Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas reformasi hukum, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi empat agenda prioritas reformasi hukum. Tim ini diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdiri atas empat kelompok kerja serta sekretariat pendukung.