Dokumen tersebut membahas implementasi program budaya Satriya di Badan Kepegawaian Daerah DIY sejak tahun 2009, meliputi pembuatan action plan, kelompok kerja, sosialisasi, dan monitoring. Terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman pegawai dan koordinasi pimpinan, namun budaya Satriya telah sejalan dengan administrasi publik kontemporer meski belum maksimal.

1. K O N T E K S T U A L I S A S I
Presented by :
- Alifah Nur Fitrianisa (17/409802/SP/27647)
- Adellyna Ayu (17/413098/SP/27815
- Farrah Nafisa (17/414862/SP/27989)
- Nabila Putri (17/409814/SP/27659)
BUDAYA
SATRIYA
D E N G A N A D M I N I S T R A S I
P U B L I K K O N T E M P O R E R

2. BUDAYA SATRIYA
Pergub No. 72 Tahun 2008 tentang budaya
pemerintahan Satriya sebagai landasan
dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku
Aparatur Pemerintahan Yogyakarta

3. 1. WATAK KSATRIA
2. SELARAS, AKAL BUDI LUHUR,
TELADAN,RELA MELAYANI, INOVATIF,
YAKIN DAN PERCAYA DIRI, AHLI-
PROFESIONAL
HAMEMAYU HAYUNING BAWANA

4. PROFILE
BKD DIY
1.
KEBERADAANYA SECARA RESMI
DITETAPKAN PERDA NO 11 TAHUN
1960
TERAKHIR
PERDA DIY NO 7 TAHUN 2008
TUJUAN BKD DIY
Meningkatkan
peningkatan kualitas
manajemen aparatur
secara efisien dan
efektif dalam pelayanan
secara profesional

5. IMPLEMENTASI
Budaya Satriya di Badan Kepegawaian Daerah DIY
- Program budaya satriya telah di implementasikan di BKD DIY sejak tahun
2009 melalui 4 tahapan yang dilakukan oleh 2 agen perubahan yaitu
Kasubag program dan sekretaris :
1. Membuat ACTION PLAN
2. Membuat Kelompok Kerja (Pokja)
3. Sosialisasi
4. Memonitor pengimplementasian program budaya
satriya di BKD DIY

6. ACTIONPLAN

7. KELOMPOKKERJA

8. VARIABEL YANG
MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI
PROGRAM BUDAYA
SATRIYA DI BKD DIY
Variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan
1. Kesukaran kesukaran teknik
2. Keberagaman perilaku yang diatur
3. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi
4. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku
Variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi
1. Kejelasan dan konsistensi tujuan
2. Ketetapan alokasi sumber dana
3. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan diantara lembaga
4. Aturan aturan pembuat keputusan dari badan badan
pelaksana
5. Perekrutan pejabat pelaksana
Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi
1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
2. Dukungan publik
3. Sikap dan sumber sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
4. Kecakapan dan kemampuan kepemimpinan para pejebat
pelaksana

9. HAMBATAN DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM
BUDAYA SATRIYA DI
BKD DIY
1. KURANG NYA PEMAHAMAN PEGAWAI
TERHADAP NILAI FILOSOFI LUHUR
2. KURANGNYA KOORDINASI PIMPINAN
3. KURANGNYA SOSIALISASI
4. TIDAK ADANYA REWARD DAN
PUNISHMENT

10. HUBUNGAN
ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER
ADMINITRASI PUBLIK KONTEMPORER YANG MENGALAMI
PERUBAHAN DITANDAI DENGAN ADANYA GLOBALISASI
DI BKD DIY PERUBAHAN TERCERMIN DENGAN
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI YAKNI
TERSEDIANYA WEB BKD DIY SECARA RESMI SEBAGAI
BENTUK TRANSPARANSI DAN UNTUK PELAYANAN YANG
LEBIH CEPAT MUDAH
DENGAN PENERAPAN BUDAYA SATRIYA TELAH
MENGUBAH HAL HAL KONVENSIONAL DAN MENJADIKAN
PELAYANAN PUBLIK MENJADI LEBIH MUDAH DAN
PRAKTIS

11. BUDAYA SATRIYA DI BKD DIY TELAH
DIIMPLEMENTASIKAN DAN SEJALAN
DENGAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONTEMPORER, NAMUN DALAM
PENCAPAIANNYA BELUM MAKSIMAL
KESIMPULAN

12. REFERENCE :
SULISTIYANI,T.A., KRISNAJAYA, M.I., SUNARTININGSIH,A.,YULIANI,K., YULIANA,M. (2016). STRENGTHENING GOOD
GOVERNANCE THROUGH INSTITUTIONALIZATION OF SATRIYA CODES OF CONDUCT : A LESSON FROM YOGYAKARTA
SPECIAL REGION. ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE, EDUCATION AND HUMANITIES RESEARCH. 84. 427-431. DIAKSES DARI :
HTTPS://WWW.ATLANTIS-PRESS.COM/PROCEEDINGS/ICONEG-16/25874293
SAPUTRA, A.M., SATLITA,L. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. SKRIPSI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK.
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA: YOGYAKARTA. DI AKSES DARI :
HTTPS://EPRINTS.UNY.AC.ID/53615/7/RINGKASAN%20SKRIPSI%2011417141004.PDF