Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Orde Baru yang mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, termasuk partai politik. Kebijakan ini ditetapkan melalui berbagai peraturan seperti UU No. 3 tahun 1985 dan UU No. 8 tahun 1985 yang mewajibkan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas mereka. Kebijakan ini mendapat pen

1. 1. Luzna Silviyani (3301412129)
2. Ari Setiawati (3301413089)
3. Alvian Octo Risty (3301412154)
4. Taufik Riza Irawan (3301412002)
5. Kosim (3301412145)

2. Pengertian Asas Tunggal Pancasila
Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan
asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai
sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Latar Belakang Munculnya Pancasila sebagai Asas
Tunggal
Asas tunggal,Tunggal jelas berarti satu. Asas tunggal berarti
tidak boleh ada asas lain. Jika Pancasila menjadi asas tunggal, itu
berarti tak boleh ada asas lain kecuali Pancasila yang dijadikan
tumpuan berpikir atau berpendapat di negeri ini. Kalaupun ada yang
lain, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pokoknya,
Pancasila berada di atas segalanya. Yang lain ada di bawahnya,
termasuk Islam.
Pada awal kekuasaannya, Soeharto berusaha meyakinkan
bahwa rezim baru ini adalah pewaris sah dari presiden pertama. Dari
khasanah ideologis Sukarno, pemerintah baru ini mengambil
Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu
merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi
kekuasaannya. Kekuasaan awal Orde Baru sanggup memberikan
doktrin baru kepada masyarakat bahwa setiap bentuk kudeta atas
pemerintahan yang sah dengan mencoba mengganti ideologi
Pancasila adalah salah dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.
Tampaknya ‘propaganda’ itu berhasil, sehingga tampak jelas ketika
rentang Oktober 1965 sampai awal 1966, terjadi peristiwa kekerasan
massal yang luar biasa dasyatnya, yaitu ‘pembantaian’ orang-orang
yang dicurigai berafiliasi terhadap komunis.

4. Proses pemberlakuan Asas
Tunggal Pancasila
Tahun 1966 merupakan tahun lahirnya
pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Soeharto. Kemunculan Orde
Baru dilatar belakangi oleh berbagai
peristiwa, terutama yang terjadi pada enam
tahun terakhir dibawah rezim Orde Lama.
Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin
Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin dan
proyek Nasakomnya, telah digoyang oleh
antagonisme politik, kekacauan sosial dan
kritis ekonomi dalam kehidupan masyarakat
Indonesia secara menyeluruh.

5. ORDE BARU MEMBEDAKAN DIRINYA
SENDIRI DARI ORDE LAMA DENGAN
MENDEFINISIKAN DIRI SEBAGAI:
1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang
didasarkan atas pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan
konsisten.
2. Sebuah tatanan yang berusaha
mewujudkan citacita kemerdekaan, yaitu
keadilan dan kemakmuran rakyat
Indonesia berdasarkan Pancasila.
3. Sebuah tatanan yang bercita-cita
membangun sistem negara dan
masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi
dan hukum.
4. Sebuah tatanan hukum dan tatanan

6. Pro dan Kontra terhadap Asas Tunggal
Pancasila (Kebijakan Orba terhadap Islam)
Dalam pemerintahan Orde Baru pada bidang
politik, ekonomi, dan budaya telah didominasi oleh
kekuatan-kekuatan non muslim dan orang Islam
dilarang memegang bidang-bidang tersebut.
Dapat dikatakan bahwa, Indonesia adalah satu-
satunya negara berpendudukan Islam terbesar di
dunia tetapi dengan pengaruh Islam yang paling
sedikit.selain itu, pemerintah Orde Baru pun
didukung secara efektif oleh Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) dan dengan melihat hal
tersebut semakin jelas bahwa kebangkitan politik
umat Islam yang diharap-harapkan sulit untuk
diwujudkan, seiring upaya pemerintah dalam
melakukan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni.

7. Syarikat Islam dan Orde Baru
Pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai
Islam yang bertahan, yakni PSII,NU dan
Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Pembentukan Parmusi (Partai Muslimin
Indonesia) diharapkan memberikan sesuatu
yang baru bagi politik Islam. Tapi
keterlibatan pemerintah dalam proses
pembentukannya menghambat partai
tersebut melakukan kegiatan-kegiatan atau
mengambil kebijakan-kebijakan politik yang
independen.

8.  Dalam rangka memulihkan kembali demokrasi di dalam
negeri, pemilihan umum pertama diadakan pada tanggal 3 Juli
1971. Dalam pemilu ini, partai-partai Islam terdiri dari PSII, NU,
Perti dan Parmusi, artai-partai non Islam dan sekuler yakni
PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI dan
Golkar didukung Pemerintah, saling bersaing.
Selain memakan korban di Jakarta, pemaksaan asas
tunggal Pancasila itu pun memakan korban kaum Muslimin
dalam peristiwa Talangsari di Lampung 1989, dan Haur
Koneng di Majalengka 1993.
Alhasil, siapapun yang menolak Pancasila sebagai
sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, mereka akan
berhadapan dengan negara. Di era itu, Pancasila dianggap
memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh
diperdebatkan. Meski sebenarnya masyarakat tahu bahwa
ajaran itu tidak ada bukti nyatanya. Tapi otoritarianisme
Soeharto dan Orde Baru membungkam semua yang bersikap
kritis.

9. Disamping itu, banyak juga kebijakan
pembangunan/politik yang dibuat pemerintah
bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Islam,
diantaranya:
1. Pengumuman rancangan Undang-undang Perkawinan pada
tahun 1973, yang menimbulkan protes sangat dahsyat dari
hampir semua organisasi Islam, karena rancangan yang
dibuat pemerintah benar-benar mengabaiakn ajaran Islam.
2. Pembangunan tempat-tempat perjudian, “lokalisasi”, dan
melegalisasikam perjudian “terselubung” melalui pungutan
uang lotre olah raga yang biasa disebut Sumbangan Dana
Sosial Berhadiah.
3. Larangan memakai Jilbab di sekolah menengah.
4. Program keluarga berencana yang tidak memperhatikan
ajaran Islam.
5. Maraknya penjualan minuman keras, dan pemberian izin
secara bebas oleh pemerintah untuk membangun kilang-
kilang arak.

10. Pada awal 1980-an rezim Suharto menghendaki agar pancasila
dijadikan satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi
kemasyarakatan yang ada di Indonesia.Kepercayaan diri rezim ini dan
konsentrasinya untuk mencegah meningkatnya keteguhan Islam untuk
bersatu menjadi gerakan politik yang berbahya membuat rezim ini
berusaha mewujudkan keseragaman ideologis yang lebih besar lagi di
seluruh sektor sosial politik. Dalam pidato tahunannya di depan DPR pada
tanggal 10 Agustus 1982, kemudian gagasan presiden itu di masukkan
dalam ketetapan MPR no 11/1983 (pasal 3 bab IV), dengan alasan demi
memelihara, memperkuat dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan
sosial dan nasional bangsa, seluruh partai politik dan Golongan Karya
harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Selanjutnya presiden
Soeharto menegaskan bahwa “seluruh kekuatan sosial politik harus
menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila
Setelah draf penerapan asas tunggal ini dipublikasikan oleh
pemerintah, reaksi yang beragam muncul di masyarakat. Para pemimpin
politik Islam umumnya terpolarisasi dalam menyikapi rencana asas tunggal
tersebut. PB HMI, mulanya menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan
asas tunggal tersebut. Demi mempertahankan citra HMI sebagai organisasi
radikal anti pancasila dan menghindari resiko pembubaran, maka pada
april 1985 HMI menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.
Penerimaan asas tunggal oleh HMI akhirnya menyebabkan HMI menjadi
dua kubu, pertama HMI yang diakui oleh Pemerintah (yang menerima asas
tunggal) dan yang kedua HMI Majelis Penyelemat Organisasi (MPO) yang
tatap bersikukuh menolak asas tunggal. Penolakan asas tunggal juga
dilakukan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) yang pada akhirnya PII memilih
untuk membubarkan diri dari pada menerima asas tunggal.

11. Undang-Undang tentang Asas Tunggal
Pancasila
 UU No. 8 Tahun 1985 dan UU No. 3 Tahun 1985
Pada saat itu (Orde baru) ideologi yang dianut adalah
Pancasila, sehingga siapapun orang yang memunculkan ideology
baru akan ditekan dan ditindas, seakan-akan semua yang
dilakukan oleh pemerintah pada masa itu demi melanggengkan
kedudukakannya. terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun
1985, dan Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai
Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi
kemasyarakatan melalui UU No. 8 tahun 1985. Yang itu diatur
dalam Pasal 2 (1) UU No. 8 Tahun 1985 yang berbunyi
“Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-
satunya asas”. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun
untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Banyak
Ormas yang melakukan penolakan, sehingga banyak hal yang
dilakukan oleh pemerintah untuk menekan Islam termasuk
tindakan represif.

12. Banyak sekali peraturan atau ketetapan yang
dikeluarkan oleh pemerintah untuk meyakinkan bahwa
ideologi yang satu-satunya harus ditaati adalah Pancasila,
dan partai politik yang harus dipilih oleh rakyat adalah
Golkar, bahkan pada saat itu setiap pegawai negeri sipil
diharuskan untuk memilih Golkar. Dengan kenyataan
seperti ini, dengan tekanan dari pemerintah, maka banyak
pegawai negeri yang tadinya memilih partai politik Islam
menjadi pindah haluan untuk lebih memilih Golkar dan taat
pada pemerintah, sehingga bisa dipastikan presentase
kedudukan partai Islam pada saat itu sangatlah kecil.
Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru yaitu :
1. Berdasarkan SU MPR 1978 mengenai Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan UU No. 3
tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya yang
menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. UU No. 3 tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan
kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk
organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU No. 8
tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun
untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas