1. PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diposkan oleh Agiel Mungil di 08:20 Label: PIAP
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
A. Konteks Politik dalam Administrasi Publik
Dalam konteks pencarian identitas kontemporer, administrasi publik telah menempatkan
dirinya pada posisi yang dinamik. Bahkan dalam arti yang luas proses pencarian identitas
administrasi publik dalam ekologi yang demikian itu hingga kini terus berlangsung intens.
Mulai dari awal kelahirannya, kemudian berkembang paradigma administrasi publik dalam
konteks manajemen, dikotomi administrasi publik-politik, dan kemudian kembali pada
mainstream administrasi publik sebagai administrasi publik. Reposisi diartikan sebagai suatu
langkah untuk menempatkan Administrasi Publik dalam basis yang kuat baik secara teoritis
maupun praktika. Wilayah ‗abu-abu‘ antara politik dan administrasi bukanlah kelemahan tapi
sisi unik dari Administrasi Publik. Sisi unik lain yang dimiliki adalah setiap langkah
Administrasi Publik memunculkan dampak dan konsekuensi baik secara politik, ekonomi,
sosial, budaya, kelembagaan dan lain-lain.
Dalam praktika administrasi Publik memiliki dua peran kunci; pertama, dalam ruang publik,
administrasi publik terlibat dalam pengambilan keputusan dimana wilayah politik lebih
berperan. Dalam ruang publik semua keputusan politik dibuat dan bersifat mengikat kedalam
maupun keluar. Selanjutnya ruang publik memberikan kewenangan politik pada Administrasi
publik untuk membentuk perangkat yang bertugas menegakkan regulasi yang dibuat. Kedua,
berdasarkan kewenangan politik yang diberikan oleh komponen ruang publik, administrasi
publik berhak untuk membentuk perangkat hukum serta menegakkannya.
Secara teoritis administrasi publik direposisi dengan mendefinisikan ‗wilayah abu-abu‘ antara
politik dan administrasi karena memiliki tafsir yang sangat luas. Baik dalam lokus maupun
fokus administrasi publik, wilayah politik dan administrasi memiliki porsi yang dominan.
Wilayah politik dan administrasi yang selama ini menjadi kelemahan ternyata sangat penting
dalam menentukan langkah di masa datang. Dikotomi politik dan administrasi sangat
membantu dalam menentukan wilayah permasalahan dalam administrasi publik.
Konteks Politik Administrasi Publik
Administrative Decentralization & Political Power (1969) Herbert Kufman :
• Desentralisasi dan distribusi kekuasan di tingkat daerah
• Desentralisasi dan distribusi korupsi
• Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Desentralisasi, distribusi sumberdaya dan dis-integrasi
Contoh kasus:
Desentralisasi Korupsi BOS
Mengubah mekanisme penyaluran dana saja tidak cukup untuk mengatasi
masalah dalam program BOS. Langkah penting yang harus segera dilakukan
adalah memenuhi kebutuhan sekolah agar mampu menyediakan pelayanan
berkualitas tanpa membebani warga. jika mekanisme penyaluran dana tidak diikuti
pengawasan ekstraketat, terutama terhadap dinas pendidikan, potensi korupsi BOS
akan jauh lebih besar dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil riset Indonesia
Corruption Watch memperlihatkan bahwa tanpa memiliki kewenangan dalam proses
distribusi pun ternyata dinas pendidikan (kecamatan dan kabupaten/kota) tetap bisa ikut

2. "menikmati"dana BOS. dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Garut, Musyawarah Kepala
Sekolah, pengawas, organisasi profesi guru tertentu, dan wartawan pun ikut memperoleh
"jatah"dana BOS.
B. Konteks Birokrasi dalam Administrasi Publik
Salah satu gerakan reformasi administrasi publik yang sempat populer di awal 90-an muncul
dalam kemasan ‗reinventing government’ yang berakar pada tradisi dan perspektif New
Public Management yang merupakan kristalisasi dari praktek administrasi publik di Amerika
Serikat. Para pendukung gerakan ini berpendapat, bahwa institusi-institusi administratif yang
didirikan dalam kerangka birokrasi dengan model komando dan pengawasan telah berubah
secara signifikan selama abad ke 20, dan harus terus diubah. Birokrasi jenis ini tidak lagi
efektif, efisien dan sudah ketinggalan zaman dalam tatanan ekonomi-politik dunia yang
semakin mengglobal. Oleh karena itu birokrasi di Amerika Serikat harus melakukan
reformasi institusi administrasi publik agar lebih memiliki karakter kewirausahaan.
Konteks Birokrasi
• Street Level Bureaucracy : the critical role of street level Bureaucrats (1980) : (peran street
level birokrasi dalam diskresi pengambilan keputusan; diskresi vs responsibilitas, efektifitas,
efisiensi, keadilan)
• Breaking through bureaucracy (1992) Michael barzealy & Babak J Armajani : (kepentingan
publik berdasar perspektif pemerintah vs kepentingan masyarakat; kualitas pelayanan publik)
Contoh:
Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat
Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa
memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi
pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function).
pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni,
khususnya barang publik yang bernama rules atau aturan (kebijakan publik). pemberian
pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan
implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan
aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan
sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.
C. Konteks Organisasi dalam Administrasi Publik
Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting
kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal
yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang
mengatur penyelenggara negara. Lokus ilmu `dministrasi publik, lokus adalah tempat yang
menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi
publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair). focus
ilmu administrasi publik, Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam
memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik
adalah teori organisasi. Jadi hubungan antara organisasi dengan Administrasi Publik adalah
organisasi merupakan fokus dari administrasi publik tersebut.
Teori organisasi

3. • Scientific Management (1912) FW Taylor (tenaga informal dalam proses akumulasi modal dan
dukungan bagi domonasi pembuat keputusan/ecision maker.)
• The Cooperative Mechanism (1949) Philip Zelsnick (partisipasi-kooptasi; kepemimpinan-
kooptasi)
• Informal Organization and Their Relation to Formal Organization (1938) Chester I Barnard
(teamwork-kualitas pelayanan; kinerja organisasi; klik-efisiensi/klik inefisiensi)
• Struktur, Desain dan Budaya Organisasi (struktur, efisiensi, manajemen dan resolusi
konflik)
Organisasi Administrasi Publik (Organisasi Pemerintah): Organisasi Publik harus memberi
pelayanan yang sebaik-baiknya pada publik, jangan sampai karena perbuatan negatif nya
menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada Birokrat Publik, sehingga masyarakat sulit
diharapkan partisipasinya.
Contoh:
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran
yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor
yang berperan dalam kegiatan. Sebagai suatu aturan, regulasi, dan kebijakan yang secara
terus menerus menjamin perilaku yang benar bagi seluruh pegawai instansi pemerintah maka
SOP sangat tepat diterapkan pada aktivitas administrasi perkantoran yang relatif bersifat
rutin, berulang serta menghendaki adanya keputusan yang terprogram guna melayani
pelanggannya. Dengan penerapan SOP secara konsisten maka administrasi perkantoran
memiliki pedoman dalam menyelenggarakan Kebijakan Reformasi Birokrasi yang
merupakan suatu kebijakan yang komprehensif dalam peningkatan pelayanan dan kinerja
organisasi instansi pemerintah di Indonesia saat ini karena SOP selalu dijadikan sebagai
acuan dalam melaksanakan tugas bagi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
target kinerja yang telah ditentukan yang selalu dimonitor dan ditinjau ulang setiap periode
tertentu untuk mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika tugas. Di sisi lain SOP juga
sekaligus menjadi feedback guna penyesuaian antara kondisi yang dipersyaratkan dalam SOP
dengan kondisi riil yang ada guna mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi yang
optimal. Bahkan dalam jangka panjang ,SOP dapat dijadikan sebagai langkah perbaikan
kinerja pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan konsep manajemen kinerja.
D. Konteks SDM dalam Administrasi Publik
Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi publik, berkaitan dengan
kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika
dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur negara yang belum kompeten, serta
mengabaikan norma-norma, etika dan aturan administrasi negara yang baik. Indikasinya
adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan
ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidak produktifan dalam penyelenggaraan negara
dan pembangunan, sehingga harapan akan suatu kultur aparatur negara yang profesional dan
akuntabel belum dapat tercapai. Fenomena seperti ini menunjukkan keadaan yang sangat
memperihatinkan mengingat dewasa ini bangsa sedang menghadapi tantangan yang sangat
kompleks, yang ditandai dengan semakin tingginya persaingan antar negara
Contoh:
Perbedaan Pelayanan Publik dan Swasta

4. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara (institusi pelayanan
publik) dan swasta adalah dari sudut peran. Bahwa negara wajib mengelola sumber daya
yang dimiliki dan mengalokasikan (dalam bentuk pelayanan publik dan subsidi) kepada
rakyat demi kesejahteraannya. Oleh karena itulah, institusi pelayanan publik
bertanggungjawab kepada otoritas politik dan hukum. Disamping itu pelayanan oleh
pemerintah tidak bersifat mencari laba (non-profit oriented). Hal ini dikarenakan sumber
pendanaan institusi publik berasal dari dana publik, yang berasal dari retribusi dan pajak.
Sementara pihak swasta dalam mengelola sumber daya ekonomi adalah demi meraih
keuntungan (profit oriented) bagi para pemegang saham atau pemilik lembaga. Sebab sumber
pendanaannya dari pemegang saham, sehingga kepada merekalah pertanggungjawaban
diberikan. Disisi lain, indikator keberhasilan lembaga swasta dapat diukur dari jumlah
penjualan barang/jasa dan keuntungan yang dihasilkan. Namun tidak demikian dengan
institusi publik. Salah satu fungsi negara adalah sebagai penyedia pelayanan publik dengan
penyediaan public goods secara non profit oriented, artinya penyediaan layanan tidak boleh
memperhitungkan seberapa besar profit atau keuntungan yang diperoleh. Sehingga,
pelayanan publik akan bersifat ekonomis artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau
oleh masyarakat. Jadi, apabila indikator keberhasilannya seperti indikator keberhasilan
institusi swasta jelas akan menyalahi fungsi negara sebagai penyedia public goods. Bertolak
dari hal itulah, diterbitkan dan diberlakukan peraturan perundangan mengenai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah, sebab dengan
otonomi daerah (desentralisasi pemerintahan) memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah
daerah menerima pelimpahan fungsi pelayanan dari pusat.
E. Konteks Manajemen Publik dengan Administrasi Publik
Manajemen Publik
• Productivity & Quality Management (1952) Marc Holzer (kualitas pelayanan sektor publik)
• Exploring the limit of Privatization (1987) Ronald C Moe (dampak provatisasi, informasi bagi
decision making untuk privatisasi)
• Public and private management (1980) Graham T Allison (perbedaan pelayana sektor publik
dan swasta)
Manajemen publik tidak lain dari manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam Keban,
1994) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah ―manajemen ilmiah‖, meskipun
sangat dipengaruhi oleh ―manajemen ilmiah‖. Manajemen publik juga bukan ―analisis
kebijakan‖, bukan administrasi publik yang baru, atau kerangka yang lebih baru. Manajemen
publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi ―rational-instrumental‖ pada satu
pihak, dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi
interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi. Ia merupakan gabungan fungsi-fungsi
manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dengan sumber daya
manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Berdasarkan pandangan tersebut, Ott, Hyde
dan Shafritz (1991:xi) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik
merupakan dua bidang pemerintahan yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan
keduanya, dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan ―sistem otak dan
syaraf‘ , sementara manajemen publik mempresentasikan ―sistem jantung dan sirkulasi‖
dalam tubuh manusia.
Contoh:
Perbedaan Pelayanan Sektor Publik dan Swasta
Salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan sektor swasta yang dapat
diidentifikasi dengan jelas adalah pada manajemen pelayanannya. Dalam bukunya
Management in the Public Domain, Public Money and Management, Stewart & Ranson

5. secara umum menggambarkan perbedaan manajemen pelayanan pada sektor publik dan
manajemen pelayanan sektor swasta. Pelayanan pada sektor publik tidak menjadikan laba
sebagai tujuan utamanya dan keputusan dalam manajemen sektor publik dapat bersifat
memaksa. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang tidak bisa memaksa pelanggannya.
Masyarakat bisa dipaksa untuk mematuhi aturan atau keputusan pemerintah, misalnya
tentang penetapan tarif pajak dan harga pelayanan tertentu.
F. Konteks Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik
Kebijakan Publik merupakan kajian utama dari Ilmu Administrasi Publik. Chandler & Plano
(1982) dalam kamus ―wajib‖ Ilmu Administrasi Negara, The Public Administration
Dictionary, mengatakan bahwa: ―Public Policy is strategic use of reseorces to alleviate
national problems or governmental concerns”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk
memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler & Plano lalu membedakannya atas
empat bentu, yakni: regulatory, redistributive, distributive, dan constituent. kebijakan publik
dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan:
(1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah);
(2) berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang
terlebidahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan;
(3) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
Contoh:
Kebijakan BLT
Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT
yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah
daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan
yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah
menaikkan BBM sebesar 126 persen.
G. Konteks Etika dalam Administrasi Publik
Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan
dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus
mewujudkan apa yang diinginkan (get thejob done). Pembicaraan tentang etika dalam
administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan
administrasi —seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas— dapat menjelaskan
etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasangagasan dasar etika –mewujudkan yang baik
dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi.
Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik
• Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat
pada pilihan-pilihan moral (etika).
• Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari
secara efisien.
• Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus
dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan
kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.
Contoh:

6. Pentingnya Etika dalam Pelayanan Publik
Kebijakan mengutamakan ―putera daerah‖ merupakan salah satu contoh yang populer saat
ini. Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan tindakan yang bertentangan
dengan etika yang berlaku dalam pemberian pelayanan publik sangat besar. Pelayanan publik
tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, atau dengan kata lain begitu kompleksitas
sifatnya baik berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara
terbaik pemberian pelayanan publik itu sendiri.