Dokumen tersebut membahas peran KPK dan lembaga peradilan dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum. KPK bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta pencegahan korupsi. Lembaga peradilan seperti pengadilan umum bertugas mengadili perkara pidana dan perdata untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Kedua lemb

1. Peranan KPK dan Kehakiman
Dalam Melindungi dan
Menegakkan Hukum
Nama Kelompok :
Ahmad Luthfi
Angelina Puspaningrum
Jayanti Ramadhani
Nabila Cindi Ediwi
Nofia Afifah Putri

2. KPK

3. Definisi Korupsi
Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13
buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU
Nomor 20 Tahun 2001.
Bentuk/Jenis TPK adalah sebagai berikut:
1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

4. Tugas KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal
dengan KPK mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak
pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.

5. Wewenang KPK
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan
tindak pidana korupsi.

6. Kejaksaan

7. Tugas Kehakiman
1. Harus mampu menafsir Undang-undang
secara aktual Kebenaran dan Keadilan
2. Harus berani berperan menciptakan hukum
baru atau sebagai pembentuk hukum.
3. Harus berani berperan melakukan contra
legem
4. Harus mampu berperan mengadili secara
kasuistik.

8. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
(Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-
badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN,
Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24
ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada
badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas
pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat
(1) dan ayat (2))

9. Pengadilan dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada
instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal
52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas
pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan
lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana
kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984).
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang,
memeriksa, mengadili, memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)

10. THANK YOU