Pemberdayaan Perempuan

1. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
MELALUI
KEGIATAN WIRAUSAHA
Oleh:
Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang

2. DASAR HUKUM
UU Nomor 52 Tahun 2009
• Pasal 47:
(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menerapkan kebijakan pembangunan
keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung
keluarga agar dapat melaksanakan fungsi
keluarga secara optimal.

3. • Pasal 48:
(1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:
a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses
informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan
tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan
anak;
b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses
informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang
kehidupan berkeluarga;
c. Peningkatan kualitas hidup Lansia agar tetap produktif
dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan
pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan
keluarga;
d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan
perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri
agar setara dengan keluarga lainnya;
e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

4. • Pasal 48 (lanjutan)
f. Peningkatan akses dan peluang terhadap
penerimaan informasi dan sumber daya
ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan
bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin;
dan
h. Penyelenggaraan upaya penghapusan
kemiskinan terutama bagi perempuan yang
berperan sebagai kepala keluarga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteri yang terkait sesuai
dengan kewenangannya.

5. 8 FUNGSI KELUARGA
1. Fungsi Agama
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Kecintaan
4. Fungsi Perlindungan
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
7. Fungsi Ekonomi
8. Fungsi Pelestarian Lingkungan

6. ISU STRATEGIS
1. ICPD: strategi pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan kependudukan dan keluarga (people and
family centered development).
2. MDG’s (target a.l: mengurangi kematian anak dan ibu,
HIV/AIDS, kemiskinan).
3. Hanoi Statement: “Pembangunan Pro-Keluarga” untuk
mempersiapkan SDM berdasarkan siklus hidup.
4. UUD 1945, pasal 28 B ayat 1 dan 2:
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7.  Masih rendahnya pastisipasi keluarga dalam
kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS).
 Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah
keluarga Pra-S dan KS-1 sebesar 153.784 keluarga
(44,17%) dari total jumlah keluarga sebesar 348.142
keluarga (Hasil Pendataan Keluarga 2013) dan masih
rendahnya keluarga Pra-S dan KS-1 dalam
melaksanakan usaha ekonomi produktif keluarga.
 Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui
kelompok UPPKS belum menjadi program prioritas
bagi stakeholder dan mitra kerja.
 Masih kurangnya jumlah tenaga pengelola dan
kader/pendamping program pemberdayaan ekonomi
keluarga, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
 Masih minimnya aksesibilitas sumber daya ekonomi
(manajemen, produksi, alat teknologi, permodalan,
dan pemasaran) untuk kelompok UPPKS.

8. VISI dan MISI
• Visi
“Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I anggota
Kelompok UPPKS yang sejahtera
dan mandiri dalam ber KB”
• Misi
“Mengembangkan
keberlangsungan usaha ekonomi
keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I melalui kegiatan
kelompok UPPKS dalam
mendukung terwujudnya Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera”

9. TUJUAN
Meningkatkan kesejahteraan
keluarga peserta KB terutama
Keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I anggota kelompok
UPPKS melalui proses
pembelajaran usaha agar
lebih kreatif, inovatif, maju,
mandiri, dan memiliki etos
kerja yang tinggi dalam
rangka meningkatkan
kesertaan, pembinaan dan
kemandirian ber KB.

10. KEBIJAKAN
a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam
program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
b. Meningkatkan peran stakeholder dan mitra kerja dalam
program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
c. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam program
pemberdayaan ekonomi keluarga di segala tingkatan
wilayah.
d. Meningkatkan kapabilitas para pengelola dan mitra kerja
program pemberdayaan ekonomi keluarga.
e. Mengintegrasikan kelompok UPPKS dengan kelompok
Tribina, PIK R/M, dan ada Gallery UPPKS disetiap PPKS.
f. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi program
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok
UPPKS kepada pengelola dan pelaksana.

11. STRATEGI
a. Penggerakan dan pemberdayaan bagi pengelola dan pelaksana di
lini lapangan dalam program PEK.
b. Meningkatkan pembinaan dan perluasan akses pelayanan,
pemerataan program PEK di seluruh tingkatan wilayah.
c. Penguatan kelompok UPPKS Dasar dan Paripurna.
d. Melakukan advokasi dan KIE program Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga.
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan kader
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
f. Mengembangkan galeri UPPKS di provinsi dan kabupaten/kota.
g. Meningkatkan advokasi dan KIE program PEK dengan fokus pada
keluarga, khususnya keluarga yang memiliki Balita, remaja, dan
Lansia.
h. Peningkatan sarana dan prasarana program pemberdayaan
ekonomi keluarga (ATTG).
i. Peningkatan akses dan kualitas data dan informasi melalui
berbagai media.

12. POKOK-POKOK KEGIATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan
Program PEK secara terpadu
Monitoring dan Evaluasi
Bimbingan Teknik
2. Menyusun dan menindaklanjuti
kesepakatan bersama (MoU) Program PEK
dengan stakeholder dan mitra kerja
dengan PT, LSM, Swasta, dll.
3. Lomba pengelola Kelompok UPPKS.

13. 4. Sosialisasi Program PEK dan PK3 pada
momentum tertentu.
Hari Keluarga
Hari Anak Nasional
Hari AIDS
Hari Ibu, dll
5. Peningkatan kompetensi pengelola dam
pelaksana Program PEK melalui Pelatihan,
Orientasi, Magang, dan Studi Banding.
6. Dukungan sarana dan prasarana Program PEK
Materi, Modul/Prototype Program PEK
Bantuan alat sablon, siller, plastik.

14. 7. Peningkatan kompetensi pengelola dan
pelaksana Program PK3
TOT bagi pengelola dan pelaksana program
Tribina dan PIK R/M.
Orientasi Program PK3 termasuk Capacity
Building.
Pendampingan kelompok UPPKS oleh
mahasiswa KKN/LSM.

15. PROGRAM KEGIATAN
1. Advokasi dan Evaluasi
a. Kelompok Tribina (BKB, BKR,
BKL) di 21 Kecamatan
b. Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) di 21 Kecamatan
c. Evaluasi Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Petugas Pembantu KB Desa
(PPKBD)
Sub PPKBD
PLKB

16. lanjutan…
2. Orientasi Kader Tribina (BKB,
BKR, BKL) dari 21 Kecamatan.
3. Pelatihan Kewirausahaan dan
Kemitraan UPPKS.
Pelatihan keterampilan bagi
anggota UPPKS
4. Advokasi Program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
a. Bantuan modal usaha
b. Pembinaan manajemen
pengelolaan UPPKS

17. Lanjutan…
5. Pemberdayaan dan Operasional PPKBD
a. 372 PPKBD se Kabupaten Magelang
b. Masing-masing PPKBD menerima
Rp.250.000 per tahun
6. Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)
7. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor
Sebaya

18. TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013
 Keluarga Pra Sejahtera : 93.256 Keluarga
 Keluarga Sejahtera I : 60.528 Keluarga
 Keluarga Sejahtera II : 71.100 Keluarga
 Keluarga Sejahtera III : 103.436 Keluarga
 Keluarga Sejahtera Plus : 19.822 Keluarga

19. DATA JUMLAH KELOMPOK UPPKS DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014
NO. KECAMATAN JUMLAH
KELOMPOK
1. Salaman 38
2. Borobudur 28
3. Ngluwar 24
4. Salam 22
5. Srumbung 33
6. Dukun 25
7. Sawangan 31
8. Muntilan 17
9. Mungkid 34
10. Mertoyudan 32
11. Tempuran 16
NO. KECAMATAN JUMLAH
KELOMPOK
12. Kajoran 31
13. Kaliangkrik 32
14. Bandongan 28
15. Candimulyo 34
16. Pakis 30
17. Ngablak 34
18. Grabag 36
19. Tegalrejo 24
20. Secang 22
21. Windusari 18
JUMLAH 589

20. MATUR
NUWUN…