SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan dimensi pembangunan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat
agenda pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan
terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor
hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan
dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan
regulasi;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran
pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan langkah strategis secara
sinergi baik antarkementerian/lembaga maupun
pelibatan masyarakat melalui tim percepatan reformasi
hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Percepatan
Reformasi Hukum;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
SALINAN
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PERCEPATAN
REFORMASI HUKUM.
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum.
KEDUA : Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk
menetapkan strategi dan agenda prioritas,
mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta
mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi:
a. Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum;
b. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya
Alam;
c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
d. Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum
terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan
c. Kelompok Kerja.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
Koordinator ini.
KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi
Hukum terdiri atas kelompok kerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator
ini.
b. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a
mempunyai tugas:
1. menyusun dan mengusulkan agenda prioritas
percepatan reformasi hukum kepada Ketua Tim;
2. mengevaluasi pelaksanaan agenda prioritas
percepatan reformasi hukum; dan
3. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan agenda
prioritas percepatan reformasi hukum kepada
Ketua Tim untuk disampaikan kepada Pengarah.
KELIMA : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi
Hukum dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan
Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam
- 3 -
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
administratif.
KEENAM : a. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan
Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 31
Desember 2023.
b. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
diperpanjang dengan Keputusan Menteri Koordinator.
KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim
Percepatan Reformasi Hukum dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan dan/atau sumber lainnya
yang sah.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yang Bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MOH. MAHFUD MD
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat
Muhammad Nazif
- 4 -
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM
TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM
A. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
B. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Hukum
dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.
Wakil Ketua : Laode Muhamad Syarif.
Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
C. Kelompok Kerja:
1. Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan
Hukum
Ketua
Sekretaris
Anggota
:
:
:
Harkristuti Harkrisnowo.
Kepala Bidang Pemberdayaan
Aparatur Hukum, Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
a. Ajar Budi Kuncoro, Staf Khusus
Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Bidang Hubungan Antar
Lembaga;
b. Suparman Marzuki;
c. Adrianus Eliasta Sembiring
Meliala;
d. Mas Achmad Santosa;
e. Ningrum Natasya Sirait;
f. Fachrizal Afandi;
g. Ahmad Fikri Assegaf;
h. Pudji Hartanto Iskandar;
i. Barita Simanjuntak;
j. Noor Rachmad;
k. Asep Iwan Iriawan; dan
l. Rifqi Sjarief Assegaf.
2. Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber
Daya Alam
Ketua : Hariadi Kartodihardjo.
- 5 -
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris
Anggota
:
:
Asisten Deputi Koordinasi
Penegakan Hukum, Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
a. Imam Marsudi, Staf Khusus
Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Bidang Sosial Budaya;
b. Maria S.W. Sumardjono;
c. Faisal Basri;
d. Sandrayati Moniaga;
e. Abrar Saleng;
f. Yance Arizona;
g. Siti Maimunah;
h. Eros Djarot; dan
i. Hasbi Berliani.
3. Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Ketua
Sekretaris
Anggota
:
:
:
Yunus Husein.
Kepala Bagian Administrasi, Deputi
Bidang Koordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan.
a. Rizal Mustary, Staf Khusus
Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Bidang Komunikasi;
b. Totok Dwi Diantoro;
c. Adnan Topan Husodo;
d. Danang Widoyoko;
e. Rimawan Pradiptyo;
f. Meuthia Ganie Rochman;
g. Dadang Trisasongko;
h. Yanuar Nugroho;
i. Wuri Handayani;
j. Najwa Shihab;
k. Bambang Harymurti; dan
l. Meisy Sabardiah.
4. Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-
undangan
Ketua
Sekretaris
Anggota
:
:
:
Susi Dwi Harijanti.
Asisten Deputi Koordinasi Materi
Hukum, Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.
a. Erwin Moeslimin Singajuru,
Staf Khusus Menteri
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Bidang
Politik dan Hukum;
b. Aminuddin Ilmar;
- 6 -
© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
c. Bivitri Susanti
d. Zainal Arifin Mochtar;
e. Feri Amsari;
f. Erasmus A.T. Napitupulu;
g. Fitriani Ahlan Sjarif;
h. Adam Muhsi; dan
i. Refki Saputra.
D. Sekretariat : a. Kepala Bidang Hukum
Internasional Privat, Deputi
Bidang Koordinasi Hukum dan
Hak Asasi Manusia,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;
b. Erika, Analis Kebijakan Ahli
Muda, Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;
c. Fiantika Adhiarini, Arsiparis
Ahli Muda, Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;
d. Rianita Rehulina Tarigan,
Analis Kebijakan Ahli Pertama,
Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;
e. Mochamad Rizky Pratama,
Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan, Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; dan
f. Muhammad Iqbal, Staf, Deputi
Bidang Koordinasi Hukum dan
Hak Asasi Manusia,
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat
Muhammad Nazif
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MOH. MAHFUD MD

Contenu connexe

Tendances

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganImbang Jaya Trenggana
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiLegal Akses
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanFair Nurfachrizi
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 

Tendances (20)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasi
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agama
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 

Similaire à Salinan Kepmenpolhukam No. 63 Tahun 2023

Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxstatus11
 
Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020RepublikaDigital
 
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUM
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUMPEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUM
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUMRiasNara
 
Paparan karya tulis michael
Paparan karya tulis michaelPaparan karya tulis michael
Paparan karya tulis michaelMichael Dennys
 
Slide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxSlide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxdedybachrie
 
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.pptHarvyanSyahril
 
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPT
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPTKabag Hukum Legal Drafting 2019.PPT
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPTBramaHabibi
 
Bab 2 kls XII
Bab  2 kls XIIBab  2 kls XII
Bab 2 kls XIIeryeryey
 
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020CIkumparan
 
23KM049_Salinan TPPU.pdf
23KM049_Salinan TPPU.pdf23KM049_Salinan TPPU.pdf
23KM049_Salinan TPPU.pdfCIkumparan
 
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANMAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANTOFIK SUPRIYADI
 
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraNandha Zulyana
 

Similaire à Salinan Kepmenpolhukam No. 63 Tahun 2023 (20)

Permenpan2013 033
Permenpan2013 033Permenpan2013 033
Permenpan2013 033
 
Tesis hukum
Tesis hukum Tesis hukum
Tesis hukum
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
 
Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
 
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUM
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUMPEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUM
PEMBANGUNAN HUKUM DNA PEMBINAAN HUKUM
 
Legislasi dprd
Legislasi dprdLegislasi dprd
Legislasi dprd
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 
Paparan karya tulis michael
Paparan karya tulis michaelPaparan karya tulis michael
Paparan karya tulis michael
 
Slide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxSlide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptx
 
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt
3 Bahan Konsolidasi PHP penyusunan keputusan revisi.ppt
 
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPT
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPTKabag Hukum Legal Drafting 2019.PPT
Kabag Hukum Legal Drafting 2019.PPT
 
Bab 2 kls XII
Bab  2 kls XIIBab  2 kls XII
Bab 2 kls XII
 
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020
 
Lembaga negara
Lembaga negaraLembaga negara
Lembaga negara
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
23KM049_Salinan TPPU.pdf
23KM049_Salinan TPPU.pdf23KM049_Salinan TPPU.pdf
23KM049_Salinan TPPU.pdf
 
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANMAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
 
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
 

Plus de CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdfCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

Plus de CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Salinan Kepmenpolhukam No. 63 Tahun 2023

  • 1. © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan dimensi pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat agenda pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah strategis secara sinergi baik antarkementerian/lembaga maupun pelibatan masyarakat melalui tim percepatan reformasi hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); SALINAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
  • 2. - 2 - © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat 3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM. KESATU : Membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. KEDUA : Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi: a. Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum; b. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam; c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan d. Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas: a. Pengarah; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan c. Kelompok Kerja. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini. KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini. b. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas: 1. menyusun dan mengusulkan agenda prioritas percepatan reformasi hukum kepada Ketua Tim; 2. mengevaluasi pelaksanaan agenda prioritas percepatan reformasi hukum; dan 3. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan agenda prioritas percepatan reformasi hukum kepada Ketua Tim untuk disampaikan kepada Pengarah. KELIMA : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi Hukum dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam
  • 3. - 3 - © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini. b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif. KEENAM : a. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. b. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperpanjang dengan Keputusan Menteri Koordinator. KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan/atau sumber lainnya yang sah. KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD MOH. MAHFUD MD Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Nazif
  • 4. - 4 - © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM A. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wakil Ketua : Laode Muhamad Syarif. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. C. Kelompok Kerja: 1. Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum Ketua Sekretaris Anggota : : : Harkristuti Harkrisnowo. Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. a. Ajar Budi Kuncoro, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Suparman Marzuki; c. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala; d. Mas Achmad Santosa; e. Ningrum Natasya Sirait; f. Fachrizal Afandi; g. Ahmad Fikri Assegaf; h. Pudji Hartanto Iskandar; i. Barita Simanjuntak; j. Noor Rachmad; k. Asep Iwan Iriawan; dan l. Rifqi Sjarief Assegaf. 2. Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam Ketua : Hariadi Kartodihardjo.
  • 5. - 5 - © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Anggota : : Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. a. Imam Marsudi, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Sosial Budaya; b. Maria S.W. Sumardjono; c. Faisal Basri; d. Sandrayati Moniaga; e. Abrar Saleng; f. Yance Arizona; g. Siti Maimunah; h. Eros Djarot; dan i. Hasbi Berliani. 3. Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketua Sekretaris Anggota : : : Yunus Husein. Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. a. Rizal Mustary, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Komunikasi; b. Totok Dwi Diantoro; c. Adnan Topan Husodo; d. Danang Widoyoko; e. Rimawan Pradiptyo; f. Meuthia Ganie Rochman; g. Dadang Trisasongko; h. Yanuar Nugroho; i. Wuri Handayani; j. Najwa Shihab; k. Bambang Harymurti; dan l. Meisy Sabardiah. 4. Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang- undangan Ketua Sekretaris Anggota : : : Susi Dwi Harijanti. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. a. Erwin Moeslimin Singajuru, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Politik dan Hukum; b. Aminuddin Ilmar;
  • 6. - 6 - © 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat c. Bivitri Susanti d. Zainal Arifin Mochtar; e. Feri Amsari; f. Erasmus A.T. Napitupulu; g. Fitriani Ahlan Sjarif; h. Adam Muhsi; dan i. Refki Saputra. D. Sekretariat : a. Kepala Bidang Hukum Internasional Privat, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Fiantika Adhiarini, Arsiparis Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; d. Rianita Rehulina Tarigan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; e. Mochamad Rizky Pratama, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan f. Muhammad Iqbal, Staf, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Nazif MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD MOH. MAHFUD MD