SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KEBIJAKAN FISKAL
Shalma Andhika Puteri (25)
Sinta Dewi Candra Puspita Aryansa (28)
Yama Safrianto (31)
PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka mendapatkan dana dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintan,
untuk membelanjakan dananya tersebut dalam
rangka melaksanakan pembangunan. Atau
dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi
kebijakan fiska tercermin dari APBN
TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
1. Mencapai stabilitas perekonomian
2. Memacu dan mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi
3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam
masyarakat
5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan
pendapatan.
6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan
harga
FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Fungsi alokasi
Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau
mengatur faktor faktor produksi yang sudah ada dimasyarakat
secara lebih maksimal.
Fungsi Distribusi
Penerapan kebijakan fiskal dpat dimulai dari sistem yang
mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan
negara.
Fungsi Stabilisasi
Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga
barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja yang memadahi.
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk
menstabilkan perekonomian.
Instrumen kebijakan fiskal tersebut, adalah
sebagai berikut :
– Pembiayaan fungsional
– Pengelolaan anggaran
– Stabilisasi anggaran otomatis
– Anggaran belanja seimbang
Pembiayaan Fungsional
1. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Menekan inflasi diatasi dengan kebijakan
pinjaman, jika sektor pajak dan injaman tidak
berhasil, tindakan pemerintah adalah
mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor
pajak dengan pengeluaran pemerintah
terpisah.
BEBERAPA HAL YANG PENTING DARI KEBIJAKAN INI
ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :
Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan
untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam
perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak
diperlukan.
Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah
melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai
penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.
Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat,
pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam
bentuk pencetakan uang.
Pengelolaan Anggaran
Dalam penjelasan alfin hansen, untuk menciptakan
anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi
depresi, ditempuh anggaran devisit, dan jika terjadi inflasi
ditempuh anggaran belanja surplus menurut kebijakan ini
yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan langsung antara belanja
pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian
anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan
ekonomi.
2. Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran,
menguangi belanja pemerntah merupakan satu
satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.
Stabilisasi Anggaran Otomatis
Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini diharapkan terjadi
keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan
pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung
pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan.
Sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja
surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan
ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan
diusahakan surplus
2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran
ekonomi, program pajak tidak diubah, tapi
konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan
pengeluaran pemerintah semakin besar.
Anggaran Belanja Seimbang
Kebijakan anggaran belanja yang dianut masingmasing negara dapat berbeda
beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam rangka
jangka pendek dan jangka panjangnya.
Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat
tertinggi dalam mengelola anggaran.
1. Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya
dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi
dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan
kemampuan
2. Anggaran surplus artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan
sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini
tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.
3. Anggaran defisit anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat
mengakibatkan infasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus
meminjam atau mencetak uang.
PERAN KEBIJAKAN FISKAL
Dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan
dengan ebih baik. Hal ini dilakukan daenga cara
mempebesar atau memperkecil pengeluaran
pemerintah ( G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah
transef pemerintah(Tr) peanan kebijakan fiskal
antara lain :
1. Menurunkan inflasi pemerintah
2. Meningkatkan produk domstik bruto
3. Mengurangi pengagguran
4. Meningkatkan pendapatan maysarakat
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahRanti Pusriana
 
[EM-Safrida] Teori Produksi
[EM-Safrida] Teori Produksi[EM-Safrida] Teori Produksi
[EM-Safrida] Teori ProduksiMelly Chairul
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintahRatih Puji Astuti
 
Ekonomi - Teori Perilaku Produsen
Ekonomi - Teori Perilaku ProdusenEkonomi - Teori Perilaku Produsen
Ekonomi - Teori Perilaku Produsenhanakamilah4
 
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdf
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdfPPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdf
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdfErinaDiahNuraini
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBIndra Yu
 
Stagflasi dan kebijakan segi penawaran
Stagflasi dan kebijakan segi penawaranStagflasi dan kebijakan segi penawaran
Stagflasi dan kebijakan segi penawaranRLLyLv
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Pendapatan nasional ii
Pendapatan nasional iiPendapatan nasional ii
Pendapatan nasional iiTsaniyah Hanif
 
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomiPerbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomimayonknet
 
Makalah memaksimalkan laba
Makalah memaksimalkan labaMakalah memaksimalkan laba
Makalah memaksimalkan labaDaniel Tumanken
 
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )Penawaran ( EKONOMI MIKRO )
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )Yasri Purwani II
 

What's hot (20)

PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
 
[EM-Safrida] Teori Produksi
[EM-Safrida] Teori Produksi[EM-Safrida] Teori Produksi
[EM-Safrida] Teori Produksi
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
 
Analisa kelayakan
Analisa kelayakanAnalisa kelayakan
Analisa kelayakan
 
Tugas perekonomian indonesia
Tugas perekonomian indonesia Tugas perekonomian indonesia
Tugas perekonomian indonesia
 
Ekonomi - Teori Perilaku Produsen
Ekonomi - Teori Perilaku ProdusenEkonomi - Teori Perilaku Produsen
Ekonomi - Teori Perilaku Produsen
 
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdf
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdfPPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdf
PPT PENDAPATAN PER KAPITA.pdf
 
Materi 8 (perilaku produsen)
Materi 8 (perilaku produsen)Materi 8 (perilaku produsen)
Materi 8 (perilaku produsen)
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
 
5.prinsip prinsip ekonomi dalam usahatani
5.prinsip prinsip ekonomi dalam usahatani5.prinsip prinsip ekonomi dalam usahatani
5.prinsip prinsip ekonomi dalam usahatani
 
Pasar Monopoli
Pasar MonopoliPasar Monopoli
Pasar Monopoli
 
Stagflasi dan kebijakan segi penawaran
Stagflasi dan kebijakan segi penawaranStagflasi dan kebijakan segi penawaran
Stagflasi dan kebijakan segi penawaran
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Harga barang publik
Harga barang publikHarga barang publik
Harga barang publik
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Pendapatan nasional ii
Pendapatan nasional iiPendapatan nasional ii
Pendapatan nasional ii
 
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomiPerbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
 
Makalah memaksimalkan laba
Makalah memaksimalkan labaMakalah memaksimalkan laba
Makalah memaksimalkan laba
 
Biaya produksi presentasi
Biaya produksi presentasiBiaya produksi presentasi
Biaya produksi presentasi
 
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )Penawaran ( EKONOMI MIKRO )
Penawaran ( EKONOMI MIKRO )
 

Similar to KEBIJAKAN FISKAL

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintahRiriie
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalFerdi Ozom
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalMulyadi Yusuf
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxNenaWatson1
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianJunik DM Laricomone
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdfTanMeilan
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPSWashfa Aulia
 
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxKebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxDioArdiansyah3
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfZukét Printing
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxZukét Printing
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfkebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfFirmanHalawa3
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiINDIRAARUNDINASARISA
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxYuliaTjhia
 

Similar to KEBIJAKAN FISKAL (20)

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
 
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxKebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfkebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
 

More from Aryansa Dewi

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIAryansa Dewi
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIAryansa Dewi
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)Aryansa Dewi
 
BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH Aryansa Dewi
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAAryansa Dewi
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Aryansa Dewi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Aryansa Dewi
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Aryansa Dewi
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranAryansa Dewi
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismeAryansa Dewi
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulAryansa Dewi
 

More from Aryansa Dewi (11)

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFI
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
 
BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
 

Recently uploaded

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

KEBIJAKAN FISKAL

  • 1. KEBIJAKAN FISKAL Shalma Andhika Puteri (25) Sinta Dewi Candra Puspita Aryansa (28) Yama Safrianto (31)
  • 2. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintan, untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiska tercermin dari APBN
  • 3. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL 1. Mencapai stabilitas perekonomian 2. Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi 3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja 4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat 5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga
  • 4. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL Fungsi alokasi Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor faktor produksi yang sudah ada dimasyarakat secara lebih maksimal. Fungsi Distribusi Penerapan kebijakan fiskal dpat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Fungsi Stabilisasi Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang memadahi.
  • 5. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut, adalah sebagai berikut : – Pembiayaan fungsional – Pengelolaan anggaran – Stabilisasi anggaran otomatis – Anggaran belanja seimbang
  • 6. Pembiayaan Fungsional 1. Meningkatkan kesempatan kerja 2. Menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman, jika sektor pajak dan injaman tidak berhasil, tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.
  • 7. BEBERAPA HAL YANG PENTING DARI KEBIJAKAN INI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT : Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak diperlukan. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat. Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.
  • 8. Pengelolaan Anggaran Dalam penjelasan alfin hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi depresi, ditempuh anggaran devisit, dan jika terjadi inflasi ditempuh anggaran belanja surplus menurut kebijakan ini yang terpenting adalah sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan ekonomi. 2. Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran, menguangi belanja pemerntah merupakan satu satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.
  • 9. Stabilisasi Anggaran Otomatis Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan. Sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut : 1. Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus 2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, tapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar.
  • 10. Anggaran Belanja Seimbang Kebijakan anggaran belanja yang dianut masingmasing negara dapat berbeda beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam rangka jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. 1. Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan 2. Anggaran surplus artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. 3. Anggaran defisit anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan infasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.
  • 11. PERAN KEBIJAKAN FISKAL Dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan ebih baik. Hal ini dilakukan daenga cara mempebesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah ( G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transef pemerintah(Tr) peanan kebijakan fiskal antara lain : 1. Menurunkan inflasi pemerintah 2. Meningkatkan produk domstik bruto 3. Mengurangi pengagguran 4. Meningkatkan pendapatan maysarakat