Makalah ini membahas tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berperan dalam mendukung perekonomian dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jenis bank di Indonesia meliputi bank sentral, bank umum, dan bank syariah. Lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan dan asuransi menghimpun dana masyarakat untuk pembiayaan dan pertanggungan. Otoritas Jasa Keuangan berper
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan Otoritas Jasa Keuangan,SMAN 12 TANGERANG
1. MAKALAH EKONOMI
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
Dengan pembimbing : Ranti Pusriana S.pd
Disusun Oleh :
Amelia Puspita Sari
Dianita Aprilia
Muhammad Raihan Shidqi
Muhammad Rama Ramadhan
Syaimatul Nur Kholifah
Kelompok 3 – X MIPA 2
SMAN 12 TANGERANG
TAHUN AJARAN 2017/2018
2. DAFTAR ISI
BAB I PEMBAHASAN.............................................................................................................
A. Bank.......................................................................................................................................
Pengertian Bank................................................................................................
Prinsip Prinsip Kegiatan Usaha.......................................................................
Jenis Jenis Bank................................................................................................
B. Lembaga Keuangan Bukan Bank.......................................................................................
Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank................................................
Jenis – Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank.............................................
C. Otoritas Jasa Keuangan......................................................................................................
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan...............................................................
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....................................................................
Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan............................................
BAB II PENUTUP....................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................
3. BAB I
PEMBAHASAN
A. Bank
Bank berperan dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian suatu negara.
Lembaga ini melaksanakan kegiatan usaha berupa menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk Kredit. Seperti Perusahaan jasa lainnya.
Pengertian Bank
Secara Umum, bank diartikan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang.
Peran ini melekat pada bank sebagai perwujudan dari kegiatan usahanya dibidang keuangan.
Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Prinsip-prinsip kegiatan usaha
1. Prinsip Kepercayaan
Prinsip yang paling utama dalam menjalankan kegiatan perbankan adalah prinsip
kepercayaan atau fiduciaryprinciple. Prinsip kepercayaan ini yang menjadi dasar hubungan
antara bank dengan nasabah. Yaitu menyatakan bahwa kegiatan perbankan dilandasi oleh
kepercayaan antara nasabah dengan bank. Hanya berdasarkan kepercayaan, nasabar bersedia
menyimpan uang mereka untuk dikelola oleh pihak bank secara ama dan jujur. Sehingga
sewaktu-waktu nasabah meminta kembali uang mereka yang disimpan, bank tersebut mampu
menyediakannya.
Tujuan utama dari prinsip kepercayaan adalah agar bank tetap menjaga dan
memelihara kepercayaan yang diberikan nasabah.
2. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menjadi acuan bank untuk menjalankan
usaha perbankan yaitu dengan mengedepankan sikap hati-hati guna melindungi dana nasabah
yang telah dipercayakan di bank.
4. Menjaga bank tetap sehat adalah tujuan utama dari prinsip kehati-hatian, yaitu agar
bank senatiasa dalam keadaan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar
tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Sehingga nasabah
dan masyarakat tidak tetap bersedia dan mau menyimpan dana mereka di bank. Dalam
hubungannya dengan 5C ofcredit, prinsip kehati-hatian juga meliputi beberapa poin
berikut: capacity atau kemampuan, character atau watak, capital atau modal, collateral atau
agunan, dan conditionofeconomy atau prospek kegiatan usaha dari kreditur.
3. Prinsip Kerahasiaan
Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah bukanlah hubungan kontraktual
biasa. Namun, dalam hubungan tersebut, bank memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan
rahasia nasabahnya kepada pihak lain kecuali bila ditentukan oleh perundang-undangan lain
yang berlaku. Dalam industri perbankan, prinsip kerahasiaan merupakan jiwa dari semua
kegiatan usaha bank, sehingga sangat penting untuk selalu dijaga.
Tujuan utama dari prinsip kerahasiaan adalah nasabah mendapatkan perlindungan dan
jaminan hukum yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank
untuk menyimpan dan mengelola dana yang mereka simpan.
Secara umum ada dua teori yang berlaku tentang kekuatan kerahasiaan bank yaitu
teori mutlak dan teori relatif. Teori mutlak merupakan teori yang menyatakan bahwa
informasi nasabah bank tidak bisa dibuka untuk hal apapun. Namun, sekarang ini sudah
hampir tidak ada negara yang menganut teori ini. Sedang teori relatif adalah prinsip rahasia
bank tetap diikuti, namun tetap masih bisa di buka untuk hal-hal tertentu yang luar biasa
seperti penyelesaian hutang piutang, kepentingan pajak, peradilan pidana, perkara perdata,
ataupun atas permintaan nasabah bank.
4. Prinsip Mengenal Nasabah
Prinsip yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah yang mana bank memiliki
keleluasaan atau hak untuk mengetahui lebih jauh serta mengenal identitas nasabah,
memantau setiap transaksi keuangan nasabah serta melaporkan bila ada transaksi yang
mencurigakan.
5. Tujuan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah ini ialah untuk menghindari
adanya kemungkinan bank atau lembaga keuangan dijadikan sarana tindak kejahatan dan
kegiatan illegal oleh nasabah, serta menjaga reputasi dan nama baik lembaga keuangan.
Dalam menjalankan kegiatannya bank berpegang teguh pada empat prinsip kegiatan
usaha perbankan. Dengan adanya prinsip kegiatan usaha perbankan ini, baik bank maupun
nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan juga perlidungan atas hak-hak mereka.
Jenis - Jenis Bank di Indonesia
1. Bank Sentral
Bank sentral di indonesia adalah Bank Indonesia (BI). BI merupakan lembaga
independen sejak diberlakukan nyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2009. BI memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dan
bebas campur tangan dari pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal diatur Undang-
Undang. BI memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan
wewenang nya sebagaimana diatur Undang-Undang, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar
dengan lembaga tinggi negara. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tujuan untuk
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanan
kebijakan moneter secar berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan
kebijakan umum pemerintah dibidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan nya, Bank
Indoenesia didukung 3 pilar yang merupakan bidang tugas nya sebagai berikut :
• Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
• Mengtur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
• Mengatur dan Mengawas Bank di Indonesia
2. Bank Umum
Bank Umum termasuk salah satu jenis bank yang terdapat dalam perekonomian
Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank
umum juga disebut bank komersial karena kegiatan usahanya bertujuan mencari keuntungan
sebesar-besarnya. Seperti perusahaan lainnya, bank umum dapat didirikan oleh warga negara
6. Indonesia (WNI), badan hukum Indonesia, ataupun kemitraan dengan warga negara asing dan
badan hukum asing. Ditinjau dari segi kepemilikan, bank umum terdiri atas bank milik
pemerintah, swasta nasional, swasta asing, dan campuran (swasta dan nasional). Bentuk
badan usaha bank umum dapat berupa perseroan, koperasi, atau perusahaan daerah.
Fungsi-Fungsi Bank Umum
• Menghimpun dan simpanan dari masyarakat
• Menyalurkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
• Menerbitkan uang giral melalui mekanisme kliring.
• Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
• Mendukung kelancaran transaksi internasional
• Menyediakan layanan penyimpanan barang berharga.
• Memberikan jasa-jasa lainnya.
3. Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank
syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenis nya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank
umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan perbankan syariah adalah menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan
pemerataan ke sejahteraan rakyat. Prinsip-Prinsip bank syariah sebagai berikut :
• Prinsip Mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik
dana, dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan menyepakati nisbah bagi hasil
atas keuntungan yang diperoleh.
• Prinsip Musyarakah, yaitu perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam
kegiatan ekonomi dengan pembagian laba atau rugi sesuai kesepakatan nisbah.
• Prinsip Wadiah, berdasarkan prinsip wadiah, pihak pertama menitipkan dan atau
benda kepda pihak kedua selaku penerima titipan.
• Prinsip Murabahah, yaitu aka jual beli antara dua pihak yang saling sepakat atas harga
jual suatu barang.
7. • Prinsip Ijarah, yaitu kegiatan persewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan
sewa.
• Prinsip Kebajikan, yaitu penerimaan dana penyaluran dana kebajikan dalam bentuk
zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran alwardul hasan.
Fungsi-Fungsi Bank Syariah
• Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan jasa perbankan
berdasarkan prinsip syariah
• Mendorong pergerakan dana masyarakat yang belum terserap dalam sektor
perbankan.
• Meningkatkan ketahanan sistem perbankan di Indonesia
• Menyediakan sarana bagi investor untuk melakukan pembiayaan dan transaksi
keuangan sesuai prinsip syariah.
• Memberdayakan masyarakat melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM).
4. Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank
perkereditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan nya tidak memberikan jaa dalam
lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat merupakan salah satu jenis bank yang
dikenal melayani sektor usaha mikro kecil, dan menengah.
Fungsi Bank Perkreditan Rakyat
• menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,
dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
• Menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit
konsumsi.
• Menyediakan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
• Menerima simpanan dalam bentuk giro
• Melakukan kegiatan usaha alam valuta asing.
• Melakukan usaha perasuransian.
8. • Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha
BPR.
B. Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank
Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan
mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan.
Jenis –Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank
a. Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang usahanya melakukan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana dari masyarakat
secara Iangsung.
Contoh: sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.
b. Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
melalui pengumpulan premi (uang pertanggungan) asuransi.
Polis asuransi adalah dokumen perjanjian tertulis antara pihak penanggung
(perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (pihak yang dijamin) yang memuat
persyaratan atau ketentuan perjanjian.
Dilihat dari jenis usahanya, perusahaan asuransi di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut.
Asuransi jiwa, yaitu perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan jiwa atas
kematian atau kecelakaan.
Contoh:
a) PT Asuransi Jiwasraya
b) PT Asuransi Bumi Putera
Asuransi kerugian, yaitu perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan atas
kerugian akibat kecelakaan atau bencana lainnya.
Contoh:
a) Asuransi kebakaran
9. b) Asuransi kendaraan bermotor
c) Asuransi kecelakaan
Asuransi sosial, yaitu perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan atas kejadian
meninggal, cacat, atau pensiun.
Contoh:
a) PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN)
b) PT Jamsostek
c) PT Asuransi Jasa Raharja
d) PT Asuransi Jasa Indonesia (PT JASINDO)
Reasuransi, yaitu pengalihan sebagian risiko kepada penanggung lain yang dilakukan
oleh penanggung pertama karena risiko yang dirasakan terlalu besar.
Contoh: PT Reasuransi Umum
c. Lembaga Dana Pensiun
Dana pensiun adalah dana yang disediakan pemerintah atau perusahaan kepada para
pegawai/karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu (purna tugas) sebagai
cadangan hari tua.Tujuannya adalah:
a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama pegawai negeri dan TNI,
karyawan swasta, dan pensiunan).
b) Cadangan hari tua.
Lembaga dana pensiun adalah lembaga atau badan yang khusus mengurus dana
pensiun yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari
tua bagi anggota yang bersangkutan.
Contoh:
a) PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen).
b) PT Asuransi Sosial ABRI (ASABRI).
c) PT Jamsostek (untuk karyawan swasta).
d. Koperasi Simpan Pinjam (koperasi kredit)
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya menerima simpanan dan
memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dengan bunga yang rendah
(ringan). Tujuannya adalah untuk mendidik para anggotanya supaya Iebih hemat dengan
menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.
Manfaat koperasi simpan pinjam:
10. a) anggota dapat memperoleh pinjaman secara mudah.
b) tingkat bunga pinjaman rendah.
c) anggota dapat memenuhi kebutuhannya.
d) anggota terhindar dari rentenir.
e) anggota memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).
f) pinjaman tidak menggunakan jaminan.
e. Perum Pegadaian
Perum pegadaian adalah usaha yang memberikan pinjaman (kredit) jangka pendek
dengan jaminan barang-barang bergerak. Besarnya pinjaman tergantung dari nilai barang
yang dijaminkan.
Tujuannya adalah membantu masyarakat luas, terutama golongan kurang mampu
untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan
cepat. Dalam kegiatan usahanya, perum pegadaian menawarkan kepada masyarakat empat
jenis produk jasa, yaitu:
a) pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai,
b) penaksiran nilai barang,
c) penitipan barang, dan
d) jasa lain.
C. OTORITAS JASA KEUANGAN
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011
yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk
menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan
lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan
pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
11. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan:
1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,
dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang;
b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c) menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga
Jasa Keuangan;
h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan
12. jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan;
d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e) melakukan penunjukan pengelola statuter;
f) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h) memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan
13. BAB II
PENUTUP
Berdasarkan pernyataan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan dari ketiga lembaga
yang terdiri dari bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. Hal ini
berkaitan dengan persamaan antara ketiga lembaga tersebut, yaitu sama-sama berkerja dalam
bidang keuangan. Tetapi dalam otoritas jasa keuangan lebih cenderung pada bidang
pengawasan keuangan.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam
makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya pengetahuan
kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini
Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik saran yang
membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi penulis para pembaca khusus pada penulis.