Pelatihan tata kelola BOS SMP tahun 2015 bertujuan meningkatkan pengelolaan sekolah dan lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kegiatannya meliputi penyusunan RKS dan RKAS, penggunaan dana BOS sesuai peraturan, pelaporan secara online, serta pembentukan sekolah aman, sehat, dan ramah anak.

1. LAPORAN HASIL KEGIATAN
PELATIHAN TATA KELOLA BOS JENJANG SMP TAHUN
2015
SMP ISLAM
SUNAN BONANG
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan taufiq serta
karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pelatihan Tata Kelola

2. BOS Tahun 2015 jenjang SMP dengan lancar dan tanpa hambatan apapun yang sangat
berarti.
Pelatihan Tata Kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) merupakan usaha untuk menilai dan memperbaiki
keberhasilan dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,
diperlukan evaluasi yang akurat, berbagai system telah dikembangkan dalam
mempebaiki pengelolaan terhadap dana BOS pada tingkat sekolah atau satuan
pendidikan.
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih semua pihak terutama pemerintah
dan panitia pelaksana dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan tata kelola BOS, sehingga
dapat memberikan kontribusi nyata terutama pemahaman tentang BOS kepada semua
pihak, baik Kepala sekolah, bendahara, terutama komite.
Mudah-mudahan pengetahuan yang kami dapat dari pelatihan tersebut dapat
bermanfaat kepada kita semua terutama penanggung jawab di tingkat satuan pendidikan
sehingga program ini dapat berjalan sesuai juknis.
Penyusun
MAHRIYOTO, S.Kom
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL

3. KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN
A/ Latar Belakang
B/ Landasan Hukum
C/ Maksud danTujuan
BAB II. HASIL KEGIATAN
A/ Penyusunan RKS dan RKAS
B/ Penggunaan dana BOS
C/ Aplikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Alpeka BOS)
D/ Pelaporan BOS Secara Online
E/ Sekolah Aman
F/ Sekolah Sehat
G/ Sekolah Ramah Anak
H/ Sekolah Menyenangkan
BAB III. PERMASALAHAN
A/ Permasalahan
B/ Solusi Pemecahan
BAB IV. PENUTUP
A/ Kesimpulan
B/ Saran
BAB I
PENDAHULUAN
A/ LATAR BELAKANG

4. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan
pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,
konsumsi, pajak dan lain-lain.
Semua itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, meringankan beban
biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta serta membebaskan pungutan
seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah
negeri maupun di swasta.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal
6 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekwensi dari amanat tersebut
adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta
didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain
yang sederajat. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari peningkatan tata kelola
BOS sebagai instrument dari amanat undang-undang perlu pembekalan kepada
pemangku jabatan dan stekholder yang terlibat di dalamnya.
B/ LANDASAN HUKUM
1/ Perpres 162 Tahun 2014 tentang Alokasi BOS tiap Provinsi Tahun 2015
2/ PMK No. 241 Tahun 2014 Tentang Mekanisme penyaluran dana BOS dari
RKUN ke RKUD
3/ Permendagri No. 62 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana BOS di
daerah dan Mekanisme penyaluran ke Sekolah.
4/ Permendikbud No. 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun 2015.
5/ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6/ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7/ PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8/ PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9/ PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. 11 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ( BAB, XVA ) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pasal
329B.
C MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelatihan tata kelola BOS SMP Tahun 2015 adalah
meningkatkan kemampuan manager sekolah dalam mengelola SMP untuk
pencapaian mutu pembelajaran yang lebih baik; serta meningkatkan pengetahuan
pengelola SMP mengenai sekolah sehat dan aman dalam rangka menciptakan
lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk mendukung peningkatan mutu
pendidikan. Endingnya adalah meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang
unggul, prestasi dan berakhlak.
BAB II
HASIL KEGIATAN
A PENYUSUNAN RKS DAN RKAS

6. Penyusunan RKS dan RKT merupakan pengetahuan dasar yang bersifat
komprehensif, yang harus dipahami oleh penyelenggara dan pengelola
sekolah/madrasah sebelum melakukan penyusunan RKS dan RKT. Penyusunan
RKS dan RKT merupakan suatu hal yang amat penting karena RKS dan RKT dapat
dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah/madrasah, dasar
untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengem-bangan sekolah, serta
bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang
diperlukan dalam pengembangans ekolah/madrasah. Untuk itu, di samping RKS dan
RKT harus mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta aturan lainnya yang
relevan, juga mengacu kepada prinsip-prinsip dasar dan proses penyusunan yang
telah ditetapkan, sehingga diharapkan proses penyusunan RKS dan RKT tersebut
menjadi lebih rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
B PENGGUNAAN DANA BOS
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2015, yang meliputi; Komponen Pembiayaan, Larangan
Penggunaan Dana BOS, Mekanisme Pembelian Barang / Jasa di Sekolah,
Pencatatan Barang Inventaris, Serah Terima Aset Milik Negara.
Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
a Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional
sekolah;
b Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan
dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak
mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan),
maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima
oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah
lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
c Biaya transportasi dan uang lelah guru yang bertugas di luar kewajiban jam
mengajar harus mengikuti batas kewajaran yangditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

7. d Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik
sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (beradasarkan Surat Edaran
Ditjen Perbendaharaan Nomor: S5965/PB/2010 tanggal10Agustus2010 perihal
Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).
C APLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (ALPEKA BOS)
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS,
masing-masing pengelola Sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya
kepada pihak terkait (Dinas Pendidikan Kabupaten). Secara umum, hal-hal yang
dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima
bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban
keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan software/perangkat lunak untuk
membantu sekolah dalam menyusun laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini
diberi nama Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka
BOS) yang dapat di gunakan oleh satuan lembaga pendidikan (SD dan SMP).
D PELAPORAN BOS SECARA ONLINE
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program BOS (penerimaan
dana), maka masing-masing pengelola Sekolah penerima diwajibkan untuk
melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait secara online.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh satuan lembaga pendidikan (SD dan SMP) yang
berkaitan dengan pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring
evaluasi dan pengaduan masalah. Adapun Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Dana BOS secara online melalui www.bos.kemdikbud.go.id. Oleh karena itu,. Bilamana
terdapat kesulitan dalam membuat laporan secara online, sekolah dapat berkonsulatasi
dengan tim BOS Kabupaten.
E SEKOLAH AMAN
Sekolah Aman adalah komunitas pembelajaran yang berkomitmen akan budaya
aman dan sehat, sadar akan resiko, memiliki rencana yang matang dan mapan
sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat
darurat dan bencana. Sekolah yang aman, nyaman dan disiplin adalah sekolah yang
warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar dan hubungan antar
warga sekolahnya positif. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin menyediakan
lingkungan fisik (gedung, kelas, halaman) sekolah yang bersih dan aman.

8. F SEKOLAH SEHAT
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatkatan mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik adalah tingkat perilaku hidup bersih
dan sehat, derajat kesehatan peserta didik serta upaya dalam menciptakan
lingkungan yang sehat. Wadah yang tepat untuk menciptakan kondisi tersebut
adalah melalui program Sekolah Sehat. Namun kenyataan di lapangan sesuai hasil
pengamatan ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan
Sekolah Sehat secara baik dan benar, hal ini disebabkan antara lain kurangnya
pemahaman dan kesadaran dari warga sekolah serta kurangnya sarana prasarana
pendukung.
Untuk mewujudkan Sekolah Sehat sesuai dengan program pemerintah tahun 2015,
sekolah dapat mengalokasikan sumber dana BOS atau bantuan-bantuan lainnya.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan penyuluhan
kesehatan dan latihan keterampilan; peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan
pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses
penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit; mencegah komplikasi dan
kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta
didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal baik yang dilakukan di sekolah
maupun di puskesmas sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
Pembinaan lingkungan sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan
sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang
optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pembinaan
lingkungan Sekolah Sehat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan
ekstrakurikuler. Karena terbatasnya waktu yang tersedia pada kegiatan kurikulum,
maka kegiatan pembinaan lingkungan Sekolah Sehat lebih banyak diharapkan
melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pembinaan lingkungan
Sekolah Sehat.
Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah/tempat
kegiatan pendidikan. Lingkungan sekolah dibedakan menjadi dua yaitu : (a)
Lingkungan Fisik dan (b) Lingkungan Non Fisik. Sedangkan Lingkungan Sekolah
Sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh
kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan
terhidar dari pengaruh negatif.

9. Pembinaan lingkungan Sekolah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi
lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai
hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
Pembinaan lingkungan Sekolah Sehat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan
ekstrakurikuler. Karena terbatasnya waktu yang tersedia pada kegiatan kurikuler,
maka kegiatan pembinaan lingkungan Sekolah Sehat lebih banyak diharapkan
melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan Sekolah Sehat sebaiknya
dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan, dan
evaluasi serta pelaporan.Pelaksanaan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
terhadap : Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, Pegawai Sekolah, Komite Sekolah
dan Masyarakat.
Setelah mengetahui dan memahami pengertian, tujuan, pendekatan dan metode
yang berkaitan dengan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat, maka untuk mencapai tujuan tersebut pada
masing-masing komponen di atas perlu disusun program-program dan kegiatan,
dan strateginya secara terstruktur, terencana, terjadwal secara sistematis dan
diharapkan menjadi budaya dan kultur sekolah.Program dan kegiatan bersifat
operasional, terukur dan dapat dilaksanakan oleh semua stakeholder dengan
mengintegrasikan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Program, kegiatan, dan strategi yang disusun terkait dengan: (1) Pendidikan
Kesehatan; (2) Pelayanan Kesehatan; (3) Lingkungan Sekolah Sehat.
G- SEKOLAH RAMAH ANAK
Sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam
setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Dalam
pelaksanaannya meliputi:
a- Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak-hak dan
menyusun rekomendasi dilakukan oleh guru Bimbingan dan Penyuluhan;
b- Pimpinan Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Orang tua/wali, dan siswa
berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Komitmen ini
berbentuk kebijakan Sekolah Ramah Anak.

10. c- Pimpinan Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah, dan peserta didik untuk
membentuk Tim Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
d- Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan
Sekolah Ramah Anak ;
1- Sosialisasi pentingnya Sekolah Ramah Anak;
2- Menyusun dan melaksanakan rencana Sekolah Ramah Anak;
3- Memantau proses pengembangan Sekolah Ramah Anak;
4- dan evaluasi Sekolah Ramah Anak;
e- Tim Pengembangan Sekolah Ramah mengidentifikasi potensi, kapasitas,
kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah
Ramah Anak;
H- SEKOLAH MENYENANGKAN
Senang berarti perasaan puas, lega, tidak kecewa ataupun susah. Dengan demikian,
sekolah menyenangkan dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu membuat
semua warga sekolah senang, puas, lega akan situasi sekolah. Sekolah
menyenangkan tidak hanya tertuju pada upaya bagaimana membuat peserta didik
betah ke sekolah, namun juga menyenangkan bagi guru, tenaga kependidikan,
bahkan orang tua peserta didik.
Pada prinsipnya konsep sekolah menyenangkan merupakan perpaduan dari konsep
sekolah sehat, amat, dan ramah anak. Mengapa demikian ? Karena ketika prinsip-
prinsip sekolah sehat, aman, dan ramah anak sudah terpenuhi, maka secara otomatis
sekolah tersebut menjadi menyenangkan bagi peserta didik, guru, tenaga
kependidikan, orang tua, dan warga sekitar sekolah.
Dengan begitu, sekolah menyenangkan menjadi tempat terbaik bagi setiap warga
sekolah untuk mengekspresikan bakat, minat, dan prestasi yang dimilikinya, bukan
menjadi tempat yang mengasingkan. Mereka pun menjadi bagian dari sekolah itu
karena sekolah memberi ruang bagi perkembangan warga sekolah, terutama peserta
didik. sehingga mereka tidak terasing dari sekolah tersebut.

11. BAB III
PERMASALAHAN
A- PERMASALAHAN
Dalam kegiatan pelatihan tata kelola BOS jenjang SMP Tahun 2015 di Kabupaten
Situbondo pada gelombang pertama bukan tanpa permasalahan. Namun demikian,
permasalahan tersebut tidak terlalu signifikan, yakni masalah tempat pelatihan yang
dibagi menjadi beberapa waktu pelaksanaan, kadangkala agak menyulitkan peserta,
karena banyak peserta yang bingung mencari tempat yang dimaksud.
B- SOLUSI PEMECAHAN
Untuk mengetahui tempat pelatihan tata kelola BOS, teutama bagi peserta yang
berasal dari Kecamatan yang jauh, berkoordinasi dengan panitia atau telpon ke
panitia akan tempat tersebut.

12. BAB IV
PENUTUP
A- KESIMPULAN
Pelaksanaan pelatihan Tata Kelola BOS untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
Tahun 2015 telah banyak memberikan kontribusi keilmuan terutama masalah BOS,
kepada kami selaku pengelola atau Menejemen BOS Sekolah (Kepala Sekolah,
Bendahara, Komite). Namun demikian, mengingat waktu yang terlalu sedikit, yakni
3 hari (mulai jam 08.00 s.d 16.30) begitu sangat kurang bagi kami. Sehingga kami
perlu mempelajari dan memperdalam materi yang telah diberikan nara sumber
melalui soft copy (CD) yang diberikan kepada peserta.
B- SARAN
Mengingat waktu yang terlalu singkat dalam pelaksanaan pelatihan tata kelola BOS
tahun 2015, maka kami berharap masih ada kelanjutan pelatihan yang sama,
terutama kaitannya dengan masalah BOS.