Pendidikan kewarganegaraan

1. a. Rakyat Dalam Suatu Negara
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang
dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama
mendiami suatu wilayah tertentu.
Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu
negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.
Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara itu
1. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2. Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapatRakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat
dibedakan penduduk dan bukan penduduk.dibedakan penduduk dan bukan penduduk.
1.1. PendudukPenduduk,, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili diadalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di
dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.
Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai WargaPenduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga
Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap diNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di
Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga pendudukIndonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk
2.2. Bukan PendudukBukan Penduduk,, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayahadalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah
negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.

3. Rakyat,Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintahberdasarkan hubungannya dengan pemerintah
negaranya dapat dibedakannegaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warga negarawarga negara & bukan warga negara..
1.1. Warga Negara,Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentuadalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu
mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraanmrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan
WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperolehWN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh
melaluimelalui prosesproses naturalisasinaturalisasi..
2.2. Bukan Warga Negara (orang asing),Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang beradaadalah mereka yang berada
pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggotapada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota
negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dinegara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di
mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).

4. ASAS KEWARGANEGARAAN
Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan:
 Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
 Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :
 Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel
aktif).
 Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam
stelsel pasif)

5. Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanPenentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan
menurut Asas :menurut Asas :
 Ius Soli,Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kanpenentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan
daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yangdaerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang
dilahirkan di negaradilahirkan di negara AA maka ia akan menjadi warga negaramaka ia akan menjadi warga negara AA,,
walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir,walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir,
Amerika, dll).Amerika, dll).
 Ius Sanguinis,Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkanpenentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan
pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yangpertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang
dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, makadilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka
orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negaraorang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara
RRC).RRC).

6. C. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIAC. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIA
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli danYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yangorang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaidisahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.warga negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatPenduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undangundang..

7. PENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKANPENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKAN INDISCHE STAATSREGELINGINDISCHE STAATSREGELING
TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :
 Golongan EropaGolongan Eropa,, yang terdiri atas :yang terdiri atas :
1.1. Bangsa Belanda,Bangsa Belanda,
2.2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari EropaBukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3.3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
4.4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya samaOrang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama
dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrikadengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika
Selatan), dan keturunannya.Selatan), dan keturunannya.
 Golongan Timur Asing, yang terdiri atas :Golongan Timur Asing, yang terdiri atas :
1.1. Golongan Cina (Tionghoa), danGolongan Cina (Tionghoa), dan
2.2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, danGolongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan
lain-lain).lain-lain).
 Golongan BumiputeraGolongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:(Indonesia), yang meliputi:
1.1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasukiOrang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki
golongan rakyat lain, dangolongan rakyat lain, dan
2.2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk danOrang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan
menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesiamenyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.asli.

8. Peraturan
perundangan
tentang warga
negara Indonesia
yang pernah
berlaku : 1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang
Kewarganegaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi
kewarga-negaraan antara Indo-nesia dan RRC,
3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan
Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No.
3/Tahun 1946,
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU
No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan
Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

9.  Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian,
 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang
Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
 Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.
32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian.
 Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non
Pribumi Dalam Semua Perumusan dan
Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan
Program ataupun Pelaksanaan.
Peraturan
perundangan
pendukung
pelaksanaan UU
tentang Kewarga-
negaraan
Republik
Indonesia

10. 1.1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan wargaBerikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga
negara asing harus jelasnegara asing harus jelas !!
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UU Kwn , dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :
2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di IndonesiaDalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia
mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut?mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut?
…………………………………………………………….
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
a. Warga Negara Indonesia : ..............................................................
b. Warga Negara Asing : ......................................................................

11. 2. KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PEWARGANEGARAN DI
INDONESIA
Kedudukan warga negara di dalam suatu
negara, sangat penting statusnya terkait
dengan hak dan kewajiban yang dimiliki.
Perbedaan status/kedudukan sebagai wn
sangat berpengaruh terhadap hak dan
kewajibannya baik yang mencakup bidang
politik, ekonomi, sosial – budaya maupun
hankam.
a. KEDUDUKAN
WARGA NEGARA
a. Kedudukan Warga Negara

12. Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segalaHak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala
macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasarmacam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar
sebagai warga negara :sebagai warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27
ayat (1)),ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisanKemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan
(Pasal 28),(Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) danMengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

13. B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA :B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA :
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD
1945, alinea I),
• Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
(Pembukaan UUD 1945, alinea II),
• Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
(Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
• Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
• Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
• Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
• Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
• Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
• Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).

14. a. Hak di bidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan
memasuki suatu organisasi sosial politik
b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan
c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan,
memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha
d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan
sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan
hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya
C. HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN
DEMOKRASI DI INDONESIA

15. Bertanggungjawab Terhadap :Bertanggungjawab Terhadap :
• Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.
• Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas danPelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan
rahasia serta jujur dan adilrahasia serta jujur dan adil
• Hukum dan pemerintahan RI.Hukum dan pemerintahan RI.
• Usaha pembelaan negara.Usaha pembelaan negara.
• Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisiPelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi
kemerdekaan Indonesiakemerdekaan Indonesia..
D. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAMD. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAM
PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILAPELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA

16. E. PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/
perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),
b. Kelahiran (asas ius soli),
c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah
umur 5 tahun),
d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
e. Pewarganegaraan (naturalisasi),
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah
atau ibunya (asas ius sanguinis),
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah
atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah
berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.

17. BAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEHBAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958)KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958)
P R E S I D E N
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEHAKIMAN
MENELITI SYARAT-SYARAT
JURIDIS & MENERUSKAN
PERMOHONAN
PEWARGANEGARAAN
KEPADA PRESIDEN
PEMOHON
PENGADILAN NEGERI/
PERWAKILAN R I
DI LUAR NEGERI
SUMPAH
PERLENGKAPAN
5
3
2
1
6
7
4
5
x)

18. SYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEHSYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling
singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI
Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 th/lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

19. F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006)F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006)
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18
(delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri,
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing,
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk
negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.

20. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Langkah-langkah :
• Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang.
• Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.
• Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok
serta memberi tanggapan thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
• Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
• Buatlah kesimpulan bersama.
• Penutup.
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pewarganegaraan di
Indonesia dan Hilangnya kewarganegaraan di Indonesia, lakukan Strategi
Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.

21. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, budaya, dan suku.
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
5.5. Menghargai persamaan kedudukan wargaMenghargai persamaan kedudukan warga
negara dalam berbagai aspek kehidupan.negara dalam berbagai aspek kehidupan.

22. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan Makna Persamaan.
 Mendeskripsikan Jaminan Persamaan Hidup Berdasarkan Pendekatan
Kultural Dan Konstitusi Negara.
 Menganalisis Jaminan Persamaan Hidup Dalam Pembukaan Uud 1945,
Sila-sila Pancasila, Uud 1945 Dan Peraturan Perundangan Lainnya.
 Menampilkan Sikap Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara.

23. Makna Persamaan
PERSAMAAN
KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
Jaminan Persamaan
Hidup
Tidak Diskriminatif
Pendekatan Kultural
Dalam Konstitusi Negara

24. 3. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan
nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama
tanpa diskriminasi.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang
melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.
a. Makna Persamaana. Makna Persamaan

25. • Nilai ReligiusNilai Religius
• Nilai Gotong RoyongNilai Gotong Royong
• Nilai Ramah TamahNilai Ramah Tamah
• Nilai Kerelaan Berkorban danNilai Kerelaan Berkorban dan
Cinta Tanah AirCinta Tanah Air
b.b. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)
Nilai kultural yang perlu dilestarikanNilai kultural yang perlu dilestarikan
dalam upaya memberikandalam upaya memberikan
jaminan persamaan hidup :jaminan persamaan hidup :

26. c.c. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARAJAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA
1)1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwaPembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa .............. kemerdekaan itu ialahkemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa ...........hak segala bangsa ...........
2)2) Sila-Sila PancasilaSila-Sila Pancasila,
3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan
PeraturanPeraturan
PerundanganPerundangan
Lainnya, al :Lainnya, al :
1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan
melalui “Pers”.
2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara melalui
“Pertahanan Negara”.
3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”,
4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui
“Kekuasaan Kehakiman”.

27. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong
terkandung makna ttg jaminan persaman hidup !
3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra
moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia !
4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang
berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup !
5. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang
jaminan persaman hidup sebagai warga negara !
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet,
buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

28. 4.4. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARAMENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN,TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN,
BUDAYA DAN SUKUBUDAYA DAN SUKU
Perlu dilakukan langkah-langkah :Perlu dilakukan langkah-langkah :
• Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,
• Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional danImplementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan
profesional.profesional.
• Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,
• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,
• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, KolusiAparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN),dan Nepotisme (KKN),
• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,
• Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yangAparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang
mengarah pada SARA.mengarah pada SARA.

29. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di
Indonesia !
2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 !
3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki
keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda !
4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan
persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat !
5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang
kehilangan kewarganegaraan Indonesia !

30. STUDI KASUSSTUDI KASUS
Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?
Oleh : Benny G. Setiono
Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang
Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun
1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebut-
sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi
”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab,
India, Belanda dan sebagainya.
Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforia dari
kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam
masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansi-
instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal
untuk memperolehnya.
Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul
berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan
benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amuk massa, dan objek
pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UU Kewarganegaraan
yang baru ini ?
(Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)

31. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
1.1. Setelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulisSetelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis
sesuai dengan persepsi yang ada dibenak andasesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !!
2.2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggaptentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap
“revolusioner” !“revolusioner” !
3.3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnyaBerikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya
UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa,UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa,
Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi olehArab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh
aparat birokrasi !aparat birokrasi !
4.4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapusTentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus
diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa,diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa,
Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparatArab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat
birokrasi !birokrasi !
5.5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negaraBerikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara
keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaurketurunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur
dengan masyarakat sekitar !dengan masyarakat sekitar !

32. INQUIRIINQUIRI
UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai
dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum
kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh
kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan
kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan
bias gender.
Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih
ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi
perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan
kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya
jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami
kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah
tangga.
Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang
dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena
perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka
suami dan anak harus keluar dari Indonesia.
(Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan

33. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
1.1. Menurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dariMenurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dari
Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62
Tahun 1958) !Tahun 1958) !
2.2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanyaDari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya
““diskriminasi dan bias genderdiskriminasi dan bias gender“ terhadap warga yang“ terhadap warga yang
melakukan perkawinan campuran !melakukan perkawinan campuran !
3.3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 TahunApa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun
2006) jika sekarang ini :2006) jika sekarang ini :
a.a. Menjadi salah satu warga keturunanMenjadi salah satu warga keturunan
b.b. Menjadi aparat birokrasiMenjadi aparat birokrasi
c.c. Menjadi salah satu warga negara yang melakukanMenjadi salah satu warga negara yang melakukan
perkawinan campurperkawinan campur