Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

BITRANET edisi 50.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
BITRANET edisi 49
BITRANET edisi 49
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

BITRANET edisi 50.pdf

  1. 1. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 Daftar Isi Tajuk Utama - Perdes Partisipatif, Sarana Komu- nikasi Timbal Balik Antara Kepala Desa dan Masyarakat 2 - Demokratisasi Pada Masyarkat Desa Melalui Pembentukan Per- aturan Desa 3 - Nagori Panombean Tetapkan Per- aturan Nagori (Perdes) Peletarian Lingkungan 4 Advokasi - Serikat Tani dari 9 Kabupaten/Kota di Sumut Tuntut Reforma Agraria Sejati dan Stop Perampasan Tanah Rakyat 5 Pertanian - Peringatan Hari Tani, SPSB Sergai Gelar Diseminasi Perda No. 1 Tahun 2015 6 Kesehatan Alternatif - Simak 8 Manfaat Jering Untuk Kesehatan 7 Profil - Kemampuan dan Keterampilan Yang Ku Miliki Bermanfaat Bagi Orang Banyak 8 1 Edisi 50 / Agustus - Oktober 2022 Untuk Kalangan Terbatas bitranet newsletter Pengakuan Desa pada jalannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoensia diatur dalam konstitusi negara Indonesia, tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa yang menyelenggarkan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”. (red) Partisipasi Pembentukan Perdes Merupakan Keniscayaan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi HIV/AIDS Jauhi Penyakitnya, Bukan Orangnya Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
  2. 2. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 2 Tajuk Utama Jurnalis BITRANET dalam melaksanakan tugasnya tidak dibenarkan menerima amplop atau imbalan apapun. Bagi masyarakat yang melihat dan dirugikan, silakan menghubungi redaksi dan menggunakan hak jawabnya. Perdes Partisipatif, Sarana Komunikasi Timbal Balik Antara Kepala Desa dan Masyarakat Hal paling penting dalam pem- bentukan suatu peraturan perun- dang-undangan adalah partisipasi masyarakat, karena peraturan pe- rundang-undangan yang berdasar- kan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecah- kan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demo- krasi, hal yang paling penting ada- lah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga di- sertai dengan berbagai upaya ber- kesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses peny- elenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat desa menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, men- syaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukungoleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu mu- syawarah desa. Pengambilan kepu- tusan dalam peyelenggaraan peme- rintahan desa dilaksanakan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fung- si pengambilan keputusan pera- turan perundang-undangan. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang se- cara legalitas diberikan fungsi un- tuk itu yang kemudian produknya disebut dengan peraturan desa Peraturan Desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa secara utuh , melindungi hak dan kewajiban ma- nusia dalam masyarakat, melindu- ngi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselama- tan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseim- bangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya Peraturan Desa ada- lah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Ke- pala Desa dan masyarakatnya. Secara umum penyusunan Pe- raturan desa sebagai suatu pro- duk hukum yang berlaku di tingkat desa harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu pe- raturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuri- dis, dan sosiologis sebagai latar be- lakang pembuatannya. Unsur filoso- fis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa ke- adilan serta ditujukan untuk kese- jahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat ha- rus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuri- dis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi su- premasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peratu- ran perundang-undangan. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Pera- turan desa selain membantu peme- rintah desa dengan pertimbangan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan desa tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan desa itu diberlakukan. Pemerintah Desa sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya sangat di- wajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyara- kat. Hal ini penting dilakukan kare- na penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya. (hf) Penerbit: Yayasan BITRA Indonesia Medan Pimpinan Umum: Rusdiana Pimpinan Redaksi: M. Ikhsan Dewan Redaksi: Iswan Kaputra, Aprianta. T. Reporter: Erika Rosmawati, Berliana, Hawari, Q. Azam, Misdi, Sudarmanto. Fotografer: Budi, Icen Manajemen Pelaksana: H. Fachri Sirkulasi: Ade, Budi. Redaksi: Jl. Bahagia By Pass No. 11/35 Medan - 20218 Telepon: 061-787 6408 Email: bitraindo@gmail.com
  3. 3. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 3 Partisipasi berarti keikutser- taan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan kepu- tusan strategis Desa. Undang-Un- dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan sifat partisipa- tif sebagai asas pengaturan terma- suk dalam pembentukan peraturan desa, yang artinya berkehendak un- tuk menopang proses demokratisasi di desa. Landasan ontologis peme- rintah desa membenarkan bahwa dalam pengaturan pemerintahan desa harus memperhatikan kea- nekaragaman, demokratisasi, parti- sipatoris, otonomi asli, dan pember- dayaan kepada masyarakat desa. Pentingnya demokratisasi da- lam penyelenggaraan pemerintahan desa dilatar belakangi oleh dua ala- san utama, yakni Pertama, dalam suatu pemerintahan Desa, demokra- si merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedua, berhu- bungan dengan kemajuan yang di- tandai oleh adanya pengaturan da- lam Undang-undang Desa tentang kedudukan Desa. Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undan- gan yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan urusan pe- merintahan di desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (asas subsidiari- tas). Berdasarkan dua asas tersebut, desa dalam penyelenggaraan pe- merintahan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Hal yang harus tetap diper- tahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa ada- lah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ha- tta, bahwa demokrasi yang dikem- bangkan bukan menjiplak demokra- si barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawara- tan. Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, menentukan bahwa “ setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, anca- man dan tekanan selama berlang- sungnya musyawarah desa”. Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peratu- ran desa secara umum ditegaskan dalam dalam Undang-Undang No- mor 10 tahun 2004 tentang Pem- bentukan Peraturan Perundang- undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Un- dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan, yang secara umum me- negaskan tentang partisipasi masya- rakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat desa dalam proses pem- bentukan Peraturan desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lem- baga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelum- nya maka pengesahan suatu Ran- cangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara ti- dak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perun- dang-undangan. Sebaliknya, masya- rakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyeleng- garaan pemerintahan desa, pelak- sanaan pembangunan desa, pem- binaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (hf) Demokratisasi Pada Masyarkat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa Tajuk Utama
  4. 4. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 4 Tajuk Utama Demi melindungi wilayah desa dari perusakan lingkungan dan agar desa tetap lestari meskipun pembangunan di desa terus tum- buh, desa didorong untuk membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup sesuai kearifan lokal masing-masing desa. Begitu juga dengan Pemerintah Nagori/ Desa Panombean Kecamatan Pa- nombean Panei Kabupaten Sima- lungun yang mendapatkan pro- gram pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan oleh Yayasan BITRA In- donesia Penandatanganan Peraturan Nagori (peraturan desa) Pelesta- rian Lingkungan di Nagori Panom- bean dilakukan pada hari Selasa (25/10) pagi. Sebelum penanda- tanganan dilakukan oleh panghulu proses pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan nagori ini sudah dilakukan dalam tujuh kali pertemuan. Dalam penyusunan peraturan nagori Panombean, sa- lah satu tahapan yang dilalui yaitu dengan menggunakan pohon ma- salah untuk menemu kenali akar masalah dan solusi , pertemuan ini melibatkan perwakilan seluruh un- sur masyarakat di desa (Perangkat Desa, Unsur BPD, Unsur Perem- puan, dan Tokoh Masyarakat dan Agama). Potensi nagori dan kekayaan keanekaragaman budaya dan haya- ti yang ada dilakukan inventarisasi termasuk juga permasalahan men- genai lingkungan didata seperti ma- salah membuang bekas popok bayi kealiran air, penangkapan ikan den- gan listrik (strum) dan racun, pem- buangan sampah sembarangan, penambangan liar dan beberapa masalah lingkungan lainnya. Melalui forum permusyawara- tan nagori yang partisipatif, selan- Nagori Panombean Tetapkan Peraturan Nagori (Perdes) Peletarian Lingkungan jutnya disepakati tindakan pence- gahan dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada oknum yang melanggar Perdes tersebut. Peserta dibentuk dalam beberapa kelom- pok untuk mengidentifikasi kon- disi desa, meliputi Kawasan Peru- mahan dan Permukiman, Kawasan Lahan Tegalan/Tanah Kering/Hu- tan, Kawasan Lahan Persawahan, Kawasan Jalan dan Kawasan Aliran Sungai/Aliran Irigasi. “Dengan semakin banyaknya peraturan nagori yang disusun dan diterapkan diharapkan tindakan perusakan lingkungan yang terjadi bisa lebih ditekan karena masya- rakat nagori sudah memiliki dasar hukum dalam mengambil tindakan kepada oknum yang melanggar aturan yang ada di wilayah nagori Panombean”.ucap Panghulu Nagori Panombean, Eva Mey Hutagaol, saat menandatangai peraturan nagori. (hf)
  5. 5. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 5 Sekitar 500 petani yang berhim- pun dalam serikat tani berasal dari 9 kabupaten/kota di Sumut (Serdang bedagai, Binjai, Deli Serdang, Ser- dang Bedagai, Simalungun, Siantar, Tebing Tinggi, Batu Bara dan Asahan) bersama lembaga masyarakat sipil dan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Pejuang Reforma Agraria (APARA) tumpah ruah di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, di Jalan Pemuda, Me- dan, Selasa (27/9/2022). Aksi da- lam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022 itu menuntut, di antaranya laksanakan reforma agraria sejati, berantas mafia tanah dan hentikan kriminalisasi petani/ masyarakat adat, serta hentikan pe- rampasan tanah rakyat. Mereka berorasi dan gelar tea- trikal hingga memenuhi satu lajur badan Jalan Brigjen Katamso, depan Kantor BPN Sumut. Perwakilan pen- gunjuk rasa diterima Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Su- mut, Askani, didampingi Ketua Tim Advokasi Hukum Pertanahan, Firyadi dan 6 orang staf jajaran BPN Sumut. Aksi demonstrasi dilanjutkan dengan longmars masa petani dari kantor BPN ke kantor DPRD Sumut. Setiba di kantor DPRD Sumut masa aksi mengulangi lagi orasi dan tea- trikal. Massa hanya ditemui Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Protokol dan Publikasi DPRD Sumut, M Sofyan Tan- jung, yang menyatakan bahwa semua anggota DPRD Sumut sedang rapat kerja di luar kota. Sofyan akan menyampaikan tun- tutan masa aksi kepada pimpinan DPRD Sumut yang bisa ditindaklan- juti dengan rapat dengar pendapat (RDP). Massa membubarkan diri se- telah doa bersama pada pukul 15.00 WIB. APARA dakam keterangan tertu- lisnya mengungkap catatan 3 tahun terakhir setidaknya ada 259 hektar lokasi yang dikuasai kampung Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indo- nesia (BPRPI) dengan total 521 ke- luarga dan 2.176 jiwa terpaksa tidak lagi dapat penghidupan yang layak karena dirampas tanahnya oleh pihak PTPN, yakni Kampoeng Duren Sele- mak dan Kompoeng Partumbukan di Serdang bedagai. Sedangkan di Deli Serdang dengan proyek sport center, sangat berpotensi mengambil 9 hek- tar lahan dan 50 keluarga (120 jiwa) akan kehilangan tanah dan penghidu- pannya yang berada pada Kampoeng Tumpatan Nibung, Desa Sena, Deli Serdang dan pada lokasi lain yang mungkin jauh lebih luas dibandin- gkan data di atas. Lokasi lain yang sangat berpoten- si merugikan dan menyengsarakan petani dan masyarakat adat adalah proyek jalan tol Stabat – Langsa yang menggusur lahan petani dan masya- rakat adat seluas 117 hektar yang dikelola oleh masyarakat kampung Pantai Gemi, berjumlah 172 keluarga dan 618 jiwa. Rencana proyek lainnya adalah proyek Deli Mega Politan, dimana seluas 1.303 hektar tanah yang di kuasai 2.797 keluarga (10.347 Serikat Tani dari 9 Kabupaten/Kota di Sumut Tuntut Reforma Agraria Sejati dan Stop Perampasan Tanah Rakyat jiwa) akan tergusur yang akan meng- akibatkan kemiskinan struktural. Perkara agraria lain, di Serdang Bedagai terdapat 121 hektar lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Karya Mandiri (KTKM), Dolok Me- rawan (terdiri 118 keluarga dan 449 jiwa) berkonflik dengan PTPN IV Dolok Hilir, Kabupaten Simalungun, padahal lahan yang disengketakan berada di Kabupaten Serdang Beda- gai, namun lahan tersebut dikalim HGU PTPN IV Dolok Hilir yang ada di Kabupaten Simalungun. Sedangkan di Simalungun ada organisasi rakyat Forum Tani Sejah- tera Indonsia (FUTASI) dengan lua- san lahan 126 hektar, dikuasai oleh 350 keluarga (1.208 jiwa) dan wi- layah-wilayah yang kami sampaikan di atas telah terdaftar sebagai Loka- si Prioritas Reforma Agraria (LPRA) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sayangnya sampai saat ini belum ada tindak lanjut atau ke- pastian berupa redistribusi lahan un- tuk masyarakat penggarap. Lembaga yanag tergabung da- lam Aliansi Pejuang Reforma Agra- ria (APARA) adaklah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Serikat Rakyat & Tani Deli Serdang (SERATD), Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Serikat Rakyat Bin- jai & Serdang bedagai (SERBILA), Kelompok Tani Lepar Lau Tengah, Rambung Baru, Sibolangit, Deli Ser- dang, Perhimpunan BantuanHukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Bina Keterampilan Pe- desaan (BITRA) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Yaya- san Pijer Podi (YAPIDI), Yayasan Ate Keleng (YAK), Himpunan Mahasiswa Bener Meriah dan Himpunan Maha- siswa Islam (HMI) Fakultas Ilmu So- sial (FIS) Universitas Negeri Medan (UNIMED). Sumber: www.medanbisnisdaily.com Advokasi
  6. 6. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 6 Pertanian Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) dan Bitra Indonesia meng- gelar Diseminasi Perda Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pan- gan Berkelanjutan. Diseminasi digelar dalam rang- kaian Peringatan Hari Tani yang dilaksanakan di Pantai Cemara Kembar Dusun III Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, Kamis, (22/9/2022). Pada kesempatan ini Ketua SPSB Serdang Bedagai, Arie Siregar, dihadapan peserta Disemenisasi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadirannya dalam Disemi- nasi Hasil Penelitian Implementasi Perda No. 1 Tahun 2015 Perlindun- gan Lahan Pertanian Pangan Ber- kelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat sejauhmana penera- pan Perda tersebut di Serdang Be- dagai. Karena SPSB melihat punya tanggungjawab terhadap persoalan pertanian. Ini didasari adanya keri- sauan dengan semakin berkurang- nya lahan pertanian yang cukup signifikan, dan tentunya akan ber- pengaruh besar terhadap Serdang Bedagai sebagai bagian Lumbung Pangan di Sumatera Utara. “Disamping itu, diseminasi di- laksanakan guna menerima masu- kan dan kritikan terhadap hasil Penelitian yang dilaksanakan Bitra Indonesia dan SPSB kepada Peme- rintah Daerah dan Pelaku Pertanian sekaligus untuk memperingati hari Tani Nasional,”paparnya. Narasumber, Dr Agusmidah S.H.,M.Hum, Peneliti dari Fakultas Hukum USU Medan memaparkan bahwa sejak dilahirkannya Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Perlin- dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hingga sekarang ini Pemerintah Daerah belum menge- luarkan produk hukum turunannya guna melakukan perlindungan ter- hadap lahan pertanian agar tidak beralih fungsi kegunaannya. Ditam- bah lagi untuk mendapatkan data perbandingan di dinas terkait juga mengalami hambatan. Sehingga berdasarkan hasil kajian ini Peme- rintah hanya baru memulai pem- bentukan Tim atau Pokja Perenca- naan Pelaksanaan. Selanjutnya, belum adanya data valid pergerakan lahan pertanian di Serdang Bedagai yang tersedia. Ini terlihat dari data tahun 2005 lahan pertanian terdapat 64.699 ha hing- ga tahun 2018 tersisa 36.168 ha. Hal ini menunjukkan seluas 28.501 ha terjadi pergerakan lahan atau lahan sawah beralih fungsi sebe- sar 44,07 persen selama 13 tahun dengan rata-rata pertahun sebesar 3,39 persen. Data juga memperlihatkan se- belum dan sesudah lahirnya Per- da No. 1 Tahun 2015 menunjukan rentang 5 tahun sejak 2014 hingga 2018 lahan sawah mengalami pe- nurunan dimana pada tahun 2017 sampai 2018 seluas 38.725 ha men- jadi 36.168 ha mengalami penuru- nan 2500 ha. Hal berbeda dengan lahan pertanian bukan sawah yang justru mengalami peningkatan dari 141.278 ha menjadi 143.282 ha dengan kenaikan sekitar 2000 ha, dan lahan bukan pertanian menga- lami peningkatan di tahun 2017 se- besar 9514 ha ditahun 2018 sekitar 10.067 ha yang naik sebesar 500 ha. Kemudian pada proses pengam- bilan keputusan minim melibatkan pendapat masyarakat dan sosialisa- si berkaitan dengan Perda No. 1 Ta- hun 2015. Sehingga diperoleh ma- sih banyak masyarakat di Serdang Bedagai tidak mengetahui Perda tersebut. “Terakhir, aspek pengembang- an, pemanfaatan, pembinaan, sam- pai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan sangat awal tentang implementasi perda ini,”sebutnya. Sementara itu sebagai pemban- ding dari Dinas Pertanian Serdang diwakili Kabid Sarana dan Prasara- na, Fathorasi SP, membantah terkait adanya pergerakan alih fungsi lahan yang telah disampaikan dari hasil penelitian ini. Namun begitu terkait data ini Ia tidak membantahnya, ha- sil pertemuan baru-baru ini berda- sarkan dari hasil kajian konsultan sekira 28 ribu hingga 29 ribu Lahan Sawah Dilindungi (LSI) yang akan diterapkan di Serdang Bedagai. “Data tersebut berdasarkan data dari BPN/ATR yang telah mengukur luas peruntukkan lahan persawa- han. Artinya secara fakta data yang disampaikan tersebut tidak melalui pengukuran real luas lahan”, pung- kasnya. (Saris) Sumber :www.sumaterapost.co Peringatan Hari Tani, SPSB Sergai Gelar Diseminasi Perda No. 1 Tahun 2015
  7. 7. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 7 Kesehatan Alternatif Dibalik efek bau tak sedap, je- ring atau dalam nama latin disebut Archidendron bubalinum adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di hutan tropis dikenal pula dengan nama kabau, antan atau jengkol hutan; Tanaman ini masuk dalam keluarga leguminase dan banyak dijumpai di pulau sumatera. Buah jering memiliki bentuk bulat me- manjang, setiap buahnya memiliki jumlah biji jering 8 hingga 12 buah. Sama seperti memakan jengkol, jering dikonsumsi sebagai lalapan, terutama untuk meningkatkan na- fsu makan. Mengkonsumsi jering juga akan menimbulkan efek bau tak sedap pada mulut. Walaupun demikian jering juga memiliki ber- bagai kandungan zat gizi yang ber- guna untuk kesehatan tubuh. be- rikut ini adalah 7 manfaat tanaman jering bagi kesehatan tubuh yang wajib anda ketahui. 1. Membantu Melancarkan Pen- cernaan Manfaat tanaman jering yang pertama adalah membantu me- lancarkan sistem pencernaan. Jering juga memiliki kandungan serat yang cukup besar. Manfaat serat yang ada pada buah ini di- percaya dapat membantu menin- juga dapat membantu kerja otot tubuh. Fosfor akan berperan penting dalam membantu pro- ses bergeraknya otot tubuh, bagi anda yang sering berolahraga tentu kondisi otot akan menjadi lelah, hal ini bisa teratasi dengan baik jika asupan fosfor dalam tu- buh juga cukup. Rasa lelah yang terjadi pada otot akan segara pu- lih dan anda dapat melakukan aktivitas lain dengan tubuh yang segar dan sehat. 5. Baik Untuk Kesehatan Jantung Buah jering ternyata juga ber- manfaat untuk meningkatkan kesehatan organ jantung. Buah ini memiliki nutrisi yang ber- guna untuk menjaga kesehatan otot jantung dalam melakukan kerjanya. Kondisi ini tentu akan merawat kondisi organ jantung lebih baik lagi sebab jantung tak mempunyai beban kerja yang terlalu berat. 6. Nutrisi Untuk Tulang dan Gigi Tak hanya fosfor, buah jering juga memiliki kandungan kalsium yang cukup banyak. Manfaat kal- sium tentu sangat banyak untuk, salah satunya adalah sebagai nutrisi untuk tulang dan gigi te- tap terjaga kesehatannya. Anda dapat memenuhi asupan kalsium dengan mengkonsumsi buah je- ring ini. 7. Meningkatkan Daya Tahan Tu- buh dan Mengobati Diabetes Manfaat jering untuk kesehatan yang terakhir adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Buah jering juga memiliki kan- dungan vitamin B1, Manfaat vita- min B1 ini salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik akan membuat kondisi tubuh tetap sehat dan tak mudah terserang berbagai penyakit. Nutrisi lain yang terkandung dalam Jering juga dipercaya mampu mengoba- ti diabetes. Diolah dari berbagai sumber Simak 8 Manfaat Jering Untuk Kesehatan gkatkan kesehatan pencernaan, terutama melancarkan proses pencernaan. 2. Sumber Fosfor Dalam sebuah penelitian pada buah jering, didapatkan berbagai kandungan zat gizi yang diper- lukan tubuh salah satunya fosfor. Dalam 100 gram jering terdapat 108 miligram fosfor, kandungan fosfor dalam buah jering tentu sangat berguna untuk kesehatan tubuh. 3. Membantu Kerja Ginjal Tanaman jering ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan ginjal, kandungan mineral fos- for pada jering dapat memban- tu menyaring berbagai zat yang tidak berguna untuk tubuh. Hal ini tentu akan sangat memban- tu fungsi kerja ginjal dalam pro- ses kerjanya dan tentunya ber- dampak pada kesehatan ginjal yang lebih baik lagi. Bagi anda yang menderita penyakit ginjal, berkonsultasilah terlebih dahu- lu tentang jumah kadar mineral fosfor yang dijinkan untuk dikon- sumsi. 4. Membantu Kerja Otot Kandungan fosfor dan kalsium yang terdapat pada buah jering
  8. 8. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 Kemampuan dan Keterampilan Yang Ku Miliki Bermanfaat Bagi Orang Banyak Profil Bulan juli tiga tahun yang lalu war- ga memilih dan memastikan Suyatno menjadi anggota Badan Permusyawa- ratan Desa (BPD) Pulau Tagor Keca- matan Serba jadi, Serdang bedagai. Kepeduliannya membangun desa dengan mendorong gotong royong dan menumbuhkan keswadayaan war- ga sudah tidak lagi diragukan. Bahkan kini Suyatno bersama pemerintah desa Pulau Tagor sedang memperjuangkan lahan sawah warga yang telah men- galami kekeringan selama 3 kali mu- sim tanam karena turunnya debit air Bendungan Sei Ular akibat maraknya penambangan pasir di sungai ular. Suyatno, pria kelahiran Deli Ser- dang, 56 tahun lalu yang kini menjabat sebagai ketua BPD sungguh-sungguh melaksanakan amanah warga pada- nya. Melakukan fungsi pemerintahan dengan turut membahas serta me- nyepakati berbagai kebijakan yang berasal dari warga pada penyelengga- raan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pember- dayaan masyarakat. Menampung aspirasi dari warga sangat lazim dia lakukan,bahkan deng- an mendatangi satu persatu-persatu kumpulan kelompok warga diwilayah dapilnya. Masyarakat yang ditemui kadang mengadu dan mengeluhkan beberapa masalah bansos, pertani- an, program dan pembangunan desa baik yang berasal dari desa, kabupaten sampai pusat. Selain menjadi anggota BPD, pria yang menikahi Maulida Aulia dua puluh empat tahun lalu, keseharianya juga merupakan seorang penyehat tradisio- nal. Hidup sederhana, giat belajar dan selaras alam ia tanamankan sejak dini pada anak dan cucu-cucunya. Suyatno pijitannya namun tidak berefek pada pemulihan” jelas Suyatno. Suyatno tidak pernah meminta atau mematok tarif dari orang-orang yang menggunakan jasa terapinya, menurut Suyatno saat orang lain sehat dan pulih kembali menjadi suatu ke- puasan tersendiri baginya. “Harapan ku, semua pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang aku miliki saat ini bermanfaat bagi orang-orang disekitar ku, terutama keluarga ku, karena prinsip yang ku pegang saat ini orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak man- faatnya bagi orang lain.” tutup Suyatno, orang yang kini di percaya menjadi ketua Aso- siasi Badan Permu- syawaratan Desa Nasional Kecamatan Serba Jadi. (hf) berpendapat untuk membangun diri sendiri, orang lain, desa, dan bahkan negara butuh pengetahuan yang dida- pat dari pengalaman dan pendidikan. Medio 2017 Suyatno berkesempa- tan menambah keahlian baru dengan mengikuti pelatihan Pijat Akupresur yang digelar dan difasilitasi oleh Yaya- san BITRA Indonesia di Serdang Beda- gai. “Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan, pertama kali praktek, banyak salah pijit, yang seharusnya titik refleksi untuk lambung malah ke pijit titik yang lain” ucap suyatno sambil tersenyum. Latihan praktik pada tubuh sendi- ri bahkan pada istri yang bertujuan untuk menguji apakah hasil pija- tannya tepat, enak atau pijatannya terlalu kuat atau kurang kuat rutin Suyatno lakukan. Kini setelah be- berapa kali mengikuti pertemu- an pemijat dan latihan sendiri Suyatno mengakui me- rasa lebih memahami titik-titik dalam aku- presur dan ramuan herbal yang guna- kan untuk menjaga kesehatan diri, ke- luarga dan peng- guna jasa yang datang kepada- nya. “ s e k a r a n g gak menduga- duga lagi, waktu menerapi su- dah tahu titik- titiknya, kalau masalanya di- lambung yang dipijit meridian lambung, bukan yang penting enak

×