320

Association with :
Departemen Badan Perencanaan Departemen THE
Keuangan Pembangunan Nasional Dalam Negeri WORD BANK
BAPPENAS
LAPORAN BULANAN
OLEH :
MOHAMMAD SAGAF LAMUREKE
INDIVIDUAL CONSULTANT
GENERIC CAPACITY BUILDING
:
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH
DESEMBER 2008
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
IBRD Loan No. 4786 – IND/PHRD Grant No. TF.053555-IND

GCB USDRP – IBRD Loan No 4786 – ND, PHRD GRANT No, TF 053555-IND
DAFTAR ISI
Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Lampiran v
Daftar Gambar vi
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan dan Sasaran 2
1.3. Lingkup Pekerjaan 3
1.4. Stake Holder yang Dilibatkan 3
1.5. Struktur Laporan 4
II. PROFIL DAERAH
2.1. Profil Daerah 5
2.1.1. Letak Geografis, Luas Wilayah Darat Laut 5
2.1.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dimiliki 6
2.2. Profil dan Status Sub Proyek 7
2.3. Baseline Agenda Reformasi 8
III. STATUS DAN PROGRES
3.1. Rencana Tindak Reformasi 17
3.1.1. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Pengelolaan aset 17
3.1.2 Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Pengelolaan aset Triwulanan 18
3.1.3 Rencana Tindak Penanganan Temuan Misi Supervisi – 6 USDRP
Kabupaten Parigi Moutong Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Pengelolaan aset 19
3.2. Status dan Progres Rencana 21
3.2.1. Status dan Progres Pembangunan Infrastruktur 21
3.2.2 Status dan Progres Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Pengelolaan aset 22
3.2.3 Status dan Progres Tindak penanganan Temuan Misi Supervisi-6 USDRP 23
3.2.4 Status dan Progres Pelaksanaan agenda Reformasi Di Tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong 24
IV. AKTIFITAS KOORDINASI
4.1. Rencana Kerja Bulanan 27
4.2. Realisasi Kegiatan Koordinasi 28
4.3. Hasil dan Kesepakatan Koordinasi 29
4.3.1 Perda Yang Mengatur Pengelolaan Retribusi Terminal 29
4.3.2 Input Retribusi Terminal 31
iii

V. MASALAH, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI
5.1. Permasalahan 33
5.2. Tindak Lanjut 33
5.3. Rekomendasi 34
Lampiran- Lampiran
iv

DAFTAR TABEL
No Teks Halaman
1. Pembentukan Kecamatan Baru, Desa/Kelurahan Baru Kabupaten Parigi
Moutong
6
2. Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek 7
3. Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 8
4. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan
Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 17
5. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan
Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong Triwulanan (Desember
2008 – Pebruari 2009) 19
6 Matriks Tindak Lanjut Misi Supervisi – 6 USDRP di Kabupaten Parigi Moutong 20
7 Status dan Progress Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur USDRP 21
8 Matriks Pelaksanaan Tindak reformasi Bidang peningkatan Pengelolaan Aset
bulan desember 2008 22
9 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Temuan Misi Supervisi – 6 USDRP 23
10 Rencana Kerja Konsultan Individu Generic Capacity Building Bulan Januari 2009 27
11 Matriks Kegiatan Koordinasi Konsultan Individu Generic Capacity Building
Kabupaten Parigi Moutong Bulan Desember 2008 28
12 Jumlah Kenderaan dan Penumpang Masuk Terminal Toboli, Tahun 2005 31
13 Realisasi Penerimaan dan jumlah kenderaan Masuk terminal Toboli hingga
Bulan September 2008 32
v

DAFTAR LAMPIRAN
1. Rencana Tindak Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Paringi Moutong
Trwulan I Tahun 2008/2009
2. Rencana Tindak Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Paringi Moutong
Tahun 2008/2009
3. Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Parigi
Moutong dan Usulan Pendanaanya Melalaui APBD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 34 Tahun 2005
5. Laporan Arus masuk Keluar Kendaraan Umum dan Penumpang di semua terminal kabupaten
Parigi Moutong Januari – September 2008
Laporan Arus masuk Keluar Kendaraan Umum dan Penumpang di terminal Tboli kabupaten
Parigi Moutong Januari – September 2008
6. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008
sampai Bulan Oktober 2008
7. Dokumentasi Kegiatan
8. Lembar Waktu/Time sheet
9. Daftar Hadir Konsultan Individu Kabupaten Parigi Moutong
10 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan
vi

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah Subhana Wata`ala, yang telah memberikan
rahmat dan karuniaNya sehingga segala aktifitas kita dalam mengemban amanat reformasi
dibidang tata pemerintahan dapat terus berjalan. Agar arah reformasi berjalan sesuai yang di
harapkan maka diperlukan sebuat tatanan system yang mengatur sehingga tidak berakhir pada
kekacauan.
Sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mempercepat reformasi, Urban Sector
Development Reform Project (USDRP) dikembangkan di Kabupaten Parigi Moutong. Program
yang mengedepankan dua strategi pendekatan (bantuan teknis dan fasilitasi pendanaan
infrastruktur) . Dalam rangka pelaksanaan bantuan teknis, maka ditempatkan konsultan individual
dengan empat latar belakang keahlian, yang salah satunya adalah Konsultan Individual bidang
Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan aset daerah.
Keberadaan Konsultan tidak akan memberikan banyak manfaat tanpa bantuan dan
dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Maoutong maupun dari semua komponen
USDRP . Untuk itu, sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan kami mengharapkan
masukan dan kerjasama semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan optimal.
Didalam laporan ini juga memuat beberapa Rencana Tindak Reformasi yang kami ajukan
sebagai program kerja konsultan individu bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan
Kapasitas yang memerlukan masukan dari Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Team Leader,
maupun para User pengguna Jasa Konsultan Perseorangan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Bulanan ini masih banyak
kekurangan-kekurangan yang perlu mendapat perbaikan , karena itu saran dan kritik manjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaanya dan untuk itu kami ucapkan banyak terima
kasih
Wassalam
MOH. SAGAF LAMUREKE
Konsultan Individu Bidang Generic
Capacity Building Kabupaten Parigi Moutong

Laporan Bulan Des.08 - GCB USDRP – IBRD Loan No 4786 – ND, PHRD GRANT No, TF 053555-IND
- 1 –
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka
mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang
layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat
dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.
Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan
perkotaan , USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan tiga strategi pembangunan
dengan fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal
dan strategi peningkatan pelayanan publik; dengan tiga komponen kegiatan yng meliputi
peningkatan kapasitas, pembaruan/reformasi dasar dan investasi pembangunan infrastruktur
perkotaan.
Kabupaten Parigi moutong adalah salah satu daerah tingkat dua di Indonesia yang sedang
dalam upaya menjabarkan reformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya. Ini terwujud dari
komitmen yang di bangun bersama antara pimpinan daerah bersama jajarannya dengan
dukungan masyarakat . Namun demikian agenda yang disepakati belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan , karena itu diperlukan dukungan dari
semua pihak guna mempercepat kamandirian daerah ini.
USDRP dengan tiga strategi pembangunan yang mengedepankan pendekatan holisrtik
merupakan bentuk strategi yang dianggap cukup ideal untuk mengeliminir kekurangan-kekurangan
yang terjadi dalam proses reformasi. Ini diakui oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong sangat
membantu mencapai tujuan pembangunan. Kehadiran konsultan individual diharapkan dapat
menjadi katalis yang bisa mempercepat proses kemandirian, walaupun waktu 12 (duabelas)
bulan dianggap bukan waktu yang ideal karena dinilai terlalu singkat dan prematur.
Peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola pembangunan adalah hal mutlak yang
harus dilaksanakan agar aset-aset pemerintah daerah yang telah dibangun dapat memberikan
kontribusi yang signifikan guna membiayai pembangunan berikutnya. Sistem akan berjalan bila
masing masing berjalan pada tugas pokok dan fungsinya. Ibarat sistem tatasurya yang berjalan
teratur, dimana masing-masing planet beredar pada garis orbitnya dan tidak bertabrakan satu

- 2 –
dengan yang lain. Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan aset yang bertumpu pada
kemampuan sumberdaya manusia dan regulasi yang mengatur tatanan tersebut. Selanjutnya
diperlukan sebuah proses yang tidak instan namun setahap demi setahap. Proses ini
membutuhkan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam koridor USDRP, yakni Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat, Donatur (World Bank) dan Konsultan Individual dalam suatu sistem
kendali operasional yang baik.
Dr. W. Edwards Deming, seorang doktor statistik berkebangsaan Amerika Serikat yang
merupakan pakar kualitas ternama mengajarkan kepada Jepang tentang konsep pengendalian
kualitas, mengemukakan bahwa proses pengelolaan harus dipandang sebagai perbaikan kualitas
secara terus menerus (continous quality improvement), yang dimulai dari sederet siklus sejak
adanya ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi sampai,
dengan distribusi. Seterusnya berdasarkan informasi sebagai umpan balik yang dikumpulkan dari
pengguna produk dikembangkan ide-ide untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan
kualitas produk lama. Ketentuan ini juga berlaku bagi sistem pemerintahan yang pada dasarnya
adalah penyedia jasa layanan publik bagi warga negara dimana produk layanan ini dikonsumsi.
Buruknya kualitas layanan publik berakibat pada hancurnya sistim pemerintahan dan menimbulkan
kekacauan. Menurut Deming. Untuk membangun sistim kualitas modern diperlukan transformasi
manajemen menuju kondisi perbaikan terus-menerus (continuous improvement) .
1.2. Tujuan dan Sasaran
Urban Sector Development Reform Project (USDRP) bertujuan mewujudkan kemandirian
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan
sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung
keseimbangan pengembangan wilayah.
Sasaran dari pengadaan konsultan individual Generic Capacity Building adalah membantu
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempercepat terwujudnya kemandirian
melalui proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengelolaan aset USDRP dan aset-
aset lainnya serta perbaikan manajemen, mendorong terbentuknya regulasi yang menjamin
keberlanjutan proses tersebut dalam kontrol pemerintah daerah.

- 3 –
1.3. Lingkup Pekerjaan
Berdasarkan kerangka acuan kerja, mala kingkup pekerjaan konsultan individu bidang
Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas (Generic Capacity Building) adalah :
a. Melaksanakan studi mengenai program dan aset yang dapat memberikan pendapatan bagi
Pemerintah Daerah baik aset yang telah ada maupun yang potensial, serta membantu
pemerintah dalam menganalisa apakah aset-aset tersebut telah digubakan secara optimal
dan dikelola secara profesional.
b. Membantu Pemerintah Daerah untuk mengembangkan program dan rencana kerja
peningkatan pendapatan.
c. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan proyek perintis program dan rencana aksi yang
akan dikembangkan.
d. Mereview pelaksanaan dan kinerja pengelolaan aset yang telah ada saat ini dan serupa.
e. Membantu Pemerintah Daerah untuk menentukan skema terbaik pengelolaan aset USDRP.
f. Membantu Pemerintah Daerah untuk membentuk skema yang telah dipilih sebelumnya.
g. Membantu Pemerintah Daerah dalam merancang dan melaksanakan operasional, akuntasi,
serta sistem dan prosedur kendali interal yang baik.
h. Membantu merancang sistem tata pemerintahan dan prosedur untuk memastikan pelayanan
jasa dan keberlanjutan keuangan yang baik dari aset USDRP segera setelah aset tersebut
berada dalam tahap operasional.
1.4. Stakeholdler Yang Dilibatkan
Dalam implementasi kegiatan dilapangan, maka ada dua komponen stakeholdler yang
harus dilibatkan :
a. Komponen internal USDRP, yang terdiri atas ; 1) Konsultan individu lain selain Generic
Capacity Building didaerah Kabupaten Parigi Moutong, 2) Project Implementation Unit (PIU)
Pasar dan terminal, 3) Project Manajemen Unit (PMU) di daerah Kabupaten Parigi Moutong, 4)
Central Projec Manajemen Unit dan Konsultan di tingkat pusat, 5) Wold Bank
b. Pemerintah Daerah Parigi Moutong beserta dinas-dinasnya yang secara operasional
menangani pengelolaan proyek USDRP maupun aset-aset lainnya, Dan Pemerintah pusat
beserta Departemen-Departemen yang terlibat dalam kegiatan ini.

- 4 –
1.5. Struktur Laporan
a. Pendahuluan berisi hal-hal umum yang berkaitan dengan USDRP temasuk didalamnya
tujuan pelaksanaan proyek serta komponen yang terlibat di dalamnya
b. Profil daerah berisikan karakteristik daerah termasuk sumberdaya yang dimiliki dan komitmen
yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan proses reformasi
c. Status dan progres berisikan Rencana tindak reformasi yang disepakati yang merupakan
rencana kerja konsultan selama enam bulan
d. Aktifitas koordinasi berisikan hal-hal yang dilakukan konsultan indifidu di Kabupaten Parigi
Moutong termasuk rencana kerja bulanan, realisasi kegiatan dan kesepakatan koordinasi
e. Permasalahan, Tindak lanjut dan Rekomendasi berisikan kendala-kendala yang dihadapii
dalam pelaksanaan USDRP diKabupaten Parigi Moutong serta tindak lanjut yang harus
dilakukan untuk mengatasi permasalahan
f. Lampiran terdiri dari, Rencana tindak reformasi dan rencana kerja bulanan, Surat
Rekomendasi PMU atas hasil laporan , Time sheet, dokumentasi kegiatan dan laporan
perkembangan pekerjaan fisik.
.

- 5 –
II. PROFIL DAERAH
2.1. Profil Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tergolong Kabupaten muda di Sulawesi Tengah, terbentuk
berdasarkan UU No 10 tahun 2002 yang sebelumnya termasuk wilayah Kabupaten Donggala.
Kabupaten ini terletak kurang lebih 90 km arah timur Kota Palu, ibukota Propinsi Sulawesi Tengah
yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat selama kurang
lebih 1,5 jam
Sejak berpisah dengan kabupaten induk (kabupaten Donggala), Kabupaten Parigi
Moutong memiliki kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2006 mencapai 7,80
%. Sektor pertanian merupakan primadona dalam distribusi PDRB yakni 55,5 % disusul sector
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,39 % dan sector angkutan dan komunikasi sebesar
7,78 %. Selain itu Pendapatan perkapita juga meningkat, dari Rp 8.415.828,- pada tahun 2005
menjadi Rp 9.594.621,- pada tahun 2006.
Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 65,6 berada pada klasifikasi
menengah . Sedangkan Indeks Harapan Hidup (IHH) termasuk kategori rendah , yaitu 64,5 .
Indeks Pendidikan termasuk dalam kategori sedang yaitu 74,2 atau masih berada dibawah rata-
rata Propinsi Sulawesi Tengah (80,2) . Namun Indeks daya beli termasuk tingi yakni 85,5 jauh
diatas rata-rata Sulawesi Tengah yang hanya 57,8.
2.1.1. Letak Geografis, Luas Wilayah (Darat dan Laut)
Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir / belahan timur pulau Sulawesi yang
membentang sepanjang teluk tomini sec ara geografis, tepatnya pada posisi 119o45” - 121006”
Bujur Timur dan posisi 0o14” Lintang Selatan 04o40” Bujur Utara. Dengan batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli
dan Propinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Propinsi
Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala

- 6 –
Kabupaten Parigi Moutong juga memiliki keistimewaan dilewati oleh garis meridian 120o
Bujur Timur yang menjadi acuan dari penentuan waktu untuk wilayah yang termasuk dalam Waktu
Indonesia Tengah (Wita) selain itu Kabupaten Parigi Moutong berada pada ketinggian 0 – 2.900
mdpl dan garis pantai sepanjang 472 km di Teluk Tomini, yang membentang dari ujung Kecamatan
Sausu bagian selatan hingga Kecamatan Moutong di bagian utara dengan luas wilayah 6.231,85
km 2 .
Musim di Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh keadaan iklim, letak geografis,
perputaran arus udara dan dua musim secara tetap yaitu musim barat yang kering dan musim
timur yang banyak membawa uap air. Musim timur terjadi sekitar bulan April sampai September
yang ditandai dengan banyak turun hujan, sedangkan musim barat terjadi sekitar bulan Oktober
sampai dengan bulan Maret yang ditandai dengan kurangnya hujan. Di Kabupaten Parigi Moutong
umumnya rata-rata curah hujan pada tahun 2006, bervariasi dari 5 – 135,5 mm dengan curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 135,5 mm. Tiupan angin di Kabupaten Parigi
Moutong yang sering terjadi sekitar lembah palu mempunyai kecepatan maksimum antara lain 15
– 21 knots, sedangkan kecepatan angin rata-rata umumnya berkisar 3 -5 knots pada tahun 2006.
2.1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Dimiliki
Secara administrasi Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2008 terdiri dari 20
Kecamatan, 176 Desa, dan 5 Kelurahan. Untuk mengetahui perkembangan pembentukan
Kecamatan, Desa dan Kelurahan sejak Dibentuknya Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel : 1 .Pembentukan Kecamatan baru, desa/kelurahan baru Kabupaten Parigi Moutong.
No.
Kegiatan
Pemekaran
Tahun
2002
2
2003 2004 2005
2
2006 2007 2008
1 Kecamatan 6 6 8 10 14 19 20
2 Desa 04 04 115 118 143 175 176
3 Kelurahan 4
4
4 4 4
4
4 4 5
Kondisi perangkaan diatas diharapkan akan lebih ditingkatkan melalui pelaksanaan
program USDRP yang melakukan pembangunan sarana perekonomian pasar sentral parigi yang
terletak di Desa Kampal dan terminal di Desa Toboli.

- 7 –
2.2. Profil dan status Sub Proyek
USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur
perkotaan yang disulkan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka memperbaiki / meningkatkan
pelayanan umum perkotaan. Pembiayaan kegiatan USDRP yang utama bersumber dari Pinjaman
Bank Dunia dan hibah Pemerintah Jepang –Policy and Human Resources Developmen (PHRD)
Fund. Namun dalam pelaksanaanya USDRP mendorong pemerintah daerah dan pemerintah
pusat untuk bersama-sama menyediakan dana pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan
yang lebih optimal. Berikut ini adalah status sub Proyek USDRP di Kabupaten Parigi Moutong.
a. Pembangunan Pasar Sentral Parigi :
Pembangunan bangunan Pasar Sentral Parigi seluas 7000 m2 diatas lahan seluas 4 Ha.
Yang akan menampung 64 unit Ruko , 100 los, 100 kios dan 150 lapak Pedagang Kaki Lima
(PKL). Dilengkapi dengan fasilitas bangunan Kantor pengelola pasar, tempat parkir, jalan,
MCK, Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) dan saluran drainase.
b. Pembangunan Terminal Toboli.
Pembangunan terminal bus tipe C diatas lahan seluas 1,7 Ha. Terdiri dari bangunan utama
berupa peron seluas 1.500 m2 . Tempat parkir seluas 1.200 m2, saluran drainase sepanjang
1.000 m, perkantoran seluas 700 m2, ruang tunggu 270 m2 , pos penjagaan, penginapan
berkapasitas 16 kamar, 16 kios, kantin, jaringan air bersih perpipaan (670 m) , pagar dan
gerbang.
c. Status sub proyek
Tabel 2 Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek
Paket Pekerjaan Konstruksi Pasar Kons.Terminal Supervisi Pasar Superv. Terminal
Jenis Fisik Fisik Non fisik Non fisik
Perusahaan PT Waskita Karya PT.Ariescount
Perdana
PT. Duta Teknik
Utama
PT. Multikarsa
Medatama
Sumber Dana IBRD IBRD APBD APBD
SLA (Rp) 21.500.000.000,- 6.500.000.000,- - -
Nilai Kontrak (Rp) 19.444.940.000,- 8.493.095.000.- 395.750.000,- 395.353.000,-
Komposisi IBRD 19.444.940.000,- 5.901.054.000,- - -
Komposisi APBD - 2.592.041.000,- 395.750.000,- 395.353.000,-
Mulai Kontrak 29 Oktober 2007 05 September 2007 29 Oktober 2007 27 Agustus 2007
Selesai Kontrak 29 Oktober 2009 5 Maret 2009 29 Oktober 2009 27 Februari 2009

- 8 –
2.3. Baseline Agenda Reformasi
Reformasi tata pemerintahan dasar dimaksudkan untuk mendorong peningkatan efektifitas
dan efesiensi tat pemerintahan di kabupaten/kota peserta USDRP guna mencapai keberlanjutan
pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dalam upaya pengentasan
kemiskinan melalui pengembangan ekonomi local . Inisiatif reformasi dalam USDRP mencakup
transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan
public, pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa.
Sesuai amanat UU no 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan
pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan dengan mengacu pada standar pelayanan
minimal secara adil bagi semua golongan. Komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Parigi
Moutong untuk menlaksanakan reformasi patut menjadi contoh bagi daerah lainnya. Ini dibuktikan
dengan adanya regulasi yang mengatur Rencana tindak transparansi dan partisipasi di
Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2004.
Berikut ini adalah agenda reformasi Kabupaten Parigi Moutong yang dituangkan dalam
matriks prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :
Tabel 3. Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009
No Proritas
Pembagunan
Sasaran SKPD yang
Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
1 Penanggulangan
Kemiskinan,
peningkatan
kesempatan
kerja dan
investasi
-Adanya Singkroisasi
penanggulangan
kemiskinan di daerah
-Adanya pemantauan
terhadap program-
program
penanggulangan
kemiskinan
-Meningkatnya kualitas
belajar masyarakat
miskin
-Tersedianya Tenaga
kerja trampil dan
Produktif.
-Terwujudnya
Keharmonisan kerja
dan Berusaha
-Menetapkan dan
1. Dinas Sosial
2. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Dukcapil
5. Dinas Nakertrans
6. Dinas Koperasi, UKM
dan Namdal.
7. Bagian Ekbang
8. Dinas Pemuda,
Olahraga, Pariwisata
dan Kebudayaan
9. Dinas Kelautan
dan Perikanan
10. Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
11. BAPPEDA
12. Badan
Pemberdayaan
Perempuan.
13. Badan Keluarga
1. Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Singkronisasi
pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan.
3. Pengadaan obat pelayanan
Gakin
4. Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
5. Penyediaan Pelayanan KB
dan alat kontasepsi bagi
keluarga miskin.
6. Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejhteraan Sosial (PMKS)
lainya
7. Pelatihan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) Fakir Miskin
8. Pengadaan sarana dan
prasarana pendukng usaha

- 9 –
mengembangkan
potensi unggulan
daerah
-Menjalin koordinasi
dengan investor dan
berpartisipasi dalam
pameran-pameran
investasi
-Pembuatan Master
Plan pengembangan
penanaman modal.
-Melaksanakan kajian
tentang aturan dan
kebijakan penanaman
modal dan potensinya
-Penyediaan sarana
pendukung
Pengembangan
Investasi
Berencana bagi keluarga miskin
9. Peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) Petugas
dan Pendamping Sosial ,
Pemberdayaan Fakir Miskin ,
KAT dan PMKS lainnya.
10. Perbaikan gizi masyarakat.
11. Peningkatan kesempatan kerja
12. Perlindungan dan
pengembangan Lembaga
Ketenaga kerjaan.
13. Program Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri.
14.Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
15. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi.
16. Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya sarana dan
Prasarana.
17. Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan.
18. Perencanaan Pembangunan
Ekonomi.
19. Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial.
20. Pembinaan para penyandag
cacat dan Trauma.
21. Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial (Narapidana,
PSK, Narkoba dan penyakit
sosial lainnya).
22. Peningkatan Kualitas dan
produktifitas Tenaga kerja
23. Program Pengembangan Nilai
Budaya.
24. Pelestarian dan aktualisasi
adat daerah
25. Program Pengembangan dan
pemasaran pariwisata
26. Program pengembangan
Destinasi Pariwisata
27. Program pengelolaan
keragaman budaya
28. Peningkatan kegiatan budaya
kelautan dan wawasan maritim
kepada masyarakat
29. Progam pemeliharaan
Kantratibmas dan pencegahan
tindak kriminal.
2 Peningkatan
aksesbilitas dan
kualitas
pendidikan dan
kesehatan
- Terdidik dan
terlatihnya SDM
aparatur secara
formal
1. Badan
Kepegawaian,
pendidikan dan
Pelatihan
2. Badan
1. Program Pendidikan Politik
Masyarakat
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

- 10 –
- Memenuhi
Kebutuhan
peningkatan
sumberdaya
aparatur
- Menigkatnya
kapasitas
masyarakat dalam
mendapatkan
informasi
- Membuka
aksesbilitas
masyarakat terhadap
pendidikan dasar
- Menurunkn tingkat
kematian ibu hamil
- Meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan untuk
masyarakat miskin
- Mencegah dan
menanggulani
wabah penyakit
menular
- Sarana dan
prasarana kesehatan
yang lebih baik dan
memadai
- Profesionalitas
tenaga penajar dan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga.
- Menuntaskan buta
aksara dan melek
teknologi
- Meningkatkan
Layanan informasi
dan minat baca
kalangan siswa dan
pelajar
- Terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat akan
pendidikan dan
informasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
3. Dinas Pertanian dan
Peternakan
4. Dinas Kelautan dan
Perikanan.
5. Dinas Kesehatan
6. RSUD Anuntaloko
7. Badan Dukcapil
8. Bagian Ekbang
9. Dinas Dikjar
10. Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah.
11. Bappeda
12. Dinas Pehubungan,
Komunikasi dan
Informatika
13. Badan Kesbang,
Politik dan Linmas
14. Badan
Pemberdayaan
Perempuan
15. Bagian Kesra
16. Badan Keluarga
Berencana
17. Badan Ketahanan
Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan.
3. Program Bidang Manajmen
Pemerintahan.
4. Pogram Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj
5. Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan.
6. Program Obat Perbekalan
Kesehatan dan Makanan
7. Prgram Upaya Kesehatan
Masyarakat.
8. Pembinaan Panti
Asuhan/Jompo
9. Program Promosi Kesehatan
dan Pemeberdayaan
Masyarakat
10. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
11. Program pencegahan dan
Penanggulangan Penayakit
Menular.
12. Progrm Standarisasi
pelayanan kesehatan
13. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Lansia.
15. Program Satandarisasi
Pelayanan Kesehatan.
16. Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan
Jaringannya.
KesehatanIbu melahirkan
dan Anak.
Kesehatan .
19. Program Kesehatan
Reproduksi Remaja.
Kontrasepsi
21. Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga.
22. Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumaha sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata.
23. Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit
ternak.

- 11 –
24. Pengembangan
Data/Informasi
25. Program Pendidikan Anak
Usia Dini.
26. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
27. Program pendidikan
Menengah Umum da
Kejuruan.
28. Pemerataan Layanan
Pendidikan
29. Peningkatan Manajemen
Pendidikan
30. Pendidikan Luar Sekolh,
pemuda dan Olaharaga
31. Pengembangan Kebijakan
dan keserasian Kebijakan
Pemuda
32. Pembinaan dan
Pengembngan Pendidikan
Luar Sekolah
33. Pembinaan dan
Pengembangan Pemuda
dan Olahraga
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan.
35. Pemeliharaan rutin berkala
Sarana Pengolahan dan
penyimpanan arsip
36. Peningkatan Kualitas
Layanan Informasi.
37. Perencanaan Pembanguna
Sosial Budaya.
38. Pogram Pengembangan
Komunikasi, informasi dan
Media Massa
39. Program pendidkan politik
masyarakat.
40. Perlindungan hak
Perempuan dan anak.
3 Revitalisasi
Pertanian,
Perikanan,
Kehutanan dan
Pembangunan
Perdesaan
- Mencapai
Kestabilan
Ketahanan
Pangan
- Meningkatnya
Pemasran Hasil
Produksi pertanian
- Meninkatnya
Penerapan
Teknologi Hasil
Pertanian
1. Dinas Pertanian dan
Peternakan
2. Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
3. Dinas
pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemeritaha Desa
4. Bagiam Ekbang
5. Bagian Tapem
6. Dinas Kelautan da
1. Peningkatan Ketahanan
Pangan
2. Peningkatan Pemasaran hasil
Produksi Pertanian
3. Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian.
4. Peningkatan Produksi
Pertanian
5. Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian Lapangan
6. Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak.

- 12 –
- Tersedianya
Penyuluh
Pertanian yang
profesional
dilapangan.
- Terpeliharanya
Hutan dan Lahan
- Berkembangnya
Produksi hasil
hutan non kayu
- Mengembangkan
lembaga ekonomi
perdesaan
- Optimalnya
Pengolaha dan
Pemasaran
produksi
Perikanan
- Berkembangnya
Usaha Budidaya
perikanan air
payau, laut dan air
tawar
- Tertatanya
daerahperbatasan
dan daerah
otonomi baru.
Perikanan
7. Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
8. Badan Ketahanan
Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan
9. BAPPEDA
7. Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan.
8. Rehabilitasi Hutan dan lahan.
9. Perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan.
10. Pemanfaatan Sumberdaya
Hutan
11. Pengembangan Hasil Hutan
Non Kayu
12. Peningkatan Kesejahteraan
Petani
13. Peningkatan Ketahanan
Pangan,
pertanian/perkebunan.
14. Peningkatan Pemasaran hasil
prodksi Pertanian
/perkebunan.
15. Peningkatan Penerapan
teknologi
Pertanian/Perekbunan
16. Pemberdayaan Penyuluh
pertanian/Perkebunan
Lapangan
17. Penigkatan Produksi
Perkebunnan.
18. Program Bidang Penelitian
dan pengembangan daerah.
19. Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan.
20. Pemberdayaan ekonomi
Masyarakat Pesisir.
21. Pengembangan Usaha
Perikanan Tangkap
22. Pengemangan Sistem
Penyuluh Perikanan.
23. Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi
perikanan
24. Pengembangan Usaha
Perikanan Budidaya
PayauLau dan air tawar
25. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dlam
membangun desa
26. Kerjasama pembangunan
27. Program penataan dan
Penggunaan Tanah.
28. Program Penataan daerah
perbatasan.
29. Program Penataan erah
otonomi baru
30. Program Pembainaa desa
31. Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaaan.
4 Pembangunan - Terciptanya 1. Dinas Pekerjaan 1. Peningkatan kesejahteraan

- 13 –
Infrasruktur Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
- Terciptanya
Wilayah strategis
yang berkembang
dan cepat umbuh
- Meingkatnya
kinerja
Pengolahan
Persampahan
- Tercapainya
Kestabilan
ketenagalistrikan
- Teraturnya jasa
konstruksi
- Terpeliharanya
jalan dan
jembatan
- Menormalisasikan
dan
mengendalikan
sungai.
- Tersedianya
sistem Informasi
Sumberdaya air
- Terciptanya
sarana dan
prasarana
jaringanirirgasi
rawa dn jaringan
pengairan lainnya
yang lebih baik.
- Terpeliharanya
struktur jalan dan
jembatan.
Umum
2. Dinas Perhubugan,
Komunikasi dan
Informatika.
3. BAPPEDA
4. Dians Nakertrans
5. Dinas Pertambangan
dan energi.
petani
2. Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Wilayah Startegis dan cepat
tumbuh.
4. Progam Pembangunan
Sarana dan fasilitas
perhubungan.
Pelayanan Transportasi laut.
6. Pengembangan kinerja
Pengelolaan Persampahan
7. Peningkatan sarana dan
Prasarana aparatur.
8. Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial.
9. Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenaga istrikan.
10. Program Pembangunan jalan
dan jembatan
11. Program Tanggap darurat
jalan dan jembatan
12. Program Peningkatan sarana
dan prasarana
kebinamargaan
13. Program eaturan jasa
konstruksi
14. Program pemberdayaan jasa
konstruksi
15. Program rehabilitasi/
Pemeliharaan jalan dan
jembatan.
sistem informasi database
jalan dan jembatan.
17. Program pengembangandan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringanpengaiaran
lainnya.
18. Program Pemanfaatan ruang
19. Pengembangan wilayah
Transmigrasi.
5 Pengelolaan
Sumberdaya
alam yang
berwawasan
lingkungan
- Terciptanya
Perlindungan dan
Konserfasi
Sumberdaya alam
- Terkendalinya
Polusi
1. Badan
Pengelolaan
Lingkunan hidup
2. Dinas Pekerjaan
Umum
3. Badan Kesbang,
Politik dan Linmas
4. Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
1. Perlindungan dan Konservasi
SumberDaya Alam
2. Peningkatan Pengem=ndalian
Polusi
3. Peningkatan Kualitas dan
akses informasi sumbrdaya
alam dan lingkunagan hidup
4. Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
5. Pengembagan Kineja

- 14 –
pemerintahan
Desa
5. Dinas
Perambangan dan
Energi
6. Dinas Kalautan
dan Perikanan.
7. BAPPEDA
Pengelolaan persampahan.
6. Pengendalian pencemaran
dan Perusakan lingkungan
hidup
7. Rehabilitasi dan Pemulihan
Sumberdaya Alam
8. Program Pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir
laut.
Pengelolaan dan konservasi
Sungai, Danau dan
sumberdaya air lainnya
10. Program Pengendalian Banjir
11. Program enyusunan
Tataruang wilayah dan survey
pemetaan (SIG)
12. Program Pencegahan dini
dan Penanggulangan
Bencana alam.
13. Program Pembinaan,
Pengawasan Bidang
pertambangan.
14. Program Pengwasan dan
penertiban Kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak
lingkungan
15. Pemeberdayaan Masyarakat
dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan.
6 Pemberdayaan
Koperasi Mikro
Kecil dan
Menengah.
- 1. Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
2. Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
3. BAPPEDA.
Kapasitas Iptek dan sistem
Produksi
Industri Kecil dan menengah
3. Program peningkatan
Kemampuan teknologi
industri
4. Program Penataan Struktur
industri
5. Program pengembangan
sentra-sentra industriberbasis
potensi lokal
6. Program Perlindunga
Konsumen
7. Program Peningkatan dan
pengembangan eksport
8. Program efesiaensi
perdagangan dalam negeri
9. Program Pedagang kakilima
dan asongan
10. ProgramPenciptaan iklim
usaha UKM yang Kondusif
kewirausahaan dan

- 15 –
keunggulan kompetitif UKM
sistem Pendukung Usaha
bagi UMKM
13. Program Penigkatan kulitas
kelembagaan koperasi
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Bidang Ekonomi
16. Program Peningkatan Iklim
investasi dan realisasi
Investasi
17. Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya sarana dan
prasarana
7 Peningkatan
Sumberdaya
Aparatur
Pemerintah
- 1 Dinas Dikjar
2 Bapusarda
3 Dinas Kesehatan
4 RSUD Anuntaloko
5 Dinas Pekerjaan
Umum
6 BAPPEDA
7 Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
8 Dinas Nakertrans
9 Disparsenibud
10 Badan Satpol PP.
11 Sekretariat DPRD
12 Bagian Perlum
13 Bagian Ekbang
14 Sekretariat DPRD
15 Bagian Kumdang
16 Dinas pendapatan
Pengelola
Keuangan dan
aset Daerah
17 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
18 Dinas Pertanian
dan Peternakan
19 Dinas kehutanan
20 Distamben
21 Dinas Kelautan
dan Perikanan
22 Badan Kesbang,
politik dan Linmas
23 Badan
Pemberdayaan
1. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur.
2. Program Peningkatan disiplin
aparatur
Kapasitas Sumberdaya
aparatur
4. Program pelayanan
administrasi perkantoran
5. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan, perencanaan
Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Wawasan Kebangsaan
8. Program pemberntasan
Penyakit Msyarakat
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
10. Pembinaan Organisasi
Perempuan dan rawan Sosial
11. Penigkata pemberdayaan
Perempuan
12. Pogram Laporan akuntabilitas
pemerintah Derah
13. Program peningkatan sitem
laporan capaian kinerja
keuangan.
Pengawasan dan akuntabilitas
aparatur negara.
15. Program Koordinasi
programPengawasan dan
Pemantauan Pelaksanaan
realisasi PKPT pada
inspektorat

- 16 –
Perempuan. 16. Publikasi Peraturan
Perundang-undagan.
17. Program Penigkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pengawasan
kebijakan
18. Program penataan peraturan
perundang-undangan
19. Peningkatan dan
pengembangan keuangan
daerah
20. Program Bidang penjenjangan
dan teknis Fungsional
21. Peningkatan Pelayanan
Koordinasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
22. Pembainaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keungan Desa.
23. Kerjasama Informasi degan
Media Massa.
J u m l a h 175 Program

- 17 –
III. STATUS DAN PROGRES
3.1. Rencana Tindak Reformasi
Reformasi adalah sebuah proses menuju kemandirian yang mesti dijalani agar tatanan
pemerintahan dan masyarkat dapat menjadi lebih baik. Bagi sebuah daerah yang belum satu
dasawarsa dimekarkan dari Kabupaten induk, Kabupaten Parigi Moutong tergolong maju dalam
proses reformasi.
3.1.1. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset
Kehadiran proyek USDRP adalah sebagai bagian dari upaya untuk mendorong
percepatan reformasi karena itu masing-masing bidang dalam lingkup Urban Institutonal
Development Program bergerak dengan target masing-masing yang ingin dicapai oleh ke empat
komponen UIDP. Bedasarkan kesepakatan Rapak Koordinasi Teknis USDRP tanggal 15 – 16
bulan Desember 2008, maka Konsultan perorangan Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Pengelolaan aset mengagendakan Rencana Tindak sebagai berikut.
Tabel 4. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset
USDRP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009
No Lingkup Pekerjaan Partner Kerja Pemda Kondisi saat ini Kondisi yang
diharapkan
1 Studi kondisi dan potensi
serta program Pemda
mengenai komponen
komponen pendapatan
retribusi
Bappeda, Dinas
Pendapatan, Dinas
Perhubungan dan
Komunikasi dan
Dinas terkait lainnya
Pengelolaan
komponen retribusi
belum maksimal
Teriventarisirnya input-
input retribusi
Secara detail
2. Pengembangan program
perbaikan penerimaan alat-
alat produksi dan
penerimaan
Bappeda, Dinas
Pendapatan, Dinas
Perhubungan dan
Komunikasi dan
Pengelolaan
program belum
optimal dan belum
ditunjang oleh
Teknologi dan
sumberdaya yang
memadai dimasing-
masing SKPD
Bertambahnya
Kuantitas dan kualitas
input penerimaan
Daerah Parigi Moutong
yang akuntable
3 Ujicoba program
perbaikan penerimaan
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi dan
Dinas Pendapatan
Belum
dilaksanakan
Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
yang meningkat
4 Mengkaji manajemen aset
yang sudah ada.,
Sekretaris Kabupaten Manajemen aset
yang ada belum
Manajemen aset yang
dilaksanakan

- 18 –
penguatan kelembagaan
dan analisa atas organisasi
kerja
berjalan optimal merupakan wujud
sistem tata
pemerintahan yang baik
5 Membantu Pemda
menetapkan skema
pengelolaan terbaik, kajian
dari lima skema
pengelolaan dalam PMM
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi ,
Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas
terkait lainnya
Belum
dilaksanakan
Dipilihnya skema
pengelolaan terbaik
melalui lokakarya dan
ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Parigi
Moutong
6 Membantu Pemda
membentuk kelembagaan
skema yang terpilih ,
menyusun struktur
organisasi, training
pengelola dan study
banding
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi ,
Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas
terkait lainnya
Belum
dilaksanakan
Pengelola aset USDRP
memiliki kemampuan
manajerial yang baik
dan profesional.
7 Membantu Pemda
mendesain dan
melaksanakan sistem
pengendalian dan prosedur
yang baik, menyusun
organisasi dan tupoksi
pengelola potensi
pendapatan serta sistem
pengawasan internal
Sekretaris Daerah Belum
dilaksanakan
Terbentuknya
manajemen profesional
serta layanan publik
yang berkualitas
dengan sistem kendali
internal berbasis
teknologi informasi.
8 Mendesain sitem tata
pemerintahan dan
prosedur untuk menjamin
pemberian pelayanan yang
baik dan berkelanjutan atas
aset USDRP
Bappeda, Sekda
serta Dinas terkait
Belum
dilaksanakan
Pengelolaan aset
USDRP yang
profesional, sustainable
dan akuntable yang
didukung oleh dengan
Peraturan Daerah
sebagai landasan
hukum .
3.1.2. Rencana tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset
triwulanan (Desember 2008 – Pebruari 2009)
Pelaksanaan agenda reformasi merupakan merupakan target utama proyek USDRP
di Kabupaten Parigi Moutong, karena itu keberadan konsultan individual UIDP diharapkan dapat
mempercepat proses tersebut dengan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah

- 19 –
Kabupaten Parigi Moutong. Berikut adalah langkah strategis dan bantuan teknis yang mungkin
diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan program kerja triwulanan konsultan individu.
Tabel 5. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset
USDRP Kabupaten Parigi Moutong triwulanan (Desember 2008 – Pebruari 2009)
No Lingkup Pekerjaan Partner Kerja Pemda Langkah Pelaksanaan Kegiatan
1 Studi kondisi dan potensi
serta program Pemda
mengenai komponen
komponen pendapatan
retribusi
Bappeda, Dinas
Pendapatan, Dinas
Perhubungan dan
Komunikasi dan
a. Koordinasi
b. Inventarisasi Data
c. Kunjungan Lapangan
d. Studi literatur
2 Pengembangan program
perbaikan penerimaan alat-
alat produksi dan
penerimaan
Bappeda, Dinas
Pendapatan, Dinas
Perhubungan dan
Komunikasi dan
a. Koordinasi
b. Analisis Data
c. Penentuan skala prioritas
d. Peningkatan kapasitasTenaga Pengelola
e. Study banding
f. Sosialisasi
3 Ujicoba program
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi dan
Dinas Pendapatan
a. Koordinasi
b. Perbaikan kelembagaan
c. Penyedian perangkat keras dan
perangkat lunak sistim informasi
manajemen
d. Oparsional kegiatan
e. Monitoring dan evaluasi
yang sudah ada.,
kerja
Sekretaris Kabupaten a. Koordinasi
b. Analisis Data
c. Perbaikan/penguatan kelembagaan
d. Analisis kelemahan dan peluang
e. Peningkatan kapasitas sumberdaya
5 Membantu Pemda
mendesain dan
melaksanakan sistem
yang baik, menyusun
pengelola potensi
pengawasan internal
b. Analisis Data
c. Penyiapan perangkat lunak/software
berbasis teknologi informasi
d. Penyiapan perda sebagai payung hukum
pelaksanaan kegiatan.
e. Penyiapan sumbedaya pengelola yang
profesional
f. Monitoring dan evaluasi.
3.1.3. Rencana Tindak Penanganan Temuan Misi Supervisi ke 6 USDRP Kabupaten Parigi
Moutong Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset.
Monitoring adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah mekanisme proyek
.Harus diakui bahwa manusia cenderung melakukan kekeliruan karena itu pengawasan menjadi

- 20 –
bagian yang sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian dan perbaikan dapat terus
dilakukan. Dengan tujuan tersebut diatas, maka misi supervisi 6 USDRP tiba dikabupaten Parigi
Moutong dan meneemukan beberapa-kelamahan kelemahan proyek tang harus diperbaiki.
Tabel 6 . Matriks Tindak Lanjut Misi Supervisi-6 USDRP di Kabupaten Parigi Moutong
PENGELOLAAN PASAR DAN TERMINAL PENANGGUNG JAWAB TINDAK lANJUT
1 Menyiapkan mekanisme pengelolaan pasar dan
terminal
PMU, PIU Dinas
Perhubungan,
PIU Dinas Pasar dan
Instansi
Sedang dilakukan
pengumpulan data-data
teknis sebagai pendukung
Penentuan mekanisme
pengelolaan dan konsultan
sedang melaksanakan
koordinasi dengan pimpinan
SKPD terkait untuk
mensosialisasikan PMM –
mekanisme pengeloaan aset
USDRP
2 Menyampaikan mekanisme pengelolaan Pasar &
Terminal kepada CPMU dan Bank Dunia
PMU Sedang menunggu
pendanaan pelaksanaan
lokakarya penetapan model
pengeloaan aset USDRP
3 Pemkab akan memastikan bahwa jalur kendaraan
umum yang melewati lokasi pasar sudah
dapat dioperasikan saat pasar akan dioperasikan.
PMU, Dinas Perhubungan Akan dikoordinasikan
dengan Dinas Perhubungan
Parigi Moutong
4 Pemkab akan menyusun skema pengelolaan
pasar yang sedang dibangun, agar saat
selesainya
konstruksi pasar sudah dapat dioperasikan
dengan baik.
PMU, Instansi Pengelola,
Konsultan Pendamping
Sudah di masukkan dalam
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara tahun 2009
untuk membiayai
pelaksanaan lokakarya dan
peningkatan kapasitas bagi
tenaga pengelola, namun
penetapan belum
dilaksanakan karena masih
akan terjadi perubahan
strutur oerganisasi
pemerintahan sebagai
akaibat dari penerapan
Peraturan Pemerintah No. 41
tahun 2007 tentang
organisasi perangkat daerah
5 Pemkot akan segera menyusun rencana tindak
untuk pemasaran pasar Sentral Parigi
Instansi pengelola pasar Survey dan sosialisasi awal
telah dilaksanakan untuk
mengetahui minat pedagang
pasar tradisional (pasar
inpres Tagunu Parigi) untuk
mendapatkan fasilitas
berjualan di pasar sentral
yang sementara dibagun
namun strategi pemasaran
belum disusun

- 21 –
3.2. Status dan Progres Rencana
Pelaksanaan kegiatan USDRP, khususnya program kerja konsultan individu di Kabupaten
Parigi Moutong pada dasarnya dapat berjalan sesuai jadwal yang diinginkan, walaupun beberapa
bagian proses awal kegiatan tidak berjalan secara optimal, karena kendala situasi politik yang
masih labil pasca pilkada ikut mempengaruhi kiistem erja elemen pemerintahan Kabupaten Parigi
Moutong. Namun secara fisik pembangunan aset USDRP mengalami kemajuan yang cukup
signifikan. Dimana kemajuan pekerjaan fisik per 30 september 2008 secara keseluruhan dapat
diuraikan sebagai berikut :
3.2.1. Status dan Progres Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur USDRP
Status dan progres pelaksanaan pekerjaan infrastruktur USDRP di Kabupaten Parigi
Moutong sampai dengan bulan Desember 2008 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 7. Status dan progress pelaksanaan pembangunan Infrastruktur USDRP Kabupaten Parigi
Moutong sampai bulan Desember 2008
No Infrastruktur yang dibagun Pasar Sentral Parigi Terminal Toboli
1 Realisasi Pendanaan Rp. 7.019.526.115,- Rp. 4.950.387.900,-
2 Sisa Pendanaan Rp.12.425.413.885,- Rp. 950.666.100,-
3 Target Pekerjaan Fisik 52,15 % 99,17 %
4 Realisasi Pekerjaan Fisik 56,20 % 92,76 %
Gambar 1. Desain Pasar Sentral Parigi

- 22 –
3.2.2. Status dan Progress Tindak Reformasi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengeloaan
Aset
Peningkatan Kapasitas pengelolaan aset merupakan bagian penting dari output
pelaksanaan UIDP yang merupakan bagian organik dari pelaksanaan proyek USDRP. Diharapkan
dengan kapasitas pengeloaan aset yang baik infrastruktur yang telah terbangun dapat
memberikan tambahan pendapatan yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah Parigi
Moutong. Kami menyadari benar bahwa kegagalan penyiapan mekanisme pengelolaan yang
cocok bagi Pemda Parigi Moutong bisa menimbulkan kerugian besar bagi Pemda. Karena itu
dalam pengambilan keputrusan mengenai mekanisme pengeloaan diperlukan pertimbangan yang
matang agar tidak menhasilkan keputusan yang prematur dan tidak tepat. Tabel berikut berisi
matriks pelaksanaan kegiatan konsultan UIDP selama bulan desember 2008
Tabel 8. Matriks Pelaksanaan Tindak reformasi bidang peningkatan pengelolaan aset bulan
desember 2008
No Lingkup Pekerjaan Langkah Pelaksanaan Kegiatan Realisasi
1 Studi kondisi dan
potensi serta program
Pemda mengenai
komponen komponen
pendapatan retribusi
a. Koordinasi
b. Inventarisasi Data
c. Kunjungan Lapangan
d. Studi literatur
Fokus kegiatan lebih
dimaksimalkan pada
inventarisasi data terminal
untuk memperoleh gambaran
rill sesuai keinginan Pemda.
2 Pengembangan
program perbaikan
penerimaan alat-alat
produksi dan
penerimaan
a. Koordinasi
b. Analisis Data
c. Penentuan skala prioritas
d. Peningkatan kapasitasTenaga
Pengelola
e. Study banding
f. Sosialisasi
Masih dalam tahap persipan
pelaksanaan , akan tetapi
analisis awal data penerimaan
terminal selama tahun 2008
dapat menjadi acuan untuk
perbaikan .
3 Ujicoba program
a. Koordinasi
manajemen
Belum dilaksanakan ,
menunggu kesiapan Pemda dan
Pelantikan Pejabat Penaggung
jawab Kegiatan dan pendanaan
APBD
4 Mengkaji manajemen
aset yang sudah ada.,
penguatan
kelembagaan dan
analisa atas organisasi
kerja
a. Koordinasi
b. Analisis Data
e. Peningkatan kapasitas
sumberdaya
Dilakukan melalui diskusi dan
koordinasi dengan Dinas
Perhubungan, PMU dan PIU
dan PAU serta Bagian Hukum
Pemda Parigi Moutong.

- 23 –
5 Membantu Pemda
mendesain dan
melaksanakan sistem
pengendalian dan
prosedur yang baik,
menyusun organisasi
dan tupoksi pengelola
potensi pendapatan
serta sistem
pengawasan internal
a. Koordinasi
b. Analisis Data
c. Penyiapan perangkat
lunak/software berbasis teknologi
informasi
d. Penyiapan perda sebagai payung
hukum pelaksanaan kegiatan.
e. Penyiapan sumbedaya pengelola
yang profesional
Belum dilaksanakan ,
menunggu kesiapan Pemda dan
Pelantikan Pejabat Penaggung
jawab Kegiatan dan pendanaan
APBD
(Rencana Tindak Lanjut
terlampir)
3.2.3. Status dan Progress Tindak Penanganan Temuan Misi Superfisi 6 USDRP
Temuan Misi Supervisi 6 adalah realitas kelemahan dan kekurangan yang terjadi
dilapangan yang mesti disingkapi secara arif oleh semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong. Akan tetapi kita juga memberikan apresiasi yang lebih baik kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang walaupun dengan segala keterbatasan yang
ada mampu utnuk terus melakukan perbaikan. Tabel berikut berisi matriks pelaksanaan kegiatan
penanganan temuan misi supervisi 6 selama bulan desember 2008
Tabel 9. Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Temuan Misi Supervisi - 6 USDRP
PENGELOLAAN PASAR
DAN TERMINAL
PENANGGUNG
JAWAB
TINDAK lANJUT REALISASI
1 Menyiapkan mekanisme
pengelolaan pasar dan
terminal
PMU, PIU Dinas
Perhubungan,
PIU Dinas Pasar
dan Instansi
Sedang dilakukan pengumpulan
data-data teknis sebagai
pendukung
Penentuan mekanisme
pengelolaan dan konsultan
sedang melaksanakan
koordinasi dengan pimpinan
SKPD terkait untuk
mensosialisasikan PMM –
mekanisme pengeloaan aset
USDRP
Sudah dialaksanakan
2 Menyampaikan
mekanisme pengelolaan
Pasar & Terminal kepada
CPMU dan Bank Dunia
PMU Sedang menunggu pendanaan
pelaksanaan lokakarya
penetapan model pengeloaan
aset USDRP
Belum dilaksanakan karena
mekanisme pengeloaan
belum ditetapkan
3 Pemkab akan
memastikan bahwa jalur
kendaraan umum yang
melewati lokasi pasar
sudah dapat dioperasikan
saat pasar akan
dioperasikan.
PMU, Dinas
Perhubungan
Akan dikoordinasikan dengan
Dinas Perhubungan Parigi
Moutong
Sudah dilaksanakan

- 24 –
4 Pemkab akan menyusun
skema pengelolaan pasar
yang sedang dibangun,
agar saat selesainya
konstruksi pasar sudah
dapat dioperasikan
dengan baik.
PMU, Instansi
Pengelola,
Konsultan
Pendamping
Sudah di masukkan dalam
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara tahun 2009 untuk
membiayai pelaksanaan
lokakarya dan peningkatan
kapasitas bagi tenaga
pengelola, namun penetapan
belum dilaksanakan karena
masih akan terjadi perubahan
strutur oerganisasi pemerintahan
sebagai akaibat dari penerapan
Peraturan Pemerintah No. 41
tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah
Belum dilaksanakan karena
mekanisme pengeloaan
belum ditetapkan
5 Pemkot akan segera
menyusun rencana tindak
untuk pemasaran pasar
Sentral Parigi
Instansi
pengelola pasar
Survey dan sosialisasi awal
telah dilaksanakan untuk
mengetahui minat pedagang
pasar tradisional (pasar inpres
Tagunu Parigi) untuk
mendapatkan fasilitas berjualan
di pasar sentral yang sementara
dibagun namun strategi
pemasaran belum disusun
Sudah dilaksanakan sesuai
tindak lanjut
3.2.4. Status dan progres pelaksanaan agenda reformasi di tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten tahun 2009 , telah disusun dan dituangkan
dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2008. Dalam RKPD memuat arah dan tujuan pembangunan yang
akan dicapai selama satu tahun , dengan kontribusi dari seluruh sumber dana (APBN, APBD
Propinsi dan Kabupaten. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan tersebut , perlu
dukungan anggaran. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) yang diguanakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007tentang perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran, maka disusun Prioritas
dan Plafon anggaran Sementara (PPAS). Dokumen PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA-SKPD) sebelum disepakati di DPRD.

- 25 –
PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-
masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan .
Dengan demikian PPAS disusun untuk mengimplementasikan kebijakan umum APBD degan
klasifikasi rusan pemerintahan daerah.
Dasar penyusunan PPAS adalah : 1) Undang – undang No 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara, 2) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3)
Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentag Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan, 4)
Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 5)
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 6) Peraturan Pemeritah No.
58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 7) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun
2007 tentang revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD 2009.
APBD merupakan instrumen kebijaka fiskal ditingkat daerah. Karena iu APBD
merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan, memberkan peningkatan pelayanan
publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. APBD pada hakekatnya adalah perwujudan
amanah rakyat kepada eksekutif dan legislatif, karen itu APBD harus mencerminkan kebutuha
riil masyarakat..
Total penerimaan APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2007 sebesar Rp.
445.678.528.007,- meningkat 21, 2 % dibanding tahun 2006 yang bersumber dari dana
perimbangan. Sedangkan tahun 2008 alokasi APBD Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp.
471.318.288.421,- atau meningkat 5,4 % dibanding tahun 2007.
Dari struktur penerimaan APBD tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan
Kabupaten Parigi Moutong terhadap Dana Perimbangan masih sangat tinggi , sementara iu
peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2006
PAD Kabupaten Parigi Moutong adalah Rp. 6.856.028.000,- sedangkan pengeluaran rutin
sebesar Rp. 185.908.085.000,-sehingga Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Parigi
Moutong hanyalah 3,6 %. Atau dengan kata lain APBD hanya mampu membiayai 3,6 % dari
keseluruhan pengeluaran rutin.

- 26 –
Ketergantungan kepada Kepada bantuan Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit harus
dikurangi oleh karena itu diharapkan PAD menjadi sumber keuangan terbesar bagi daerah.
Dalam konteks ini pengelolaan aset – aset daerah menjadi bagian terpenting dimasa yang
akan datang UIDP-USDRP adalah salah satu agenda penting dalam rangkaian reformasi
menuju kearah yang lebih baik.

- 27 –
IV. AKTIFITAS DAN KOORDINASI
4.1. Rencana Kerja Bulanan
Rencana kerja bulanan adalah detail kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana
kerja konsultan per-triwulan yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan UIDP di
Jakarta pada tanggal 15 dan 16 Desember 2008 di jakarta . Rencana kerja bulan Januari 2009
dapat dijabarkan sebagaii berikut :
Tabel 10 Rencana Kerja Konsultan Individu Generic Capacity Building Bulan Januari 2009
No Lingkup Pekerjaan Partner Kerja Pemda Langkah Pelaksanaan Kegiatan
1 Ujicoba program
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi dan
Dinas Pendapatan
a. Koordinasi
manajemen
yang sudah ada.,
kerja
b. Analisis Data
e. Peningkatan kapasitas sumberdaya
3 Membantu Pemda
mendesain dan
melaksanakan sistem
yang baik, menyusun
pengelola potensi
pengawasan internal
b. Analisis Data
c. Penyiapan perangkat lunak/software
berbasis teknologi informasi
d. Penyiapan perda sebagai payung hukum
pelaksanaan kegiatan.
e. Penyiapan sumbedaya pengelola yang
profesional
Rencana kerja bulan Januari 2009 adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang
telah dilaksanakan bulan sebelumnya . Observasi yang telah dilakukan menyebabkan kami
menarik kesimpulan bahwa dalam rangka perbaikan pengelolaan aset diperlukan analisis data
dan kajian kebijakan sebelumnya yang kemudian di sandingkan dengan peluang dan kendala
yang terjadi dilapangan.

- 28 –
4.2. Realisasi Kegiatan Koordinasi
Realisasi kegiatan koordinasi konsultan individu Generic Capacity Building disajikan
dalam bentuk matriks berikut ini :
Tabel 11. Matriks kegiatan koordinasi Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten
Parigi Moutong Bulan Desemberr 2008
Jenis koordinasi Komponen yang terlibat Hal - hal yang dikoordinasikan
Rapat koordinasi Teknis
Tanggal 15 dan 16 Desember
2008 di Jakarta
1. Konsultan Individu
2. CPMU
3. MTAS
4. PPK Kebijakan dan Strategi
5. World Bank
- SOPP (Standar Operasional
Prosedur dan Penugasan,
- RAB kontrak kerja
- Laporan realisasi pelaksanaan
kegiatan masing-masing
konsultan individu
- Rencana Tindak GCB tahun 2009
- Rencana Tindak GCB per -
triwulan
Koordinasi di Tingkat Pemda 1. Konsultan Individu
2. PMU, PIU
3. PAU dan Instansi Terkait
(Dinas Perhubungan)
- Pengumpulan Data
- Rencana Tindak Reformasi
- Rencana tindak misi supervisi 6
Ditingakat Pemda Parigi Moutong
- Dukungan anggaran APBD untuk
pelaksanaan Agenda Reformasi
yang diusulkan melalui PPAS
- Implementasi PP 41 dan
konsekwensinya terhadap
pelaksanaan USDRP
Koordinasi antar konsultan
individu di Kabupaten Parigi
Moutong
1. Konsultan GCB
2. Konsultan FMR
3. Konsultan PR
4. Konsultan TPA
- Rencana Tindak Reformasi
- Singkronisasi rencana dan jadwal
kerja
- Data Lapangan
Pelaporan

- 29 –
4.3. Hasil dan Kesepakatan Koordinasi.
Dari pelaksanaan koordinasi awal yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting
yang sangat mendukung pelaksanaan reformasi di Kabupaten Parigi Moutong dan menunjang
pelaksanaan program kerja konsultan individu, diantaranya :
a. Konsultan Individual UIDP akan melaksanakan kegiatan sesuai hasil Rapat Koordinasi Teknis
tanggal 15 – 16 Desember 2008
a. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sangat mendukung program kerja Konsultan individu
dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi di daerah ini
b. Seluruh komponen USDRP di Kabupaten Parigi Moutong memberikan respon positif
penempatan konsultan individu dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam
implementasi proyek dan pelaksanaan agenda reformasi
c. Terinventarisirnya beberapa data dasar yang sangat mendukung pelaksanaan program kerja
konsultan individu selanjutnya.
d. Rencana Tindak Lanjut bulanan, Triwulan dan Rencana Tindak Tahun 2009 .
e. Dukungan Anggaran APBD yang di usulkan melalui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
untuk dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong
4.3.1. Perda yang mengatur Pengelolaan Retribusi Terminal
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 34 Tahun 2005 tentang
Retribusi Terminal yang masih menjadi acuan pungutan retribusi hingga saat ini. Berdasarkan
ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 34 tahun 2005 dinyatakan bahwa :
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kenderaan dan jangka waktu
pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan asas pelayanan yang berlaku diwilayah Daerah dengan
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, peningkatan kualitas
pelayanan.Dalam hal tarif mekanisme pasar yang sulit dihitung, maka tarif ditetapkan sebagai
jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa , yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yang meliputi :
a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- 30 –
a. Biaya Operasional Langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai , belanja
barang, belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan, baiaya listrik dan
semua biaya rutin/pariodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa
b. Biaya Tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa
c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya akttiva tetap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga
pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset
d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa , seperti bunga
atas pinjaman jangka pendek.
(4) Ketentuan sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam (%) persentase
tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan
sebagai berikut
Jenis Pelayaan Jenis Kenderaan/Ukuran Fasilitas Tarif
Pemakaian tempat parkir
kendaraan penumpang dan
bis umum
1. Bis umum 10 s/d 25 tempat duduk
2. Lebih dari 26 tempat duduk
3. Mobil Penumpang Umum
4. Angkutan pedesaan
5. Angkutan Kota
Rp 2.000 /sekali masuk/
sekali parkir
sekali parkir
sekali parkir
sekali parkir
sekali parkir
Pemakaian Tempat Usaha 1. Rumah makan, kios, PO/Agen,
kantin dan Wartel
2. Parkir Kendaraan Pribadi
a. Roda 4 (empat)
b. Roda 2 (dua)
3. Parkir Kendaraan Umum
4. Pedagang asongan, gerobak
Rp. 12.000/M2/bulan
Rp. 1.000 / sekali parkir
Rp. 500 / sekali parkir
Rp. 1.000 / jam

- 31 –
barang dan sejenisnya
5. Tempat Penitipan Barang
6. Sewa Kamar
7. Izin pemasangan reklame
Rp. 500 / hari
Rp. 2.000 / m3 / hari
Rp. 3.500 / jam / kamar
Rp. 15.000 / m3 / bulan
Pemakaian fasilitas lainnya 1. MCK/WC
a. Buang air besar
b. Buang air kecil
c. Mandi
2. Karcis masuk
Rp. 1.000 / orang
Rp. .500 / orang
Rp. 2.000 / orang
Rp. 500 / orang
4.3.2. Input Retribusi Terminal
Hingga saat ini komponen utama pemasukan terminal adalah pemakaian tempat parkir
dalam bentuk rettribusi karcis parkir. Berdasarkan studi kelayakan proyek yang dilaksankan pada
tahunm 2006, maka jumlah kenderaan dan penumpang yang memasuki Terminal Toboli disajikan
dalam tabel berikut
Tabel 12 Jumlah Kenderaan dan Penumpang Masuk terminal Toboboli, tahun 2005
No Jenis Angkutan Kendaraan (Unit) Penumpang (orang)
1 Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) 10.080 241.920
2 Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 32.000 384.000
3 Angkutan Pedesaan 63.000 504.000
Jumlah 105.080 1.129.920
Sumber : Dokumen UKL-UPL terminal Toboli
Berdasarkan data pengelolaan terminal hingga triwulan ke III bulan september tahun 2008
maka di peroleh perbandingan penerimaan retribusi dan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar
terminal toboli dalam tabel berikut

- 32 –
Tabel. 13. Realisasi Penerimaan dan Jumlah kendaraan msuk terminal Toboli hingga bulan
september 2008
No Jenis Kendaraan Jumlah
(Unit)
Harga
Karcis
(Rp)
Penerimaan
Potensial
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1 Angkutan
Pedesaan
8.620 1.000 8.620.000 6.900.000
2 Bis Antar Kota
Dalam Propinsi
8.140 2.000 16.280.000 12.600.000
3 Bis Antar Kota
Antar Propinsi
2.511 3.000 7.533.000 6.900.000
4 Jumlah 19.271 32.433.000 26.400.000
Sumber : 1. Laporan arus masuk-keluar kendaraan umum terminal toboli
2. Laporan realisasi penerimaan retribudsi terminal bulan oktober 2008
Berdasarkan tabel diatas, maka pemasukan terminal yang berasal dari karcis parkir
kendaraan umum cukup potensial untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi
hingga saat ini metode pengeloaan masih belum dilakukan secara profesional sehingga masih
banyak terjadi kekeliruan input data maupun kekeliruan yang terjadi ditingkat lapangan. Apabila
seluruh pekerjaan infrastruktur terminal sudah selesai dan terminal dapat dimanfaatkan secara
optimal maka penerimaan retribusi pasti akan lebih meningkat lagi, karena seluruh input-input
penerimaan yang ditetapkan dalanm perda dapat dioptimalkan.

- 33 –
V. MASALAH, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI
5,1. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugas pendampingan di Kabupaten Parigi Moutong, konsultan individu
mengidentifikasi berbagai permasalahan, diantaranya :
c. Belum terbentuknya struktur pemerintahan yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah
No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu perwujudan
reformasi tata pemerintahan yang baik, karena masih dlalam pembahasan di tinkat legislatif
daerah.
d. Terbatasnya sumberdaya pengelola sehingga laporan penerimaan terminal toboli masih
belum memenuhi standar akuntabilitas
e. Kurangnya pasokan energi listrik, menghambat kinerja beberapa SKPD dan mempengaruhi
produktifitas konsultan individu.
f. Beberapa item pekerjaan infrastruktur terhambat karena berbagai sebab, sehingga progres
yang dicapai pada bulan ini tidak sesuai target yang direncanakan
g. Belum optimalnya peningkatan sumberdaya manusia sehingga beberapa bagian dari
pelaksana proyek tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena terbatasnya
pengetahuan tentang USDRP.
h. Keterlambatan pembiayaan konsultan menyebabkan beberapa item pekerjaan yang
membutuhkan pembiayaan dan belum optimal dilaksanakan
5.2. Tindak Lanjut
a. Konsultan melakukan koordinasi kegiatan ketingkat PIU dari masing masing kegiatan fisik,
yakni PIU Pasar Sentral Parigi dan PIU Terminal Toboli
b. Kebutuhan sarana perkantoran bagi konsultan akan di koordinasikan kembali dengan
Pemerintah Daerah Parigi Moutong.
c. Dengan telah terpilihnya PMU yang baru diharapkan pelaksanaan agenda reformasi dapat
berjalan lebih optimal sehingga penyiapan kerangka operasional pengelolaan aset USDRP
dan aset-aset lainnya dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.
d. Konsultan individu akan terus berkoordinasi dengan CPMU dan konsultan pusat mengenaii
pelaksanaan proyek USDRP di daerah Parigi Moutong dan dengan tangan terbuka

- 34 –
menerima saran perbaikan bagi penyempurnaan pelaksanaan agenda reformasi dan
pengelolaan aset di Kabupaten Parigi Moutong.
5.3. Rekomendasi
a. Perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui SKPD untuk penyediaan data-data yang
dibutuhkan bagi study pengelolaan aset dan review pengelolaan aset yang telah dilakukan
selama ini sehingga perbaikan dan penyempurnaanya dapat dilakukan secara sistematis,
bertahap dan terencana dengan menggunakan kaidah-kaidah profesionalisme. Sehingga
dapat mendatangkan keuntungan nyata bagi Pemerintah daerah Parigi Moutong
b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan agenda reformasi sudah sangat baik,
ini dibuktikan dengan dokumen PPAS yang menfokuskan kegiatan pelaksanan
pembanguan yang transparan dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan .
c. Perlu dukungan DPRD untuk penyiapan regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan
dan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan aset daerah pasca pelaksanaan USDRP
d. Perlu dukungan pembayaran dana pembiayaan konsultan yang tepat waktu sehingga
pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat berjalan optimal
e. Perlu dilaksanakan lokakarya untuk menentukan langkah strategis pengelolaan aset-aset
pemerintah daerah yang bernilai ekononomi guna menunjang tersediaanya dana
pembiayaan pembangunan dengan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Studi kondisi dan potensi serta program pemda Bappeda‐Dinas terkait
komponen2 pendapatan retsibusi
2 mengembangkan program perbaikan penerimaan Bappeda‐Dinas terkait
alat2 produksi dan pemasaran
3 uji coba atas program perbaikan penerimaan Dinas terkait pasar&terminal
Belum dilaksanakan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat
(uji coba point 2)
4 mengkaji manajemen aset yg sudah ada Sekda
pembentukan kelembagaan ‐ analisa atas organisasi kerja
5
membantu pemda menetapkan skema pengelolaan yg
terbaik Dinas terkait pasar&terminal
Belum dilaksanakan secara formal
kajian dari 5 skema dalam PMM‐pilih yg terbaik
6 membantu pemda membentuk skema yang terpilih Dinas terkait pasar&terminal Belum dilaksanakan secara formal
penyusunan struktur organisasi‐training pengelola‐studi
banding
7
membantu pemda mendesain dan melaksanakan sistem
pengendalian dan prosedur yg terbaik Sekda Belum dilaksanakan secara formal
menyusun organisasi&tupoksi pengelola‐potensi
pendapatan‐satuan pengawasan internal
8
mendesain sistem tata pemerintahan dan prosedur untuk
menjamin pemberian pelayanan yg baik dan berkelanjutan
atas asset USDRP
Bappeda, Sekda & Dinas
terkait
Masih pada tataran konsep Pengelolaan aset USDRP yang profesional,
sustainable dan akuntable yang didukung oleh
landasan hukum yang kuat (Perda)
perda‐SK dan komitmen pemda dalam pengelolaan pasar
Parigi,   Desember 2008
Mengetahui Individual Consultant UIDP for USDRP
PMU USDRP Kabupaten Parigi Moutong
Ir. MOHAMMAD  IDRUS, M.Si Mohammad Sagaf Lamureke
          Nip. 080105973
Pengelolaan Komponen retribusi belum
maksimal menunjang PAD
Terinventarisirnya komponen input retribusi
secara detail.
Terciptanya layanan publik yang berkualitas
dan didukung oleh manajemen yang
profesional
PROGRAM KERJA DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENDAMPINGAN KONSULTAN INDIVIDU UIDP BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN ASET  USDRP KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN
2009
No Kondisi yang DiharapkanKondisi Saat IniLingkup Pekerjaan Partner Kerja Pemda
GCB Consultant
Pengelolaan Program belum optimal dan
belum ditunjang Penggunaan Teknologi
Informasi
Bertambahnya Kuantitas dan Kualitas input
Penerimaan Daerah
Manajemen Aset Yang ada belum
memenuhi standar PMM  dan pengelolaan
belum optimal
Manajemen aset dikelola secara profesional
Skema pengelolaan terbaik  ditetapkan melalui
lokakakarya daerah yang dapat mengakomodir
kepentingan semua pihak secara rasional
Insansi teknis terkait memiliki tebaga
profesional dibidang pengelolaan aset yang
didukung oleh penguasaan teknologi informasi

Minggu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Studi kondisi dan potensi serta program pemda Bappeda‐Dinas terkait
komponen2 pendapatan retsibusi
2 mengembangkan program perbaikan penerimaan Bappeda‐Dinas terkait
alat2 produksi dan pemasaran
3 uji coba atas program perbaikan penerimaan
Belum dilaksanakan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat
(uji coba point 2)
4 mengkaji manajemen aset yg sudah ada Sekda
pembentukan kelembagaan ‐ analisa atas organisasi
kerja
7
membantu pemda mendesain dan melaksanakan sistem
pengendalian dan prosedur yg terbaik Sekda Belum dilaksanakan secara formal
menyusun organisasi&tupoksi pengelola‐potensi
pendapatan‐satuan pengawasan internal
Parigi,   Desember 2008
Mengetahui Individual Consultant UIDP for USDRP
PMU USDRP Kabupaten Parigi Moutong
Ir. MOHAMMAD  IDRUS, M.Si Mohammad Sagaf Lamureke
          Nip. 080105973
PROGRAM KERJA DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENDAMPINGAN KONSULTAN INDIVIDU UIDP BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN ASET  USDRP KABUPATEN PARIGI
MOUTONG TRIWULAN  I  TAHUN 2009
No Lingkup Pekerjaan Partner Kerja Pemda Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan
Terciptanya layanan publik yang
berkualitas dan didukung oleh manajemen
yang profesional
GCB Consultant
Dinas terkait pasar&termina
Pengelolaan Komponen retribusi
belum maksimal menunjang PAD
Terinventarisirnya komponen input
retribusi secara detail.
Pengelolaan Program belum optimal
dan belum ditunjang Penggunaan
Bertambahnya Kuantitas dan Kualitas
input Penerimaan Daerah
Manajemen Aset Yang ada belum
memenuhi standar PMM  dan
pengelolaan belum optimal
Manajemen aset dikelola secara
profesional

No Program Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan Dana SKPD Pelaksana
1 Study dan inventarisasi aset-aset a. Mengetahui potensi pengembangan yang 150,000,000 Bappeda
dan review pengelolaan aset yang dapat masih dapat dilakukan untuk meningkatkan
memberikan pendapatan bagi Pemda penerimaan daerah terhadap aset-aset yang
sudah ada
a Pengelolaan Pasar Tradisional b. Menginnventarisir aset-aset yang menjadi
b. Pengelolaan Terminal bagian dari kekayaan milik daerah
c Pengelolaan Galian C c. Menghindari duplikasi kepemilkan aset
d. Pengelolaan Aset-aset lainya yang d. Mencegah penyalagunaan aset oleh pihak-
dapat memberikan pendapatan Pihak yang tidak bertanggung jawab.
2 Menyusun Rancangan Pilot Membuat kecamatan percontohan yang memiliki 75,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Proyek program aksi prioritas dukungan aset yang memadai bagi pengelolaan Pemerintahan Desa
bagi peningkatan pendapatan sistem tata pemerintahan yang baik (god Governance)
di Kecamatan yang paling potensial untuk menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di
Kabupaten Parigi Moutong
3 Lokakarya Penentuan skema terbaik a. Penentuan skema pengelolaan yang paling ekonomis 75,000,000 Dinas Perhubungan
pengelolaan aset USDRP (pasar sentral dan b. Skema pengelolaan pasar dan terminal diharapkan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
terminal Toboli) pasca pembangunan mampu memenuhi target pembayaran cicilan hutang dan Aset Daerah
infrastruktur yang akan selesai di tahun Pemda Parigi Moutong kepada pihak World Bank
4 Penetapan skema pengelolaan aset USDRP Adanya dasar hukum/regulasi pengelolaan aset USDRP 85,000,000 DPRD
dalam bentuk Perda Bagian Hukum dan Perundang-undangan
5 Workshop/pelatihan mengenai sistem informasi a. Tersedianya perangkat lunak sistim akuntansi 45,000,000 Dinas Perhubungan
akuntasi/ manajemen bagi tenaga dan manajemen yang mudah diakses Dinas Pendapatan
teknis pengelola aset USDRP (Pasar sentral b. Tersedianya tenaga teknis yang dapat mengoperasikan
dan terminal) serta aplikasi Sistem Informasi sistem secara baik dan benar
Manajemen
6 Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Peningkatan Kinerja aparat Masing-masing SKPD
7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan Masyarakat Kelembagaan yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan Bappeda
dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan program pembangunanan yang berorientasi swadaya
430,000,000
Mengetahui, Parigi November 2008
PMU- USDRP Kabupaten Parigi Moutong
Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si MOHAMMAD SAGAF LAMUREKE
Nip. 080105973 INDIVIDUAL CONSULTANT GCB
2009
Jumlah
USULAN PENDANAAN APBD TAHUN 2009
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS , PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PARIGI MOUTONG

LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI
NAMA KONSULTAN : MOH. SAGAF LAMUREKE
WILAYAH KERJA : KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PERIODE PELAPORAN : DESEMBER 2008
NO. DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN ALOKASI
WAKTU
KETERANGAN
1. Work Shoop Rapat Koordinasi teknis
Semua komponen USDRP di jakarta
0,09 Analisis kelemahan dan kekurangan program kerja dan
pelaksanaan kegiatan UIDP dan penyusunan rencana tindak
lanjut sesuai bidang masing-masing konsultan individu
2. Koordinasi dengan dinas terkait dengan
pengelolaan terminal toboli
0,09 Data tentang input terminal dan landasan hukum retribusi
terminal
3. Survay data tentang output model
pengelolaan terminal saat ini oleh
SKPD dan SK PMU
0,18 -Informasi tentang pendapatan terminal oleh Dinas
Perhubungan
-Surat Keputusan Bupati tentang PMU
4. Koordinasi dengan PMU dan DPRD
tentang struktur anggaran Kabupaten
Parigi Moutong tahun 2009
0,27 DPRD mendorong aloksi anggaran untuk kegiatan
Reformenasi UIDP pada SKPD terkait dalam bentuk Prioritas
Plafon anggaran Sementara (PPAS)
5. Penyusunan rencana tindak lanjut dan
alokasi APBD 2009 bagi pelaksanaan
reformasi UIDP
0,14 Dokumen PPAS menjadi bahan acuan bagi Rencana tindak
konsultan Tahun 2009
6. Diskusi dengan PAU tentang model
publikasi pelaksanaan agenda
Reformasi Kabupaten Parigi Moutong
0,09 PAU mengusulkan alokasi anggaran publikasi kegiatan
reformasi
7. Kunjungan Lapangan KeLokasi
Pembangunan infrastruktur USDRP
0,05 Strategi percepatan penyelesaian pekerjaan fisik,
permasalahan dan pemecahannya
8 Penyelesaian administrasi pelaporan 0,09
Total 100 % Waktu kerja 26 ONovember– 25 Deseember 2008 (19 hari )
Deskripsi mengenai Prestasi Kerjaober
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)
- Kepercayaan dan dukungan Pemerintah daerah kepada konsultan individi dalam rangka pelaksanaan agenda
reformasi di Kabupaten Parigi moutong.
- Pemda mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelaksanaan agenda reformasi ditingkat SKPD dalam bentuk
Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk tahun 2009
Disampaikan oleh, tanggal 25 November 2008
MOH. SAGAF LAMUREKE
Konsultan Individu GCB
Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal: Januari 2009
PMU Kabupaten Parigi Moutong
Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si.
Nip.080105973
KETERANGAN:
Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut
periode waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi
adalah 1 hari penuh efektif, maka ditulis 0.1.

320

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 320

Similar to 320 (20)

320