena tidak semua orang bisa masuk. Artinya, mal tidak dirancang untuk dijadikan sekadar tempat rekreasi tanpa komersialisasi. Di ruang publik, warga boleh melakukan kegiatan apa pun, karena ruang publik hadir sebagai wadah ekspresi. Dari mulai upacara bendera, ritual keagamaan, olahraga, kon- ser musik, demonstrasi, hingga kampanye. Ruang publik juga menjadi area hijau dan belakangan ini dimanfaatkan pula untuk evakuasi bencana. Ruang publik yang menarik akan se- l Plasa Alun-alun Kota Bekasi
  • 9. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 lalu dikunjungi warga. Para ahli tata ruang berpendapat, esensi ruang publik ada tiga macam. Pertama, ia memberikan arti bagi warga (meaningful), kemudian tanggap dan mengakomodir semua kepentingan (responsiv) dan menerima kehadiran siapa saja (demokratic). Di Indonesia, pembangunan ruang-ru- ang publik belum mengakomodir mereka yang memiliki kemampuan khusus atau difabel. Bagi mereka, ini menyusahkan. Seorang difabel netra akan kesulitan ke- tika berjalan di pedestrian yang buruk, apalagi berlubang. Tentu juga sangat membahayakan. Padahal Peraturan Men- teri Pekerjaan Umum mewajibkan setiap fasilitas publik aksesibel. Di kota-kota besar, penataan pedes- trian memang menjadi masalah serius. Kalau tidak untuk berdagang, pedestrian dijadikan tempat parkir liar mengingat minimnya lahan untuk parkir kendaraan. Di sinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk mengelola fasilitas publik agar ber- fungsi sebagaimana mestinya. Perlu tero- bosan kreatif, seperti memusatkan peda- gang kaki lima dan tempat parkir. Ruang Hijau untuk Publik Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan ru- ang publik lebih dekat dengan ruang terbu- ka hijau (RTH). Dalam pasal 29, RTH dibagi menjadi dua: RTH Privat dan RTH Publik. Masing-masing wilayah kota diwajibkan menyediakan 30 persen dari total lahannya untuk RTH. Proporsinya disesuaikan den- gan sebaran penduduk. Tetapi perlu diperhatikan pula bahwa RTH tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Ruang publik yang baik harus dapat berfungsi dan dimanfaat- kan warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tanpa adanya aktivitas dan interaksi sosial manusia di dalamnya, maka suatu ruang publik telah gagal mengemban misinya. Lain halnya dengan RTH, tidak ada pun aktivitas manusia dan interaksi sosial di dalamnya, tak jadi soal. Meski demikian, RTH Publik sangat memungkinkan terbentuk menjadi ruang publik. Satu faktor yang perlu diperhatikan adalah melibatkan peran serta masyarakat di dalam penyediaan ruang publik. Meski tidak menjanjikan nilai komersial, pemerin- tah dapat menawarkan kerja sama kepada pihak swasta (public private partnership). Dalam hal ini, misalnya, swasta dapat di- berikan insentif menyediakan iklan di ru- ang publik. Namun, timbal baliknya, swasta ikut membantu membangun fasilitas yang harus disediakan dalam ruang publik. Di Kota Bekasi, RTH Privat maupun Pub- lik baru mencapai sekitar 11 persen dari to- tal luas wilayah. Pemerintah menargetkan 6.700 hektare RTH atau 30 persen dari luas wilayahsampaitahun2032mendatang.Pro- porsinya, 10 persen merupakan RTH Publik, 20 persen RTH Privat. Dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 20 tahun ke depan disebutkan, RTH yang dikembangkan tidak hanya berupa ta- man kota. Beberapa komponen RTH lainnya juga direncanakan. Keseluruhan komponen tersebut an- tara lain; sempadan sungai, jalur hijau sem- padan jalan, hutan kota, taman pusat Ba- gian Wilayah Kota (BWK), taman lingkungan (kecamatan, kelurahan atau perumahan), taman rekreasi, tempat pemakaman umum (TPU), lapangan olahraga atau lapangan terbuka, pulau jalan, sempadan instalasi berbahaya, sempadan kereta api. Rencana tersebut disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting (yang sudah ada) dan potensi lahan RTH di Kota Bekasi. RTH sangat penting dikembangkan karena ber- fungsi sebagai penyeimbang ekologi ling- kungan dan pembangunan kota yang se- dang berjalan. 11 komponen RTH tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. Penghijauan di sempadan atau ban- taran sungai, misalnya, bisa mengurangi potensi banjir. Kota Bekasi merupakan daerah yang memiliki banyak sungai. Jika penghijauan ini dilakukan, luasan RTH bisa meningkat. Bahkan sangat memung- kinkan RTH di sempadan sungai ini dijadi- kan sarana rekreatif warga. Pemenuhan target RTH 30 persen me- mang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Semua pihak mesti terlibat. Maka, pengembangan RTH Privat juga men- jadi perhatian serius. Lokasinya antara lain bisa berupa pekarangan perumahan, pe- karangan fasilitas pendidikan, halaman per- kantoran. Masing-masing bangunan mesti menyediakan 10 persen untuk ruang ter- buka hijau dari luas lahan terbangun. Perencanaan ruang publik seringkali gagap dalam perawatan dan pengelolaan- nya. Banyak ruang-ruang kota tak berfung- si, baik yang kecil atau besar, yang belum disentuh untuk pengembangan ruang pub- lik. Persepsi warga terhadap pentingnya ruang publik dalam pembangunan kota se- mestinya perlu ditingkatkan. Barangkali Surabaya adalah kota yang patut dicontoh. Di sana, pemerintah berani ”merebut” kembali lahan-lahan 14 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH). Lahan tersebut kemudian disulap menjadi ruang publik. Dalam wawancara khusus dengan ju- rnal ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan wilayah terbangun di Kota Bekasi tahun 2010 saja sudah lebih dari 60 persen. Sementara areal yang belum terbangun umumnya sudah dikuasai pengembang. Sehingga besar kemungki- nan lahan tersebut akan berubah menjadi lahan terbangun. Sulitnya memenuhi target RTH memang menjadi kendala utama kota-kota di Pulau Jawa mengingat penduduknya yang padat. Untuk melibatkan pihak swasta, beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya dengan diterbitkan- nya Perda tentang Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum). Perda tersebut me- wajibkan pengembang—perumahan, mal maupun industri—menyediakan RTH. Yang termasuk Fasos ialah fasilitas olah-
  • 10. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201410 Landmark Summarecon Bekasi / Foto: Miftah raga, pendidikan, ibadah, kantor pemerin- tahan. Sedangkan Fasum antara lain berupa jaringan jalan, saluran drainase serta taman lingkungan. Umumnya, pengembang me- nyiapkan kavling-kavling kosong. Peman- faatannya ditentukan kepentingan dan ke- sepakatan warga sekitar setelah disetujui pemerintah. “Tetapi kalau yang di dalam perenca- naannya taman, itu tidak bisa diubah jadi bangunan. Harus tetap taman. Kita baru punya RTH Publik 3 persen. Padahal RTH Publik ini sangat penting keberadaannya se- bagai sarana sosialisasi warga dan penjaga ekologi lingkungan,” kata Rahmat. Menjadi pertanyaan besar ketika mal dibangun begitu gencar, sementara ta- man kota jumlahnya masih tetap. Dalam setahun ini saja, 7 mal berdiri. Ini be- lum termasuk perumahan dan industri. Menurut Rahmat hal tersebut sangat dilematis. Di satu sisi pemerintah beru- saha menyediakan lapangan kerja seban- yak-banyaknya. Di sisi lain RTH juga tidak kalah penting untuk ditingkatkan. “Yang bisa dilakukan ialah menguatkan dan menerapkan regulasi tentang Tata Ru- ang sebaik-baiknya. Sehingga pembangu- nan infrastruktur kota dan pertumbuhan RTH seimbang,” katanya. Mengembangkan Ruang Publik yang Estetik Ditilik dari segi estetika ruang publik sangat memengaruhi citra kota. Barangkali kita perlu membayangkan kota impian. Es- tetika tidak terhenti di rumah-rumah saja. Warga juga bisa merasakan keindahan ke- tika memasuki gerbang kota melintasi per- simpangan, berjalan di pedestrian, atau duduk di taman kota. Demikian dikatakan Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pemban- gunan Daerah (Puskopda) Universitas Islam ‘45’ Bekasi Haris Budiyono. Haris kemudian menjabarkan gagasan Laporan Utama Rupa Ruang Kota Kita Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi warga. Para ahli tata ruang berpendapat, esensi ruang publik ada tiga macam. Pertama, ia memberikan arti bagi warga (meaningful), kemudian tanggap dan mengakomodir semua kepentingan (responsiv) dan menerima kehadiran siapa saja (demokratic).
  • 11. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 11 Masjid Agung Al-Barkah / Foto: Respati peneliti dari Amerika Serikat, Kevin Lynch, yang menjadikan Imagine of The City seb- agai judul bukunya. Lynch percaya, setiap setiap orang selalu memiliki kesan terhadap lingkungannya. Ada lima elemen dasar yang menurut Lynch bisa menguatkan citra kota. Antara lain Path, Node, Landmark District dan Edge. Kelima elemen tersebut menurut Haris adalah juga ruang publik. Haris cenderung memandang ruang publik sebagai tempat yang diharapkan publik sehingga publik bangga terhadap daerahnya. Maka menurutnya apa yang disampaikan Lynch sangat relevan dengan pembangunan Kota Bekasi. Path yang berarti saluran gerak manu- sia bisa berupa pedestrian dan jalan umum yang padat dengan aktivitas. Path bisa di- tonjolkan di titik tertentu. Terutama di ja- lan utama yang aksesnya ke mana-mana tidak susah. Di Kota Bekasi path memung- kinkan dibangun di Jalan Ahmad Yani untuk menguatkan citra kota. Jalan ini strategis: menghubungkan gerbang tol, pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Pemerintah Kota Bekasi mewacanakan Jalan Ahmad Yani se- bagai percontohan penataan jalan terbaik. Letak reklame ditata ulang, jembatan pe- nyeberangan dan pedestrian diperlebar. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Koswara punya gagasan menarik tentang pedestrian. Ia merencanakan sisi kanan dan kiri Jalan Ahmad Yani diperlebar untuk jalur pejalan kaki. Pagar perkantoran di sepan- jang jalan tersebut dibongkar. Beberapa ti- tik parkir dibangun. Dengan demikian area yang biasanya untuk parkir kendaraan ditata kembali untuk pejalan kaki. Di pedestrian ini bisa dipercantik dengan pohon dan bangku taman untuk menambah kesan asri. Node atau persimpangan di banyak daerah di Indonesia seringkali ditandangi dengan tugu atau monomen. Di Yogya- karta sebuah tugu di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Pangeran Mangkubumi memunculkan citra san- gat kuat. Ketika orang datang Yogyakarta rasanya tak lengkap jika belum ‘narsis’ di tugu tersebut. Di Kota Bekasi persimpan- gan ini justru diduduki area komersial. Sebut saja pusat perbelanjaan Bekasi Junc- tion, Bekasi Cyber Park, Mega Bekasi Hyper- mall dan Metropolitan Mal. Wajar saja jika kesan yang muncul ialah Bekasi merupakan kota jasa atau bisnis. Bagaimana dengan Landmark? Kota Bekasi belum memiliki ikon yang ‘kuat’ berupa monumen atau penanda kota. Landmark justru ditemui di beberapa pe- rumahan. Summarecon, misalnya, memiliki landmark segitiga terbalik. Dengan adanya landmark tersebut warga kemudian ber- duyun-duyun datang. Belakangan Pemer- intah Kota Bekasi mengadakan lomba mem- buat desain landmark. Desain tersebut ren- cananya diaplikasikan di pintu gerbang Tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani. Khusus Landmark Kota Bekasi dirund- ung beberapa peristiwa mengejutkan. Pada tahun 2002 sebuah patung berbentuk ikan lele di dekat Stasiun Bekasi dirobohkan massa. Delapan tahun kemudian, 2010, di Perumahan Harapan Indah, Patung Tiga Mojang karya Nyoman Nuarta seharga Rp2,5 miliar juga dibongkar massa. Mereka menganggap kedua patung tersebut tidak mencerminkan kebekasian. Kemudian, District, ialah daerah atau situs yang memiliki karakter unik dan kre- atif. Jakarta punya Setu Babakan sebagai pusat perkampungan budaya Betawi. Kota Bekasi belum punya. Haris mengu- sulkan Distric di Kota Bekasi tidak mesti sebuah situs. Bisa juga dibangun sentra bisnis kuliner atau kerajinan tangan. Kota Bekasi bahkan memungkinkan munculnya budaya kontemporer. Karakteristik Bekasi sebagai kota urban sangat memungkinkan terjadinya pembauran budaya. Ada pun Edge, atau titik pandang men- arik dari luar, di Kota Bekasi belum banyak terlihat. Untuk itu perlu dibangun sebuah titik pandang yang menarik. Jakarta pu- nya Monas, Bandung punya Gedung Sate, Semarang punya Gedung Lawang Sewu. “Edge Kota Bekasi, diakui atau tidak, jus- tru ada di Bekasi Square. Dari Jalan Tol, orang tahu Bekasi melalui bangunan Bekasi Square,” kata Haris. Menurut Haris ruang publik sangat bisa direkayasa. Di antara beberapa uku- ran kualitas tentang ruang publik, citra dan identitas paling menentukan. Antara kota satu dan lainnya tentu akan memunculkan karakteristik berbeda. Untuk itu unsur bu- daya juga tidak bisa dilepaskan dari peren- canaan kota. “Kota Bekasi lahir dalam kondisi yang given. Artinya, infrastruktur sudah ada. Sebut saja jalan tol dan irigasi Kalimalang. Inilah yang membuat Bekasi seolah-olah ke- hilangan identitas. Kita perlu back to plan- ing, merekayasa kota ini!” kata Haris. *** Rujukan: Darmawan, Edy. (2007). Peranan Ru- ang Publik dalam Perancangan Kota (Ur- ban Design). Semarang: Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kusumawijaya, Marco. (2011). Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak. Jakarta: Yayasan Tifa.
  • 12. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201412 Kaki lima di GOR Bekasi / Foto: Brat Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Dengan luas sekitar 210, 49 km2 yang ter- diri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan pem- bangunan di Kota Bekasi berlangsung pesat. Saat ini saja jumlah lahan terbangun sudah mencapai 52,09 persen. Kebanyakan berupa perumahan. Sedangkan yang belum terban- gun 48,91 persen. 11,4 persen di antaranya merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Se- mentara sisanya sudah dikuasai pengembang perumahan. Padahal idealnya komposisi RTH di se- buah daerah adalah 30 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. 30 persen tersebut dialokasikan untuk RTH Pub- lik yang dimiliki dan dikelola pemerintah kota untuk kepentingan masyarakat umum RTH Privat pada lahan-lahan yang dimiliki swasta atau masyarakat. Secara spesifik Pemerintah Kota Bekasi tidak memisahkan RTH dan Ruang Publik. Sehingga pembahasan mengenai ru- ang publik masih termasuk di dalam pemba- hasan ruang terbuka hijau. Meski demikian baik RTH maupun ruang publik dapat dibedakan berdasarkan jenis ke- giatan, bentuk dan sifatnya. Ditinjau kegiatan- nya ada ruang terbuka aktif dan ruang terbuka Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Ruang publik menjadi wacana besar dalam konsep pembangunan perkotaan. Pembangunan di Kota Bekasi sudah seharusnya diimbangi terobosan baru untuk mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang lebih berkualitas, layak huni dan manusiawi.
  • 13. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 13 pasif. Ruang terbuka aktif adalah ruang ter- buka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya. Antara lain bermain, olahraga, upacara dan berjalan-jalan. Ruang ini dapat berupa plasa, lapangan dan tempat rekreasi. Sedangkan ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung kegiatan manusia. Misalnya ruang yang di- fungsikan sebagai jarak rel kereta api. Selanjutnya ruang terbuka yang ditinjau dari bentuknya. Secara garis besar dibagi men- jadi dua jenis yaitu berbentuk memanjang dan berbentuk mencuat. Ruang terbuka berbentuk memanjang mempunyai ba- tas-batas pada sisi-sisinya. Misalnya jalan dan sungai—ini biasanya disebut sempadan. Ruang terbuka berbentuk mencuat mempunyai ba- tas-batas di sekelilingnya misalnya lapangan, alun-alun atau bundaran. Sementara ditinjau sifatnya ada ruang terbuka lingkungan dan ruang terbuka bangunan. Ruang terbuka ling- kungan terdapat pada suatu lingkungan dan si- fatnya umum. Ada pun tata letak penyusunan ruang-ruang terbuka dan ruang-ruang tertu- tupnya akan mempengaruhi keserasian ling- kungan. Sedangkan ruang terbuka bangunan dibatasi dinding bangunan dan lantai halaman bangunan. Ruang terbuka ini bersifat umum atau pribadi sesuai fungsi bangunannya. Secara umum ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari ruang kota yang dapat dimanfaatkan warganya secara tidak terkecuali (inclusive) untuk menyalur- kan hasrat dasar sebagai mahluk sosial yang membutuhkan interaksi. Terlebih bagi ma- syarakat perkotaan yang kebutuhan ruang publiknya terasa lebih mendesak dibanding wilayah perdesaan. Terutama karena di kota ruang untuk beraktivitas masyarakat semakin menyempit akibat pertumbuhan permukiman dan berbagai peruntukan lainnya. Walaupun secara umum ruang publik bisa diakses semua manusia namun norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya tetap dijaga. Salah satu fungsi utama ruang publik ialah sebagai wahana interaksi antarkomunitas untuk berbagaitujuanbaikindividumaupunkelompok. Dalam hal ini ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaan- nya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Di samping itu ruang publik berfungsi mem- berikan nilai tambah bagi lingkungan. Misalnya dalam segi estetika kota, pengendalian pence- maran udara, pengendalian iklim mikro serta memberikan “image” kota. Penataan ruang publik kota sangat berpen- garuh pada karakteristik warga kotanya. Hal ini sesuai ungkapan bijak Winston Churchill “We shape our public spaces, and; Thereafter, our public spaces shape us”. Bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia ungkapan itu bermakna “Jika kita memulai membentuk atau menata ruang publik dengan baik maka ruang yang ditata itu akan membentuk sikap dan perilaku kita dalam berkehidupan”. Aspek Ruang Publik Beranjak dari pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya setidaknya ada beberapa aspek yang sepantasnya dapat dipenuhi ruang publik. Pertama adalah aspek aksesibel tan- pa terkecuali (accessible for all). Dimaksud- kan bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan seluruh warga kota yang membutuhkan. Namun pada kenyatannya fenomena yang ada di Kota Bekasi justru banyak ruang publik yang dikuasai sekelompok masyarakat. Sep- erti pemanfaatan pedestrian oleh pedagang kaki lima atau pemanfaatan bahu jalan untuk parkir liar. Ini sangat menghalangi warga kota untuk memanfaatkan ruang publik tersebut. Kevin Lynch dalam bukunya The Image of The City (1960) menyebutkan jalan, garis sepan- dan sungai dan pedistrian merupakan elemen ruang publik. Kondisi semacam ini mudah dijumpai di Kota Bekasi. Di Jalan Ahmad Yani di depan kantor Samsat deretan kendaraan setiap hari memenuhi lajur lambat. Begitu juga di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Operasi yang kerap digelar Dinas Perhubungan tidak mem- buat efek jera bagi pengguna kendaraan. Hal sama terjadi di Jalan Juanda tepatnya di Pasar Proyek, Terminal Bekasi, sepanjang wilayah Ampera hingga pertigaan Bulak Kapal. Pedestrian yang seharusnya bisa diman- faatkan pejalan kaki juga dirampas lapak- lapak pedagang kaki lima. Pedestrian Jalan Juanda di perempatan Bulan-bulan setiap hari penuh sesak dengan berbagai macam lapak pegadang yang menjajakan aneka barang. Selain itu bahu jalan juga digunakan parkir kendaraan. Pemerintah Kota Bekasi terkesan membiarkan keberadaan para pedagang yang telah merampas hak pejalan kaki itu. Kemu- dian di Jalan Baru Kranji pedagang juga den- gan leluasa menggelar lapaknya di bahu jalan sehingga pada jam-jam sibuk menimbulkan kemacetan. Keberadaan pedestrian di jalan-jalan uta- ma di Kota Bekasi tidak ditata dengan baik dan tidak terawat. Banyak lubang dibiarkan men- ganga. Bahkan di tengah-tengah pedestrian juga dimanfaatkan sebagai tempat menan- capkan tiang listrik, reklame, pot bunga, se- hingga menghilangkan fungsinya sebagai ru- ang publik. Pemanfaatkan jalur hijau di sempadan sun- gai pun marak terjadi. Seperti di jalan utama Perumahan Bumi Bekasi Baru Kecamatan Rawa- lumbu. Sepanjang jalan di tepian sungai berder- et lapak-lapak semi permanen. Aspek kedua ruang publik adalah univer- salitas. Dimaksudkan penyediaan ruang pub- lik semestinya dapat mengakomodir berbagai kelas, status dan kebutuhan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, normal sampai difa- bel, anak-anak sampai dewasa dan pria atau wanita. Namun fenomena yang muncul justru menjamurnya pembangunan “pola kontainer” (container development) yaitu bangunan yang mampu menampung berbagai aktivitas sos- ial ekonomi secara sekaligus. Misalnya mal. Ini cenderung hanya dapat dinikmati sekelompok masyarakat menengah ke atas saja. Mal juga tidak akan peduli dengan kaum difabel. Pada- hal semestinya bentuk container ini tidak selalu berarti negatif sepanjang bisa menjawab secara positif ruang di mana ia berada. Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Pe- nyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Siswadi mengatakan Pemkot Bekasi sampai saat ini belum mengakomodir kebutuhan kaum difa- bel di ruang publik. Pedestrian di jalan-jalan utama Kota Bekasi tidak bisa diakses untuk kaum difabel. Termasuk taman kota, sarana transportasi dan fasilitas layanan umum. Pa- dahal penyediaan akses untuk kaum difabel di ruang publik diatur dalam Peraturan Pemerin- tah Nomor 43 Tahun 1998. Aspek ketiga adalah keberlanjutan fungsi (functionability). Dimaksudkan ruang publik Tiang listrik di tengah trotoar jalan A. Yani yang rusak / Foto: Respati
  • 14. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201414 dapat dijamin dan dirawat secara berkelan- jutan sehingga terus berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tidak hanya secara fisik namun yang jauh lebih penting adalah aspek fungsinya itu sendiri. Di Kota Bekasi bebera- pa pengembang perumahan besar menutup akses tamannya untuk publik dengan alasan keamanan (safety reason) maupun kenya- manan. Misalnya karena dikotori pengunjung. Padahal sebelumnya taman tersebut dibuka untuk umum. Aspek keempat adalah kesesuaian fungsi. Dimaksudkanruangpublikdijamindapatdiman- faatkan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wujud ruang pub- lik dapat berbentuk ruang terbuka hijau/taman, fasilitas umum/sosial, pedestrian, dan lain seb- againya. Namun demikian dapat kita lihat secara kasat mata terutama setelah krisis ekonomi ban- yak ruang publik tersebut telah beralih fungsi. Sebagai contoh pedestrian dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima, badan jalan dimanfaatkan untuk tempat parkir, dan lain sebagainya. Praktik privatisasi ruang publik ini hampir dilakukan semua pengelola gedung perkan- toran, areal bisnis dan mal yang ada di Kota Bekasi. Ruang publik disulap menjadi lahan parkir komersial. Selain itu banyak ruang publik milik pemerintah yang sudah tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Seperti kompleks GOR Bekasi yang seharusnya bisa dimanfaat- kan warga untuk berolahraga secara penuh setiap Minggu tapi sebagian malah dikuasai pedagang kaki lima. Kondisi serupa terjadi di Lapangan Pondok Gede di mana kondisinya tidak terawat karena hampir separuh luas la- pangan dikuasai pedagang. Revitalisasi Keinginan menciptakan ruang publik yang memenuhi berbagai aspek di atas ternyata bu- kan perkara mudah. Apalagi Kota Bekasi tidak dirancang menjadi Kota Taman (Garden City) yang mengedepankan ruang publik atau ruang terbuka sebagai elemen utamanya. Saat ini ru- ang publik di Kota Bekasi semakin jauh dari gam- baran sebagai tempat berinteraksi yang nya- man, memadai dan aman. Kalau tidak kotor dan semrawut oleh pedagang kaki-lima ruang publik di Kota Bekasi rawan tindak kriminal. Fasilitas publik yang disediakan pun seringkali rusak aki- bat vandalisasi. Untuk itu kita perlu Merevitaliasi Ruang Publik di Kota Bekasi agar kembali kepada fung- sinya. Keterlibatan masyarakat sangat penting terutama dalam pemeliharaannya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak mendapatkan fasilitas ruang publik namun juga sekaligus memiliki ke- wajiban memeliharanya. Dengan keterlibatan masyarakat maka jami- nan keberlanjutan fungsi ruang publik tersebut semakin besar. Dalam konteks ini masyarakat harus dipandang sebagai elemen vital: sebagai elemen paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan. Pada gilirannya ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki. Kedua, kemitraan dengan dunia usaha. Walapun pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin tersedianya ruang publik namun penyediaanya dapat diserahkan kepada dunia usaha.Pemerintahdapatbertindaksebagai“fasil- itator dan regulator” melalui berbagai perangkat pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan fasilitas ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota. Prinsip lain yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedianya fasilitas ruang publik ini adalah dengan menerapkan penegakan hukum (law enforcement). Hukum mesti ditegakkan tanpa pandang bulu agar peman- faatan fasilitas umum untuk kepentingan prib- adi tidak menjadi hal biasa. Selanjutnya adalah pengendalian. Instru- men yang dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum yaitu peraturan mintakat (zoning regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini memungkinkan peran kuat para ahli perencanaan kota, arsi- tektur-lanskap, lingkungan, dan sosial-buda- ya, untuk bersama-sama duduk dalam Komisi Perencanaan Kota (Planning Commission). Mereka bertugas memantau penyelenggara- an pengaturan zoning. Khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik. Kemudian yang juga penting adalah keber- pihakan penyediaan anggaranmelalui APBD. Ini untuk menjamin adanya pemihakan yang tegas terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice) yang sama dengan kelompok lainnya. Misalkan saja anggaran tersebut digunakan un- tuk membangun taman-taman kota. Terakhir adalah penataan kelembagaan. Selama ini ruang terbuka hijau di Kota Bekasi pengelolaanya masih tumpang tindih. Taman Alun-alun Bekasi dikelola Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hutan Kota Bina Bangsa dikelola Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata. Taman di pinggir jalan dikelola Dinas Pertamanan Pemakaman Penerangan Jalan Umum. Dalam satu ruang publik saja seperti pedestrian ada banyak kepentingan. Di sana ada pot-pot, tiang listrik, drainase dan reklame. Penataan kelembagaan ini perlu di- lakukan agar tidak ada konflik kepentingan se- hingga fungsi utamanya tetap terjaga. Pada akhirnya ruang publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Tapi juga sangat ditentukan adanya dukungan dan kerjasama semua pihak.*** Rujukan Makalah Seminar Menejemen Ruang Publik Jakarta, Soenarno, 2012 Konsep Penataan dan Pengelolaan Ruang Publik Pada Wilayah Perkotaan, Drs Oman Suk- mana, 2007 Naskah Akademik Perda RTRW Kota Bekasi 2011-2031 Kajian Potensi dan Ruang Pengembangan In- dustri Kreatif di Kota Bekasi, Haris Budiyono, 2012 Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Garis sempadan sungai dijadikan parkiran di depan Mall Metropolitan / Foto: Mbot
  • 15. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 15 Taman menjadi pilihan karena kota besar tak mungkin lagi membuka hu- tan sungguhan. Lahan sudah sangat terbatas. Bahkan boleh dibilang la- han untuk hunian saja jadi bahan rebutan. Imbasnya harga lahan semakin mahal. Rumah murah pun mustahil didapat. Namun beruntunglah Undang Un- dang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas keseluruhannya. Ini artinya peluang untuk menghijaukan kota masih ada. Di Indonesia kota yang punya terobosan kreatif dalam membangun ta- man ialah Surabaya. Di sana pemerintah berani ”merebut” kembali lahan- lahan 14 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH). Lahan tersebut kemudian disulap men- jadi taman dan bisa diakses publik. Banyak pihak akhirnya mengacungkan jempol kepada kota yang juga terkenal baik dalam menyediakan jalur bagi pejalan kaki itu. Tamanmerupakanelemenkotayangbanyakfungsinya.Selainuntukkeindahan taman juga berfungsi sebagai tempat bermain, berolahraga, mendapatkan udara segar, pemelihara ekosistem tertentu dan pelembut arsitektur kota. Bagi warga kota taman merupakan pemeliharaan hubungan emosional dengan alam lingkun- gan dan arena bersosialisasi dengan warga lain dengan suasana santai. Singkatnya taman bisa menjadi ruang publik. Mengingat pentingnya taman bagi kota ES Savas dalam bukunya Privati- Ketika kota berubah wajah dengan gedung-gedung menjulang tinggi, warga tetap akan rindu dengan keramahan alam. Seruan “hijau” menggema di mana-mana. Terutama di kota besar yang sesak polusi. Maka wajarlah jika kota yang dipuji-puji saat ini adalah kota yang gencar melakukan penghijauan. Salah satunya dengan membangun taman kota. Taman Perumahan Kemang Pratama. Sekarang dipagar / Foto: Firman Taman, Nafas Kotaku
  • 16. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201416 zation and Publik Private Partnership, (New York-London, 2000), menempatkannya se- bagai publik goods yakni natural resources atau man made features yang dapat dinikmati orang secara gratis. Pemerintah di negara- negara maju umumnya sangat serius mem- perhatikan aspek pertamanan. Di New York, misalnya, salah satu program pokok pemerintah kota adalah memelihara dan mengembangkan taman untuk kepentingan publik. Fokusnya ialah meningkatkan kualitas kondisi area bermain, menambah dan memper- baiki pepohonan di ruang terbuka hijau, menye- diakan tempat rekreasi dan hiburan,mengawasi kebersihan dan keamanannya, dan sebagainya. Yang menarik pengelolaan taman di New York tidak semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Melainkan melalui bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dan warga yang tinggal di sekitar taman. Tingginya partisipasi warga tersebut tentu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran mereka dalam masalah pertamanan. Terutama fungsitamanbagikehidupanpublik. Hasilsurvei Steven Cohen dan Bill Elmicke (1996) terhadap warga New York menunjukkan 74 persen warga kota berpendapat bahwa taman adalah kebutu- han hidup yang esensial. 17 persen mengang- gap taman sebagai elemen penting dan hanya 2,4 persen yang menyatakan tidak penting. Di United Kingdom (U.K), Commission for Architecture and the Built Environment atau biasa disebut CABE, komisi independen yang juga memperhatikan persoalan ruang publik, punya hasil survei menarik. 87 persen penduduk di wilayah perkotaan Inggris telah mengunjungi taman kota mereka dalam satu tahun terakhir. Hampir dua pertiga kota Lon- don terdiri atas ruang hijau dengan komposisi 23.9 persen taman privat dan 38.3 persen ru- ang hijau seperti taman pemakaman, perke- bunan, taman publik, lapangan golf, lapangan rumput, habitat alami, country park, cagar alam, dan taman konservasi. Presentase ru- ang hijau terhadap penduduk adalah 1,24 hektar per 1.000 orang. The Green Flag Award adalah standar na- sional untuk mengukur kualitas ruang terbuka hijau di Inggris.  The Green Flag Award per- tama kali diselenggarakan tahun 1996 untuk memilih dan menganugerahkan ruang terbuka hijau terbaik di negara tersebut. Ada 8 kriteria penilaian taman kota, yakni (1). Keramahan (welcoming), (2). Kebersihan, keamanan, dan keselamatan, (3). Kebersihan, (4). Kelestarian, (5). Perawatan dan Konservasi, (6). Keterli- batan komunitas dan masyarakat, (7). Publika- si dan pemasaran, dan (8). Manajemen. Taman di Kota Bekasi Kota Bekasi memang bukan New York. Namun melihat visi-misi pembangunan Kota Bekasi jelas ada keinginan yang sama. Yaitu in- gin membangun kota modern yang layak huni, ramah lingkungan dan manusiawi. Hanya saja implementasi keinginan tersebut berbeda. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi. Dari mulai lemahnya kebijakan pemerintah hingga minimnya kesadaran warga.Mari ten- gok beberapa taman di pusat Kota Bekasi. Pertama ialah Taman Alun-alun Kota Bekasi. Sejak dibuka untuk umum akhir tahun lalu taman kota di Jalan Veteran Kota Bekasi seluas 2 hektar ini tak pernah sepi. Tiap pagi dan sore nampak anak-anak kecil menghabis- kan waktu di taman bersama orangtuanya. Ini- lah taman yang tengah dibangga-banggakan Pemerintah Kota Bekasi. Sebelum memasuki gerbang pengun- jung disambut gerombolan burung merpati. Pemerintah Kota Bekasi sengaja menyediakan sangkar yang dipasang di pohon. Merpati- merpati itu jinak. Berkeliaran hanya di area taman saja. Tentu saja petugas harus berepot- repot membersihkan kotorannya. Ada tiga jalur utama berupa trotoar. War- ga bisa berjalan kaki atau naik sepeda untuk mengitari taman. Bentuk jalurnya semacam huruf O yang dihalangi garis-garis lurus di dalamnya. Di tengah-tengah ada sebuah ban- gunan tempat untuk berteduh. Fasilitas bermain anak juga disediakan sep- erti perosotan dan ayunan. Ada pula kolam dan air mancur yang berisi berbagai jenis ikan. Rindangnya pepohonan membuat taman kota Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi Data Taman DPPPJU Tahun 2012 Taman Alun-alun Kota Bekasi / Foto: Respati
  • 17. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 17 menjadi area paling mencolok di antara masjid, rumah sakit dan kantor kepolisian. Semua fasili- tas itu disediakan atas kerjasama pemerintah dan swasta. Kepala Bagian Badan Pengendalian Lingkun- gan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan beberapa area di taman kota akan ditambahkan beberapa fasilitas rekreasi sep- erti flying fox dan outbond. Selain itu akan ada papan catur permanen di belakang taman agar bisa dimanfaatkan semua orang yang berkun- jung. Toilet akan diperbagus. Untuk mengantisipasi adanya perusakan pihaknya menyiapkan penjaga sebanyak 10 orang bergantian setiap hari. Ada juga petu- gas kebersihan, petugas perawatan tanaman dan petugas perawatan peralatan. Beberapa motor pengangkut sampah juga disediakan. Di sebelah selatan taman ada ruang terbu- ka berpaving. Area ini biasanya ramai malam hari. Para pedagang berderet di pinggir jalan. Pengunjung bisa duduk di atas tikar sambil menikmati makanan. Hanya dibatasi pagar, sebelahnya lagi, ada lapangan. Ini kerap digu- nakan untuk upacara dan olahraga. Lapangan ini juga terhubung dengan taman kecil tempat Tugu Resolusi Bekasi berdiri. Walikota Bekasi Rahmat Effendi meng- inginkan taman kecil tersebut dipugar men- jadi taman lalu lintas. Menurutnya taman lalu lintas adalah miniatur kawasan tertib lalu lin- tas. Ia berharap ini bisa memenuhi kebutuhan ruang rekreasi warga terutama anak-anak. Yang juga tak kalah ramai ialah taman di kompleks GOR Bekasi. Taman ini dinamai Hu- tan Kota Bina Bangsa. Terletak berada di bagian utara Stadion Bekasi. Untuk mengaksesnya pen- gunjung bisa masuk melalui pintu utama di Ja- lan Ahmad Yani. Atau tepatnya sebelum Flyover Noer Ali Summarecon. Setelah itu ada pintu ger- bang khusus untuk memasuki area taman. Luas taman ini kira-kira dua kali lebih be- sar dari Taman Alun-alun. Jenis tanaman di sini juga berbeda. Kebanyakan merupakan pohon dengan ukuran besar. Kesan pertama pengunjung ketika memasuki taman ini cend- erung akan sama: teduh dan alami. Wajar jika taman ini juga dijadikan area untuk kemah. Begitu memasuki pintu gerbang pen- gunjung disuguhi suasana patriotik. Monu- men Perjuangan Rakyat Bekasi tegak berdiri. Dibangun di era pemerintahan Bupati Abdul Fatah tahun 1978. Monumen ini berbentuk tugu lima buah setinggi 17 meter yang melam- bangkan Pancasila dan Hari Kemerdekaan. Di belakangnya terdapat relief yang menggam- barkan perjuangan Rakyat Bekasi dalam em- pat periode. Tugu ini berdiri di tengah-tengah kolam. Mengitari seluruh area taman kita sera- sa menyusuri perkampungan di tengah hu- tan. Ada areal terbuka yang diperuntukkan untuk aktivitas pengunjung. Ada pula bang- ku-bangku permanen. Setiap pagi taman ini ramai. Bahkan ketika bukan hari libur. Siswa sekolah memanfaatkannya secara rutin un- tuk olahraga. Bila sore hari para pemain sepatu roda berlatih di lintasan yang berada di area taman. Ibarat pemain sirkus mereka pun ditonton para pengunjung. Mari kita bertolak ke Bekasi bagian Timur. Di sekitar Terminal Bekasi ada Taman Cut Mutia. Taman ini berada di Jalan Cut Mutia tepatnya di persimpangan terminal. Sepintas bentuknya mirip segitiga. Mengerucut. Tidak terlalu luas memang. Tapi dibanding taman-taman di sim- pang jalan lainnya ini yang paling luas. Pohon- pohonnya tertata apik seperti taman di depan perkantoran. Cara menanamnya pun sengaja lebih tinggi dari area untuk beraktivitas. Di tengah-tengah taman ada bundaran air mancur. Pengunjung kerap duduk-duduk di sekitar air mancur ini. Tempat-tempat un- tuk pohon yang berbentuk kotak-kotak jus- tru menambah kesan artistik jalur taman. Mengingat tempatnya di persimpangan jalan agaknya taman ini sengaja dirancang hanya untuk singgah. Tapi setidaknya taman ini men- jadi semacam penanda masuk Kota Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi. Ada tugu menju- lang yang memuat tulisan “Kota Bekasi”. Pemerintah Kota Bekasi mengaku hanya mengelola 9 taman yang seperti di Jalan Cut Mutia. Antara lain taman pemisah Jalan Ha- sibuan Bekasi Timur.  Taman pemisah jalan di sepanjang Jalan KH Noer Alie. Taman pertigaan Stasiun Bekasi. Taman di sepanjang Jalan Djuan- da. Taman di sepanjang Jalan Ahmad Yani, ter- masuk di depan area perkantoran Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian di area pintu keluar Tol Bekasi Timur dan di daerah Jakasampurna.  Sedangkan taman yang sekelas dengan di GOR dan Alun-alun antara lain Taman Lapan- gan Multiguna Bekasi Timur, Taman Lapangan Pondok Gede dan Taman Lapangan Mustik- jaya. Ini belum termasuk taman-taman di ke- lurahan dan perumahan. Masalah yang Harus Diatasi Permasalahan serius yang belum terpecah- kan ialah kebersihan. Hampir semua taman di Kota Bekasi penuh sampah. Di samping per- awatan yang terkesan tidak intens kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Taman di Jalan Veteran yang di- jadikan andalan saja kebersihannya diragukan. Sampah mudah ditemui di mana-mana. Begitu pula di Hutan Kota Bina Bangsa. Saluran drainase dipenuhi sampah sehingga kerap menimbulkan genangan ketika banjir. Kolam yang seharusnya bisa menjadi daya tarik pengunjung justru terlihat kotor. Air mancur di Taman Cut Mutia juga mengalami hal sama. Tidak berjalan. Bahkan genangan- nya menimbulkan bau tidak sedap. Ini menan- dakan bahwa tidak ada perawatan yang intens dari pihak pengelola taman. Taman Lapangan Multiguna juga semakin memprihatinkan. Rumput-rumput yang dulu- nya terawat dan bisa digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola kini semakin rusak. Bahkan ketika turun hujan menjadi becek. Ini terjadi lantaran fungsinya tidak termanajemen dengan baik. Misalnya sering dijadikan tempat konser musik dan kegiatan lainnya yang cend- erung merusak vegetasi di dalamnya. Yang lebih mengkhawatirkan ialah adan- ya ‘mafia tanah’. Mereka memanfaatkan ta- nah pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sebut saja Taman Lapangan Pondok Gede. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan semi permanen yang sebenarnya fungsinya untuk kepentingan publik. Bahkan ada yang warga mengklaim bahwa tanah tersebut mi- liknya sehingga menimbulkan sengketa. Karena taman sangat penting bagi kehidu- pan warga kota sudah seharusnya upaya un- tuk mengembangkan dan merawatnya diting- katkan. Pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar taman-taman terse- but tidak hanya punya lahan dan pohon saja. Tapi juga ada fasilitas-fasilitas lain yang mem- buat orang tertarik mengunjungi. Pemerintah juga harus mampu merawat taman yang ada agar tidak beralih fungsi menjadi bangunan. Sudah saatnya Kota Bekasi menerapkan manajemen pertamanan yang benar-benar profesional. Selain membangun dan merawat, taman mesti menjadi pusat interaksi warga yang nyaman dan aman.*** Rujukan: Mokoginta, Lukman. (2006). Politik Kota dan Hak Warga Kota. Jakarta: Kompas. Narasoma, Giri. (2011). Ruang Publik Hyde Park London. Majalah Ruang Edisi 6. SampahberserakandiHutanKotaBinaBangsaBekasi/Foto:Imam
  • 18. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201418 Sejak Tugu Kali Bekasi dibangun area di sekitarnya tak pernah sepi. Para pedagang memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Barang dagangan yang ada di sini cukup bera- gam. Selain batu akik ada bermacam handpone bekas, keris, uang kuno, jam, kamera bekas, dan banyak lagi. Po- hon-pohon besar menjadi daya tarik pejalan kaki untuk berteduh sambil melihat-lihat barang. Akhirnya membeli. Namun tak banyak orang mengetahui makna tugu tersebut. Di tempat ini pernah terjadi pembantaian 90 tentara Jepang oleh Pejuang Bekasi pada 18 Agustus Ada Makna yang Terlupa Sinta, gadis tujuh tahun, nampak heran melihat  Tugu Kali Bekasi di Jalan Juanda. Bentuk tugu yang aneh. Di bawahnya dikeilingi relief bernuansa patriotik. Anak kecil itu menarik baju sang ayah yang sedang asyik tawar-menawar harga dengan pedagang di trotoar. “Ayah, itu bangunan apa?”. Ayahnya gelagapan menjawab. Maklum, tujuan dia ke situ hanya berburu batu akik. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi l Tugu Resolusi Bekasi Jalan Veteran Bekasi Selatan/ Foto: Miftah
  • 19. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 19 1945. “Tragedi Kali Bekasi” membuat Soek- arno bertandang. Ia menenangkan rakyat supaya tidak meluas menjadi kerusuhan rasial. Tempat ini kerap dikunjungi orang- orang Jepang untuk ritual tabur bunga. Belum ada penjelasan resmi dari Pemkot Bekasi tentang filosofi bangunan tersebut. Di sekitar Stasiun Kota Bekasi ada satu lagi tugu yang menarik perhatian. Orang menyebutnya Patung Lele. Kini bentuknya berupa batangan lurus saja seperti jarum. Di atasnya terdapat jam rusak. Sepintas mirip Jam Gadang di Bukit Tinggi Padang. Kondisinya cukup memprihatinkan. Lem- pengan-lempengan besi dibiarkan tak be- raturan setelah papan iklan yang menem- pel dicopot. Tugu ini terletak tepat di perempa- tan dekat stasiun.  Orang tidak tahu apa makna di balik bangunan ini. Dulu memang berbentuk ikan lele serta memiliki filososi tersendiri. Namun sebagian masyarakat menolak kemudian ramai-ramai membong- karnya pada tahun 2002. Konon lele diang- gap hewan rakus,pemakan kotoran. Kondisi ini akhirnya mengundang per- tanyaan banyak orang. Wina (32) misal- nya, wanita yang tiap hari lewat tugu itu, berkomentar, “harusnya bisa seperti tugu di Yogyakarta. Tempatnya di perempatan dan menjadi ciri khas kota. Kalau begini tak ada kesan keindahannya sama sekali.” Padahal di sebelah timur Patung Lele ada taman kecil yang teduh. Bila ditata dengan baik dan dipadu dengan ikon kota pasti lebih apik. Sayangnya pagar yang mengelilingi taman kota dipenuhi bendera partai, spanduk berwajah politisi, serta ba- liho-baliho. Seolah-olah ruang publik telah menjadi ‘panggung narsisme’. Bertolak ke arah selatan dekat Masjid Al Barkah ada sebuah tugu lagi yang memiliki nilai sejarah tinggi. Ini merupakan monu- men tonggak  berdirinya Bekasi. Terletak di Jalan Veteran depan Kodim 0507. Tugu Res- olusi—begitu namanya—berbentuk segi lima dengan tinggi 5,8 meter. Berdiri tegak di tengah lapangan yang dikelilingi pagar persegi lima setinggi satu meter. Dominasi angka lima melambangkan dasar negara Pancasila. Di tugu ini pernah terjadi peristiwa pent- ing. Pada 17 Januari 1950 ada rapat akbar yang dipimpin KH. Noer Alie dan diikuti 40.000 warga Bekasi. Rapat akbar menghasil- kan pernyataan bahwa rakyat Bekasi setia ke- padaRepublikIndonesia.Rakyatberkeinginan melepaskan diri dari Karisidenan Jatinegara. Mandiri menjadi Kabupaten Bekasi. Namun tak ada penanda apa. Wajar jika warga pun acuh tak acuh. Ada lagi monumen di Jalan Agus Salim. Dibangun pada 13 Desember 1949 untuk menandai pembumihangusan Bekasi oleh tentara sekutu pada 13 Desember 1945 . Monumeniniberbentuktugupersegiempat dengan tinggi 210 cm. Puncaknya atau dise- but kepala tugu tingginya 75 cm. Kabarnya dilengkapi dengan pecahan peluru, mortir, granat tangan dan sepucuk pistol genggam milik pejuang. Kondisi tugu saat ini cukup memprihatinkan.  Tidak terawat. Di Kompleks GOR Bekasi berdiri Monu- men Perjuangan Rakyat Bekasi. Ini dibangun di era pemerintahan Bupati Abdul Fatah tahun 1978. Monumen ini berbentuk tugu lima buah setinggi 17 meter yang melam- bangkan Pancasila dan hari kemerdekaan. Di belakangnya terdapat relief yang meng- gambarkan perjuangan rakyat Bekasi dalam empat periode.  Mengukuhkan Identitas Monumen erat hubungannya dengan landmark atau penanda kota. Sebab monu- men ditunjang sejumlah elemen yang mam- pu memberikan citra melalui seni bangun arsitekturnya. Monumen bahkan sering- kali dibangun di lokasi yang pada masa lalu pernah terjadi peristiwa penting. Tugu Kali Bekasi dan Tugu Resolusi Bekasi merupakan contohnya. Namun monumen dibangun tidak saja untuk keperluan estetika kota saja. Lebih dari itu monumen bisa menjadi mendium warga kota merefleksikan nilai sosial bu- daya. Juga sebagai medium pewarisan nilai tertentu yang dianggap penting dari generasi satu ke generasi yang lain. Jika nilai itu sampai kepada penerima maka monumen telah berhasil membangkitkan spirit warga kota. Peneliti dari Amerika Serikat, Kevin Lynch, dalam bukunya Imagine of The City, mengemukakan bahwa setiap setiap orang selalu memiliki kesan terhadap lingkungan- nya. Ada lima elemen dasar yang menurut Lynch bisa menguatkan citra kota. Antara lain Path, Node, Landmark, District dan Edge. Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (Puskopda) Universi- tas Islam ‘45’ Bekasi Haris Budiyono men- coba menjelaskan gagasan Lynch. Menurut Haris monumen seringkali dibangun di persimpangan. Atau node dalam istilah Lynch. Di persimpangan-per- simpangan jalan itulah ingatan warga kota kadang melekat. Maka jika monumen di- hadirkan setiap yang lewat pastilah mem- perhatikan. Purwakarta adalah daerah yang saat ini gencar membangun monumen di tiap-tiap persimpangan. Efeknya kesan yang muncul dalam ingatan publik ialah Purwa- karta Kota Estetik. Namun menurut Haris apalah arti se- buah penanda dalam kota jika tidak memi- liki arti apa-apa bagi warganya. Apalagi ti- dak dibanggakan. Sebuah monumen adalah ruang publik di mana setiap orang merasa hadir di sana meski tidak secara fisik.Maka konsep yang matang sangat dibutuhkan ke- tika membangun monumen. Ada unsur es- tetika tapi juga ada nilai sejarah dan budaya di dalamnya. Ketua Dewan Kesenian Kota Bekasi Rid- wan Marhid menyesalkan kondisi monumen- monumen di kota ini. Ke depan ia berharap monumen bersejarah di Kota Bekasi lebih mudah diakses publik dan memiliki kesan yang menarik. Contoh kecil ialah dengan me- nambahkan papan informasi di area monu- men agar pengunjung tahu lebih banyak apa yang melatarbelakangi dibangunnya monu- men tersebut.*** l Tugu Kali Bekasi Jalan Juanda / Foto: Miftah
  • 20. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201420 Permukiman padat Kota Bekasi / Foto: Dok. Distakot Bekasi Melihat Bekasi Lebih Dekat Kota Bekasi tidak bisa dilepaskan dari desain pembangunan nasional, provinsi dan kawasan. Kota Bekasi berperan sebagai pengimbang (counter magnet) ibu kota mengingat letaknya yang berdekatan. Juga merupakan perbatasan dua provinsi. Dalam struktur tata ruang makro tersebut Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai pusat kegiatan bidang jasa, perdagangan, industri dan permukiman. Maka kebijakan sangat penting dan berpengaruh dalam pembangunan Kota Bekasi ke depan. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
  • 21. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 21 Dengan luas sekitar 210, 49 km2 , Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelura- han. Mustika Jaya merupakan wilayah terluas (24,73 Km2) sedangkan Bekasi Timur terkecil (13,49 Km2). Kota Bekasi dikepung Kabupaten Bekasi sebelah utara dan timur, Kabupaten Bogor di sebelah selatan, Jakarta Timur sebe- lah Barat. Wilayah Kota Bekasi terletak pada keting- gian dan rata-rata kurang 25 m di atas permu- kaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 meter berada pada Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok Gede. Se- dangkan ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Jatiasih dan Jatisampurna. Keadaan morfologi wilayah Kota Bekasi rela- tif berawa, datar dan menyebar. Kemiringan lah- annya bervariasi antara 0-2%. Jadi kota ini mus- tahil punya bukit. Dari peta aliran sungai di Kota Bekasi berkelok-kelok dan bercabang. Kondisi tanah kota Bekasi yang relatif da- tar menyebabkan adanya potensi bencana berupa banjir. Ini belum lagi mempertimbang- kan kondisi aliran air permukaan dan air tanah Kota Bekasi. Maka sistem drainase yang bagus adalah keharusan. Ada beberapa daerah langganan banjir. Antara lain sebagian Kelurahan Jatirahayu, Ke- lurahan Jatirasa, Kelurahan Jatimekar, Kelura- han Bojongmenteng, Kelurahan Jakasetia, Ke- lurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Durenjaya dan Kelurahan Margajaya. Lahan Semakin Terbatas Perkembangan jumlah dan laju penduduk Kota Bekasi yang sangat tinggi dihadapkan pada keterbatasan lahan. Pada masa-masa mendatang ini dapat menimbulkan perma- salahan antara lain sulitnya warga mendapat- kan lahan murah untuk rumah. Kualitas ling- kungan hidup juga terancam karena ambang batas kepadatan penduduk telah terlampaui terutama di wilayah pusat kota. Lokasi perumahan saat ini sebagian be- sar berada di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Lahan tidak terbangun berada di wilayah selatan Kota Bekasi seperti Kecamatan Jatiasih, Jati- sampurna, Bantargebang dan Mustikajaya. Dimanfaatkan untuk sawah, kebun campuran maupun tegalan. Karena pertumbuhan dan kegiatan eko- nomi di Jakarta dan sekitarnya begitu pesat maka kebutuhan lahan perumahan menjadi lebih tinggi. Kota Bekasi salah satu wilayah yang sangat diminati investor. Ini terlihat dari izin lokasi perumahan yang masuk ke pemer- intah. Izin lokasi perumahan sebagian besar terdapat di wilayah selatan karena memang masih ada lahan dan infrastrukturnya pun relatif memadai. Data Dinas Tata Kota Bekasi menyebutkan alokasi lahan untuk perumahan tinggal 8 pers- en. Jika 8 persen itu sudah terbangun maka tidak ada lagi lahan untuk perumahan. Sejak tahun 1997 sampai 2011 sedikitnya ada 210 perumahan baru berdiri. Tahun 2012 ada 75 perumahan dan tahun 2013 ini sudah ada 13 perumahan yang dibangun. Jika dirata-rata 19 perumahan baru dibangun tiap tahunnya. Keterbatasan lahan perlu diantisipasi dengan penataan kawasan tersebut. Salah satunya mengenalkan permukiman vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen. Pengembangan pola-pola permukiman ver- tikal ini di samping dapat mengatasi keter- batasan lahan juga dapat menambah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan ka- wasan perkotaan. Dan yang terpenting harga bisa terjangkau. Dengan bangunan vertikal maka kepadatan penduduk suatu kawasan dapat meningkat den- gan pemenuhan kebutuhan akan ruang bagi masing-masing orang tetap terpenuhi. Kebutu- han akan ruang untuk aktivitas lain juga tetap terpenuhi. Seperti kegiatan perdagangan dan jasa dapat dialokasikan di lantai dasar bangu- nan. Begitu pula dengan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dapat dipenuhi. Pemerintah Kota Bekasi berencana mendiri- kan rumah-rumah vertikal ini di daerah yang mudahmenjangkautransportasiumum.Pertim- bangannya, itu akan semakin meringankan pen- ghuninya. Di pusat kota rumah vertikal dibangun di Kelurahan Margahayu. Di bagian utara dan tengah dibangun di Bekasi Jaya, Aren Jaya, Duren Jaya, Kranji, Kota Baru, Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Sepan- jang Jaya, Pengasinan, Medansatria, Harapan Mulya, Jatiwaringin, Jaticempaka dan Jatira- hayu. Kemudian di daerah Selatan dibangun di Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatikarya, Bantargebang, Cikiwul dan Pedurenan. Peluang Ekonomi Tingkat penyerapan tenaga kerja dari sek- tor-sektor ekonomi Kota Bekasi masih rendah sementara pencari kerja cukup besar. Ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah pen- gangguran. Heterogenitas masyarakat baik secara sosial-ekonomi maupun sosial-budaya yang menuntut pemenuhan kebutuhan bera- gam pun belum terakomodasi dalam peman- faatan ruang kota. Penduduk Kota Bekasi terdiri dari pen- duduk asli dan migran. Para pendatang hadir dan bekerja di Bekasi dan Jakarta. Penduduk migran lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk asli. Sebabnya perkemban- gan kegiatan di Jakarta menjadikan Kota Beka- si menjadi penyangga. Namun ini sebenarnya berpeluang bagi Kota Bekasi untuk membuka lapangan kerja. Seperti di Jakarta jenis lapangan pekerjaan di Kota Bekasi yang tepat adalah pekerjaan yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pereko- nomian daerah seperti industri pengolahan, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor- sektor inilah kini berpeluang di Kota Bekasi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi dari tahun 2005 hingga tahun 2011, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor industri pen- golahan khususnya industri nonmigas. Pada tahun 2005 kontribusinya cenderung stabil sekitar 47,1% dari total PDRB Kota Bekasi. Sedangkan sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar tinggi setelah industri pengo- lahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan peranan sekitar 28,%. Sektor pengangkutan pada tahun 2010-2011 kontri- businya naik dari sekitar 4% menjadi sekitar 7%. Kemudian disusul sektor jasa, keuangan, bangunan dan listrik. Yang kontribusinya san- gat kecil hanya pertanian. Meski demikian lahan di Kota Bekasi san- gatterbatassehingadiperlukankebijakanyang lebihprogresifuntukmendukungpengemban- gan sektor yang berkontribusi tersebut tanpa mengurangi ketersediaan ruang terbuka. Kota Bekasi bagian utara saja semakin pa- dat baik untuk industri maupun permukiman. Melihat daya dukung lingkungan bangunan berat dan perluasan industri janganlah di- lakukan. Muka air tanah daerah ini berpotensi turun. Kontur tanahnya lunak pula. Kegiatan industri sebaiknya diarahkan ke wilayah Kota Bekasi bagian selatan di sekitar Kecamatan Bantargebang. Menuju Industri yang Ramah Secara umum kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi menem- patilokasidisepanjangjalanutamabaikitujalan Karena pertumbuhan kegiatan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya begitu pesat maka kebutuhan lahan perumahan menjadi lebih tinggi. Kota Bekasi salah satu wilayah yang sangat diminati investor.
  • 22. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201422 arteri maupun jalan kolektor. Kegiatan perda- gangan dan jasa berkembang di pusat kota um- umnya terpusat di Jalan Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Sudirman, Jalan Kartini. Melihat kecenderungan perkembangan kota maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (Centre Business Dis- trict). Untuk membentuk kegiatan pusat kota dibutuhkan pengaturan jenis dan skala kegiatan sehingga “image” yang terbentuk bisa lebih utuh. Untuk itu pengaturan peng- gunaan ruang diarahkan dengan kriteria tertentu agar dapat berdayaguna dan ber- hasilguna. Sayangnya sebagian besar keg- iatan perdagangan dan jasa tersebut belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai sehingga seringkali menimbulkan kemac- etan arus lalu lintas. Sementara kegiatan industri di Kota Bekasi masih acak di beberapa lokasi-lokasi industri seperti di Kelurahan Harapan Jaya, Medan- satria, Kalibaru, dan Pejuang. Lokasi industri juga berkembang di sekitar Kecamatan Ban- targebang. Yang menjadi permasalahan keberadaan kegiatan industri ini kemudian bercampur dengan kegiatan lain seperti perumahan atau perdagangan dan jasa. Apabila tidak ditan- gani dan dikontrol dengan benar tentu dapat mencemari lingkungan sekitar baik berupa pencemaran suara, udara, ataupun limbah. Untuk mencegah pencemaran maka kegiatan industri penghasil limbah berbahaya perlu dilengkapi fasilitas pengolahan limbah yang baik. Ke depan perkembangan kegiatan in- dustri ini mesti ramah lingkungan atau akrab disebut clean industry. Kondisi ruang terbuka hijau juga semakin memprihatinkan. Ruang terbuka hijau berupa lahan pertanian di sebagian Kecamatan Ban- targebang, Jatisampurna, Medansatria saat ini mulai terkikis digantikan dengan bangu- nan khususnya permukiman skala besar yang dikembangkan swasta. Jalur hijau seperti di sepanjang jalur sungai, jalan utama kota dan jalur rel kereta api, pun digeser bangunan, baik untuk ke- giatan perdagangan, jasa, industri, pergu- dangan maupun perumahan. Kondisi ini sangat menyulitkan pelebaran jalan apabila dipandang perlu. Akhirnya jika terpaksa di- lakukan pembebasan lahan tentu memakan biaya besar. Hilangnya ruang hijau di jalur hijau ini jika tidak direspon serius bisa menimbulkan persoa- lan lebih gawat. Bantaran sungai di pusat Kota Bekasi berganti menjadi daerah terbangun. Per- masalahan akan muncul pada saat sungai melu- ap di musim hujan. Daerah dekat sungai di Kota Bekasi dipastikan langganan banjir. Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan Sistem Permukiman Nasi- onal Kota Bekasi dalam lingkup regional telah ditetapkan sebagai pusat permukiman. Guna mendukung fungsi dan peran ini Kota Bekasi perlu mempersiapkan pengembangan jar- ingan jalan primer baik jalan arteri maupun jalan kolektor. Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan pusat kegiatan nasional den- gan pusat kegiatan wilayah. Sedangkan jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan wilayah. Akses jalan di dalam kawasan perumahan di Kota Bekasi relatif bagus. Namun akses antarka- wasan perumahan kurang memadai karena ma- sih menggunakan jalan arteri maupun kolektor yang melewati areal permukiman padat. Saat ini jaringan jalan primer di Kota Bekasi belum berfungsi maksimal. Untuk itu pengembangan jaringan jalan primer di masa mendatang harus dirancang sungguh- sungguh. Ini perlu mempertimbangkan kon- disi sistem jaringan jalan regional di luar Kota Bekasi seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta. Kondisi struktur jalan Kota Bekasi saat ini menimbulkan berbagai permasalahan krusial. Kota Bekasi memiliki struktur jalan dengan pola terpusatdanberorientasikepusatkota.Jalanre- gional juga melintasi kawasan pusat kota. Kita perlu membangun jalan alternatif un- tuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan di luar dan di dalam Kota Bekasi. Sehingga setiap pergerakan baik eksternal-eksternal, ekster- nal-internal, maupun internal-internal, tidak harus selalu melalui wilayah pusat kota yang saat ini sudah ramai. Pada umumnya kota-kota di negara berkem- bang memiliki segudang permasalahan trans- portasi akibat konsep pengembangan jaringan jalan yang kurang baik. Kita lebih sering melaku- kan perbaikan jaringan jalan daripada mencoba menyediakan jaringan jalan. Beberapa rencana pembangunan jalan regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi antara lain pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Jati Asih- Cikunir, Jalan Tol Layang Cawang-Bekasi, Jalan Tol  Jatiasih-Setu (Penghubung JORR 2 dan JORR I), Jalan Tol JORR 2 dari Cibubur-Cileung- si-Setu-Babelan hingga JORR I di Cakung.  Kemudian pelebaran dan pembangunan jalan baru di Jalan Raya Bekasi, meliputi Jalan Pejuang-Kaliabang- Cikarang, pelebaran Ja- lan Siliwangi. Kemudian pembangunan jalur Busway dari Setu-Jalan Siliwangi – Tol Bekasi – Jakarta.  Jalur double double track Cikarang- Jakarta sepanjang jalur kereta api yang ada. Pemerintah Kota Bekasi sendiri juga beren- cana membangun jalan tol dalam kota. Antara lain Tol dari Bintara (terusan Jalan Ngurah Rai) hingga Aren Jaya (Jalan Pahlawan). Jalan ini dikembangkan untuk mengantisipasi rencana Double Double Track Kereta Api dari Mangga- rai (Jakarta) ke Cikarang. Kemudian tol dari Ja- lan Ahmad Yani hingga  Jalan Pejuang. Jalan ini dikembangkan untuk melancarkan pergerakan wilayah Bekasi utara dengan daerah selatan. Untuk meminimalisasir kemacetan arus lalu lintas yang terjadi akibat tingkat kepa- datan kendaraan, terutama di persimpangan- persimpangan yang ada di jalan utama pusat kota dan di persimpangan sebidang dengan rel Kereta api, Kota Bekasi akan merealisasi- kan pengembangan interchange, baik berupa flyover, skycross maupun underpass. Yang direncanakan akan dibangun antara lain Interchange Ahmad Yani, Flyover dari Ja- lan Pahlawan-Jalan Joyomartono,  Flyover H. Agus Salim, Interchange JORR – Jalan Hankam Raya, Interchange JORR – Jalan Jatikramat. Perlu Infrastruktur Memadai Sepertidipaparkandiatas,penetapansektor permukiman sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Bekasi membawa konsekuensi pesatnya pertumbuhan penduduk. Namun ketika permu- kiman-permukiman terbangun apakah sarana dan prasarana bagi warga terpenuhi? Ternyata masih banyak masalah. Pelayanan kesehatan dan pendidikan belum merata. Sekolah, rumah sakit, klinik maupun puskesmas, masih terpusat di tengah kota. Pa- dahalkeduabidanginimenjadipenjagagenerasi penerus bangsa. Kegiatan yang terpusat di satu titik tentu membawa dampak keruwetan. Kemudian yang perlu dipikirkan juga adalah penyediaan sarana air bersih. Di masa mendatang, pelayanan air bersih kota Bekasi tidak dapat bergantung pada sumber air baku dari Tarum Barat saja. Mengingat saluran ter- sebut terbatas kapasitasnya karena harus me- layani DKI Jakarta. Jaringan drainase pun mengalami kendala dengan adanya sarana lain seperti jalur kereta api, jalan tol dan jalan arteri. Prasarana trans- portasi yang membelah kota Bekasi dari Timur ke Barat tentu mengganggu penyaluran air limpasan hujan. Dan saat ini banjir telah akrab dengan Kota Bekasi. Seiring dengan bertambahnya penduduk perlu juga diperhatikan permasalahan pengelo- laan air limbah yang timbul di wilayah dengan kepadatan tinggi. Pada daerah tersebut sistem on-site yang menggunakan cubluk atau jamban tangki septik tidak mungkin lagi dapat diterap- kan. Dan di waktu bersamaan sistem prasarana persampahan menghadapi banyak kendala. Ini terutama disebabkan semakin sulitnya mencari lahan untuk lokasi TPA.*** Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
  • 23. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 23
  • 24. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201424 Pergerakan komuter ini membebani jalan penghubung Kota Bekasi-Jakarta. Antara lain Jalan Sultan Agung, Jalan K. H Noer Ali, Jalan Raya Jatiwaringin, dan Ja- lan Tol Bekasi-Jakarta. Saat ini saja jum- lah kendaraan—berbagai jenis—di Kota Bekasi berkisar 500.000 unit. Tahun 2012, 70.715.032 kendaraan memasuki jalan tol di Kota Bekasi. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bekasi juga mencatat penambahan titik kemacetan pada tahun 2013. Tahun 2011 hanya 11 titik, tahun 2012 naik menjadi 17 titik, kemudian men- jadi 19 titik. Titik macet tersebut antara lain di depan Metropolitan Mal, Jalan KH Noer Ali depan Bekasi Cyber Park, Jalan Jenderal Sudirman depan Grand Mall. Kemudian sekitar Pintu Tol Bekasi Timur, pintu keluar Tol Bekasi Barat, pintu keluar Tol Jatiwaringin, simpang Harapan Indah, simpang Pondok Ungu, simpang Alexindo, Jalan Caman, Simpang Rumah Sakit Bella Bekasi Timur, Jalan Perjuangan, Jalan Juanda, simpang Kemang Pratama, Jalan Siliwangi-Pendawa, simpang Komsen- Jatiasih, putaran Pasar Pondokgede, Super Indo Giant Galaxy, dan Jalan Cut Mutia. Pesatnya pembangunan perumahan ternyata tidak dibarengi dengan pengem- bangan jaringan jalan primer, baik arteri maupun kolektor. Sampai tahun 2012, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 3.193,037 km dengan rincian 132,182 km merupakan jalan primer dan 1.527,355 km jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan yang terdapat di Kota Bekasi tahun 2012 adalah 1.533,50 km. LOS (Level of Service) adalah salah satu metode menilai kinerja jalan.  Nilai LoS E berarti arus tidak stabil, kecepatan ren- dah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas. Sedangkan nilai LoS F berarti arus terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan cukup lama. Kapasitas jaringan jalan utama di Kota Bekasi tidak mampu menampung volume pergerakan. Nilai LoS menunjukkan E dan F. LoS E berada di jalan-jalan utama pusat kota, seperti Jalan Juanda, Ahmad Yani, dan akses menuju Jakarta. Sedangkan LoS F be- rada pada akses menuju utara dan selatan. Antara lain Jalan Perjuangan, Joyomartono dan Pengasinan. Kondisi ini diperparah dengan berjum- Sejenak Menengok Macet Kemacetan menjadi pemandangan lazim di Kota Bekasi. Hampir semua jalan utama di kota ini mengalami kemacetan. Apa penyebabnya? Banyak faktor. Terutama karena kita warga kumuter. Suka mondar- mandir.Bolak-balik dengan kendaraan pribadi. Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi l Kepadatan lalulintas simpang Tol Bekasi Barat / Foto: Miftah
  • 25. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 25 lahnya kendaraan setiap tahunnya, saat ini saja jumlah kendaraan berbagai jenis di Kota Bekasi yang berkisar 500.000 unit. 260.000 di antaranya jenis motor. Kepadatan lalu lintas terlihat pada volume kendaraan yang masuk melalui gerbang tol di Kota Bekasi tahun 2012 ada sebanyak 70.715.032 kend- araan. Jumlah ini meningkat sebesar 62,34 persen dibandingkan tahun yang lalu,dan ini diperkirakan akan terus meningkat se- tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perempatan yang terdapat lampu lalu lintas. Kendaraan pun terhambat dan akhirnya macet. Para pengendara juga kerap menerabas rambu sehingga menimbulkan kekacauan. Namun, benarkah angkutan umum adalah solusi ke- macetan? *** Angkutan umum yang dominan dalam pergerakan internal Kota Bekasi adalah paratransit dan angkutan kota. Paratransit yang dominan ialah ojeg. Masing-masing angkutan umum tersebut memiliki perma- salahan tersendiri. Paratransit memang dibutuhkan untuk melayani pergerakan yang tidak terjangkau angkutan kota. Terutama bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, di sisi lain, daya tampung paratransit sangat ter- batas. Jalan pun terbebani lebih berat. Ada pun isu krusial seputar angkutan kota tidak terlepas dari keterbatasan ke- mampuan jalan. Trayek-trayek angkutan kota di Kota Bekasi telah mencapai batas yang ditentukan. Hal inilah yang menyebab- kan sulitnya pengembangan angkutan kota di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Per- hubungan Kota Bekasi Supandi Budiman, angkutan umum juga ternyata menyum- bang 30 persen kemacetan. Data yang ada menunjukan, tahun 2012 jumlah angkutan kota sebanyak 3.762 unit yang melayani 34 trayek. Sedangkan mikrobus sebanyak 414 unit dan taksi sebanyak 6.875 unit. Bagaimana mengatasinya? Jumlah ar- mada harus ditentukan dan trayek diatur lagi. Kualitas ditingkatkan. Ini demi kenya- manan penumpang. Sebab, angkutan kota sering dicap ugal-ugalan dan tidak tertib. Maka, pengaturan lalu lintas sangat pent- ing. Antara lain menertibkan pedagang di simpang jalan, mengatur jam operasional angkutan berat, menata angkutan umum paratransit, serta memperjelas trayek ang- kutan luar kota. Sistem transportasi perkotaan merupak- an sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai instansi atau lembaga. Lembaga yang terkait dengan sistem transportasi di Kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi Lembaga Perencanaan, Lembaga Pelaksana Teknis, dan Lembaga Pengawasan. Sedangkan yang termasuk lembaga pelaksana teknis antara lain Dinas Per- hubungan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kepolisian, Perum Damri, PT. KAI, Asosiasi Angkutan Umum, dan sebagainya. Bentuk koordinasi kelembagaan antarlembaga ter- kait dalam sistem transportasi di Kota Beka- si dilakukan mulai dari tahap perencanaan transportasi, pelaksanaan pembangunan transportasi, hingga monitoring dan evalu- asi pelaksanaan pembangunan. Di samping bentuk koordinasi kelem- bagaan antarlembaga di lingkungan Pemer- intah Kota Bekasi, mengingat sifat trans- portasi yang lintas wilayah, maka koordi- nasi kelembagaan juga perlu dilakukan. Yaitu antarinstansi kabupaten/kota terkait, dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta, Ka- bupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat. *** Jumlah tempat parkir di Bekasi belum mencukupi. Padahal ada dua jenis tem- pat parkir: di badan jalan (on-street park- ing) dan luar jalan (off-street parking. Dari sisi pergerakan lalu lintas, keberadaan on- street parking mengurangi kapasitas efektif jalan dan menghambat arus lalu lintas. Ini terlihat di semua jalan utama. Dinas Per- hubungan mencatat, sedikitnya ada 70 titik parkir liar di bahu-bahu jalan ini. Penertiban terhadap on-street parking di ruas-ruas jalan Kota Bekasi perlu segera dilakukan. Hal ini mengingat kondisi ruas- ruas jalan Kota Bekasi yang digunakan on- street parking tidak begitu lebar. Selain itu, kegiatan on-street parking yang tidak tertib akan menyebabkan penurunan kapasitas efektif ruas jalannya sehingga pada akh- irnya akan menimbulkan kemacetan. Ada beberapa langkah menertibkan on-street parking. On-street parking harus ditentukan di beberapa titik saja. Kemu- dian dibatasi jam operasionalnya. Misal di luar jam berangkat dan pulang kerja. Setiap kendaraan juga dibatasi lama parkirnya. Ruas jalan mesti dipasangi rambu, baik yang boleh untuk parkir maupun tidak. Bagi yang melanggar, kenakan sanksi. Manajemen yang baik sangat menentukan keberhasilan
  • 26. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201426 Berebut jalan di perempatan Jalan A. Yani / Foto: Miftah on-steet parking ini. Namun, yang menjadi prioritas semes- tinya ialah pengadaan off-street parking. Setiap bangunan wajib menyediakan lahan parkir yang memadai. Solusi lain ialah mem- bangun parkir bersama di beberapa titik. Area parkir bersama ini hendaknya mudah menjangkau transportasi umum. Di Stasiun Bekasi, misalnya, lahan parkir sangat dibu- tuhkan. Warga yang hendak ke Jakarta ting- gal menitipkan kendaraan di Stasiun. Kemu- dian ia naik KRL. Kota Bekasi juga belum memiliki ter- minal yang representatif. Padahal jumlah trayek maupun kendaraan angkutan kota sangat banyak. Kondisi terminal tipe B di Jalan Juandatidak layak akibat bercampur dengan pasar. Jaringan jalan telah rusak se- hingga mengakibatkan kemacetan di sekitar akses keluar-masuk terminal ini. Sedangkan di Pondokgede, yang selama ini berfungsi sebagai terminal tipe C, ternyata tidakditemuifisikterminal.Kemacetandidae- rah Pasar Pondokgede mengakibatkan akses menuju Kota Jakarta terhambat. Permasala- han lainnya adalah tumbuhnya terminal-ter- minal bayangan. Terminal ini menggunakan badan jalan. Jelas menggangu lalu lintas. Kemacetan seringkali terjadi pula di jalan depan stasiun. Stasiun yang ada di Kota Beka- si adalah Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji. Stasiun Bekasi berada di pusat kota dengan jaringan jalan yang relatif padat lalu lintas. Pengaturan lalulintas di daerah ini perlu di- lakukan, terutama menertibkan ojeg dan ang- kutan kota yang berhenti sembarangan. Persoalan struktur jalan dan transpor- tasi juga menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi. Ini terlihat dalam rencana pena- taan struktur jalan yang tertuang di Perda RTRW 2011-2031. Penataan jalan diarahan untuk memudahkan warga mengakses ke- luar atau menuju Kota Bekasi. Perencanaan tentu menyesuaikan kebijakan DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabu- paten Bogor. Pemerintah Kota Bekasi berencana membuka jaringan jalan baru yang melint- ang baik dari arah utara-selatan maupun barat-timur. Jaringan jalan ini dapat berupa jaringan jalan raya ataupun jalan bebas hambatan (jalan tol). Secara lebih detail, rencana pengembangan meliputi rencana pembangunan jalan regional, rencana pem- bangunan jalan tol dalam kota; rencana pengembangan jaringan jalan internal; ren- cana penanganan persimpangan sebidang; serta rencana penanganan parkir. Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara, menjelaskan dalam naskah akademik Perda RTRW terdapat beberapa pembangunan jalan regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi. Salah satu di antarnya yang sudah selesai tahap pembangunan dan dioperasikan adalah pembangunan Ja- lan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Ruas Jati Asih-Cikunir dan Jalan Tol Bekasi-Cawa- ng-Kampung Melayu. “Keberadaan jalan regional strategis tersebut secara langsung mempengaruhi struktur penaataan jalan di Kota Bekasi,” jelas Koswara. Pembangunan struktur jalan dalam kota juga disiapkan. Untuk mengurai kemacetan di pusat kota, flyover Summarecon telah dibangun. Flyover ini menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pejuang. Dengan be- gitu, pergerakan warga Bekasi dari wilayah utara ke selatan tidak terganggu dengan ad- anya rencana Double Double Track Kereta Api. Frekuensi perjalanan kereta dari akan ditambah, dari 238 kereta per hari menjadi 500 kereta per hari. Yang direncanakan akan dibangun antara lainInterchangeAhmadYani,FlyoverdariJalan Pahlawan-JalanJoyomartono, FlyoverH.Agus Salim, Interchange JORR – Jalan Hankam Raya, Interchange JORR – Jalan Jatikramat. *** Laporan Utama Revitalisasi Ruang Publik Kota Bekasi
  • 27. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 27
  • 28. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201428 Bekasi penuh SESAK Kota Bekasi semakin disesaki bangunan. Lahan yang tadinya belum terbangun mulai berubah rupa menjadi permukiman, pabrik, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kota Bekasi sangat diminati para investor. Saat ini saja Kota Bekasi baru memiliki sekitar 11% ruang terbuka hijau. 5% di antaranya disumbang dari kawasan lindung dan hutan kota. Undang-undang mewajibkan setiap kota memenuhi 30 persen ruang terbuka hijau. Nah, Perda RTRW Kota Bekasi 2011-2031 menjadi semacam panduan untuk memastikan keseimbangan ruang tetap terjaga. Balance life harus diwujudkan. Sebab jika peruntukan lahan tidak diatur dengan baik maka dikhawatirkan Kota Bekasi masa depan menjadi menjadi belantara beton belaka. Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota
  • 29. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 29
  • 30. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201430 Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota Kota merupakan lambang peradaban kehidupan manusia, se- bagai pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan, dan wahana untuk peningkatan kualitas hidup. Kota adalah suatu lingkungan binaan manusia, merupakan hasil cipta- rasa dan karsa manusia yang secara sengaja dibentuk atau tidak sengaja terbentuk, mempunyai karakteristik tersendiri sesuai den- gan daya dukung lingkungannya dan menjadi wadah bagi kegiatan manusia dengan segala aspek kehidupan yang dinamis. Perkem- bangan kegiatan manusia di wilayah perkotaan akan mengarahkan perkembangan tampilan fisik kota, baik secara luasan horizontal maupun luasan vertikalnya yang pada akhirnya akan mempenga- ruhi lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mam- pu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemam- puan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Persyaratan minimum pembangunan berkelanjutan berupa terpeli- haranya apa yang disebut dengan “total natural capital stock” pada tingkat yang lama atau kalau bisa lebih tinggi dibanding dengan ke- adaan sekarang. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan kota yang cermat dan matang. Sesuai dengan amanat Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap kota diwajibkan untuk me- miliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kedua rencana tersebut merupakan dokumen dilengkapi dengan penjelasan peta grafis mengenai segala hal/fak- tor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Produk grafis tersebut merupakan penjabaran dari naskah dokumen rancangan yang memberikan gambaran visual secara dua dimensi tentang penggunaan wilayah atau bagian ruang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Produk normatif dan grafis tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk pengerahan sumber-sumber daya perkotaan, baik meliputi alam, ekonomi, dan manusia, untuk men- Kebijakan Penataan Ruang Kota Bekasi
  • 31. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 2014 31 capai tujuan pembangunan kota yang dicita-citakan. Raperda RDTR Kota Bekasi 2011-2013 sudah diparpurnakan pada tahun 2012, saat ini sedang menunggu pengesahan dari Gu- bernur Jawa Barat. RDTR merupakan operasionalisasi dari RTRW. Dengan skala 1:5000, RDTR merupakan rencana tata ruang paling detail, sehingga, dengan kedetailannya tersebut batasan fisik anta- ra wilayah dan pemanfaatan lahan dapat dilihat dengan jelas. Salah satu tujuan RDTR adalah sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang terutama perizinan. Oleh karena itu, peraturan zonasi meru- pakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR karena akan menjadi acuan dalam hal perizinan yang diharapkan mampu menghilangkan ranah abu-abu dalam penataan ruang. Bagian Wilayah Pelayanan (BWP) Raperda RDTR Kota Bekasi mengatur secara detail tentang be- berapa elemen tata ruang, seperti misalnya; Zona Rawan Bencana, Zona Lindung, Ruang Terbuka Hijau, Sistem Transportasi, Rencana Jaringan Prasarana, Rencana Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi, Rencana Pengembangan Transit Oriented Develop- ment (TOD), Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, Rencana Pengembangan Jalur Pejalan Kaki, Rencana Pengembangan Jalur Sepeda, Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan, Rencana Sistem Jaringan Energi atau Listrik, Rencana Sistem Jaringan Teleko- munikasi, Rencana Sistem Jaringan Gas, Rencana Penyediaan Air Bersih, Rencana Penanganan dan Pengelolaan Air Kotor atau Lim- bah, Rencana Sistem Persampahan, Rencana Pengembangan Jar- ingan Sistem Drainase, Rencana Jalur Evakuasi Bencana, Rencana Sistem Pemadam Kebakaran, Prioritas pengembangan, Ketentuan Peyediaan Sarana dan Prasarana, Ketentuan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Minimal, Ketentuan Penyediaan Tempat Pemaka- man Umum (TPU), Ketentuan Pemanfaatan Ruang, dan lainnya. Tulisan ini dibatasi pada pembahasan Bagian Wilayan Pelayanan (BWP) sebagai elemen paling penting dalam penataan ruang. Ma- teri tulisan ini disarikan dari Raperda RDTR 2011-2031. Kota Bekasi dibagi menjadi 5 BWP. BWP adalah Satuan zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi adanya sesuai dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi. Kelima BWP tersebut adalah; 1) BWP Pusat Kota dengan luas wilayah 6284,70 Ha, dikembang- kan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi dan rekreasi Kota Bekasi yang berwawasan Lingkungan, strategis pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kegiatan ekonomi kota dan regional. BWP Pusat Kota meliputi; Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Jaka Sampurna). Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Aren Jaya dan Kelurahan Duren Jaya). Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jaka Mulya, Kelurahan Jaka Setia, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Ke- lurahan Kayuringin Jaya), dan Kecamatan Rawalumbu (Kelura- han Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kelurahan Pengasinan). Pengembangan Perumahan di kawasan BWP Pusat Kota di- arahkan untuk bangunan dengan kepadatan tinggi (R2) dengan KDB maksimal 70% dan KLB maksimal 2,1 dan Kepadatan Rendah (R4) dengan KDB maksimal 30 %, KLB 0,9. Selain itu diprioritaskan untuk pengembangan perumahan skala besar (Kasiba atau Lisiba) yang dilakukan oleh pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya. Pengembangan perumahan oleh pengembang ini meliputi tiga tipe (jenis) perumahan dengan komposisi perband- ingan 1 : 3 : 6 dan pengembangan perumahan skala besar ini di arahkan untuk mengembangkan konsep pengembangan rumah taman atau rumah kebun dengan ketentuan KDB maksimal 50%. Selain itu juga diarahkan untuk hunian vertical yang tersebar di beberapa sub Blok diantaranya; Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Bojongrawalumbu dan Kecamatan Bojong Menteng. Pengembangan perumahan di kawasan tersebut diwajib- kan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Persoalan yang ada di Pusat Kota adalah permukiman kumuh sehingga perlu ada peremajaan, yang tersebar di Kelurahan Marga- hayu, Bintara, Kota Baru, Kelurahan Kranji, Sepanjang Jaya, Pengas- inan, Bojong Rawalumbu, dan Bojong Menteng. BWP Pusat Kota diprioritaskan menjadi Zona Perdagangan dan Jasa, pengembangan Central Bussines District (CBD) yang ramah lingkungan dengan menyediakan minimal 20 persen ruang terbuka hijau (RTH) dan minimal 20 persen untuk prasarana, sarana dan utilitas, dan menyediakan lahan resapan air atau tampungan air. Pengembangan CBD diarahkan di kawasan Karang Kitri Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Saat ini pembangunan CBD Karang Kitri sudah mulai berjalan. Pengembangan lain di BWP Pusat Kota adalah untuk Zona Komersil skala pelayanan regional dan kota, yang berkembang secara linier di sepanjang Kalimalang, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Cut Mutia, Jalan Siliwangi Narogong, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan dan Jalan A.Yani. Sementara pem- bangunan pusat perbelanjaan modern (Mall, Super Mall, Shop- ing Centre, Hypermall) diarahkan ke wilayah Kelurahan Marga- hayu, Margajaya dan Kranji. Pengembangan untuk Zona Industri di BWP Pusat Kota dibatasi pada industrikecil dan menengah yangberwawasan lingkungan non polutan. Dalam arti, industri yang tidak menguras air terutama air tanah dalam, dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan seperti pencemaran udara, suara, limbah cair, dan limbah padat berbahaya (B3). Pengembangan zona industri diarahkan ke wilayah Kecamatan Rawalumbu koridor Jalan Siliwangi-Narogong, Jalan Cipendawa, Ja- lan Prapatan Bojong Menteng. Di dalam BWP Pusat Kota nantinya akan diarahkan memiliki Zona Pariwisata Perkotaan di kawasan CBD yang terletak di Karang Kitri Kelurahan Kelurahan Margahayu, Wisata Alam di Situ Lumbu di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Situ Gede di Kelurahan Bojong Menteng, Situ Harapan Baru di Kota Baru, dan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Kayuringin. Sementara Kompleks GOR dan Stadion Bekasi akan dikembangkan menjadi Zona Pariwisata Olahraga. 2. BWP Bekasi Utara dengan luasan 3.436 Ha diarahkan menjadi kawasan permukiman dan perdagangan yang berwawasan ling- kungan. BWP Bekasi Utara terdiri atas 2 Kecamatan dan 10 ke- lurahan, meliputi Kecamatan Bekasi Utara (Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelura- han Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Marga
  • 32. Jurnal Tata Kota Bekasi l Edisi 01 l Desember 2013 - Januari 201432 Laporan Utama Kebijakan Pembangunan Kota Mulya) dan Kecamatan Medan Satria (Kelurahan Harapan Mu- lya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medan Satria, dan Kelurahan Pejuang). Pengembangan perumahan di BWP Bekasi Utara diarahkan memiliki kepadatan tinggi (R2) dengan KDB maksimal 70% dan KLB maksimal 2,1 dan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-la- han kosong yang potensial untuk pengembangan perumahan yang tersebar di BWP Bekasi Utara. Terutama di Kelurahan Harapan Mu- lya dan Kelurahan Margamulya. Tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan adalah Rumah Tunggal (R-1), Rumah Kopel (R-2), Rumah deret (R-3), Rumah Townhous (R-4), Rumah susun (R-6) dan (R-7), serta Rumah Kampung (R-8). Sementara pengembangan hunian vertikal diarahkan pada wilayah padat penduduk dan konsentrasi industry seperti di Kelura- han Harapan Jaya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkem- bangan penduduk dan kegiatannya yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri. Penataan kawasan kumuh di wilayah BWP Bekasi Utara terse- bar di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Harapan Jaya, Kaliabang Tengah dan di sepanjang bantaran sungai di wilayah sekitar. Skenario pengembangan kawasan komersial diarahkan untuk menata dan meningkatkan kawasan perdagangan dan jasa yang berkembang secara linier di Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman terdapat Kelurahan Harapan Mulya. Pembangunan pusat perbelan- jaan modern (mall, super mall, shoping centre, hypermall) dialoka- sikan di Kelurahan Harapan Mulya dan Marga Mulya. Untuk Zona Industri diarahkan pada pengembangan industri yang sudah ada saat ini dan telah memiliki izin perluasan kawasan- nya. Dan melarang pemberian izin lokasi baru atau pengemban- gan atau perluasan bagi industri yang polutif dan lapar air. Selain itu, diberlakukan aturan pengadaan ruang terbuka hijau sebagai pembatas (Buffer) antara kawasan industry dan permukiman pen- duduk. Pengembangan wilayah BWP Bekasi Utara juga termasuk pena- taan dan pengembangan olahraga/rekreasi berupa taman bermain di setiap Kelurahan. Sedangkan lapangan terbuka akan dikembang- kan di Kelurahan Kaliabang, Periwira, Teluk Pucung dan Marga Mu- lya. Pengembangan rekreasi berupa Danau Duta Harapan yang ter- dapat di Kelurahan Harapan Baru. Saat ini kondisi Danau tersebut tidak terawat dengan baik dan kotor. 3. BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3525,48 Ha, di- arahkan untuk menjadi kawasan perdagangan dan jasa dan pen- didikan yang terpadu dan terstruktur. BWP Pondok Gede meliputi 3 Kecamatan dan 11 Kelurahan yaitu Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jatiben- ing Baru, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatimakmur). Sebagian Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatirasa). Sebagian Kecamatan Jati Asih (Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatiwarna). Skenario pengembangan zona perumahan di BWP Pondok Gede diarahkan memiliki kepadatan tinggi (R2) KDB 70 %, KLB 2,1 dan ke- padatan sedang (R-3) dengan KDB maksimal 50% dan KLB maksimal 1,5 dan pengembangnnya di arahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan kosong yang potensial untuk pengembangan peruma- han yang tersebar di BWP Pondok Gede. Tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan di BWP Pondok Gede meliputi Rumah Tunggal (R-1), Rumah Kopel ( R-2), Rumah deret (R-3), Rumah Townhouse (R-4), Rumah susun (R-6) dan (R-7) serta Rumah Kampung (R-8). Arahan Pengembangan untuk hunian kepadatan tinggi diarahkan di bagian Utara BWP Pondok Gede yaitu di Kelurahan Jatiwangin, Jati Cempaka (JTC) Kelurahan Jati Bening Baru, Kelurahan Jati Bening dan Kelurahan Jati Makmur (JTM). Sedangkan untuk hunian kepadatan se- dang diarahkan di Kecamatan Pondok Melati yaitu di Kelurahan Jati Rahayu dan Jati Warna. Serta di Kecamatan Jati Asih di Kelurahan Jati Mekar, Jati Kramat, Jati Asih dan Kelurahan Jati Rasa. Sementara itu, penataan kawasan kumuh diarahkan pada perumahan tidak terstruk- tur yang berkembang di Kelurahan Jatiwarna. Pengembangan rumah vertikal diarahkan pada wilayah padat penduduk di Kelurahan Jatibening Jatirahayu. Rencana apartemen swasta atau condominium dibatasi dengan ketinggian lantai 8 lan- tai bangunan , KDB 40% dan KLB 3,2, hal ini terkait dengan BWP Pondok Gede yang berdekatan dengan Bandara Halim Perdana Ku- sumah, rencana pengembangannya di arahkan di Kelurahan Jati- waringin dan Kelurahan Jati Cempaka. Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa di BWP Pondok Gede diarahkan untuk menata dan meningkatkan pasar modern yang telah ada dan berkembang di Jatiwaringin menjadi pusat per- belanjaan modern melalui penataan parkir dan pedestrian. Pembangunan Frontage di Jalan Cikunir sebagai kawasan perda- gangan dan jasa skala regional di Kelurahan Jatiasih dan Kelurahan Jatimekar. Selain itu juga dilakukan penataan Pasar Tradisional di Pasar Kecapi Kelurahan Jatiwarna dan Pasar Jatiasih di Kelurahan Jati Rasa. Selain itu, penataan kawasan komersil yang sudah ada saat ini diarahkan memiliki jalur pejalan kaki dan perparkiran. Seperti di koridor Jalan Jatiwaringin-Jati Makmur-Jalan Hankam di Kelurahan Jatiwaringin dan Kelurahan Jatirahayu. Koridor Jalan Jati Asih–Jalan Jati Rasa–Jalan Wibawa Mukti–Jalan Swatantra di Kelurahan Jatia- sih dan Kelurahan Jatirasa. Koridor Jalan Caman–Jalan Dr Ratna di Kelurahan Jatibening. Sementara pengembangan kawasan komer- sial campuran diarahkan di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jati Warna, dan Kelurahan Jatirahayu. Untuk Kawasan pendidikan terpadu akan diarahkan di Kelura- han Jatiwaringin, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatibening, dimana kawasan ini akan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi atau akademi. Zona khusus di BWP Pondok Gede adalah terdapatnya kawasan militer yang merupakan Radar Angkatan Udara yang mendukung kawasan strategis kepentingan pertahanan dam keamanan nasi- onal. Zona lainnya yang terdapat di BWP Pondok Gede adalah zona Bebas Keselamatan, Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusumah. 4. BWP Mustikajaya dengan luas wilayah 4525,21 Ha, diarah- kan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman skala besar, dan kawasan industri. Meliputi 2 Kecamatan dan 8 Kelurahan yaitu Kecamatan Mustikajaya (Kelurahan Musti- kajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Pedurenan, Kelu- rahan Cimuning) dan Kecamatan Bantar Gebang (Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cikeuting Udik). Rencana pengembangan zona perumahan pada BWP Mustika- jaya diarahkan untuk hunian kepadatan sedang-tinggi (R3 dan R2)