Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )

1. PEMBANGUNAN SDM
APARATUR SIPIL NEGARA
(ROADMAP 2015-2019)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Makassar, 9 April 2016

2. KERANGKA PAPARAN
•1. Tantangan ASN
2. Penataan ASN
3. Terobosan Pengembangan Kapasitas ASN
4. Kebijakan Pembangunan ASN (2015-2019)
2

3. TANTANGAN ASN SEBAGAI
PILAR PEMBANGUNAN
INDONESIA1

4. The Global Competitiveness Report 2015-2016
(Peringkat Indonesia turun dari ke-34 di tahun 2014-2015 menjadi ke-37 di tahun 2015-2016)
4

5. Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
 The quality of public services,
 The quality of the civil service,
 the degree of its independence from political pressures,
 the quality of policy formulation and implementation,
 the credibility of the government's commitment to such policies.
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
BRUNEI DARUSSALAM 77,51 0,90 77,25 0,89 75,12 0,83 74,16 0,86 81,73 1,08
CAMBODIA 18,66 -0,92 19,91 -0,85 22,01 -0,83 19,14 -0,92 25,48 -0,68
INDONESIA 47,85 -0,20 46,45 -0,25 44,02 -0,29 45,45 -0,24 54,81 -0,01
LAO PDR 20,10 -0,87 20,38 -0,85 21,05 -0,88 24,40 -0,76 39,42 -0,39
MALAYSIA 82,78 1,13 81,04 1,03 80,38 1,01 81,82 1,10 83,65 1,14
MYANMAR 2,39 -1,65 3,32 -1,63 3,83 -1,53 4,78 -1,51 8,65 -1,28
PHILIPPINES 55,50 -0,02 57,35 0,08 57,89 0,08 57,42 0,06 61,54 0,19
SINGAPORE 100,00 2,26 99,53 2,17 99,52 2,15 99,52 2,07 100,00 2,19
THAILAND 62,20 0,19 61,14 0,21 60,77 0,21 61,24 0,21 65,87 0,34
VIETNAM 45,93 -0,26 47,39 -0,23 44,50 -0,29 44,02 -0,30 52,40 -0,06
Country
2010 2011 2012 2013 2014

6. No Negara ASEAN
EODB Rank
2012 (World)
EODB Rank
2013 (World)
EODB Rank
2014 (World)
EODB Rank
2015 (World)
EODB Rank
2016 (World)
1 Singapura 1 1 1 1 1
2 Malaysia 18 12 6 18 18
3 Thailand 17 18 18 26 49
4 Vietnam 98 99 99 78 90
5 Filipina 136 138 108 95 103
6 Brunai Darussalam 83 79 59 101 84
7 Indonesia 129 128 120 114 109
8 Kamboja 138 133 137 135 127
9 Laos 165 163 159 148 134
10 Myanmar --- --- --- 177 167
Source: http://www.doingbusiness.org/rankings (World Bank Group)
6

7. • Tahun 2014, Skor IPK Indonesia 34 di peringkat 107
• Tahun 2015, Skor IPK Indonesia 36 di peringkat 88
7

8. 8
8

9. STRATEGI RPJMN 2015-2019
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
9

10. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Birokrasi yang efektif dan efisien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas
10

11. Jumlah Pegawai ASN: 4,51 juta
- Pusat : 925.275
- Daerah: 3.591.861 (EIS BKN, 2015)
Rasio Pegawai ASN: 1,77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015)
PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
7
25 21
38 38
54 56
64
79 81 83
94
4
12
22
44 44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002 2012
1,7 2,1 2,9 2,53,71,91,2
0,7
2,9 RASIO THD PENDUDUK (%)
POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR
(EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013
11,4
11

12. Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
RPJMN 2015-2019
ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025
Reformasi
Birokrasi &
UU ASN
Good
Governance
SMART ASN
ASN
Human Capital
12

13. KORIDOR JAWA
Makanan-minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, telematika,
alutista, Jabodetabek area
KORIDOR SUMATERA
Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara,
Perkapalan , Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
KORIDOR KALIMANTAN
Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit,
Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
KORIDOR SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai
dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel ,
Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,
Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
PUSAT EKONOMI
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
JALUR LAUT NASIONAL PRIMER
GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF)
SEBARAN EPICENTRUM GEMPA
PERENCANAAN ASN SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014

14. NAWA CITA
3 PROGRAM WAJIB, 4PROGRAM PRIORITAS & 1 PROGRAM DUKUNGAN
PROGRAM WAJIB
KESEHATAN
PENDIDIKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN POROS MARITIM
PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI
14

15. PENATAAN
APARATUR SIPIL NEGARA2

16. -3,8% (Rp 80 T)
Rp 707 Triliun (33,8%)
66,2%
Catatan:
Perlu konfirmasi ke Kemenkeu

17. PROVINSI
KOTA KABUPATEN
KOMPOSISI BELANJA DI PEMROV,
KABUPATEN DAN KOTA
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014 & Lamp. UU 23/2014
Aceh: 10
Sumut: 20
Sumbar: 14
Jambi: 3
Sumsel: 3
Babel: 1
Bengkulu: 5
Lampung: 11
Jawa Barat: 17
Banten: 3
DIY: 4
Jateng: 32
Jatim: 29
Kalbar: 4
Kalsel: 3
Sulut: 10
Gorontalo: 3
Sulteng: 8
Sulsel: 19
Sultra: 6
Bali: 7
NTB: 8
NTT: 13
Maluku: 4
Malut: 2
Papua: 2
Sulbar: 3
244 Kab/Kota dg Belanja Pegawai >50% (Status: Des 2015)
13 Prov. dg Belanja Pegawai >20%
17

18. 1. Penurunan belanja pegawai
• Pusat 20%
• Provinsi 20% (13 Provinsi > 20%)
• Kabupaten/Kota 50% (244 Kab/kota > 50%)
2. Upaya rasionalisasi belanja pegawai
• Menurunkan gaji & tunjangan, atau
• Menurunkan jumlah pegawai ASN yang memenuhi
kriteria rasionalisasi
• APBN/APBD yang mayoritas dibelanjakan untuk
belanja pegawai ketimbang belanja modal
• Pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya
belum sesuai arah pembangunan dan kebutuhan
organisasi birokrasi
TARGET PENURUNAN BELANJA PEGAWAI
SECARA NASIONAL dari 33,8% menjadi 28% (2015-2019)
MASALAH:
TARGET:
18

19. LESSONS LEARNED DARI NEGARA LAIN
China 1997-2000 *):
• Dimulai dengan penataan kelembagaan pada tahun 1997 (pengurangan sekitar
30% kelembagaan di tingkat pusat dan 20% kelembagaan di tingkat provinsi)
• Mengurangi 47 % jumlah pegawai negeri, dari sekitar 8 juta menjadi 4 juta pada
akhir 2000
*) Sumber: Globalization and State Transformation in China, 2004 19

20. PNS
PUSAT
PNS
DAERAH
TOTAL TOTAL
(%)
ESELON
JPT Utama & Madya
(Eselon I.a/I.b) 629 34 663 0,01
JPT Pratama (Eselon II) 3.031 13.194 16.225 0,32
Administrator (Eselon III) 10.049 61.810 71.859 0,85
Pengawas (Eselon IV) 30.850 194.782 225.632 5,10
Pelaksana (Eselon V) 4.288 7.297 11.585 0,24
JF
JF TERTENTU (GURU,
MEDIS, PARAMEDIS) 165.535 2.106.144 2.271.679 45,83
JF TERTENTU LAINNYA 149.585 224.344 373.929 4,87
JF UMUM 554.319 920.308 1.391.233 42,78
JUMLAH PNS 925,275 3.591.861 4.517.136
KEBUTUHAN 994.394 3.670.092 4.664.486
KEKURANGAN 69.119 78.231 147.350
Data: - EIS BKN 2015, diolah
Inpassing JF Umum
ke JF Tertentu
(JFT Profesional) +
Lainnya
Peningkatan
Kompetensi =
Rasionalisasi PNS
(Target JF Umum)
PROFIL ASN BERDASARKAN JABATAN
Catatan: Kebutuhan/Kekurangan ASN berdasarkan SOTK saat ini
20

21. GEN-Y
(R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
 CEPAT BELAJAR & PINTAR
 KRITIS
 BEKERJA MOBILE
 MELEK TEKNOLOGI
 MUDAH BERGAUL
 SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
 BERORIENTASI PD TIM
 SUKA TANTANGAN BESAR
 TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/
SENIOR
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)
21

22. HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI
INDONESIA TAHUN 2013
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
PERTAMINA
KEMENKEU
KEMENLU
PEMDA
KEMKOMINFO
KEMDIKBUD
KEMENKEU
22

23. `
`
PEMETAAN SDM ASN
1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah)
2. Pemetaan Kompetensi-Kualifikasi-Kinerja
Pegawai melalui rapid assessment (Kuadran I,
Kuadran II, Kuadran III, Kuadran IV)
PENATAAN SDM ASN
1. Mempertahankan SDM yang kompeten,
qualified dan berkinerja (Kuadran I)
2. Diklat/mutasi/redistribusi bagi SDM yang masih
potensial dikembangkan (kuadran II dan III)
3. Penanganan SDM kuadran IV (mis: pensiun dini)
4. Rekruitmen SDM ASN Tepat Sasaran
PENGEMBANGAN SDM ASN
1. Pengaturan Sertifikasi Jabatan
2. Penataan kembali Pendidikan Kedinasan
3. Pengembangan SDM Kader Unggul (fast track)
PENATAAN & PENGEMBANGAN SDM ASN
Sasaran/Goals
Nawa Cita &
RPJM, Renstra
(2015-2019)
Program Wajib:
• Pendidikan
• Kesehatan
• Pengentasan
Kemiskinan
Program Prioritas:
• Maritim
• Ketahanan Pangan
• Ketahanan Energi
• Infrastruktur
Program Dukungan:
Reformasi Birokrasi
23

24. ALUR RAPID ASSESSMENT
Analisis
Organisasi
• Struktur
Organisasi
• Anjab dan
ABK
Analisis
Individu
• Kualifikasi
• Kompetensi
• Kinerja
Pemetaan
dan Kalibrasi
• Tugas Belajar
• Pengembangan
Kompetensi
• Mutasi/Rotasi
• Pensiun Dini
PROFIL
JFU/PELAKSANA
PERBANDINGAN
BEBAN KERJA DAN
SDM
Rekomendasi

25. KOMPETEN,
KUALIFIKASI SESUAI
& BERKINERJA
DIPERTAHANKAN
KOMPETEN NAMUN
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
& BERKINERJA
DIKLAT/MUTASI
TIDAK KOMPETEN
NAMUN
KUALIFIKASI SESUAI
& BERKINERJA
DIKLAT KOMPETENSI
TIDAK KOMPETEN &
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
& TIDAK BERKINERJA
RASIONALISASI
PETA-KUADRAN
KUALIFIKASI-KOMPETENSI & KINERJA PEGAWAI ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan
Kualifikasi-Kompetensi & Kinerja ASN
BERKINERJATIDAK BERKINERJA
KUALIFIKASI-
KOMPETENSI
SESUAI
KUALIFIKASI-
KOMPETENSI
TIDAKSESUAI
25

26. Subyek Tujuan Outcome Sumber Data Analisis Rekomendasi
Kualifikasi - Sekretaris Jenderal
- Sekretaris Kementerian
- Sekretaris Utama
- Sekretaris Daerah
Prov/Kab/Kota
Mendapatkan
informasi
kualifikasi JFU/
Pelaksana sesuai
kompetensi
jabatan
kebutuhan
organisasi
Data
JFU/Pelaksana
yang sesuai atau
tidak sesuai antara
kualifikasi dengan
kompetensi
jabatannya
Data PUPNS
- pendidikan,
- pengalaman kerja
- Pelatihan
Bidang/Teknis
dan/atau
Fungsional
- Sesuai kualifikasi
- Belum sesuai
kualifikasi
- Tidak sesuai
kualifikasi
- Penyetaraan
- dinyatakan
tidak sesuai
- Sertifikasi
- Penguatan
kompetensi
jabatan
Kompetensi Pejabat Fungsional
Umum/ Pelaksana
mendapatkan
data kompetensi
(pengetahuan,
keterampilan dan
sikap kerja) yang
sesuai dengan
jabatan dan
kebutuhan
organisasi
- Memenuhi
Syarat (MS)
- Masih Memenuhi
Syarat (MMS)
- Belum
Memenuhi
Syarat (BMS)
- Tidak Memenuhi
Syarat (TMS)
Rapid Assessment
- Penguasaan IT
- Bahasa (Inggris)
- Kompetensi
Bidang/Teknis
dan/atau
Fungsional
Bobot:
- IT (35%),
- Bahasa 20%)
- Bidang (45%)
Hasil
- Skor 80-100;
- Skor 60-79;
- Skor 20-59
- Skor 0-20
- Nasional:
Peningkatan
Kemampuan IT
dan Bahasa
- K/L/Pemda: Uji
Kompetensi
dan
Peningkatan
Kapasitas
Kinerja Penilai Kinerja adalah
atasan langsung
JFU/Pelaksana
dan Nilai Kinerja
dikalibrasi di tingkat
eselon I
mendapatkan
informasi tentang
Kinerja dari
setiap JFU/
Pelaksana
a. 91 – ke atas:
sangat baik
b. 76 – 90: baik
c. 61 – 75: cukup
d. 51 – 60:
kurang
e. 50 ke bawah:
buruk
- Pengisian Form A
- Penilaian Kinerja
- Kalibrasi di tingkat
unit eselon I
Dipetakan dalam
Matriks Talent:
- Kategori Baik (±
21%)
- Kategori Cukup (±
67%)
- Kategori Kurang (±
12 %)
Kalibrasi
dilakukan secara
terpadu pada unit
kerja eselon I
MATRIKS KUALIFIKASI-KOMPETENSI-KINERJA PEGAWAI ASN

27. PUSAT DAERAH TOTAL
TOTAL ANGGARAN (Trilyun Rp) 1392 647 2039
BELANJA PEGAWAI (Trilyun Rp) 293 397 690
PERSENTASE BELANJA PEGAWAI 21.05 61.36 33.83
1
JUMLAH PEGAWAI ASN SD-SMA 270,180 1,063,191 1,333,371
PERSENTASE PENGURANGAN
BELANJA PEGAWAI
6.15 18.16 9.99
2
JUMLAH JFU
a. Total
b. Jabatan Utama Organisasi
Bukan JFU Pendukung Utama (a-b)
549,576
103,755
445,821
1,382,644
458,926
923,718
1,932,220
562,681
1,369,539
PERSENTASE PENGURANGAN
BELANJA PEGAWAI
a. Total JFU
b. Jabatan Utama Organisasi
Bukan JFU Pendukung Utama (a-b)
12.50
2.36
10.14
18.03
5.98
12.04
12.50
3.64
8.86
SKENARIO RASIONALISASI
JUMLAH PEGAWAI & PENGURANGAN BELANJA PEGAWAI
SKENARIO
27

28. 2. PEMETAAN PEGAWAI
2.1 e-Formasi Januari 2016 KemenPAN RB dan BKN
2.2 PU-PNS Februari 2016 BKN
2.3 Peta/Kuadran Kompetensi &
Kualifikasi ASN
Mei 2016 BKN, LAN &
KemenPAN RB
1. PENATAAN KELEMBAGAAN DLM
RANGKA REFORMASI BIROKRASI
Waktu Penanggung Jawab
1.1 Kementerian Sesuai Kabinet Kerja
1.2 LNS Maret 2016 KemenPAN RB
1.3 Pemda Maret 2016 Kemendagri & Pemda
3. PENATAAN PEGAWAI
3.1 Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi (Identifikasi TNA)
Agustus 2016 LAN & Bandiklat
3.2 Mutasi Oktober 2016 KemenPAN RB dan BKN
3.3 Redistribusi Oktober 2016 KemenPAN RB dan BKN
3.4 Rekruitmen (Terbatas) Agustus 2016 KemenPAN RB dan BKN
3.5 Rasionalisasi Maret 2017 KemenPAN RB dan BKN
TIMEFRAME PENATAAN PEGAWAI ASN YG BERDAYA SAING
28

29. TEROBOSAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
ASN3

30. 30
Arah Kebijakan
 Kompetensi Teknis ASN, mensyaratkan keahlian atau
keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi
teknis jabatan.
 Sertifikasi teknis dikeluarkan organisasi profesi baik
internasional atau nasional yang sudah diakui oleh lembaga
pemerintah yang berwenang di bidang sertifikasi profesi.
 Dalam hal belum terbentuk organisasi profesi, sertifikasi
teknis dikeluarkan oleh instansi teknis.
1. SERTIFIKASI JABATAN (KEDINASAN)

31. 31
PENGERTIAN
Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan
untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan
peningkatan jabatan.
KETENTUAN
 Persyaratan untuk pengangkatan administrator dikecualikan bagi PNS yang
mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan
(dapat diangkat langsung menjadi administrator dalam waktu 4 tahun
setelah diangkat dari CPNS dan lulus)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader diatur dengan Peraturan
Presiden.
2. SEKOLAH KADER

32. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
ASN (2015-2019)4

33. Arah Strategis Pembangunan Nasional
2015-2019
Tantangan Manajemen SDM ke Depan
HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA
• ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL
• PENGUASAAN BAHASA ASING
• PENGUASAAN IT/DIGITAL
• HIGH COLLABARATION & NETWORKING
1. Perencanaan ASN
sesuai dg Arah
Pembangunan &
Kebutuhan
2. Pengadaan ASN
Bebas KKN
3. Profesionalisme
ASN
2019
Tantangan SDM Internal
• MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI
PEMBANGUNAN
• MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN
QUALIFICATION
• PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA
DIJALANKAN
• KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH
RENDAH
• Profil SDM ASN
saat ini
2015
• Benchmark ASN
Internasional
ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019
33

34. Guru 1.726.991 38,23 %
Medis 31.174 0,70 %
Paramedis 307.953 6,94 %
JF Profesional 219.853 4,80 %
JF U (Administrasi) 1.906.306 42,19 %
J Struktural 324.849 7,14 %
TOTAL PNS 4.517.126 100 %
Asal
Jumlah
Pengangkatan
Persentase
(%)
Ratio
Terhadap
thd Total PNS
Tenaga Honorer
(THK1 + THK2) 1.163.883 60% 26%
Pelamar Umum 775.884 40% 17%
JUMLAH
PNS (BKN)
PER
JUNI 2015
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL
TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014)
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN
34

35. SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
Inpassing nasional JF
Moratorium CPNS Terbatas
Talent Management JPT & JA ASN
& Pengembangan Assessment Centre
Rekruitmen ASN
ROADMAP ASN 2015-2019
Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan
Gaji & Tunj. berbasis kinerja
SMART ASN
Berbasis
Sistem Merit
Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan,
Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga
Teknis yg mendukung Nawa Cita)
Profesionalisme ASN
Audit Organisasi & Penataan ASN
& Redistribusi Pegawai
Perencanaan ASN
ASN AWARD
Capacity Building ASN (12 hari/tahun) TNA
Standar
Kompetensi
Jabatan
Gen Y
Management
SASARAN1SASARAN2SASARAN3
Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah
Pembangunan Nasional (NAWACITA)
Syarat Sertifikat dlm Jabatan
RPP UU ASN
35

36. Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan-RB
Sumber:
Kemenpan-RB,
2013
REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT)
Kem. PU
36

37. SELEKSI ANGGOTA KASN, 2014
37

38. REKOR MURI
PENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK
2.610.000 PELAMARJAKARTA, 14 OKTOBER 2014
38

39. TEMBOK BESAR CHINA
Dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang 259 –210 SM
Pembangunan lebih dari 10 tahun
Panjang 2400 KM
Tebal 4–13 M
Tinggi 7–16 M
Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil
masuk sebanyak 3x. Bukan dengan cara
merubuhkan benteng, namun dengan cara:
GRATIFIKASI PENJAGA.
39

40. TERIMA KASIH
40