SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
KEBIJAKAN DANA ALOKASI
UMUM
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERALPERIMBANGAN KEUANGAN
Jakarta,7 JanuariMaret2021
DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep
Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih
antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
Perkembangan DAU 2015-2021
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26%
dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
352,9
385,4
398,6 401,5
420,9
384,4 390,3
27,7% 28,8% 28,7% 28,7%
32,0% 35,3% 31,6%
2015 2016 2017 2018 2019 Perpres
72/2020
APBN
2021
DAU % thd PDN neto 2
ARAH KEBIJAKAN DAU 2021
1. Pagu DAU Nasional bersifat dinamis mengikuti PDN
neto yang ditetapkan Pemerintah;
2. Menyempurnakan formula DAU: Evaluasi bobot variabel
alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas
fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks
ketimpangan antarwilayah (penggunaanTheilIndeks);
3. Menyempurnakan Alokasi Dasar untuk mendukung
kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas
layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM
(mempertimbangkan Formasi PPPK);
4. Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25
persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan
ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk
perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan
SDM di bidang Pendidikan antara lain untuk
pembayaran gajiguru non PNSD.
5. Penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk
mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk
pencapaian output layanan.
URAIAN
TA. 2020 TA. 2021
Perpres
72/2020
JUMLAH PAGU Selisih
Dana Alokasi Umum (DAU)
1. DAU Formula 377.763,9 390.291,4 12.527,5
2. DAU Tambahan 6.617,6 - (6.617,6)
Total DAU 384.381,5 390.291,4 5.909,9
% Total DAU thd PDN Neto 35,31% 31,59% (3,72%)
Alokasi
Dasar
Kebutuhan
Fiskal
Kapasitas
Fiskal
Gaji PNSD
JmlPenduduk
LuasWilayah
IKK
IPM
PDRBPer Kapita
PAD
DBHPajak
DBHSDA
Kemenkeu &
Taspen
Kemendagri
Kemendagri&
Badan Informasi
Geospasial
BPS
BPS
BPS&
Kemendagri
Daerah &
Kemenkeu
Kemenkeu
Kemenkeu
TBR Daerah &
Kemenkeu
FormasiPNSD Kemenpan-RB
2020
2021
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
FormasiPPPK
(guru/nonguru)
Kemenpan-RB/
Kemendikbud
2021
DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU
DAU Tambahan diintegrasikandalampagu DAUTA. 2021,karena:
a. Jumlah dan kebutuhan gaji PPPK telah diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA.
2021;
b. Sesuai ketentuan pendanaan untuk Kelurahan diharapkan dapat dipenuhi dari APBD;
c. Pengalokasian DAU Tambahan menjadi temuan BPK
Sesuai ketentuanUU33/2004,DAUditetapkan sekurang - kurangnya26%dari PDNNeto yangditetapkandalamAPBN
FORMULA
DAU
Pagu Alokasi DAU dalam RAPBN TA. 2021
PAGU DAN DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU TA 2021
PAGU DANA ALOKASI UMUM TA 2021
KEBIJAKANPEMBAGIANPAGUDAU
Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota
dihitung dari perbandingan antara bobot urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
dan kabupaten/kota
(Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 55/2005)
Dalam hal penentuan proporsi tersebut belum
dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU
antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
dengan imbangan10% dan 90%
(Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 55/2005)
KEBIJAKANPAGUDAU NASIONAL
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang -
kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan
dalamAPBN
(Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004)
KEBIJAKANPAGUDAU DALAMAPBN 2021
BAGIANPROVINSI
❑ DAU Formula
(14,10%)
BAGIANKAB/KOTA
❑ DAU Formula
(85,90%)
DAU NASIONAL
Total DAU 2021 = 390,29 Triliun (31,6% x
PDN Neto)
ALOKASI DASAR (AD)
GaJi ASN di
Instansi Daerah
■ TunjanganFungsional
■ TunjanganStruktural
■ TunjanganUmum
Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004)
Alokasi Dasar dihitungberdasarkan data belanja pegawaidaerah denganmemperhitungkan:
» Kebijakan Formasi CPNSD
» Kebijakan Gaji Ke-13
» Kebijakan THR
» Kebijakan Formasi PPPK
FormasiASN di
Instansi Daerah
GAJI POKOK
TUNJANGAN KELUARGA
TUNJANGAN JABATAN
TUNJANGAN BERAS
TUNJANGAN PPh
■ Formasi ASN di Instansi
Daerah Tahun 2021
Dalam UU APBN2021,
dirumuskanbahwa
Alokasi dasardihitung
berdasarkanGaji
ASND
KEBIJAKAN PENYALURAN DAU FORMULA
DAU setiap bulan
disalurkan setelah daerah
menyampaikan laporan
belanja pegawai meliputi:
realisasi gaji dan tunjangan
yang dibayarkan kepada
PNSD
realisasi tunjangan
tambahan penghasilan yang
dibayarkan kepada PNSD
realisasi gaji dan tunjangan
yang dibayarkan kepada
PPPK Guru dan Nonguru
DAU untukbulan Februari
disalurkan setelah daerah
menyampaikan laporan:
Laporan RencanaPenggunaan
BelanjaWajib yang
Bersumber dariDTU TA
berjalan
laporanrealisasi penggunaan
Belanja Wajib yang Bersumber
dari DTU untuk tahun anggaran
sebelumnya
laporanrealisasi penggunaan
DAU tahunanggaran
sebelumnya
Februari
DAU untukbulan Agustus
disalurkan setelah daerah
menyampaikan laporan:
laporanrealisasi penggunaan
Belanja Wajib yang Bersumber
dari DTU semester I tahun
anggaranberjalan
laporan realisasi penggunaan
DAU semester I tahun anggaran
berjalan
Agustus
paling lambat disampaikan tanggal 14 setiap
bulan sebelum bulan penyaluran DAU
berkenaan.
paling lambat disampaikan
Pada tanggal14 Januari
paling lambat disampaikan
Tanggal14 Juli
Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:
➢ Paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan
Februari sampai dengan Desember.
➢ memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK.
6
Pemotonganpenyaluran TKDdapat dilakukan dalam
hal :
1. kelebihan penyaluran TKD;
2. Tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
3. Pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran
bunga pinjaman PEN Daerah;
4. Hibah daerah induk kepada DOB yang tidak
dilaksanakan;
5. Tidak atau kurang membayar iuran jaminan
kesehatan;
6. Kebijakan pengamanan negara;
7. Pembebanan keuangan negara atas biaya yang
timbul akibat tuntutan hukumdan/atau putusan
peradilan;
8. Tidak terpenuhinya kewajiban untuk
mengalokasikan belanja wajibdalamAOBD;
9. Tidak terpenuhinya kewajiban Pemda terkait
penyesuaian tarif dan pengawasan PDRD;
10. Pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Penundaan penyaluran TKDdapat dilakukan dalam
hal:
1. Konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT;
2. Laporan pemanfaatan sementara dan
penganggaran kembali sisa DBH DR;
3. Penyampaian data/informasi keuangan daerah
secara langsung/melaluiSIKD;
4. Laporan rencana defisit APBD;
5. Laporan posisi kumulatif pinjaman daerah;
6. Pemberian sanksi administratifterhadap pemegang
izin usaha pertambangan/pertambangan khusus;
7. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam
mengalokasikan belanja wajibdalamAPBD;
8. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam pemutakhiran
DTKS;
9. Pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian
tarif dan pengawasa PDRD;
10. Pemenuhan kewajiban Pemda untuk menggunakan
aplikasi SIKD;
11. Pemenuhan kewajiban administratif lainnya.
Sanksi PemotongandanPenundaan Penyaluran
Laporan Pencegahan dan/atau Penangangan covid-19
Dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 14 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, batas waktu penerimaan laporan pada hari kerja berikutnya.
Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari
DTU untuk mendukungpelaksanaan vaksinasiCOVID-19.
Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian DTU untuk kegiatan tertentu
dalam rangka percepatanpenanggulangan pandemiCOVID-19.
Jenis dan besaran penggunaan sebagian DTU serta kegiatan ditetapkan dengan Keputusan
MenteriKeuangan.
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan mengenai penggunaan sebagian DTU untuk
dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merupakan bagian dari laporan
pencegahan dan/atau penanganan pandemiCorona Virus Disease 2019
Dalam hal Daerah belum menganggarkan pendanaan sebagian DTU dalam APBD,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1
2
3
4
5
10
POIN-POIN KMK YANG MENGATUR MENGENAI EARMARKING DAU ATAU DBH UNTUK
DUKUNGAN PROGRAMPELAKSANAANVAKSINASI COVID-19
1. Pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan dalam APBD untuk program Vaksinasi
COVID- 19 untuk pendanaan kegiatan antara lain:
✓ koordinasi dan dukungan pelaksanaan vaksinasi;
✓ pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi;
✓ distribusi dan pengamanan/penyediaan tempat penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan;
✓ kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis.
3. Dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU ditetapkan sebesar persentase tertentu dari
alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk
dan jangkauan wilayah distribusi vaksin COVID-19
4. Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU TA 2021, dukungan pendanaan dapat
bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan daerah.
1
2
3
TERIMA KASIH

Contenu connexe

Tendances

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2Pemdes Seboro Sadang
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...Siti Aziza
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanParadigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaJuwarto Tulungagung
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 

Tendances (20)

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Dana transfer
Dana transferDana transfer
Dana transfer
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOM...
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanParadigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 

Similaire à Kebijakan dana-alokasi-umum-2021

Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Mulyadi Yusuf
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxAufarIsyraqi1
 
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptx
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptxPaparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptx
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptxalpin14
 
Penyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxPenyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxJoseRizal53
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxLibertinezSMS
 
Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Herry Prananto
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdfErickTanalepy
 
43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_peraffanzikri
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxAbinul1
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
 
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024kib-consulting
 
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptxYoramAlimdamap
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembanghoyin rizmu
 
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxPaparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxReshaNesia2
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptxlukman25390
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMetaAmida2
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018pandirambo900
 

Similaire à Kebijakan dana-alokasi-umum-2021 (20)

Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
 
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
 
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptx
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptxPaparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptx
Paparan Pedum 2021 LENGKAP edit.pptx
 
Penyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxPenyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptx
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
 
Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
 
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024
TF 20231222.pdf Provincial Minimum Wage 2024
 
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
 
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxPaparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
TF0124.pdf
TF0124.pdfTF0124.pdf
TF0124.pdf
 

Plus de BappedaLampungUtara

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 

Plus de BappedaLampungUtara (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 

Kebijakan dana-alokasi-umum-2021

  • 1. KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERALPERIMBANGAN KEUANGAN Jakarta,7 JanuariMaret2021
  • 2. DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. Perkembangan DAU 2015-2021 Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM 352,9 385,4 398,6 401,5 420,9 384,4 390,3 27,7% 28,8% 28,7% 28,7% 32,0% 35,3% 31,6% 2015 2016 2017 2018 2019 Perpres 72/2020 APBN 2021 DAU % thd PDN neto 2 ARAH KEBIJAKAN DAU 2021 1. Pagu DAU Nasional bersifat dinamis mengikuti PDN neto yang ditetapkan Pemerintah; 2. Menyempurnakan formula DAU: Evaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (penggunaanTheilIndeks); 3. Menyempurnakan Alokasi Dasar untuk mendukung kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM (mempertimbangkan Formasi PPPK); 4. Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan SDM di bidang Pendidikan antara lain untuk pembayaran gajiguru non PNSD. 5. Penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian output layanan.
  • 3. URAIAN TA. 2020 TA. 2021 Perpres 72/2020 JUMLAH PAGU Selisih Dana Alokasi Umum (DAU) 1. DAU Formula 377.763,9 390.291,4 12.527,5 2. DAU Tambahan 6.617,6 - (6.617,6) Total DAU 384.381,5 390.291,4 5.909,9 % Total DAU thd PDN Neto 35,31% 31,59% (3,72%) Alokasi Dasar Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal Gaji PNSD JmlPenduduk LuasWilayah IKK IPM PDRBPer Kapita PAD DBHPajak DBHSDA Kemenkeu & Taspen Kemendagri Kemendagri& Badan Informasi Geospasial BPS BPS BPS& Kemendagri Daerah & Kemenkeu Kemenkeu Kemenkeu TBR Daerah & Kemenkeu FormasiPNSD Kemenpan-RB 2020 2021 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 FormasiPPPK (guru/nonguru) Kemenpan-RB/ Kemendikbud 2021 DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU DAU Tambahan diintegrasikandalampagu DAUTA. 2021,karena: a. Jumlah dan kebutuhan gaji PPPK telah diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA. 2021; b. Sesuai ketentuan pendanaan untuk Kelurahan diharapkan dapat dipenuhi dari APBD; c. Pengalokasian DAU Tambahan menjadi temuan BPK Sesuai ketentuanUU33/2004,DAUditetapkan sekurang - kurangnya26%dari PDNNeto yangditetapkandalamAPBN FORMULA DAU Pagu Alokasi DAU dalam RAPBN TA. 2021 PAGU DAN DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU TA 2021
  • 4. PAGU DANA ALOKASI UMUM TA 2021 KEBIJAKANPEMBAGIANPAGUDAU Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 55/2005) Dalam hal penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan10% dan 90% (Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 55/2005) KEBIJAKANPAGUDAU NASIONAL Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalamAPBN (Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004) KEBIJAKANPAGUDAU DALAMAPBN 2021 BAGIANPROVINSI ❑ DAU Formula (14,10%) BAGIANKAB/KOTA ❑ DAU Formula (85,90%) DAU NASIONAL Total DAU 2021 = 390,29 Triliun (31,6% x PDN Neto)
  • 5. ALOKASI DASAR (AD) GaJi ASN di Instansi Daerah ■ TunjanganFungsional ■ TunjanganStruktural ■ TunjanganUmum Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004) Alokasi Dasar dihitungberdasarkan data belanja pegawaidaerah denganmemperhitungkan: » Kebijakan Formasi CPNSD » Kebijakan Gaji Ke-13 » Kebijakan THR » Kebijakan Formasi PPPK FormasiASN di Instansi Daerah GAJI POKOK TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGAN JABATAN TUNJANGAN BERAS TUNJANGAN PPh ■ Formasi ASN di Instansi Daerah Tahun 2021 Dalam UU APBN2021, dirumuskanbahwa Alokasi dasardihitung berdasarkanGaji ASND
  • 6. KEBIJAKAN PENYALURAN DAU FORMULA DAU setiap bulan disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan belanja pegawai meliputi: realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNSD realisasi tunjangan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNSD realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PPPK Guru dan Nonguru DAU untukbulan Februari disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan: Laporan RencanaPenggunaan BelanjaWajib yang Bersumber dariDTU TA berjalan laporanrealisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya laporanrealisasi penggunaan DAU tahunanggaran sebelumnya Februari DAU untukbulan Agustus disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan: laporanrealisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU semester I tahun anggaranberjalan laporan realisasi penggunaan DAU semester I tahun anggaran berjalan Agustus paling lambat disampaikan tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. paling lambat disampaikan Pada tanggal14 Januari paling lambat disampaikan Tanggal14 Juli Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan: ➢ Paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember. ➢ memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK. 6
  • 7. Pemotonganpenyaluran TKDdapat dilakukan dalam hal : 1. kelebihan penyaluran TKD; 2. Tunggakan pembayaran pinjaman Daerah; 3. Pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga pinjaman PEN Daerah; 4. Hibah daerah induk kepada DOB yang tidak dilaksanakan; 5. Tidak atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; 6. Kebijakan pengamanan negara; 7. Pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat tuntutan hukumdan/atau putusan peradilan; 8. Tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengalokasikan belanja wajibdalamAOBD; 9. Tidak terpenuhinya kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan PDRD; 10. Pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Penundaan penyaluran TKDdapat dilakukan dalam hal: 1. Konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT; 2. Laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH DR; 3. Penyampaian data/informasi keuangan daerah secara langsung/melaluiSIKD; 4. Laporan rencana defisit APBD; 5. Laporan posisi kumulatif pinjaman daerah; 6. Pemberian sanksi administratifterhadap pemegang izin usaha pertambangan/pertambangan khusus; 7. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam mengalokasikan belanja wajibdalamAPBD; 8. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam pemutakhiran DTKS; 9. Pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasa PDRD; 10. Pemenuhan kewajiban Pemda untuk menggunakan aplikasi SIKD; 11. Pemenuhan kewajiban administratif lainnya. Sanksi PemotongandanPenundaan Penyaluran
  • 8. Laporan Pencegahan dan/atau Penangangan covid-19 Dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 14 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan pada hari kerja berikutnya.
  • 9. Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari DTU untuk mendukungpelaksanaan vaksinasiCOVID-19. Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian DTU untuk kegiatan tertentu dalam rangka percepatanpenanggulangan pandemiCOVID-19. Jenis dan besaran penggunaan sebagian DTU serta kegiatan ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan mengenai penggunaan sebagian DTU untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merupakan bagian dari laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemiCorona Virus Disease 2019 Dalam hal Daerah belum menganggarkan pendanaan sebagian DTU dalam APBD, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 2 3 4 5
  • 10. 10 POIN-POIN KMK YANG MENGATUR MENGENAI EARMARKING DAU ATAU DBH UNTUK DUKUNGAN PROGRAMPELAKSANAANVAKSINASI COVID-19 1. Pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan dalam APBD untuk program Vaksinasi COVID- 19 untuk pendanaan kegiatan antara lain: ✓ koordinasi dan dukungan pelaksanaan vaksinasi; ✓ pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi; ✓ distribusi dan pengamanan/penyediaan tempat penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan; ✓ kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. 3. Dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU ditetapkan sebesar persentase tertentu dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin COVID-19 4. Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU TA 2021, dukungan pendanaan dapat bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan daerah. 1 2 3