1. A. Negara Yordania
1. Profil Negara Yordania
Yordania, resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di Tepi
Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di
timur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut
Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang
sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania
diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam.
Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya
adalah Amman.Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-
Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal
sebagai Emirat Transyordania. Tanggal 15 Mei 1923, Inggris menyerahkan urusan
pemerintahan wilayah Emirat Transyordania kepada Amir Abdullah, namum urusan
pertahanan, hubungan luar negri dan keuangan tetap berada ditangan Inggris. Tahun 1926,
Amir Abdullah diakui sebagai Raja Transyordania. Ketika meletus perang Arab-Israel pad
atahun 1948, Raja Abdullah memerintahkan penyerbuan ke palestina dan berhasil menguasai
Tepi Barat termasuk Kota Jerussalem (Al-Quds).
Pada bulan April 1950, Raja Abdullah mengubah nama Kerajaannya menjadi Yordania
Al-Hasyimiyah. Namun pada tanggal 20 Juli 1951 beliau dibunuh oleh seorang Palestina
yang tidak menyetujui rencananya untuk membuat perdamaian dengan Israel.Tahta kerajaan
kemudian dipegang oleh Raja Talal, putranya. Namum karena kesehatannya yang dianggap
tidak memungkinkan, maka pada tanggal 20 Juli 1952, putra tertuanya Hussein yang ketika
itu masih berumur 17 tahun dinobatkan sebagai Raja dan memerintahkan Yordania hingga
wafat pada tanggal 7 Februari 1999.
Dan sesuai dengan pasal 28 konstitusi Yordania, maka kerajaan Hussein digantikan oleh
putranya, Pangeran Abdullah II menjadi Raja. Menurut silsilahnya, Raja Abdullah II ini
merupakan garis keturunan langsung ke 43 dari Nabi Muhammad S.A.W dari Bani Hasyim,
melalui Hasan putra pertama Ali bin Abi Thalib dan Fatima binti Muhammad.
Arus pengungsi Palestina yang datang ke negeri ini, telah berlangsung lebih dari tiga
dasawarsa yang sekaligus telah menjadikan Yordania sebagai salah satu penampung
pengungsi paling besar di dunia.

2. 2. Kondisi Ekonomi
Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. Yordania digolongkan
sebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" yang tinggi menurut Laporan
Pembangunan Manusia tahun 2010.Lebih jauh lagi, Yordania juga digolongkan sebagai pasar
yang sedang tumbuh dengan sebuah ekonomi pasar yang bebas menurut CIA World
Factbook. Yordania juga dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-
atas".Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember
2001 menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-dua
negara. Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak bulan
Desember 2010, juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah.
Yordania mengikuti lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain di
kawasan sekitarnya. Yordania memiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangat
akrab dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama (yang bukan
anggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Kerajaan Yordania ini adalah salah satu
negara yang telah mendorong pertumbuhan ekonominya berkat bantuan Amerika Serikat. Ini
dapat dilihat dari PNG perkapita yang telah mencapai 6% per tahun ($US. 4.893,- tahun
1995), sementara pertumbuhan penduduknya hampir separuhnya yaitu 3,5%.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan
sumber alam lainnya.Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian,
buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan.Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat
diolah di Negara Yordania yaitu pospat, garam, sdangkan perkembangan pengolahan bahan
tambang lainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan.Maka dari itu sejauh
ini perkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita
sebesar $ 3.500 pada tahun 2002.sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun
20002. sehingga budget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun
1999.
3. Kependudukan dan Pembagian Wilayah
Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun
2002 sekitar 5.153.378 jiwa.Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa
per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa.
Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil

3. sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa
arab. Dan mengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 %
mayoritas Islam (Sunni). Sedangkan yang beragam Kristen sekitar 6,4 %.
Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama Kegubernuran, yang mana dibagi
lagi ke dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan Nahia.
Kegubernuran Ibu kota Wilayah Kegubernuran Ibu kota Lokasi
Kegubernuran Ajloun Ajloun Utara Kegubernuran Kerak Al Karak Selatan
Kegubernuran Aqaba Aqaba Selatan Kegubernuran Ma'an Ma'an Selatan
Kegubernuran Balqa Salt Tengah Kegubernuran Madaba Madaba Tengah
Kegubernuran Ibu kota Amman Tengah Kegubernuran Mafraq Mafraq Utara
Kegubernuran Irbid Irbid Utara Kegubernuran Tafilah Tafilah Selatan
Kegubernuran Jerash Jerash Utara Kegubernuran Zarqa Zarqa Tengah
4. Sistem Administrasi Negara Yordania
a. Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Yordania adalah monarki parlementer.Sebenarnya Yordania
dalam segi pemerintahan banyak terpengaruh oleh Inggris. Dari bentuk pemerintahan ini
dapat kita lihat bahwa tampuk eksekutif dipegang oleh raja dan perdana mentri, yaitu raja
sebagai kepala negara sekaligus sebagai komando tertinggi angkatan bersenjata,
sementara otoritas eksekutifnya diserahkan kepada perdana mentri dan council of
minister .Kinerja perdana mentri bertanggungjawab terhadap dewan parlemen.Dalam
hubungan bilateral antar negara, bisa dilakukan oleh raja sebagai kepala negara, bisa juga

4. ditangani oleh perdana mentri, namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetap
bersesuaian dengan dewan parlementer.
b. Sistem Pemerintahan
Pada saat pemerintahan Faisal jatuh di Suriyah dari bulan Juli 1920 sampai dengan
maret 1921, di Transyordania tidak ada pemerintahan penduduk asli. Wilayah tersebut
langsung berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai wilayah mandat Palestina yang di
tandatangani oleh negara Inggris pada konferensi di san Remo. Setelah penyelesaian
perdamaian, Putra kedua Raja Husein, Emir Abdullah, tiba di tranyordania dari wilayah
selatan.Tujuan kedatangannya ialah menyerbu Suriah yang diduduki Prancis dan tujuan
memulihkan kekuasaan Faisal.Ia dibujuk oleh sekretaris Kolonial agar menerima jabatan
sebagai emirat di Transyordania.
Pada tanggal 1 April 1921 Abdullah dilkukuhkan ebagai emirat di Amman dengan
subsididari Inggris.Gelar Emiratnya hanya merupakan formalitas dan keberadaannya
terancam oleh ibnu Saud yang merindukan sebagian besar dari wilayah Abdullah.
Pemerintahan Yordania di organisasikan dalam garis yang telah teruji di semikolonia
Inggris.Pada tanggal 16 April 1928 Undang-Undang Dasar Transyordania diberlakukan
oleh Inggris dengan izin Abdullah.Hal ini memberi wewenang legislatif dan eksekutif
kepada Emir Abdullah sebagai raja Transyordania, yang dibantu oleh dewan legislatif dan
eksekutif. Wewenang raja Emir saat itu dan dewan legislatif untuk membuat Undang-
Undang yang dibatasi oleh kewajiban dalam perjanjian Yordania dengan Inggris.
Dewan legislatif didasarkan atas hak pilih tidak langsung dan menjamin perwakilan
yang berimbang bagi golongan agama, minoritas nasional dan suku badawi (kaum
pengembara).Di atas struktur penduduk asli ini berdiri pemerintahan mandat Palestina
dan Transyordania yang diwakili oleh seorang residen yang permanen di Amman.Residen
mengawasi pemerintahan Arab dan membantu melalui para penasehat Inggris dari
berbagai departemen pemerintah.
Pada tanggal 25 April 1946, Emir Abdullah menerima gelar raja.Lingkungan politik
transyordania menuntut perubahan perjanjian.Kemudian pada tanggal 15 maret 1948
ditandatangani perjanjian baru antara Inggris dengan Transyordania di Amman.Selain itu
didirikan dewan pertahanan gabungan antara Inggris dengan Transyordania guna
memelihara keamanan Transyordania terhadap pihak luar.

5. Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaan
Hashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilayah barat dan timur sungai Yordania ini
meningkatkan jumlah penduduk kerajaan menjadi du kali lipat.Akibatnya beberapa orang
Palestina termasuk pula didalam kabinet Yordania.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan raja Abdullah dianggap boneka
Inggris.Sehingga Uni Soviet menolak masuknya Yordania ke dalam PBB pada bulan
Agustus 1947.dan pada akhirnya raja Abdullah pada tangal 20 Juli 1951 dibunuh,
sehingga mengakhiri tokoh pemimpin yang memberikan pandangan luas untuk masa
depan dan secara konsisten memimpin mereka untuk mencapai cita-cita akhirnya pada
tanggal 5 september Talal di nobatkan menjadi raja Yordania.
Karena penderitaan penyakit yang dialami oleh Talal, sejak pertengahan Mei 1952
negaranya dipimpin oleh dewan mahkota selama raja tidak ada.Pada tanggal 11 agustus
1952 parlemen bikameral mengangkat putranya, Husein, menjadi raja Yordania.Ketika
berusia 18 tahun Husein di nobatkan di Amman bertepatan dengan naik tahtanya
keponakannya Faisal II di Irak.
Sistem pemerintahan negara Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruh
oleh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruh
Inggris yang melaksanakan mandat dari Negara palestina sebagai pemegang kekuasaan
sepenuhnya negara Yordania.
Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendiri
mempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahan nya sendiri.Sebagai negara
yang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarki
parlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunan
kerajaan tersebut.Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdana
menteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya.
c. Sistem Politik
1) Legislatif
Sesuai dengan konstitusi Yordania yaitu konstitusi 1952 lembaga legislatif di
Yordania merupakan parlementer bikameral atau 2 kamar.Sistem bikameral ini dipegang
oleh lembaga tertinggi yang disebut National Assembly of Jordan („Majlis al-
Umma‟).Majelis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu The Chamber of Deputies („Majlis
al-Nuwaab‟) dan Senate („Majlis al-Aayan‟; atau, „Assembly of Notables‟). Dimana

6. dikenal adanya suatu dewan deputi (House of Reppresentativ) dan dewan senat
(Assembly of Notables) .Dewan senat terdiri dari 60 senator yang ditunjuk langsung oleh
raja, sedangkan dewan deputi beranggotakan 120 orang yang merupakan perwakilan dari
12 konstituen. Dalam sistem ini fungsi check and balance yang diharapkan terbentuk
dalam sistem bikameral kurang tercapai karena adanya hubungan yang kuat antara dewan
parlemen dengan kerajaan, yaitu dewan senator yang ditunjuk langsung oleh raja.
Dikhawatirkan nantinya senator menjadi representasi intervensi dari pihak kerajaan.
Senator sendiri menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali oleh raja jika kembali
dipercaya sebagai senator.
2) Yudikatif
Sistem perundang-undangan Yordania pada dasarnya sistem hukum kode Prancis dan
mengadopsi hukum perdata mesir dan hukum islam. Status kewarganegaraan diberikan
kepada orang islam sementara bagi penganut agama minoritas status kewarganegaraannya
ditangani oleh peradilan agama khusus. Dalam hal ini belum diterima oleh yurisdiksi
Mahkamah Internasional. Pada dasarnya di Yordania memakai hukum islam kemudian
dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sipil, khusus, dan religius (Agama). Lembaga
peradilan di tiap kota merupakan peradilan tingkat pertama atau peradilan umum,
peradilan ini membahas hukum sipil dan khusus, sedangkan mengenai perihal agama
minoritas seperti kristen, ditangani oleh suatu peradilan agama tersendiri, dan juga
memiliki mahkamah agung tersendiri yang hanya mengurus masalah agama seperti
perceraian, perkawinan, warisan, penjagaan anak dan lain,-lain. Pada hukum sipil
selanjutnya adalah tingkat peradilan tinggi dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung
sebagai peradilan tertinggi. Hukum sipil umumnya bercorak hukum islam karena
sebagian besar masyarakat Yordania adalah muslim dan konstitusinya bercorak muslim
pula dengan sembuyan “Allah, Negara, dan Pemimpin”. Untuk ketatanegaraan ditangani
oleh peradilan administratif.
d. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan
Yordania merupakan negara dengan sistem politik multi partai dimana di Yordania
terdapat 30 Partai Politik. Namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintah
yaitu Islamic Action Front dan partai netral Jordanian National Youth Party, tidaka ada
partai yang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara, karena banyaknya

7. intervensi-intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihat
bahwa partai yang berkembang menjadi besar adalah partai oposisi terhadap pemerintah
menjadikan tingginya tingkat kritis terhadap pemerintahan.Pemerintahan Yordania sendiri
harus mampu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, dan mampu dengan baik
menyikapi oposisi.Apalagi pada era sebelumnya pemerintah Yordania dianggap sebagai
kaki tangan Inggris.
Kelompok kepentingan di Yordania sendiri sangat beragam, namun sebagian besar
mengandung unsur agama, atau membawa konteks agama kedalam kelompok
kepentingannya.Salah satu kelompok kepentingan di Yordania adalah Kelompok Salafi,
suatu kelompok mahzab agama dimana mereka menolak pendirian parpol salafi yang
telah dibentuk oleh sebagian orang dari kalangan Salafi sendiri dan telah mengikuti
pemilu. Selain itu juga ada kelompok umat minoritas seperti kristen.
e. Birokrasi
Masalah birokrasi di Yordania tersangkut dalam hal trasnparansai dalam
melaksanakan birokrasi oleh pemerintahannya.Yordania sendiri menduduki 50 besar
negara terkorup. Meskipun tergolong negara islam dan memiliki suasana religi yang kuat
namun tetap saja korupsi tetap menjadi masalah dalam birokrasi di Yordania. Dalam
usaha mengefektifkan birokrasi di dalam 12 provinsi di Yordania kemudian dibagi
menjadi 54 departeman/ distrik yang bernama Nahia.Yordania masih berusaha dalam
mentransparansikan birokrasi, dan berusaha lebih mengedepankan birokrasi yang dekat
dengan masyaraktnya, mengingat hirarki yang cukup panjang dari raja hingaa pegawai
administrasi publik.Belum lagi Yordania juga merupakan penampung pengungsi terbesar
di dunia.
f. Konstitusi
Sejauh ini kosntitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam,
walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajaran
kapitalis-liberalis.
Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengan
negara transyordania, atau Yordania sekarang.Perjanjian itu ditandatangani di yerusallem.
Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakan
supremasi Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris

8. dalam hak-hk prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar
negeri, masalah keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan
golongan minoritas. Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu
mudahnya di kuasai dan dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan
pemerintahan yang semestinya sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan
diakui oleh negara-negara lain.
Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam
menjalankan tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania
kedepannya.
Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak
mengangkat perwakilan konsuler di lua negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal-
awal kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris.Hal ini dapat dilihat dengan
banyaknya subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita
anggap bahwa Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris
Namun pada tahun perkembangannya itu transyordania untuk pertama kalinya di
antara semua negara timur barat, Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni
koalisi Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan
menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan
dunia Arab dan blok Soviet. Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu,
perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian
aliansi.Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan
subsidi.Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk
mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.
B. Negara Qatar
1. Profil Negara Qatar
Negara Qatar atau dengan nama resmi State of Qatar adalah sebuah emirat di Timur
Tengahterletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Negara Qatar beribukota di
Doha.Batasnya di selatan adalahArab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Dataran Qatar
hanya sebesar 160 km. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir.Tempat tertinggi di Qatar adalah
di Jabal Dukhan.Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.Sumber utama
pendapatan Negara Qatar adalah minyak bumi dan gas.

9. Pada tanggal 3 September 1971, Qatar resmi merdeka dari Kerajaan Inggris dan menjadi
sebuah negara berdaulat yang independen.Pada tahun 1972, Khalifa bin Hamad Al
Thani merebut kekuasaan dalam kudeta istana setelah pertikaian dalam keluarga yang
berkuasa.
Pada tahun 1991, Qatar memainkan peran penting dalam Perang Teluk Persia , terutama
selama Pertempuran Khafji di mana tank Qatar meluncur melalui jalan-jalan kota
memberikan dukungan api untuk Saudi Garda Nasional Saudi unit yang berperang melawan
unit Angkatan Darat Irak. Qatar juga memungkinkan Koalisi pasukan dari Kanada untuk
menggunakan negara sebagai pangkalan udarauntuk meluncurkan pesawat di CAP bertugas.
2. Sistem Administrasi Negara Qatar
a. Bentuk Negara
Bentuk Negara Qatar adalah Kesatuan dimana pemerintahan Qatar terbagi menjadi
10 munisipalitas (baladiyah) yang diperintah langsung oleh seorang Emir.Qatar dibagi
menjadi 10 munisipalitas (baladiyah):
1) Ad-Dawhah
2) Al-Ghuwariyah
3) Al-Jumaliyah
4) Al-Khawr
5) Al-Wakrah
6) Ar-Rayyan
7) Jariyan al-Batnah
8) Madinat ash-Shamal
9) Umm Salal
10) Mesaieed
b. Bentuk Pemerintahan
Sistem pemerintahannya Monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang amir
yang diangkat secara turun-temurun dari keuarga Al-Thani. Amir ini sebelumnya
merupakan putra mahkota yang dipilih oleh ayahnya yang menjabat sebagai Amir
sebelumnya dan menyandang gelar “His Highness The Heir Apparent”. Kalau Amir tidak

10. memiilki anak laki-laki, maka dia akan mengangkat seorang putra mahkota dari keluarga
Al-Thani dengan terlebih dulu berkonsultasi dengan Majelis keluarga. Amir adalah
pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan Dewan
Menteri. Amir juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantu
oleh Majelis Shura.
Qatar merupakan negara yang belum memiliki partai politik.Dewan Kontapraja
atau Central Municipal Council kemudian dibentuk untuk memberikan wadah bagi rakyat
yang ingin berpartisipasi dalam politik. Qatar juga tidak secara jelas mnyebutkan adanya
lembaga legislatif atau perlemen, namun lebih dikenal adanya majlis syura yang nantinya
akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai berbagai hal salah satunya adalah
pembahasan tentang pemilihan Dewan Kontapraja. Berikut ini adalah nama-nama
keluarga Al-Thani yang pernah menjadi pemimpin Qatar:
1) Sheikh Qassim bin Mohammed Al- Thani (1878 - 1913)
2) Sheikh Abdullah bin Qassim Al-Thani (1913 - 1949)
3) Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani (1940 - 1948)
4) Sheikh Ali bin Abdullah Al-Thani (1949 - 1960)
5) Sheikh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani (1960 - 1972)
6) Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani (1972 - 1995)
7) Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani (dari 1995)
c. Sistem kepartaian
Sama dengan Arab Saudi, Qatar juga tidak ada partai politik.Qatar
mengadakan referendum konstitusi pada tahun 2003 , yang sangat didukung. Pemilihan
kota pertama dengan laki-laki dan pemilih perempuan dan kandidat diadakan
di 2007 dan 2011 . Pemilu legislatif pertama, dua pertiga dari 45 dewan legislatif itu
kursi, yang direncanakan untuk 2013 . Selain itu, pada Mei 2011, Qatar
menyelenggarakan pemilihan nasional untuk Kota 29-anggota Dewan Pusat (CMC), yang
memiliki kekuasaan konsultatif yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan
penyediaan layanan kota. (Pemilihan CMC pertama telah diadakan pada bulan Maret
1999). Syarat yang selama empat tahun.
Hak pilih saat ini terbatas pada pemilihan wali kota dan dua pertiga kursi di dewan
legislatif, dengan usia pemilih ditetapkan pada 18.Warga ekspatriat yang dikecualikan,
seperti jumlah besar warga yang dicegah dari penerapan untuk kewarganegaraan. Dewan

11. Kota terpilih tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi mungkin menawarkan saran
kepada Menteri.
d. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang dipakai Qatar adalah Presidensial (Emir).Qatar adalah
emirat, dan Kepala Negara-nya (sejak 1995) adalah Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-
Thani. Dia juga memegang posisi Menteri Pertahanan dan Panglima-in-Kepala Angkatan
Bersenjata. Emirat yang turun-temurun, sehingga tidak ada pemilihan untuk posisi
ini. Pewaris adalah Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.Kepala pemerintahan adalah
Perdana Menteri Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani (sejak 2007), dan Wakil Perdana
Menteri adalah Ahmad bin Abdallah al-Mahmud (sejak 2011). Posisi ini diangkat oleh
Emir.Ada juga sebuah dewan kabinet / menteri, yang ditunjuk oleh Emir.
Selain Emir, perdana menteri dibantu oleh wakil perdana menteri, kekuasaan
eksekutif juga dimiliki oleh Dewan Mentwri. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan
eksklusif untuk mengangkat dan perdana menteri dan menteri kabinet yang, bersama-
sama, terdiri dari Dewan Menteri, yang merupakan eksekutif kekuasaan tertinggi di
negara ini. Dewan Menteri juga memprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusan
yang diusulkan oleh Dewan Menteri disebut Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk
diskusi setelah itu mereka diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi.
Parlemen Qatar berbentuk Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council). Fungsi
legislative dipegang oleh Dewan Penasehat.Sebuah Dewan Penasehat atau Majlis al-
Syura telah membatasi kewenangan legislatif untuk merancang dan menyetujui undang-
undang, tetapi Emir telah katakan akhir pada semua hal. Tidak ada pemilu legislatif telah
diselenggarakan sejak tahun 1970 ketika ada pemilihan parsial bagi tubuh. Pada tahun
2003, Qatar mengadopsi konstitusi baru yang disediakan untuk pemilihan langsung
anggota Dewan Penasehat. Dewan Penasehat dapat menyusun dan menyetujui undang-
undang, tapi kata akhir ada di tangan Emir. Dewan ini memiliki 45 anggota, 30 di
antaranya dipilih oleh langsung, rahasia umum, dan 15 di antaranya ditunjuk oleh
Emir.Pemilu berikutnya dijadwalkan untuk 2013.
Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajat
Amiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat
yang selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan

12. sistem discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi
keluarga dan masalah pribadi.
e. Pembuatan Kebijakan
Pembuatan kebijakan diusulkan oleh Dewan Menteri.Dewan Menteri juga
memprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusan kemudian diusulkan oleh Dewan
Menteri kepada Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusikan. Setelah
didiskusikan kebijakan tersebut diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. Jadi,
keputusan akhir tetap di tangan Emir, disetujuinya atau tidak sebuah kebijakan tergantung
dari Emir.
f. Hukum
Qatar merupakan negara yang merdeka dan berdaulat yang menggunakan Syari‟ah
(hukum Islam) sebagai hukum dasar perundang-undangannya serta Islam sebagai agama
resminya.Qatar adalah hukum perdata yurisdiksi. Namun, syariat atau hukum Islam
diterapkan pada aspek hukum keluarga , warisan , dan beberapa tindak pidana. Artinya
hukum Qatar adalah gabungan dari hukum perdata dan hukum Islam atau Syariat.
g. Peradilan
Peradilan baru yang dikeluarkan pada tahun 2003, sistem peradilan mamuat dua,
hukum perdata dan Islam, digabungkan di bawah pengadilan yang lebih tinggi,
Pengadilan Kasasi, didirikan untuk banding.
Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajat
Amiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat
yang selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan
sistem discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi
keluarga dan masalah pribadi.
h. Dinamika Politik Pemerintahan
Dalam perkembangannya, sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai Amir
Negara Qatar tahun 1995 menggantikan Ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani

13. yang diturunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyak
mengalamiperubahan dan kemajuan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang
politik yang menonjol antara lain adalah keputusan Qatar membuat UUD Tetap Qatar
yang telah resmi diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali menyelenggarakan
pemilu Dewan Kotapraja, pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri, serta akan
dibentuknya parlemen yang sebagian besar keanggotaannya dipilih secara langsung.
Perkembangan lainnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah upaya Qatar
dalammemperkuat pemerintahannya melalui pembentukan Lembaga-lembaga Negara
danreshuffle terbatas Kabinet dan sejumlah Pejabat Tinggi. Amir Qatar, Sheikh Hamad
binKhalifa Al-Thani tanggal 22 Juli 2000 telah mengeluarkan Dekrit Amiri tentang
pengangkatan Sheikh Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani sebagai Menteri Negara.
Sebelumnya sejak September 1991, Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani menjabat sebagai
Ketua Badan Umum Pemuda dan Olah Raga, dan pada tanggal 12 Juli 2000 telah
diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga yang Berkuasa di Qatar. Dr.
Muhamad bin Eid Al-Thani telah berkunjung ke Indonesia tanggal 10 Mei 2000 sebagai
Utusan Khusus Amir Qatar dalam rangka menyampaikan Undangan Resmi kepada
Presiden RI untuk menghadiri KTT OKI ke- IX di Qatar bulan Nopember 2000.
Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2000, Amir Qatar mengeluarkan Dekrit No.1 tahun
2000tentang pembentukan Dewan Keluarga Yang Berkuasa dipimpin oleh Amir sendiri
dansebagai Wakil Ketua adalah Putra Mahkota dengan nama “Dewan Keluarga”.
Sedangkeanggotaanya terdiri dari 12 orang dari Keluarga Yang Sedang Berkuasa di
Qatar, danpengangkatannya melalui Keputusan Amir.Dewan Keluarga tersebut juga
mempunyaiSekretaris Jenderal yang diangkat oleh Amir, yang tugasnya menjalankan
urusan Dewan.Pada awal pertemuannya telah memilih Wakil Sekretaris Jenderal yang
melakukan tugasnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. Keanggotaan Dewan
Keluarga adalah hanya suatu kehormatan dan biak Sekretaris Jenderal maupun Anggota
Dewan tidak mendapatkan fasilitas apapun.
Pada tanggal 13 Desember 2000, Amir Qatar dengan Dekrit No.58 tahun 2000
telahmembentuk Dewan Tertinggi Investasi Kas Cadangan Negara yang susunan
organisasinya adalah sebagai berikut:
i. Politik Luar Negeri

14. Qatar memiliki hubungan bilateral dengan berbagai kekuatan asing. Ini telah
memungkinkan pasukan Amerika untuk menggunakan pangkalan udara untuk mengirim
pasokan ke Irak dan Afghanistan.Hal ini juga menandatangani perjanjian kerja sama
pertahanan dengan Arab Saudi, dengan siapa itu saham tunggal terbesar non-terkait
ladang gas di dunia. Ini adalah negara kedua, yang pertama adalah Perancis, telah
mengumumkan pengakuan dari oposisi LibyaDewan Transisi Nasional sebagai yang
sah pemerintahdari Libya di tengah-tengah perang sipil Libya 2011.
Sejarah aliansi Qatar memberikan wawasan dasar kebijakan mereka. Antara 1760 dan
1971, Qatar mencari perlindungan resmi dari kekuasaan sementara tinggi Ottoman,
Inggris, Al-Khalifa dari Bahrain, Persia, dan Wahhabi dari Arab Saudi. Hal ini tidak
diragukan lagi menjadi bangsa berdaya antara negara-negara berpengaruh dan selalu takut
kehilangan kedaulatan mereka. Itu cepat menentukan bahwa menciptakan aliansi
permanen tidak dalam kepentingan terbaik Qatar dan bahwa hal itu tidak bisa beristirahat
keamanan di tangan yang lain, satu-satunya hal yang permanen adalah kepentingan
Qatar. Qatar berusaha untuk mengamankan ancaman berada di sebuah wilayah geografis
yang mudah menguap, dengan ketidakpercayaan dan ancaman nuklir dalam waktu dekat,
dengan mengundang Amerika Serikat untuk menciptakan basis penuh berfungsi
militer. Kudeta Sheikh Hamad pada tahun 1995 kebangkitan politik luar negeri, yang
memungkinkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Arab Saudi, dan unaligned
kebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudi
yang disponsori kudeta di akhir 1990-an untuk mengembalikan ayah Emir digulingkan,
dan sengketa perbatasan, menyebabkan hubungan ribut, sehingga Riyadh menarik
perwakilan diplomatik dari 2002 hingga 2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidak
membantu, berulat ketidakpercayaan di kawasan ini, dan memunculkan pertanyaan atas
motif di balik itu dan jalan Qatar dengan modernitas dalam kaitannya dengan berbagai
negara itu terpengaruh. Qatar juga merupakan anggota awal OPEC dan anggota pendiri
dari Gulf Cooperation Council (GCC). Ini adalah anggota dari Liga Arab.Negara ini belum
diterima wajib Mahkamah Internasional yurisdiksi.
Pada tanggal 10 Oktober 2005, untuk pertama kalinya, Qatar terpilih untuk masa
jabatan dua tahun pada Dewan Keamanan PBB untuk 2006-2007.Pemerintah Qatar
adalah dermawan utama dari Al Jazeera jaringan televisi. Dituduh pelaporan bias terhadap
beberapa pemerintah, jaringan telah dilarang di Kuwait . Hal ini telah menyebabkan
hubungan tegang antara Qatar dan beberapa pemerintah di kawasan yang melihat

15. pemerintah Qatar sebagai bertanggung jawab untuk pelaporan Al Jazeera konon
pembakar.
Sebagian besar negara-negara maju (ditambah Brunei dan Indonesia ) dibebaskan
dari visa persyaratan. Warga negara dibebaskan juga dapat meminta visa bersama yang
memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke Oman juga. pemegang paspor
Israel namun dilarang untuk masuk Qatar.
C. Negara Oman
1. Profil Negara Oman
Kesultanan Oman adalahsebuahnegara Arab di Asia Barat Daya di pesisirtenggara Jazirah
Arab. Oman berbatasandengan UniEmirat Arab (UEA) di barat-laut,Arab Saudi di barat,
dan Yaman di barat-daya. Pesisir ini dibentukoleh Laut Arab di tenggaradan Teluk Oman di
timur-laut. EnklaveMadha dan Musandam dikelilingioleh UEA di perbatasan daratnya,
dengan Selat Hormuz danTeluk Oman membentukperbatasanpantaiMusandam.
Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernah
memiliki kesultanan melintasi Selat Hormuz hinggake Iran, danwilayah yang kini
disebut Pakistan, danselatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir tenggara Afrika. Waktupun
berganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuat
Britania Raya, Meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian Imperium Britania,
tidak juga menjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasaio leh dinasti Al
Said sejaktahun 1744, dan telah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania
Raya, dan Amerika Serikat, meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas.
Oman adalah sebuah negara monarki mutlak di mana Sultan Oman menjalankan
kewenangan paripurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaan
legislative dan pengawasan. Pada bulan November 2010, Program Pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negara
sedunia, merupakan negara yang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir. Menurut indeks-
indeks internasional, Oman adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di Dunia
Arab.
2. Sistem Administrasi Negara Oman
a. Bentuk Pemerintahan

16. Bentuk pemerintahan negara Oman adalah Monarki (Kesultanan).
b. Konstitusi
HukumDasar Negara (Basic Statute of the State), ditetapkantanggal 6 November 1996
mengatur system pemerintahandanhak-haksipilwarga negara.
c. Sistem Hukum
MenggunakanHukum Islam (Syariah) dan juga Common law Inggris khususnya
untuk mengatur masalah sosial dan perdagangan.
d. Kepala Negara/Pemerintahan
Sultan merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan
Menteri Keuangan. Sultan Qaboos bin Said Al-Said berkuasa sejak tanggal 23 Juli 1970.
e. Sistem Politik
Dewan Menteri adalah badan eksekutif tertinggi yang diangkat oleh Sultan. Sejak 27
Desember 1997 diterapkan system parlemen dua kamar (bicameral), yaitu Majelis Oman
(Majlis Oman/Council of Oman) dan MajelisPermusyawaratan (Majlis Ash-
Shura/Consultative Council).di negara Oman tidak terdapat partai politik.
f. Sistem Peradilan:
Sistem peradilan berada di bawah Kementerian Kehakiman.Supreme Judicial Council
yang dipimpin oleh Sultan Qaboos bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan umum
di bidang hukum. Berdasarkan Judicial Authority Law tahun 1999, system peradilan
menjadi terpadu terdiri 3 tingkatan:
1) Pengadilan tingkat pertama (Court of First Instance), berada di 40 distrik
(wilayats). Kewenangannya menangani perkara perdata, pidana, dan perdagangan.
2) Pengadilan tingkat banding (Appeal Court), berada di 6 kota (Muscat, Sohar,
Nizwa, Salalah, Ibra, danIbri).
3) Mahkamah Agung (Supreme Court), berada di Muscat.
Selainituterdapat pula duabadanperadilan independen:

17. 1) Peradilan Administrasi (Administrative Court), terbentuk April 2001,
kewenangannya menangani perkara dimana salah satu pihaknya badan
pemerintah.
2) Pengadilan Keamanan Negara (State Security Court), terbentuk Februari 2003,
kewenangannya menangani permasalahan terkait keamanan nasional.
g. Pemerintahan Daerah:
Terdiridariatas 9 wilayah administrative, 4 kegubernuran (Muhafatzat): Muscat,
Musandam, Dhofar, dan Al-Buraimi; dipimpin olehseorang Gubernur yang diangkat
oleh Sultan Qaboos setingkat Menteri Negara. Terbagi atas 16 distrik, 5 propinsi
(Mintaqat): Al-Batinah, Al-Dhahirah, Ad-Dakhiliyah, Al-Sharqiya, Al-Wusta.
Terbagiatas 38 distrik dan sembilan wilayah di atas dibagi lagi menjadi 54 distrik
(Wilayats) dipimpin oleh seorangWali yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
D. Negara Bahrain
1. Profil Negara
Kerajaan Bahrain (Arab: ‫ )نيرحبلا ةكلمم‬adalah sebuah negara kepulauan di Teluk
Persiayang tidak mempunyai perbatasan. Teluk Bahrain memisahkan negara ini
dengan Qatardan Arab Saudi. Tetangga Bahrain, Arab Saudi terletak di sebelah barat dan
disambungkan ke Bahrain melalui Tambak Raja Fahd yang dibuka secara resmi pada 25
November 1986 dan Qatar di sebelah selatan menyeberangi Teluk Persia.
2. Kondisi Ekonomi
Karena Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi,
pertumbuhan ekonomi Bahrain adalah yang tercepat pada Januari 2006 menurut Komisi
Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia tengah. Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yang
paling bebas di Timur Tengah menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan Heritage
Foundation, dan menduduki peringka ke-25 ekonomi yang paling bebas di dunia.
Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak, dan
sekitar 60 persen merupakan pendapatan hasil ekspor, 60 persen untuk pemerintahan, dan
30% dari total GDP. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan harga
minyak pada 1985, contohnya, sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 1990-91,
dengan fasilitas komunikasi dan transportasinya yang maju maka Bahrain dijadikan tempat

18. pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di teluk
persia. Masalah-masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain
adalah langkanya pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan
sumber air bersih bawah tanah.
3. Kependudukan dan Budaya
Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya mengamalkan ajaran
Islam. Walau bagaimanapun, dengan kebanjiran pendatang dan pekerja asing dari non-Islam
seperti Filipina dan Sri Lankapersentase keseluruhan masyarakat Muslim di negara tersebut
menurun drastis pada tahun-tahun terakhir ini. Menurut sensus pada tahun 2001, 81,2%
penduduk Bahrain ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain.
Baru-baru ini, Bahrain telah berganti menjadi masyarakat kosmopolitan dengan dua
masyarakat campuran: dua pertiga penduduk Bahrain terdiri dari masyarakat Arab, sedangkan
yang lain adalah pendatang dan pekerja dari negara seperti Iran, Asia Selatan, dan Asia
Tenggara.
Masyarakat terkini bisa diklasifikasikan sebagai Al-Khalifa, kabilah Arab yang bersekutu
dengan Al-Khalifa, masyarakat Baharnah(Syiah Arab), masyarakat Howilla (Sunah Arab dari
Persia), Sunah Arab (dari tanah besar), Ajam (Syiah Persia), masyarakat India yang
berdagang dengan Bahrain dan menetap di sana sebelum ditemukannya minyak (sebelum ini
dikenal sebagai Banyan), kelompok masyarakat Yahudi yang kecil, dan masyarakat-
masyarakat lain.
Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, budaya yang
terdapat pada desa-desa dipulau-pulau lain (walaupun masih bagian dari Manama juga) tetap
sangat tradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya dari kepala hingga kaki, dan
wisatawan diminta untuk menggunakan rok panjang dan baju berenang tertutup (bukan
bikini).
4. Sistem Administrasi Negara Bahrain
a. Bentuk Negara
Bentuk negara bahrain yaitu monarki konstitusional. Yaitu Negara yang melanjutkan
kekuasaannya dengan asas turun temurun kepada anak cucu yang kesemua tindak
tanduk pemerintahan tuinduk pada konstitusi yang telah dibuat baik oleh Negara secara
arti sempit dan arti luas.

19. b. Sistem Politik
Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yang
dikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialah
Perdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinet
sebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan
Perwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota
sebanyak 40 orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggota
parlemen bertugas selama empat tahun satu periode.
Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi
hak untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilu
tahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan
yang didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita
dilantik sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan
Kristen yang terdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr.
Nada Haffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004.
Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-
pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukum
pemerintahan.Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depan
yang dihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 dan
membicarakan reformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.
c. Kehidupan Demokrasi
Pemilu legislatif di Bahrain akhirnya digelar pada tanggal 23-30 Oktober 2010. Pada
pemilu ini, al-Wefaq Islamic Society Bahrain yang merupakan partai Syiah terpenting di
negara ini meraih 18 kursi, dan menjadi fraksi terbesar di parlemen Bahrain. Setelah
partai ini, Partai Mustaqil menyusul dengan perolehan 15 kursi.Adapun partai Sunni yang
terdiri dari kelompok pendukung Salafi dan Ikhwanul Muslimin hanya meraih tujuh kursi.
Di luar kemenangan itu ada fenomena lain di Bahrain. Sebagaimana negara-negara di
Teluk Persia lainnya, ada dewan lain di luar parlemen bernama Dewan Permusyawaratan
yang beranggotakan para raja dan pangeran. Ratifikasi ketetapan parlemen harus
mendapat persetujuan dari dewan ini.

20. Bahrain terdiri dari 32 pulau dengan luas total 700 km persegi dan dengan populasi
750.000 orang. Sekitar 70 persen penduduk Bahrain adalah pemeluk syiah.Namun sejak
tahun 1782, Bahrain diperintah oleh Dinasti Al-Khalifa yang bermazhab Sunni.
Setelah berada dalam imperialisme Inggris selama satu abad, akhirnya Bahrain
merdeka pada tahun 1971, kemudian memiliki undang-undang dasar dan
parlemen.Namun mantan Amir Bahrain tidak bisa menerima kritik parlemen, hingga
akhirnya membubarkan parlemen pada tahun 1975.Sejak itu, rakyat Bahrain terutama
warga syiah mendesak pembentukan kembali parlemen di negara ini.
Pada tahun 1994 muncul tuntutan pendirian parlemen dan penghilangan diskriminasi
yang semakin serius.Buntutnya terjadi berbagai friksi dan bentrokan.Komunitas syiah
Bahrain menilai pemicu utama friksi tersebut adalah kepala keamanan Bahrain yang
berkebangsaan Inggris. Dengan naiknya Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa menjadi Amir
Bahrain pada tahun 1999, maka dimulailah fenomena baru di negara ini. Sheikh Hamad
bin Isa Al Khalifa berkomitmen melakukan reformasi politik dan menghilangkan
diskriminasi terhadap warga syiah. Ia membebaskan sejumlah tahanan politik dan
membiarkan koran-koran oposisi beroperasi.
Pada tahun 2001 disusun Undang-undang Dasar Bahrain.Setahun kemudian digelar
pemilu legislatif.Dengan demikian, rakyat Bahrain terutama warga syiah berharap bisa
mengubah kondisinya dan mengakhiri diskriminasi di sektor politik dan ekonomi di
negara ini.Namun keadaan sebenarnya tidak terjadi demikian.Meskipun Syiah adalah
populasi mayoritas di Bahrain, tetapi mereka hanya dibolehkan menguasai 18 kursi dari
40 kursi di parlemen.Selain itu parlemen pilihan rakyat ini tidak memiliki wewenang
yang memadai.Terkait hal itu, Nabil Rajab, anggota Pusat HAM Bahrain mengatakan,
"Jika seluruh anggota parlemen Bahrain dari kelompok Syiah sekalipun, suara mereka
yang mayoritas itu tetap tidak akan didengar.Karena berdasarkan sistem politik Bahrain,
Dewan Tinggi Permusyawaratan Bahrainlah yang mengangkat mereka dan bertanggung
jawab mengesahkan seluruh ketetapan parlemen." Dengan kata lain, meskipun digelar
pemilu parlemen, namun tetap saja kekuasaan berada di tangan para raja dan putra
mahkota. Nabil Rajab menilai masalah ini memicu turunnya partisipasi rakyat dalam
pemilu legislatif terbaru.
Minimnya wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya salah satu
masalah yang menimpa warga Syiah Bahrain.Di tingkat kabinet, hanya segelintir jabatan
menteri diberikan kepada warga Syiah dan posisi kementerian sentral hanya dipegang
oleh anggota keluarga al-Khalifa. Contohnya, meskipun partai Syiah dari fraksi Wefaq

21. meraih suara mayoritas di parlemen, namun raja Khalifa bin Salman al-Khalifa kembali
terpilih sebagai perdana menteri Bahrain. Ia terpilih menjadi perdana menteri Bahrain
sejak negara ini merdeka pada tahun 1971. Dengan demikian, pemerintahan Bahrain bisa
disebut sebagai kekuasaan minoritas atas mayoritas.Penguasa Bahrain memanfaatkan
diskriminasi terhadap warga Syiah, hingga mereka diposisikan sebagai warga kelas dua.
Syiah Bahrain sejatinya berada di wilayah marjinal dan tidak mendapatkan fasilitas
yang sama dengan saudaranya Sunni. Mengenai hal ini, Rebecca Santana, jurnalis
Associated Press dalam reportasinya mengungkapkan, "Syiah bahkan tidak bisa disebut
sebagai warga kelas dua.Karena lapangan kerja yang memadai, tempat yang layak dan
seluruh fasilitas sosial dan politik di Bahrain dikuasai oleh minoritas Sunni yang
mendapat dukungan dari Dinasti Al-Khalifa."
Mengenai kondisi yang menyedihkan dari warga Syiah di Bahrain, BBC melaporkan,
"Syiah Bahrain banyak yang menganggur, tinggal di tempat-tempat yang tidak layak,
dilarang menduduki berbagai jabatan di lembaga-lembaga pemerintah, tidak boleh
menduduki jabatan penting di sektor minyak dan perbankan, serta diskriminasi besar-
besaran di negara ini."
Bukan hanya itu, di sejumlah buku pelajaran negara ini yang berada dalam kekuasaan
Salafi terjadi penghinaan terhadap keyakinan orang-orang syiah di sekolah. Pemimpin
politik syiah Bahrain menyatakan, jika penghinaan ini terhadap warga syiah di sekolah
terus berlanjut, kami akan mencegah anak-anak kami masuk kelas-kelas pendidikan
agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Menyikapi hal ini, menteri pendidikan Bahrain
berkomitmen akan melakukan reformasi sistem pendidikan di negara ini.
Salah satu pemicu utama friksi antara warga syiah dengan penguasa adalah
diskriminasi.Aksi protes warga syiah dalam bentuk keluarnya statemen bersama
wawancara dan demonstrasi.Aksi protes terhadap warga syiah kian meningkat menyikapi
eskalasi tekanan pemerintah dan pasukan keamanan terhadap aktivis syiah.Pemerintah
Bahrain menindak keras aksi protes warga syiah dan menilainya sebagai mengganggu
keamanan negara.Menteri kehakiman Bahrain beberapa hari lalu menyebut aktivitas
warga Syiah sebagai sebuah masalah keamanan yang sejenis dengan aksi
teroris.Ditegaskannya, kemenangan Syiah di parlemen tidak bermakna sebagai
berakhirnya sebuah periode dan dimulainya babak baru.Pengacara salah seorang tahanan
Syiah kepada BBC mengatakan, "Setiap kritikan terhadap pemerintah disebut sebagai
aksi teroris.Bahkan kontak telpon saja mereka kategorikan sebagai aksi teroris."

22. Tidak hanya itu, penahanan warga Syiah Bahrain biasanya tidak mengenal batas
waktu dan dilakukan tanpa vonis pengadilan.Berbagai fakta menunjukkan terjadinya
berbagai penyiksaan terhadap para tahanan di penjara-penjara Bahrain.Amnesti
Internasional dalam statemennya yang dirilis beberapa pekan lalu menyatakan,
"Menjelang pemilu legislatif, sekitar 250 aktivis Syiah ditangkap dan disiksa petugas
keamanan Bahrain."Beberapa waktu lalu tersebar gambar penyiksaan terhadap para
tahanan Syiah di penjara-penjara Bahrain.Sontak lembaga-lembaga internasional
mendesak diakhirinya penyiksaan tersebut.
Pada bulan Agustus lalu, sekitar 300 warga Syiah termasuk 27 aktivis ditangkap dan
disiksa oleh petugas keamanan Bahrain. Meski demikian, para analis menilai aksi
penangkapan dan penyiksaan tersebut justru menjadi pemicu utama partisipasi aktif
warga syiah dalam pemilu legislatif di negara ini.Namun tampaknya, sejumlah negara di
kawasan mendukung aksi yang dilakukan pemerintah Bahrain.Karena terwujudnya hak-
hak warga Syiah Bahrain atas hak-hak politik dan ekonominya menyebabkan masalah
bagi penguasa di kawasan yang tidak mengakui hak-hak minoritas terutama syiah.
Warga syiah Bahrain meyakini pemerintah negara ini menerima para imigran Sunni
dari sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, Arab Saudi dan Palestina.Mereka
diberikan kewarganegaraan ganda, berbagai fasilitas dan lapangan kerja.Padahal
pengangguran menjadi masalah utama syiah Bahrain.Tahun lalu mereka membuat rantai
manusia sepanjang empat kilometer mengecam kebijakan pemerintah.Mereka
menyatakan, pemerintah Manama telah memberikan kewarganegaraan Bahrain kepada
sekitar 280 ribu orang imigran Sunni. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga 2050 lebih
dari 80 persen populasi Bahrain diisi oleh warga sunni.
E. Negara Maroko
1. Profil Negara
Maroko adalah salah satu dari 22 Negara Arab yang tergabung dalam Organisasi Liga
Arab yang bermarkas di Cairo, Mesir.Negara ini terletak persis di ujung utara benua Afrika
dan berbatasan di sebelah utara dengan laut tengah, sebelah timur dengan aljazair, sebelah
selatan dengan Mauritania dan sebelah barat dengan Samudera Atlantik.Letak Maroko yang
sangat strategis di perairan Samudera Atlantik dan Laut Tengah menyebabkan Negara ini
menjadi incaran kaum imperialis barat.

23. Dilihat dari urutan sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa rakyat Maroko
merupakan perpaduan berbagai suku yang intinya ada dua, yaitu Suku Barbar dan Suku
Arab.Suku Barbar kebanyakan mendiami wilayah bagian selatan (Marrakech, Agadir,
Ouarzazat dan sekitarnya), dan sebagian lagi di utara (Tetouan, Nador dan sekitarnya). Kata
“Maroko” berasal dari “Marrakech” yaitu nama salah satu kota di selatan Maroko. Dalam
bahasa Arab, Maroko disebut dengan al-maghrib yang artinya “wilayah bagian barat atau
tempat terbenam matahari, sedangkan al-maghrib al „arabi adalah kaukus Negara-negara
afrika bagian utara yang terdiri dari aljazair, Tunisia, libya, Mauritania dan Maroko.Kelima
Negara tersebut telah membentuk persatuan magrib arabi (Union du magebeinne arabe
{UMA}).
Maroko mempunyai empat ibu kota: Rabat, ibu kota adminitrasi, Casablanca, ibu kota
perdagangan dan perindustrian, Marrakech, ibu kota wisata dan Fes, ibu kota budaya dan
ilmu pengetahuan.
Mayoritas rakyat Maroko (99%) memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama
Yahudi dan Nasrani.Jumlah rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa.Bahasa resmi Negara adalah
bahasa Arab, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, Spanyol dan
Barbar.Walaupun bahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun penggunaannya, baik di
bidang administrasi Negara maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan, kadangkala
melebihi bahasa resmi, yaitu bahasa Arab.
2. Kondisi Ekonomi
Maroko merupakan salah satu Negara dunia ketiga yang sedang membangun.Penjajahan
Spanyol dan Perancis telah melumpuhkan sendi perekonomian setempat, sehingga
pemerintahan Maroko, setelah terbebas dari penjajahan, harus berjuang dan menyusun
strategi pembangunan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang relatif rendah kala
itu.Maka dibuatlah suatu perencanaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini
mengingat Maroko memiliki tanah yang subur, di samping sistem ini paling tepat untuk
perekonomian rakyat yang hidup dengan cara tradisional. Strategi ini ternyata ampuh untuk
memperbaiki perekonomian Maroko, sebagaimana terlihat jelas dengan tingginya tingkat
ekspor hasil pertanian Maroko ke berbagai Negara eropa dan timur tengah. Di samping itu,
peran sektor perikanan juga tidak dapat disisihkan dalam menambah devisa Negara,
mengingat sebagian besar wilayah Maroko berada di pantai Samudera Atlantik dan laut
tengah.

24. Dalam sektor wisata pun Maroko boleh dikatakan unggul. Ini terbukti dengan banyaknya
obyek wisata yang menarik minat pelancong dari Eropa, Asia maupun benua lainya.Dalam
sektor industri, Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Pabrik
fosfat yang berada di kota Shafi merupakan penopangan terpenting ekonomi negara setelah
pertanian. Juga tidak dapat dilupakan, keberadaan pelabuhan-pelabuhan laut internasional
yang berada di beberapa kota pesisir seperti Safi, Tanger, Mohammedia dan Casablanca yang
telah banyak menyumbangkan devisa bagi Maroko. Bahkan boleh dikatakan, pelabuhan kapal
casablanca merupakan yang terbesar di wilayah Afrika Utara. Menurut statistik ekonomi
Maroko tahun 1999, Maroko telah memililki income perkapita sebesar US$ 1300.dan di
bawah pemerintahan raja mohammad VI yang naik tahta yang cukup berarti. Hal ini terbukt
dari berbagai proyek dan perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan dengan
berbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
3. Kondisi Sosial
Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang familiar dan bersahabat.Hal ini
nampak jelas kita melihat sambutan hangat yang diterima para pendatang asing di negara ini,
terutama yang datang dari negara-negara Islam.Boleh jadi, suasana kekeluargaan yang
diperhatikan masyarakat Maroko tersebut, merupakan pengaruh dari nilai-nilai yang telah ada
sejak lama di kalangan penduduk Maroko.Masyarakat Maroko sangat kuat memegang teguh
adat istiadat dan nilai-nilai pergaulan serta kehidupan yang ditanamkan nenek moyang
mereka.Sehingga, walaupun perngaruh globalisasi telah mengimbas berbagai aspek
kehidupan, hal-hal yang berbau tradisi dan adat tetap terjaga. Misalnya berkorban pada hari
raya Idul Adha, keluar rumah dengan pakaian tradisional yang indah pada malam ke-27
Bulan Ramadan, puasa pada hari Maulid Nabi dan Isra Mi‟raj, menyiram air pada asyura‟ dan
tadarusan al-quran sehabis shalat subuh dan maghrib di mesjid-mesjid di Maroko.
4. Sistem Administrasi Negara Maroko
a. Bentuk Negara
Bentuk negara Maroko adalah kesatuan (desentralis).Wilayah Maroko terbagi-bagi
atas wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region,
prefektur, propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural.Terdapat 16 region di
Maroko, di mana masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur.Komunitas-
komunitas rural punya otonomi finansial.Terdapat pemilu di tingkat lokal.

25. b. Bentuk Pemerintahan
Pemerintahan Maroko menganut sistem monarki konstitusional.Tahta kerajaan
merupakan warisan turun temurun yang dipegang oleh Dinasti Alwiyah.Raja sebagai
Kepala Negara diba‟iat sebagaimana layaknya system khilafah dan diberi gelar Amirul
Mukminin yang mengisyaratkan sebagai pemimpin umat Islam di Maroko.Roda
pemerintahan dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang diangkat
oleh raja.Maroko mempunyai parlemen yang terdiri dari majelis rendah yang dipilih
melalui pemilihan secara langsung dan majelis tinggi yang dipilih secara tidak langsung.
c. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara Maroko adalah semi-presidensil.Sistem semi-
presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem
pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan
Dualisme Eksekutif.Parlemennya bikameral (House of Representatives dan House of
Counselors). House of Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursi
diperuntukkan bagi perempuan).House of Counselors terdiri atas 270 anggota yang
dipilih untuk masa bakti 9 tahun.
d. Politik Maroko
Maroko merupakan kerajaan konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyat
dalam sebuah pemilihan umum.Raja Maroko dengan kekuasaan eksekutif dapat
membubarkan pemerintah dan mengerahkan pasukan militer.Partai oposisi dibenarkan
secara hukum, dan beberapa di antaranya berdiri dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem politik Maroko berada dalam kerangka kerja parlementer kerajaan
konstitusional, dimana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dibentuk oleh
sejumlah partai (multi-partai).Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintah.Sementara
kekuasaan legislatif dibagi bersama antara Pemerintah dan dua kamar di parlemen, yakni
Dewan Perwakilan Rakyat Maroko dan Dewan Konsuler.
Hal lain yang penting dalam sistem politik Maroko adalah penegasan yang ada di
dalam Konstitusi Maroko bahwa Maroko adalah sebuah Kerajaaan dengan Parlemen dan
Pengadilan yang independen.
Konstitusi memberikan kekuasaan yang besar kepada Raja. Di sisi lain Raja juga
memiliki dua tugas penting, sebagai pemimpin politik sekuler dan Pemimpin Keyakinan

26. sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.Raja memimpin Dewan Menteri
dan menunjuk Perdana Menteri mengikuti hasil pemilihan legislatif. Dengan rekomendasi
Perdana Menteri, Raja menunjuk anggota pemerintahan atau kabinet.Di dalam Konstitusi
juga disebutkan bahwa Raja dapat memberhentikan menteri kapan saja.Juga disebutkan
bahwa Raja dapat membubarkan Parlemen setelah melakukan konsultasi dengan
pimpinan kedua kamar di Parlemen, menunda Konstitusi, menggelar pemilihan umum
baru, atau menerbitkan dekrit.Namun hal itu baru sekali terjadi, yakni pada tahun
1965.Raja juga bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.
Raja Hassan II berkuasa menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun
1961.Setelah memerintah Maroko selama 38 tahun, Raja Hassan meninggal dunia di
tahun 1999.Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Raja Muhammad V yang disumpah pada
bulan Juli 1999.
Dalam pemilihan umum yang digelar tahun 1998, pemerintahan koalisi dipimpin
Abderrahmane Youssoufi yang merupakan ketua kubu oposisi sosialis. Kabinet yang
dibentuknya pun terdiri dari mayoritas anggota partai oposisi.Pemerintahan Youssoufi'
adalah pemerintahan pertama di Maroko yang diisi oleh tokoh-tokoh oposisi dan juga
merupakan pemerintahan pertama yang dibentuk dari koalisi sosialis, kelompok kiri-
tengah, dan nasionalis, dan dilibatkan dalam pemerintahan sampai Oktober 2002.Itu juga
merupakan pertama kalinya dalam sistem politik Arab modern dimana kelompok oposisi
dapat memimpin.
F. Negara Kuwait
Kuwait adalah negara dengan bentuk monarkhi konstitusional.Kuwait tidak mengenal
sistem kepartaian.Memang ada kekuatan-kekuatan politik yang berperan namun mereka tidak
membentuk suatu partai politik yang formal. Kendati demikian, ada tekanan terus menerus
sejak 2004 dari pihak Parlemen yang mengarah kepada penciptaan sistem kepartaian seperti
itu, namun pihak eksekutif tetap saja bergeming.
Yang dikenal di dunia politik Kuwait ialah bentuk-bentuk asosiasi, gerakan, dan
pengelompokan-pengelompokan.Misalnya, kelompok Islam, kelompok Liberal, dan
kelompok Tribal (suku-suku). Dalam kampanye pemilu kelompok-kelompok ini
diperlakukan sebagai bentuk-bentuk quasi-partai oleh pihak media massa, juga oleh pihak
pemerintah.

27. Parlemen sendiri jumlah anggotanya relatif sangat kecil – menurut ukuran kita, yaitu
hanya 50 orang.Jadi yang namanya Pilcaleg mereka hanyalah untuk memilih 50 orang
anggota Parlemen tersebut.
Perdebatan yang mewarnai isyu politik Kuwait ialah masalah pentingnya restrukturisasi
ekonomi Kuwait, dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial, serta redistribusi
pendapatan nasional. Sebenarnya niat untuk restrukturisasi dan liberalisasi ekonomi yang
pada dasarnya memang baik dan diperlukan oleh Kuwait, diwarnai oleh ketidakpuasan
Parlemen, serta kecurigaan mereka terhadap isyu KKN di kalangan elit pemerintahan dan
masalah vested interest di kalangan yang memiliki privilese tertentu. Misalnya, masalah
privatisasi yang mendatangkan benefit-benefit tertentu bagi mereka yang berada di tempat
yang basah dan empuk. Hal-hal yang–sama seperti di Indonesia juga - tidak mungkin
terjangkau dan dapat dinikmati oleh para anggota Parlemen. Dan tentu saja hal seperti ini
menimbulkan rasa iri hati dan ketidakpuasan.
Pemerintah terus mempropagandakan perlunya meningkatkan pernanan asing untuk
upgrading proyek-proyek perminyakan mereka di kawasan Utara negeri Kuwait. Hal ini
memperhebat sentimen xenophobia bahwa SDA terbesar mereka yaitu minyak akan dikuasai
oleh bangsa asing, dan dengan demikian negara akan berada di bawah ketiak bangsa asing.
Dengan diperolehnya windfall profit dari sektor minyak selama 9 tahun berturut-turut banyak
anggota Parlemen kini berpendapat bahwa upgrading manajemen perminyakan dengan
memakai tenaga asing tidak lagi merupakan hal yang urgen. Hal ini dapat diartikan bahwa
Parlemen menghambat program Pemerintah. Hal ini pula yang memperparah krisis politik
bulan April lalu yang memuncak dengan pembubaran Parlemen oleh Emir dan rencana
Pemilu tanggal 17 bulan Mei ini.
Masalah politik lainnya yang mewarnai perpolitikan Kuwait ialah masalah naturalisasi
penduduk etnik Arab stateless (bidoon jinsiya) yang berasal dari negara-negara tetangga
mereka seperti Palestina, Lebanon, Mesir, dsb.Jumlah mereka ini telah mencapai
sekurangnya 100.000 jiwa.Angka ini cukup merisaukan karena menurut laporan Indexmundi
jumlah penduduk Kuwait hanyalah sebesar 2.505.509 (per Juli 2007).Dari angka itu
1,291,354 bukanlah Warga Negara Kuwait tetapi WNA. Sekitar 30% dari Warga Negara
Kuwait berasal dari proses naturalisasi terhadap penduduk yang memasuki negeri Kuwait
dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1960.
G. Konflik Antar Negara
1. Kuwait-Irak

28. Perang teluk yang terjadi pada tahun 1990 adalah perang yang dimulai dari adanya
penyerangan dan pendudukan oleh Iraq terhadap Kuwait, yang kemudian berujung terhadap
ikut campurnya Amerika Serikat dalam perang tadi. Perang ini memuncak pada Februari
1991.Sebenarnya, Iraq dan Kuwait merupakan partner, bahkan Kuwait membantu Iraq
melawan Iran tahun 1980-1988 melalui pinjaman-pinjaman dan dukungan
diplomatik.Namun, karena adanya tuduhan dari Iraq yang menganggap bahwa Kuwait
melakukan eksplorasi di wilayah Iraq, dan tidak membagi keuntungan dari hasil minyak
tadi.Juga adanya tuduhan bahwa Kuwait menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan
yang diizinkan oleh Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC), yang berakibat
pada menurunnya harga minyak ekspor Iraq.Sehingga, Iraq melakukan penyerangan dan
pendudukan atas Kuwait, meskipun sebenarnya bukan merupakan perang antara kedua
negara.
2. Bahrain-Qatar
Pada tahun 1783, keluarga Al Khalifa dari Bahrain menyerang dan mencaplok Qatar. Pada
tahun 1821, sebagai hukuman atas pembajakan, seorang East India Company kapal
dibombardir Doha , menghancurkan kota dan memaksa ratusan warga mengungsi. Penduduk
Doha tidak tahu mengapa mereka sedang diserang. Akibatnya, kelompok pemberontak Qatar
mulai muncul untuk melawan Al-khalifah dan mencari kemerdekaan dari Bahrain. Pada
tahun 1825, dengan House of Thani didirikan dengan Sheikh Mohammed bin Thani sebagai
pemimpin pertama.
Meskipun Qatar memiliki status hukum suatu ketergantungan , kebencian membusuk
melawan Bahrain Al khalifah di sepanjang pesisir timur semenanjung Qatar. Pada
1867 khalifah Al meluncurkan upaya untuk menghancurkan para pemberontak Qatar,
mengirimkan kekuatan angkatan laut besar-besaran untuk Al Wakrah . Hal ini mengakibatkan
maritim Qatar-Bahrain Perang dari 1867-1868, di mana pasukan Bahrain dipecat dan
dijarah Doha dan Al Wakrah. Namun, agresi Bahrain telah melanggar dari Perjanjian 1.820
Anglo-Bahrain. Ini serangan, dan serangan balik Qatar, diminta agen politik Inggris,
Kolonel Lewis Pelly , untuk memaksakan penyelesaian pada tahun 1868. Misinya ke Bahrain
dan Qatar dan perjanjian damai yang mengakibatkan adalah tonggak dalam sejarah Qatar
karena mereka secara implisit mengakui keunikan dari Qatar dari Bahrain dan secara eksplisit
mengakui posisi Sheikh Mohammed bin Thani , seorang wakil penting dari suku
semenanjung. Respon diplomatik Inggris untuk pelanggaran ini diatur menjadi gerak

29. kekuatan politik yang akan terwujud dalam pendirian negara Qatar pada 18 Desember 1878
(untuk alasan ini, tanggal 18 Desember dirayakan setiap tahun sebagai Hari Nasional
Qatar ). Selain mencela Bahrain untuk pelanggaran atas perjanjian, Inggris Protektorat (per
Kolonel Lewis Pelly ) diminta untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari Qatar.
3. Arab Saudi-Qatar
Kudeta Sheikh Hamad pada tahun 1995 kebangkitan politik luar negeri, yang
memungkinkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Arab Saudi, dan unaligned
kebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudi yang
disponsori kudeta di akhir 1990-an untuk mengembalikan ayah Emir digulingkan, dan
sengketa perbatasan, menyebabkan hubungan ribut, sehingga Riyadh menarik perwakilan
diplomatik dari 2002 hingga 2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidak membantu, berulat
ketidakpercayaan di kawasan ini, dan memunculkan pertanyaan atas motif di balik itu dan
jalan Qatar dengan modernitas dalam kaitannya dengan berbagai negara itu terpengaruh.
4. Palestina-Yordania
Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya atas sebagian tanah yang
diberikan kepada Inggris. Akan tetapi 7 negara Arab menyatakan perang kepada Israel pada
15 Mei 1948, sehari setelah pernyataan kemerdekaan Israel. Israel berhasil mengalahkan
mereka semua dan banyak orang Palestina yang mengungsi sebagai akibat perang
ini.September 1970. Pengungsi Palestina, sebagian mengungsi ke arah timur, ke Kerajaan
Yordania. Saat itu, orang Palestina menjadi mayoritas dalam kerajaan Yordania dan menjadi
masalah bagi raja Hussein. Mereka sering merampok daerah Israel dan kembali ke Yordania
sehingga memicu pembalasan Israel yang akhirnya melukai atau menewaskan orang
Yordania. Pada puncaknya, pada tahun 1968, Israel menyerbu Karameh untuk
menghancurkan Fatah yang sering merampok kawasan Israel. Angkatan bersenjata Yordania
diperintahkan untuk tidak bertindak oleh Raja Hussein, tetapi Jendral Mash‟hor Haditha
membangkang dan menyerang IDF (tentara Israel).
Akibat dari pembangkangan Jendral Mash‟hor, Raja Hussein menderita kerugian secara
materiil dan moral karena meningkatnya agresifitas para milisi Palestina. Milisi Palestina
mulai berlaku seperti negara dalam Kerajaan Yordania. Akhirnya, hukum-hukum Yordania
tidak lagi berlaku di kamp pengungsi Palestina di Yordania. Parahnya, para milisi mulai
merampok penduduk Yordania dan merekrut dari penduduk Yordania dan melanggar
kesepakatan antara PLO dan Raja Hussein.

30. Ketika milisi Palestina mulai menjadi mafia dan mempengaruhi rakyat Yordania untuk
menjatuhkan raja mereka, mulai terjadi bentrokan bersenjata antara milisi Palestina dengan
tentara Yordania. Tercatat 500 kasus berdarah antara 1968-1969. Salah satu kasus terparah
adalah ada milisi Palestina yang memenggal tentara Yordania dan bermain bola dengan
kepalanya di daerah tentara itu tinggal.
Pada tahun 1970, milisi Palestina mulai mendirikan pos pemeriksaan di kota-kota Yordania.
Akhirnya terjadi bentrokan di Amman antara milisi Palestina dengan tentara Yordania, yang
menewaskan 300 orang. Di antara Februari sampai Juni 1970, sekitar 1000 orang tewas
akibat konflik bersenjata. Puncak kemarahan Raja Hussein adalah ketika milisi Palestina,
PFLP mencoba beberapa kali membunuh Raja Hussein. Akhirnya pada 15 September 1970,
Raja Hussein menyerang milisi-milisi Palestina. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai “Black
September”. Dalam peristiwa ini, Syria berusaha membantu milisi Palestina dengan
mengirimkan tank tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pasukan udara Yordania. Para milisi
yang kehilangan harapan menyetujui gencatan senjata pada tanggal 27 September 1970, yang
akhirnya dilanggar oleh PFLP dan DFLP, milisi Palestina. Hal ini mengakibatkan bentrokan
senjata kembali sampai Juni 1971, daerah pertahanan milisi Palestina terakhir di Yordania
direbut kembali oleh pasukan Yordania dan para milisi Palestina pergi ke Libanon selatan.

31. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari materi yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa negara-negara di kawasan timur
tengah masih banyak yang berbentuk monarki.Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya di
negara-negara Arab masih kental dimana kaum bangsawan ingin dihormati dan ingin
memiliki kekuasaan mutlak. Hanya ada beberapa negara yang memberikan hak kepada
warganya untuk berperan serta dalam perpolitikan, itupun melalui proses yang panjang dan
belum lama terjadi. Negara cenderung dipimpin oleh orang dari satu keturunan dan
masyarakat sulit masuk ke dalam proses penyelenggaraan negara. Pada akhirnya demokrasi
semakin sulit dilakukan.
Bahasa, suku, dan landasan hokum di negara-negara tersebut sama. Kebanyakan dari
mereka adalah orang Afrika, Arab, dan Eropa. Dan karena penduduk mereka didominasi oleh
muslim maka hokum yang berlaku juga berdasarkan syariat Islam. Namun meskipun hokum
dan kehidupan mereka berdasarkan pada syariat Islam, masih sering terjadi konflik antar
negara yang kebanyakan disebabkan oleh permusuhan antar suku. Hal tersebut sangat
bertolak belakang dengan syariat Islam dimana Islam mengajarkan kita untuk saling
mengasihi sesame dan menjaga perdamaian.