SlideShare une entreprise Scribd logo

INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

•
•
A
AristoElyanTambuwun1

Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut, sistematika pengaturannya, serta ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat mulai dari prinsip, perilaku dasar lembaga jasa keuangan, h

Relations avec les actionnaires
1  sur  33
Télécharger pour lire hors ligne
Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK 6/POJK.07/2022 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
SUBSTANSI PENGATURAN LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 1 2 AGENDA Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
3 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Latar Belakang 2013 2011 UU OJK POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ---- POJK Pertama yang diterbitkan oleh OJK Dalam rangka mencapai salah satu tujuan OJK (Pasal 4 UU OJK): “c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.” Perkembangan Sektor Jasa Keuangan ✓ Tumbuhnya PUJK baru ✓ Perkembangan teknologi informasi yang dinamis ✓ Implementasi dan tantangan Perlindungan Konsumen Penguatan Implementasi Pasal 28 – 30 UU OJK Melakukan tindakan lain/pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan Penguatan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di antaranya pelaksanaan penilaian sendiri dalam rangka pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen, namun belum diatur secara tegas dalam POJK 1/2013 Penyelarasan Regulasi Perlindungan Konsumen ✓ Beberapa pengaturan dalam POJK 1/POJK.07/2013 dicabut dan diatur dalam POJK tersendiri. ✓ Pencabutan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Tujuan Mendukung pencapaian tujuan dibentuknya OJK – Pasal 4 UU OJK Mencapai arah kebijakan OJK 2021 - 2025 Mendukung aspek Perlindungan Konsumen di era digital 1 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
4 SISTEMATIKA POJK PERLINDUNGAN KONSUMEN Ketentuan Umum Bab II - Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Bab I - Bab III - Infrastruktur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK Pembelaan Hukum Oleh OJK Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pengawasan dan Pembinaan Oleh OJK Koordinasi Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Bab IV - Bab V - Bab VI - Bab VII - Bab VIII - Bab IX - Bab X - 2 SUBSTANSI PENGATURAN 62Pasal Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
5 BAB I - KETENTUAN UMUM Definisi Lembaga Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Konsumen Perlindungan Konsumen dan Masyarakat LAPS SJK Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum Pegawai Pasal 1 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
6 Edukasi yang memadai Keterbukaan dan transparansi informasi Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab Perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien BAB I - KETENTUAN UMUM Prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK Pasal 2 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
7 Bagian Kesatu Subjek PUJK, baik konvensional maupun syariah BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Bank Umum BPR Perantara Pedagang Efek Manajer Investasi Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Pergadaian Pemerintah Pergadaian Swasta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LJK Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, Perusahaan Penjaminan penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh OJK Pasal 3 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
8 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kedua Perilaku Dasar PUJK PUJK wajib beritikad baik PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga dari perilaku yang berakibat merugikan Konsumen PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan * Pengaturan lebih lanjut pada bagian ketiga - kesembilan Pasal 4 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
9 PUJK dilarang: memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak lain mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan dalam hal: 1. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau 2. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perilaku Dasar PUJK BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Pasal 11 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
10 PUJK wajib memiliki dan menerapkan Kebijakan dan prosedur tertulis Perlindungan Konsumen. BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK 1 7 Desain Produk dan Layanan Penyediaan Informasi Produk dan Layanan Penyampaian Informasi Produk dan Layanan Pemasaran Produk dan Layanan Penyusunan Perjanjian terkait Produk dan Layanan Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan Penanganan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa 2 3 5 6 Siklus Produk Kegiatan PUJK berdasarkan siklus produk dan/atau layanan (product life cycle) adalah: Pasal 6 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
11 Bagian Ketiga desain produk dan/atau layanan* BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK perancangan sesuai dengan target Konsumen mempertimbangkan • kebutuhan dan kemampuan • Kesesuaian fitur, risiko dan biaya Mendokumentasikan pelaksanaan perancangan Pengecualian pengujian • Pelaksanaan program pemerintah atau otoritas • LKM PUJK Wajib melalui survei, riset pemasaran dan/atau uji coba terbatas untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan Konsumen, Jika berpotensi PUJK melakukan peninjauan ulang pengujian produk dan/ atau layanan baru memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan Mendokumentasikan hasil pengujian *Materi pengaturan baru Pasal 12 Pasal 15 Pasal 13 & 14 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
12 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Keempat Penyediaan informasi produk dan layanan PUJK wajib menyediakan informasi secara Dokumen produk dan layanan yang berbahasa asing disandingkan dengan Bahasa indonesia mudah diakses benar akurat tidak berpotensi menyesatkan jelas Menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas Memberikan penjelasan terhadap istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami Konsumen istilah, frasa, kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti Informasi disampaikan saat: • pemasaran • Sebelum tanda tangan perjanjian PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan (RIPLAY), yang memuat: • nama dan jenis produk dan/atau layanan; • nama penerbit; • fitur utama; • manfaat; • risiko; • persyaratan dan tata cara; • biaya; dan • informasi tambahan. Simulasi / data historis khusus produk dan layanan: • penghimpunan dana, • penyaluran dana; dan/atau • pengelolaan dana Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
13 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Keempat Penyediaan informasi produk dan layanan* RIPLAY Versi Personal Umum tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu Pengecualian penyediaan RIPLAY: • Program pemerintah • Digunakan secara berulang Apabila telah diatur ketentuan RIPLAY atau setara RIPLAY, PUJK mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing masing produk/ layanan *Materi pengaturan baru Pasal 17 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
14 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kelima Penyampaian informasi produk dan layanan* tatap muka tanpa tatap muka disampaikan sebelum calon konsumen memutuskan menempatkan dana atau memanfaatkan produk/ layanan disampaikan sebelum tanda tangan perjanjian PUJK melakukan konfirmasi pemahaman konsumen atas RIPLAY dan menuangkannya dalam dokumen atau media lain sebagai alat bukti Versi Metode Penyampaian media cetak, media elektronik; dan/atau sarana komunikasi pribadi calon Konsumen Personal Umum RIPLAY *Materi pengaturan baru Pasal 19 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
15 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kelima Penyampaian informasi produk dan layanan* RIPLAY RIPLAY produk kumpulan, bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas pegawai/pekerja disampaikan kepada calon konsumen atau pemberi kerja Masing-masing PUJK pemilik produk/ layanan hasil aktivitas kerja sama, bertanggung jawab dalam menyampaikan RIPLAY PUJK wajib menyampaikan informasi kepada calon konsumen tentang: • penerimaan • penundaan • penolakan + alasan, kecuali diatur lain oleh peraturan per-UU-an *Materi pengaturan baru Pasal 19 Pasal 19 Pasal 20 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
16 Bagian Keenam Pemasaran Produk dan Layanan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan/ berpotensi merugikan dengan menyalahgunakan keadaan Konsumen PUJK dalam Pemasaran Produk/ layanan PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan yang ditawarkan dan mendokumentasikan penilaian kesesuaian ➢ Wajib menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi min. 2 PUJK kecuali diatur lain peraturan per-UU-an ➢ dilarang memaksa pembelian produk dan/atau layanan salah satu PUJK tertentu ➢ PUJK pemilik produk dan/atau layanan, bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang dipilih Apabila menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK: pernyataan PUJK berizin dan diawasi oleh OJK dengan tanpa logo OJK nama dan/ atau logo PUJK; dan PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan menginformasikan adanya benturan kepentingan untuk penawaran Dalam hal hanya dapat dilakukan oleh perorangan yang terdaftar di OJK menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh OJK Logo OJK tidak dicantumkan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 26 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
17 Bagian Keenam Pemasaran Produk dan Layanan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK melalui komunikasi pribadi • Dilarang menawarkan tanpa persetujuan konsumen • Merekam suara dan/atau video dalam melakukan penawaran • Dilarang mewajibkan persetujuan penawaran sebagai syarat penggunaan produk • Jika Konsumen menarik persetujuan, PUJK harus menghentikan penawaran • Waktu Penawaran: • Senin sd Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00 - 18.00 waktu setempat, kecuali disepakati lain • Menginformasikan nama PUJK dan sumber pemberi data pribadi, maksud dan tujuan Pasal 25 • mendokumentasikan dan memberikan akses atas rekaman dalam hal calon konsumen menyetujui penawaran Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 18 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen • Memberikan waktu cukup untuk memahami • dituangkan dalam dokumen atau media lain sebagai alat bukti PUJK wajib mengonfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum tanda tangan Menyusun perjanjian baku sesuai peraturan per-UU-an Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 19 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK a. pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen b. pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan, kecuali diatur dalam peraturan per UU-an c. mengatur kewajiban pembuktian Konsumen, jika PUJK menyatakan hilangnya kegunaan produk/layanan yang dibeli Konsumen bukan tanggung jawab PUJK d. memberi hak PUJK mengurangi kegunaan produk/layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk/layanan e. Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk/layanan yang dibeli secara angsuran f. PUJK dapat menambah, mengubah, memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati g. Konsumen tunduk pada perubahan sepihak PUJK setelah perjanjian ditandatangani Konsumen h. memberi kewenangan PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula i. PUJK memiliki wewenang menafsirkan arti perjanjian secara sepihak j. PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang mewakili kepentingan PUJK k. membatasi hak Konsumen menggugat PUJK jika terjadi sengketa; dan l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan Konsumen jika terjadi sengketa perjanjian baku • Perjanjian baku dapat berbentuk elektronik • PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan atas dokumen Perjanjian Baku • PUJK dilarang mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi, antara lain: Pasal 30 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 20 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK • Wajib menginformasikan/ memberitahukan paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan kecuali diatur lain di peraturan sektoral • Jangka waktu dikecualikan, apabila: ✓ ditetapkan pemerintah atau otoritas; ✓ perubahan acuan penetapan harga disebutkan di perjanjian dan ditetapkan otoritas; atau ✓ disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum • Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan • Perubahan dianggap disetujui apabila Konsumen tidak mengkonfirmasi Dalam hal terhadap perubahan ketentuan yg memengaruhi perjanjian produk dan/atau layanan Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait produk kredit atau Pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada konsumen: • Wajib memberitahukan, mengonfirmasi, dan menuangkan konfirmasi Konsumen • Wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan serta didokumentasikan sebagai alat bukti • Jangka waktu dikecualikan, apabila: ✓ ditetapkan pemerintah atau otoritas; ✓ perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ditetapkan Otoritas; atau ✓ disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum • Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan • Perubahan dianggap disetujui apabila Konsumen tidak mengkonfirmasi Pasal 31 Pasal 32 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan* 21 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK • PUJK wajib memberikan masa jeda min. 2 HK sejak penandatangan perjanjian atas produk dan/atau layanan: ✓ memiliki jangka waktu yang panjang ✓ kompleks • Jika telah terdapat ketentuan, mengacu ketentuan yang berlaku di setiap sektor • Pemberian masa jeda, dikecualikan: ✓ program pemerintah atau Otoritas ✓ digunakan berulang ✓ bersifat kumpulan, bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas ✓ Telah diberikan waktu yang cukup mempelajari (paling kurang 2 HK) • Apabila belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian ✓ produk investasi: PUJK mengembalikan min sejumlah nilai yang diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk/layanan, ditambah hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang mendapatkan persetujuan Konsumen ✓ produk pinjaman: PUJK menerima paling sedikit sejumlah nilai yang diberikan kepada Konsumen ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi • Jika Konsumen membatalkan perjanjian pada masa jeda, PUJK dilarang membebankan biaya penalti dan/atau sanksi Pengalihan hak tagih kepada pihak lain: • Dimuat di perjanjian kredit atau pembiayaan • Diberitahukan atau disetujui Konsumen • Tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen • Mengikuti tata cara di peraturan per-UU-an Masa Jeda bagi Konsumen *Materi pengaturan baru Pasal 33 Pasal 34 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan 22 Bagian Kedelapan • PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen • bertanggung jawab menyediakan layanan khusus kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK PUJK wajib menjaga keamanan dana/aset konsumen PUJK wajib memberikan tanda bukti dan/atau akses terhadap kepemilikan/ pemanfaatan layanan dengan tepat waktu sesuai perjanjian Memberikan laporan pada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban secara akurat, benar, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai perjanjian Melaksanakan instruksi Konsumen sesuai perjanjian dan peraturan per-UU-an Direksi dan Pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan PUJK dalam Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan 23 Bagian Kesembilan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Ketentuan mengenai • Layanan Pengaduan: POJK Nomor 18/POJK.07/2018 • Penyelesaian sengketa: POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan Dalam hal layanan Pengaduan tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu LAPS SJK atau melalui pengadilan Pasal 41 Pasal 42 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
24 Bagian Kesepuluh Penilaian Sendiri* PUJK wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen BAB II - Dilaporkan setiap 1 tahun sekali paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan *Materi pengaturan baru KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK BAB III - INFRASTRUKTUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT* Bagian Kesatu Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen: PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan POJK ini Dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain dengan menghindari benturan kepentingan Bagian Kedua Organisasi dan Pelaporan • Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan ketentuan POJK • Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi • PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan Pasal 43 Pasal 46 Pasal 48 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
25 BAB IV - PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OJK Konsumen dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh OJK, berupa: 1 2 3 layanan penerimaan informasi layanan pemberian informasi layanan pengaduan Informasi pada angka 1 dan 2 merupakan informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, produk, dan informasi lainnya. Ketentuan mengenai layanan Konsumen dan masyarakat mengacu pada POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
26 BAB V - PEMBELAAN HUKUM OLEH OJK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT* OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: Mengajukan gugatan 1 2 Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen • Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian • Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK Dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif *Materi pengaturan baru Pasal 52 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
27 BAB VI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH OJK* OJK dapat melakukan pembinaan kepada PUJK berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan POJK ini OJK berwenang: 1. melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan 2. meminta PUJK menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat 3. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an PUJK wajib melaksanakan angka 2 dan 3, apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif OJK melakukan pengawasan market conduct, dengan cara: pengawasan tidak langsung: pengawasan langsung: pengawasan dini melalui penelitian / penelaahan, analisis, dan evaluasi laporan PUJK pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus *Materi pengaturan baru Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
28 Sanksi Administratif Berupa Denda untuk Keterlambatan Pelaporan SANKSI ADMINISTRATIF* PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang: Sebesar 100 ribu rupiah per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar 10 juta rupiah, bagi: Bank Umum, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau Sebesar 50 ribu rupiah per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar 5 juta rupiah, bagi: Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di SJK PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, bagi: *Materi pengaturan baru Pasal 44 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
29 peringatan tertulis; denda; larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK; pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin usaha. pembatasan produk dan /atau layanan dan/atau kegiatan usaha; Sanksi Administratif selain Denda Keterlambatan Pelaporan • Sanksi pada angka 2 – 7 dapat dikenakan tanpa didahului peringatan tertulis • Sanksi denda pada angka 2 dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15 miliar SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45, 50, 53, 55 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
30 BAB VIII – KETENTUAN LAIN-LAIN Kewajiban memiliki fungsi atau unit mulai berlaku 6 bulan setelah POJK ini diundangkan. Kewajiban pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro. BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN Pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan bahwa PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan yang telah digunakan sebelum berlakunya POJK ini tetap dapat digunakan sampai dengan tanggal Desember 2022 BAB VII – KOORDINASI* OJK dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam penerapan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *Materi pengaturan baru 1 2 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
31 BAB X - KETENTUAN PENUTUP Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka: POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai kerahasiaan data dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen Pasal 32 POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semua peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ketentuan-ketentuan pelaksana yang mengatur Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk Lembaga Keuangan Mikro, POJK ini mulai berlaku 5 (lima) tahun setelah tanggal diundangkan. Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 62 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
32 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen TERIMA KASIH Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022

Recommandé

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJAPERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJARachardy Andriyanto
 
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiPerlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiLestari Moerdijat
 
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"Kanaidi ken
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdf
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdfMateri Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdf
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdfAristoElyanTambuwun1
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenMuchamad Iqbal Arief
 
Sosialisasi OJK - Laku Pandai
Sosialisasi OJK - Laku PandaiSosialisasi OJK - Laku Pandai
Sosialisasi OJK - Laku Pandairisaraihan
 
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanmanajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanSyafril Djaelani,SE, MM
 

Recommandé

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJAPERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJARachardy Andriyanto
 
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiPerlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiLestari Moerdijat
 
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"
Trend Perkembangan Fintech Tahun 2025_ Materi Training "Financial Technology"Kanaidi ken
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdf
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdfMateri Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdf
Materi Perlindungan Konsumen di Era Digital_Bapak Andrijanto.pdfAristoElyanTambuwun1
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenMuchamad Iqbal Arief
 
Sosialisasi OJK - Laku Pandai
Sosialisasi OJK - Laku PandaiSosialisasi OJK - Laku Pandai
Sosialisasi OJK - Laku Pandairisaraihan
 
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanmanajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanSyafril Djaelani,SE, MM
 
Waspada Pinjol Ilegal
Waspada Pinjol IlegalWaspada Pinjol Ilegal
Waspada Pinjol IlegalIndriyatno Banyumurti
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnisrizkysays
 
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDAry Efendi
 
Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalAktoven Leharme Rumapea
 
Good Corporate Governance
Good Corporate GovernanceGood Corporate Governance
Good Corporate GovernanceLuthfi Nk
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakdewi kemala sari
 
Analisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steelAnalisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steelHafiz Rahmaputra
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaAzka Aldrich
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum PerbankanKardoman Tumangger
 
Tugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governanceTugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governanceMhd. Abdullah Hamid
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digitalIsu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digitalAldilaSeprillasela
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransiDefina Sulastiningtiyas
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptxMateri Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptxyosistefhani
 
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31PT. BPR NBP 31
 
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
 
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfMateri PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfDavidAidil
 

Contenu connexe

Tendances

Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnisrizkysays
 
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
 
Good Corporate Governance
Good Corporate GovernanceGood Corporate Governance
Good Corporate GovernanceLuthfi Nk
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Analisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steelAnalisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steelHafiz Rahmaputra
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaAzka Aldrich
 
Tugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governanceTugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governanceMhd. Abdullah Hamid
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digitalIsu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digitalAldilaSeprillasela
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptxMateri Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptxyosistefhani
 
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31PT. BPR NBP 31
 

Tendances (20)

Waspada Pinjol Ilegal
Waspada Pinjol IlegalWaspada Pinjol Ilegal
Waspada Pinjol Ilegal
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
 
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
 
Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional
 
Good Corporate Governance
Good Corporate GovernanceGood Corporate Governance
Good Corporate Governance
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Analisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steelAnalisis kasus PT krakatau steel
Analisis kasus PT krakatau steel
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Tugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governanceTugas makalah good corporate governance
Tugas makalah good corporate governance
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digitalIsu etika dan sosial dalam perusahaan digital
Isu etika dan sosial dalam perusahaan digital
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptxMateri Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan UMKM.pptx
 
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
Sosialisasi APU - PPT BPR NBP 31
 

Similaire à INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
 
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfMateri PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfDavidAidil
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxEgi Fahroji
 
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdfssuser16c458
 
3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud onlineSiti Aisyah
 
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021mrisnain
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Ambara Sugama
 
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdf
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdfSosialisasi Janji Layanan JKN.pdf
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdfIdhaRoma
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptAgustianNurMuhammad
 
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptx
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptxPaparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptx
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptxEdwin Edp
 
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...masgon
 
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdf
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdfPaparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdf
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdfAisahLatifah
 

Similaire à INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (20)

POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
 
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfMateri PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
 
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24
 
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf
5.Fraud Koding WS PERSI ke-6 (Gandi).pdf
 
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdfSOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
 
3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online
 
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014
 
PPK BLU
PPK BLUPPK BLU
PPK BLU
 
MATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdfMATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdf
 
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdf
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdfSosialisasi Janji Layanan JKN.pdf
Sosialisasi Janji Layanan JKN.pdf
 
Sbd prc-dk-gk-bl
Sbd prc-dk-gk-blSbd prc-dk-gk-bl
Sbd prc-dk-gk-bl
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
 
company profile
company profile company profile
company profile
 
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
 
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptx
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptxPaparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptx
Paparan Konsolidasi & PBJ BLUD - Rev (1).pptx
 
KUR 2022.ppt
KUR 2022.pptKUR 2022.ppt
KUR 2022.ppt
 
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
 
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdf
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdfPaparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdf
Paparan BPK-RI Pak Syamsudin-Itjen Lecture 230222-edit.pdf
 

INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

  • 1. Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK 6/POJK.07/2022 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 2. SUBSTANSI PENGATURAN LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 1 2 AGENDA Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 3. 3 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Latar Belakang 2013 2011 UU OJK POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ---- POJK Pertama yang diterbitkan oleh OJK Dalam rangka mencapai salah satu tujuan OJK (Pasal 4 UU OJK): “c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.” Perkembangan Sektor Jasa Keuangan ✓ Tumbuhnya PUJK baru ✓ Perkembangan teknologi informasi yang dinamis ✓ Implementasi dan tantangan Perlindungan Konsumen Penguatan Implementasi Pasal 28 – 30 UU OJK Melakukan tindakan lain/pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan Penguatan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di antaranya pelaksanaan penilaian sendiri dalam rangka pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen, namun belum diatur secara tegas dalam POJK 1/2013 Penyelarasan Regulasi Perlindungan Konsumen ✓ Beberapa pengaturan dalam POJK 1/POJK.07/2013 dicabut dan diatur dalam POJK tersendiri. ✓ Pencabutan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Tujuan Mendukung pencapaian tujuan dibentuknya OJK – Pasal 4 UU OJK Mencapai arah kebijakan OJK 2021 - 2025 Mendukung aspek Perlindungan Konsumen di era digital 1 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 4. 4 SISTEMATIKA POJK PERLINDUNGAN KONSUMEN Ketentuan Umum Bab II - Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Bab I - Bab III - Infrastruktur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK Pembelaan Hukum Oleh OJK Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pengawasan dan Pembinaan Oleh OJK Koordinasi Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Bab IV - Bab V - Bab VI - Bab VII - Bab VIII - Bab IX - Bab X - 2 SUBSTANSI PENGATURAN 62Pasal Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 5. 5 BAB I - KETENTUAN UMUM Definisi Lembaga Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Konsumen Perlindungan Konsumen dan Masyarakat LAPS SJK Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum Pegawai Pasal 1 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 6. 6 Edukasi yang memadai Keterbukaan dan transparansi informasi Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab Perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien BAB I - KETENTUAN UMUM Prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK Pasal 2 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 7. 7 Bagian Kesatu Subjek PUJK, baik konvensional maupun syariah BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Bank Umum BPR Perantara Pedagang Efek Manajer Investasi Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Pergadaian Pemerintah Pergadaian Swasta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LJK Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, Perusahaan Penjaminan penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh OJK Pasal 3 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 8. 8 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kedua Perilaku Dasar PUJK PUJK wajib beritikad baik PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga dari perilaku yang berakibat merugikan Konsumen PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan * Pengaturan lebih lanjut pada bagian ketiga - kesembilan Pasal 4 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 9. 9 PUJK dilarang: memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak lain mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan dalam hal: 1. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau 2. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perilaku Dasar PUJK BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Pasal 11 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 10. 10 PUJK wajib memiliki dan menerapkan Kebijakan dan prosedur tertulis Perlindungan Konsumen. BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK 1 7 Desain Produk dan Layanan Penyediaan Informasi Produk dan Layanan Penyampaian Informasi Produk dan Layanan Pemasaran Produk dan Layanan Penyusunan Perjanjian terkait Produk dan Layanan Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan Penanganan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa 2 3 5 6 Siklus Produk Kegiatan PUJK berdasarkan siklus produk dan/atau layanan (product life cycle) adalah: Pasal 6 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 11. 11 Bagian Ketiga desain produk dan/atau layanan* BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK perancangan sesuai dengan target Konsumen mempertimbangkan • kebutuhan dan kemampuan • Kesesuaian fitur, risiko dan biaya Mendokumentasikan pelaksanaan perancangan Pengecualian pengujian • Pelaksanaan program pemerintah atau otoritas • LKM PUJK Wajib melalui survei, riset pemasaran dan/atau uji coba terbatas untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan Konsumen, Jika berpotensi PUJK melakukan peninjauan ulang pengujian produk dan/ atau layanan baru memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan Mendokumentasikan hasil pengujian *Materi pengaturan baru Pasal 12 Pasal 15 Pasal 13 & 14 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 12. 12 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Keempat Penyediaan informasi produk dan layanan PUJK wajib menyediakan informasi secara Dokumen produk dan layanan yang berbahasa asing disandingkan dengan Bahasa indonesia mudah diakses benar akurat tidak berpotensi menyesatkan jelas Menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas Memberikan penjelasan terhadap istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami Konsumen istilah, frasa, kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti Informasi disampaikan saat: • pemasaran • Sebelum tanda tangan perjanjian PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan (RIPLAY), yang memuat: • nama dan jenis produk dan/atau layanan; • nama penerbit; • fitur utama; • manfaat; • risiko; • persyaratan dan tata cara; • biaya; dan • informasi tambahan. Simulasi / data historis khusus produk dan layanan: • penghimpunan dana, • penyaluran dana; dan/atau • pengelolaan dana Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 13. 13 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Keempat Penyediaan informasi produk dan layanan* RIPLAY Versi Personal Umum tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu Pengecualian penyediaan RIPLAY: • Program pemerintah • Digunakan secara berulang Apabila telah diatur ketentuan RIPLAY atau setara RIPLAY, PUJK mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing masing produk/ layanan *Materi pengaturan baru Pasal 17 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 14. 14 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kelima Penyampaian informasi produk dan layanan* tatap muka tanpa tatap muka disampaikan sebelum calon konsumen memutuskan menempatkan dana atau memanfaatkan produk/ layanan disampaikan sebelum tanda tangan perjanjian PUJK melakukan konfirmasi pemahaman konsumen atas RIPLAY dan menuangkannya dalam dokumen atau media lain sebagai alat bukti Versi Metode Penyampaian media cetak, media elektronik; dan/atau sarana komunikasi pribadi calon Konsumen Personal Umum RIPLAY *Materi pengaturan baru Pasal 19 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 15. 15 BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Bagian Kelima Penyampaian informasi produk dan layanan* RIPLAY RIPLAY produk kumpulan, bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas pegawai/pekerja disampaikan kepada calon konsumen atau pemberi kerja Masing-masing PUJK pemilik produk/ layanan hasil aktivitas kerja sama, bertanggung jawab dalam menyampaikan RIPLAY PUJK wajib menyampaikan informasi kepada calon konsumen tentang: • penerimaan • penundaan • penolakan + alasan, kecuali diatur lain oleh peraturan per-UU-an *Materi pengaturan baru Pasal 19 Pasal 19 Pasal 20 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 16. 16 Bagian Keenam Pemasaran Produk dan Layanan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan/ berpotensi merugikan dengan menyalahgunakan keadaan Konsumen PUJK dalam Pemasaran Produk/ layanan PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan yang ditawarkan dan mendokumentasikan penilaian kesesuaian ➢ Wajib menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi min. 2 PUJK kecuali diatur lain peraturan per-UU-an ➢ dilarang memaksa pembelian produk dan/atau layanan salah satu PUJK tertentu ➢ PUJK pemilik produk dan/atau layanan, bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang dipilih Apabila menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK: pernyataan PUJK berizin dan diawasi oleh OJK dengan tanpa logo OJK nama dan/ atau logo PUJK; dan PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan menginformasikan adanya benturan kepentingan untuk penawaran Dalam hal hanya dapat dilakukan oleh perorangan yang terdaftar di OJK menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh OJK Logo OJK tidak dicantumkan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 26 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 17. 17 Bagian Keenam Pemasaran Produk dan Layanan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK melalui komunikasi pribadi • Dilarang menawarkan tanpa persetujuan konsumen • Merekam suara dan/atau video dalam melakukan penawaran • Dilarang mewajibkan persetujuan penawaran sebagai syarat penggunaan produk • Jika Konsumen menarik persetujuan, PUJK harus menghentikan penawaran • Waktu Penawaran: • Senin sd Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00 - 18.00 waktu setempat, kecuali disepakati lain • Menginformasikan nama PUJK dan sumber pemberi data pribadi, maksud dan tujuan Pasal 25 • mendokumentasikan dan memberikan akses atas rekaman dalam hal calon konsumen menyetujui penawaran Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 18. Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 18 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen • Memberikan waktu cukup untuk memahami • dituangkan dalam dokumen atau media lain sebagai alat bukti PUJK wajib mengonfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum tanda tangan Menyusun perjanjian baku sesuai peraturan per-UU-an Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 19. Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 19 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK a. pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen b. pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan, kecuali diatur dalam peraturan per UU-an c. mengatur kewajiban pembuktian Konsumen, jika PUJK menyatakan hilangnya kegunaan produk/layanan yang dibeli Konsumen bukan tanggung jawab PUJK d. memberi hak PUJK mengurangi kegunaan produk/layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk/layanan e. Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk/layanan yang dibeli secara angsuran f. PUJK dapat menambah, mengubah, memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati g. Konsumen tunduk pada perubahan sepihak PUJK setelah perjanjian ditandatangani Konsumen h. memberi kewenangan PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula i. PUJK memiliki wewenang menafsirkan arti perjanjian secara sepihak j. PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang mewakili kepentingan PUJK k. membatasi hak Konsumen menggugat PUJK jika terjadi sengketa; dan l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan Konsumen jika terjadi sengketa perjanjian baku • Perjanjian baku dapat berbentuk elektronik • PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan atas dokumen Perjanjian Baku • PUJK dilarang mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi, antara lain: Pasal 30 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 20. Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan 20 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK • Wajib menginformasikan/ memberitahukan paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan kecuali diatur lain di peraturan sektoral • Jangka waktu dikecualikan, apabila: ✓ ditetapkan pemerintah atau otoritas; ✓ perubahan acuan penetapan harga disebutkan di perjanjian dan ditetapkan otoritas; atau ✓ disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum • Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan • Perubahan dianggap disetujui apabila Konsumen tidak mengkonfirmasi Dalam hal terhadap perubahan ketentuan yg memengaruhi perjanjian produk dan/atau layanan Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait produk kredit atau Pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada konsumen: • Wajib memberitahukan, mengonfirmasi, dan menuangkan konfirmasi Konsumen • Wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan serta didokumentasikan sebagai alat bukti • Jangka waktu dikecualikan, apabila: ✓ ditetapkan pemerintah atau otoritas; ✓ perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ditetapkan Otoritas; atau ✓ disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum • Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan • Perubahan dianggap disetujui apabila Konsumen tidak mengkonfirmasi Pasal 31 Pasal 32 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 21. Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan* 21 Bagian Ketujuh BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK • PUJK wajib memberikan masa jeda min. 2 HK sejak penandatangan perjanjian atas produk dan/atau layanan: ✓ memiliki jangka waktu yang panjang ✓ kompleks • Jika telah terdapat ketentuan, mengacu ketentuan yang berlaku di setiap sektor • Pemberian masa jeda, dikecualikan: ✓ program pemerintah atau Otoritas ✓ digunakan berulang ✓ bersifat kumpulan, bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas ✓ Telah diberikan waktu yang cukup mempelajari (paling kurang 2 HK) • Apabila belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian ✓ produk investasi: PUJK mengembalikan min sejumlah nilai yang diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk/layanan, ditambah hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang mendapatkan persetujuan Konsumen ✓ produk pinjaman: PUJK menerima paling sedikit sejumlah nilai yang diberikan kepada Konsumen ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi • Jika Konsumen membatalkan perjanjian pada masa jeda, PUJK dilarang membebankan biaya penalti dan/atau sanksi Pengalihan hak tagih kepada pihak lain: • Dimuat di perjanjian kredit atau pembiayaan • Diberitahukan atau disetujui Konsumen • Tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen • Mengikuti tata cara di peraturan per-UU-an Masa Jeda bagi Konsumen *Materi pengaturan baru Pasal 33 Pasal 34 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 22. Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan 22 Bagian Kedelapan • PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen • bertanggung jawab menyediakan layanan khusus kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK PUJK wajib menjaga keamanan dana/aset konsumen PUJK wajib memberikan tanda bukti dan/atau akses terhadap kepemilikan/ pemanfaatan layanan dengan tepat waktu sesuai perjanjian Memberikan laporan pada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban secara akurat, benar, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai perjanjian Melaksanakan instruksi Konsumen sesuai perjanjian dan peraturan per-UU-an Direksi dan Pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan PUJK dalam Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 23. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan 23 Bagian Kesembilan BAB II - KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK Ketentuan mengenai • Layanan Pengaduan: POJK Nomor 18/POJK.07/2018 • Penyelesaian sengketa: POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan Dalam hal layanan Pengaduan tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu LAPS SJK atau melalui pengadilan Pasal 41 Pasal 42 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 24. 24 Bagian Kesepuluh Penilaian Sendiri* PUJK wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen BAB II - Dilaporkan setiap 1 tahun sekali paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan *Materi pengaturan baru KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK BAB III - INFRASTRUKTUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT* Bagian Kesatu Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen: PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan POJK ini Dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain dengan menghindari benturan kepentingan Bagian Kedua Organisasi dan Pelaporan • Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan ketentuan POJK • Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi • PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan Pasal 43 Pasal 46 Pasal 48 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 25. 25 BAB IV - PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OJK Konsumen dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh OJK, berupa: 1 2 3 layanan penerimaan informasi layanan pemberian informasi layanan pengaduan Informasi pada angka 1 dan 2 merupakan informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, produk, dan informasi lainnya. Ketentuan mengenai layanan Konsumen dan masyarakat mengacu pada POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 26. 26 BAB V - PEMBELAAN HUKUM OLEH OJK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT* OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: Mengajukan gugatan 1 2 Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen • Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian • Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK Dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif *Materi pengaturan baru Pasal 52 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 27. 27 BAB VI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH OJK* OJK dapat melakukan pembinaan kepada PUJK berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan POJK ini OJK berwenang: 1. melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan 2. meminta PUJK menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat 3. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an PUJK wajib melaksanakan angka 2 dan 3, apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif OJK melakukan pengawasan market conduct, dengan cara: pengawasan tidak langsung: pengawasan langsung: pengawasan dini melalui penelitian / penelaahan, analisis, dan evaluasi laporan PUJK pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus *Materi pengaturan baru Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 28. 28 Sanksi Administratif Berupa Denda untuk Keterlambatan Pelaporan SANKSI ADMINISTRATIF* PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang: Sebesar 100 ribu rupiah per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar 10 juta rupiah, bagi: Bank Umum, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau Sebesar 50 ribu rupiah per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar 5 juta rupiah, bagi: Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di SJK PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, bagi: *Materi pengaturan baru Pasal 44 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 29. 29 peringatan tertulis; denda; larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK; pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin usaha. pembatasan produk dan /atau layanan dan/atau kegiatan usaha; Sanksi Administratif selain Denda Keterlambatan Pelaporan • Sanksi pada angka 2 – 7 dapat dikenakan tanpa didahului peringatan tertulis • Sanksi denda pada angka 2 dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15 miliar SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45, 50, 53, 55 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 30. 30 BAB VIII – KETENTUAN LAIN-LAIN Kewajiban memiliki fungsi atau unit mulai berlaku 6 bulan setelah POJK ini diundangkan. Kewajiban pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro. BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN Pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan bahwa PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan yang telah digunakan sebelum berlakunya POJK ini tetap dapat digunakan sampai dengan tanggal Desember 2022 BAB VII – KOORDINASI* OJK dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam penerapan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *Materi pengaturan baru 1 2 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 31. 31 BAB X - KETENTUAN PENUTUP Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka: POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai kerahasiaan data dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen Pasal 32 POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semua peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ketentuan-ketentuan pelaksana yang mengatur Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk Lembaga Keuangan Mikro, POJK ini mulai berlaku 5 (lima) tahun setelah tanggal diundangkan. Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 62 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 32. 32 Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022
  • 33. Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen TERIMA KASIH Informasi dalam tayangan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi POJK 6/POJK.07/2022