SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2018/2019
MAGISTER ILMU HUKUM
Mata Kulia Penemuan Hukum
1. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat
hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa
hukum konkret. Dengan demikian dapat dikatakan, Penemuan Hukum secara operasional
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika.
Apakah penafsiran hanya cukup dengan menggunakan asas-asas logika? Jelaskan dengan
ringkas!
Jawab :
Berdasarkan Soedikno menyatakan penemuan hukum secara operasional dilakukan terlebih
dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Menurut saya penafsiran
tidak cukup menggunakan asas-asas logika, karena dalam penafsiran terdapat aspek-aspek
lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu putusan hakim menyangkut penerapan
hukum ke dalam suatu perkara.
2. Di dalam Penemuan Hukum dikenal adanya beberapa metode yang biasa digunakan
Hakim.Jelaskan metode Penemuan Hukum melalui metode interpretasi hukum?
Jawab :
Metode Interprestasi Hukum adalah penafsiran perkataan di dalam UU tetapi tetap berpegang
pada kata-kata atau bunyi peraturannya. Metode Interprestasi Hukum (penafsiran hukum)
digunakan kareba suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianur di dalam suatu
peraturan per-UU-an.
3. Didalam konsep hukum Anda mengenal istilah “Law as a tool of social engineering”.
Jelaskan pendapat saudara apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dengan mengemukakan
kasus yang pernah ada?
Jawab :
Istilah “Law as a tool of social engineering” dikemukakan oleh Roscoe Pound, menyebutkan
hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam Istilah ini hukum diharapkan
dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (agent of change)
merupakan seseorang atau sekelompok yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai
pemimpim dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk
mengubah sitem social, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih
dahulu atau rekayasa social ( social engineering / planning).
Menurut saya Law as a tool of social engineering adalah hukum tidak hanya dipakai untuk
mengukuhkan pola-pola tingkah laku dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat,
melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan
kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, serta menciptakan pola-pola kelakuan yang baru .

More Related Content

What's hot

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negaraNuelnuel11
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Antropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIPAntropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIP
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 

Similar to Mata Kulia Penemuan Hukum

PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxIlyasAlbar
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfZukét Printing
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxZukét Printing
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docxPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docxZukét Printing
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumRahma L
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdfPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdfZukét Printing
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptKukuhDt
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxAkunPremium123
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxdonihasmanto
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptx
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptxMetode Penelitian Hukum Empiris.pptx
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptxMohammadIqbalnuruddi
 

Similar to Mata Kulia Penemuan Hukum (20)

Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docxPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukum
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdfPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Legislasi dprd
Legislasi dprdLegislasi dprd
Legislasi dprd
 
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptx
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptxMetode Penelitian Hukum Empiris.pptx
Metode Penelitian Hukum Empiris.pptx
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (12)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Mata Kulia Penemuan Hukum

  • 1. UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2018/2019 MAGISTER ILMU HUKUM Mata Kulia Penemuan Hukum 1. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Dengan demikian dapat dikatakan, Penemuan Hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Apakah penafsiran hanya cukup dengan menggunakan asas-asas logika? Jelaskan dengan ringkas! Jawab : Berdasarkan Soedikno menyatakan penemuan hukum secara operasional dilakukan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Menurut saya penafsiran tidak cukup menggunakan asas-asas logika, karena dalam penafsiran terdapat aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu putusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara. 2. Di dalam Penemuan Hukum dikenal adanya beberapa metode yang biasa digunakan Hakim.Jelaskan metode Penemuan Hukum melalui metode interpretasi hukum? Jawab : Metode Interprestasi Hukum adalah penafsiran perkataan di dalam UU tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya. Metode Interprestasi Hukum (penafsiran hukum) digunakan kareba suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianur di dalam suatu peraturan per-UU-an.
  • 2. 3. Didalam konsep hukum Anda mengenal istilah “Law as a tool of social engineering”. Jelaskan pendapat saudara apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dengan mengemukakan kasus yang pernah ada? Jawab : Istilah “Law as a tool of social engineering” dikemukakan oleh Roscoe Pound, menyebutkan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam Istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (agent of change) merupakan seseorang atau sekelompok yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpim dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sitem social, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu atau rekayasa social ( social engineering / planning). Menurut saya Law as a tool of social engineering adalah hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola tingkah laku dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, serta menciptakan pola-pola kelakuan yang baru .