Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi se Jawa Barat di Bappeda Jabar-Bandung, 9 April 2010

  • Soyez le premier à commenter

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

  1. 1. 2dadang-solihin.blogspot.co.id
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Websites :  dadang-solihin.blogspot.co.id  www.flickr.com/photos/dadangsolihin  www.slideshare.net/dadangsolihin  www.docstoc.com/profile/DadangSolihin 3
  3. 3. Materi • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Perencanaan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal • Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4dadang-solihin.blogspot.co.id • Evaluasi Kinerja Pembangunan Jawa Barat • RPJMN 2010 – 2014 • Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014 • Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah • Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.co.id 5
  5. 5. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.co.id 6 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000
  6. 6. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.co.id 7
  7. 7. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.co.id 8 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  8. 8. dadang-solihin.blogspot.co.id 9 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  9. 9. 10 PEMBANGUNAN JABAR PEMBANGUNAN DI JABAR dadang-solihin.blogspot.co.id
  10. 10. dadang-solihin.blogspot.co.id 11 PEMBANGUNAN DAERAH Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Dilaksanakan Melalui:
  11. 11. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 12dadang-solihin.blogspot.co.id
  12. 12. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 13dadang-solihin.blogspot.co.id
  13. 13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 14dadang-solihin.blogspot.co.id
  14. 14. Troika 15dadang-solihin.blogspot.co.id
  15. 15. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 16dadang-solihin.blogspot.co.id
  16. 16. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA 17dadang-solihin.blogspot.co.id
  17. 17. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders 18dadang-solihin.blogspot.co.id
  18. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi  Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan  Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil  Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial  Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan- pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). 19dadang-solihin.blogspot.co.id
  19. 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah  Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.  Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.  Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.  Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.  Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. 20dadang-solihin.blogspot.co.id
  20. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).  Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.  Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. 21dadang-solihin.blogspot.co.id
  21. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)  Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.  Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.  Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. 22dadang-solihin.blogspot.co.id
  22. 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus  Lemahnya daya saing investasi  Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha  Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat  Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. 23dadang-solihin.blogspot.co.id
  23. 23. 24dadang-solihin.blogspot.co.id
  24. 24. Proses Perencanaan dadang-solihin.blogspot.co.id 25 Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
  25. 25. 26 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) dadang-solihin.blogspot.co.id NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  26. 26. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 27dadang-solihin.blogspot.co.id
  27. 27. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 28dadang-solihin.blogspot.co.id
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.co.id 29
  29. 29. 30dadang-solihin.blogspot.co.id  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: Kegagalan Perencanaan (1/4)
  30. 30.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 31dadang-solihin.blogspot.co.id  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Kegagalan Perencanaan (2/4)
  31. 31.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 32dadang-solihin.blogspot.co.id  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Kegagalan Perencanaan (3/4)
  32. 32.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 33dadang-solihin.blogspot.co.id  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Kegagalan Perencanaan (4/4)
  33. 33. • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. 34dadang-solihin.blogspot.co.id Sistem Perencanaan yang Berhasil
  34. 34. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 35dadang-solihin.blogspot.co.id Perencanaan yang Ideal
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.co.id 36
  36. 36. Kerangka Kerja Evaluasi Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kinerja Evaluasi Meningkatkan kapasitas daerah untuk mencapai MASA DEPAN LEBIH BAIK dan KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA Proses atau aktivitas untuk melaksanakan pembangunan Proses untuk menilai pembangunan MASA DEPAN LEBIH BAIK KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA Relevansi Efektivitas Efisiensi Efektivitas Biaya Kualitas Ketepatan Waktu Produktivitas PENDEKATAN DALAM MELAKUKAN EVALUASI IINDIKATOR OUTCOMES Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Tingkat Kualitas SDM Tingkat Pembangunan Ekonomi Tingkat Pengelolaan SDA dan LH Tingkat Kesejahteraan Sosial HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REKOMENDASI KEBIJAKAN Mempertajam Perencanaan Pembangunan Daerah Mempertajam Penganggaran Pembangunan Daerah 37dadang-solihin.blogspot.co.id
  37. 37. Indikator dan Pendekatan Evaluasi Kondisi Daerah Saat Ini (Identifikasi Permasalahan dan Penyebabnya) Permasalahan utama dan Tantangan  Needs Tujuan/ Sasaran Pokok Inputs/ Masukan Proses/ Kegiatan Outputs/ Keluaran Impacts/ Dampak Relevansi Efektivitas Efisiensi Efektivitas Biaya PROSES PEMBANGUNAN Outcomes/ Hasil 38dadang-solihin.blogspot.co.id
  38. 38. Pendekatan Evaluasi 39dadang-solihin.blogspot.co.id 1. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan 3. Dimungkinkan untuk menampilkan capaian yang spesifik dan “menonjol” di suatu daerah  Relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional 2. Efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan  Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
  39. 39. 5 Kategori Indikator Outcomes yang Mencerminkan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah 40dadang-solihin.blogspot.co.id Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Pembangunan Ekonomi Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Tingkat Kesejahteraan sosial 1. 2. 3. 4. 5.
  40. 40. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi dadang-solihin.blogspot.co.id 41 1. Indikator Output Pelayanan Publik  Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan  Presentase aparat yang berijazah minimal S1  Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Demokrasi  Gender Development Index (GDI)  Gender Empowerment Meassurement (GEM)  Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi  Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi  Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres
  41. 41. Tingkat Kualitas SDM dadang-solihin.blogspot.co.id 42 2. Indikator Output Pendidikan  Angka Partisipasi Murni - SD/MI  Rata-rata nilai akhir - SMP/MTs - SMA/SMK/MA  Angka Putus Sekolah - SD - SMP/MTs - Sekolah Menengah  Angka melek aksara 15 tahun keatas  % jumlah guru yang layak mengajar - SMP/MTs - Sekolah Menengah Kesehatan  Umur Harapan Hidup (UHH)  Angka Kematian Bayi (AKB)  Angka Kematian Ibu (AKI)  Prevalensi Gizi buruk (%)  Prevalensi Gizi kurang (%)  Persentase tenaga kesehatan perpenduduk Keluarga Berencana  Persentase penduduk ber-KB  Persentase laju pertumbuhan penduduk Indeks Pembangunan Manusia
  42. 42. Tingkat Pembangunan Ekonomi 43dadang-solihin.blogspot.co.id 3. Indikator Output Ekonomi Makro  Laju Pertumbuhan ekonomi (%)  % ekspor terhadap PDRB  % output Manufaktur terhadap PDRB  % output UMKM terhadap PDRB  Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)  Laju Inflasi  Nilai tukar petani Investasi  % Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA  %e Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Infrastruktur  % Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi: - Baik (%) - Sedang (%) - Buruk (%)  % Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi : - Baik (%) - Sedang (%) - Buruk (%)  % Penambahan panjang jalan provinsi per tahun
  43. 43. 44dadang-solihin.blogspot.co.id Kualitas Pengelolaan SDA4. Indikator Output Kehutanan  Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis  Rehabilitasi lahan luar hutan  Luas kawasan konservasi Kelautan  Jumlah tindak pidana perikanan  Persentase terumbu karang dalam keadaan baik  Luas kawasan konservasi laut  % kab/kota yang memiliki SPM lingkungan hidup
  44. 44. 45dadang-solihin.blogspot.co.id Tingkat Kesejahteraan Sosial5. Indikator Output  % penduduk miskin  Tingkat pengangguran terbuka  % pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak - terlantar, - jalanan, - balita terlantar, - nakal  % pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia  % Pelayanan dan rehabilitasi sosial - penyandang cacat, - tunasosial, - korban penyalahgunaan narkoba
  45. 45. Tahapan EKPD 1. Identifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah. 2. Melengkapi dan mengoreksi tabel capaian. 3. Melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian 4. Identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.  How and Why? 5. Menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. 6. Review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah. dadang-solihin.blogspot.co.id 46
  46. 46. dadang-solihin.blogspot.co.id 47
  47. 47. Indikator Utama dadang-solihin.blogspot.co.id 48 No Indikator Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 1 Laju Pertumbuhan ekonomi *) 4,77 5,6 6,02 6,48 5,83 2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) **) 49,22 53,01 - - 53,65 3 % penduduk miskin *) 12,1 13,05 14,49 13,55 13,01 4 Gender Development Index (GDI) **) 58,21 59,78 60,8 - 64,09 5 Indeks Pembangunan Manusia *) 69,1 69,9 70,3 70,71 71,12 6 % Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis ***) - - 3,86 2,93 - Sumber: *) BPS **) BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP) ***) Kementerian Kehutanan
  48. 48. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (1/2)  Data mengindikasikan perkembangan positif dalam penyederhanaan pelayanan perizinan yang semula berpola satu atap menjadi satu pintu, yang pada akhirnya pelayanan menjadi lebih efisien. Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 49dadang-solihin.blogspot.co.id
  49. 49. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (2/2) 50dadang-solihin.blogspot.co.id  Masih rendahnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat  Masih rendahnya komitmen pemerintah  Masih rendahnya pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.
  50. 50. Tingkat Kualitas SDM  Peningkatan indikator pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pemberantasan buta aksara 3. Dana BOS, BAGUS (Bantuan Gubernur Untuk Siswa)  Peningkatan indikator kesehatan 1. Program JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia) 2. Peningkatan jumlah Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) 3. Peningkatan RS PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif) 4. Program Making Pregnancy Safer (MPS) Faktor yang mempengaruhi: 51dadang-solihin.blogspot.co.id
  51. 51. Laju Pertumbuhan Ekonomi dadang-solihin.blogspot.co.id 52 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2004 2005 2006 2007*) 2008**) Sumber   :   BPS *) :   Angka Sementara **)    :   Angka Sangat Sementara  Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat kurang efektif, hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya industri yang terkena oleh dampak krisis finansial global.
  52. 52. Kualitas Pengelolaan SDA dan LH 53dadang-solihin.blogspot.co.id  Kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat tergolong kurang baik.
  53. 53. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 54dadang-solihin.blogspot.co.id  Peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang efektif, disebabkan: 1. Rendahnya daya beli 2. Tingginya angka pengangguran 3. Kenaikan UMR yang tidak memadai
  54. 54. Kesimpulan  Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat secara umum memperlihatkan relevansi terhadap sasaran/ pembangunan nasional khususnya pada: • Aspek Tingkat Pelayanan publik dan demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, namun secara efektifitas memang tidak terlalu signifikan. • Aspek Kesejahteraan sosial dan Sumber daya Alam Lingkungan, relevansi serta efektifitas terhadap tujuan pembangunan nasional relatif belum menunjukkan hasil yang baik. 55dadang-solihin.blogspot.co.id
  55. 55. dadang-solihin.blogspot.co.id 56
  56. 56. Landasan Hukum Penyusunan RPJMN 2010-2014 1. UU 25/2004 tentang SPPN: • Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. 2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 • Arah pembangunan untuk RPJM ke-2 (2010-2014): Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. dadang-solihin.blogspot.co.id 57
  57. 57. Dokumen RPJMN 2010-2014 BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL  Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan  Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro 58 BUKU I BUKU III dadang-solihin.blogspot.co.id BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG  Sinergi pembangunan antarbidang  Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup) BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH  Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah  Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)
  58. 58. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III dadang-solihin.blogspot.co.id 59 Visi-Misi SBY-Boediono RPJMN 2010-1014 11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik, Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA & LH Prioritas Regional: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Buku I Buku II Buku III
  59. 59. Arah Kebijakan Pembangunan (1/2) 60 1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah 2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah perlu dibangun secara efektif 3. Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity) 2. Demokrasi (democracy) 3. Keadilan (justice) dadang-solihin.blogspot.co.id
  60. 60. Arah Kebijakan Pembangunan (2/2) 61 4. Kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk semua (development for all), yaitu: 1) Pembangunan harus bersifat inklusif. 2) Pembangunan harus berdimensi wilayah. 3) Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional. 4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal. 5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro job, pro poor). 6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. dadang-solihin.blogspot.co.id
  61. 61. dadang-solihin.blogspot.co.id 62 V I S I  Memperkuat triple tracks strategy  Pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan konsolidasi demokrasi  Memperkuat penegakan hukum  Pemberantasan korupsi  Pengurangan kesenjangan Sejahtera Demokratis Berkeadilan INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN VISI RPJMN 2010-2014
  62. 62. 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya Prioritas Nasional 63dadang-solihin.blogspot.co.id
  63. 63. dadang-solihin.blogspot.co.id 64
  64. 64. Ekonomi No. Pembangunan Sasaran 1. Pertumbuhan Ekonomi  Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun  Sebelum tahun 2014 tumbuh 7% 2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun 3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014 4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014 Kesejahteraan Rakyat (1/5) 65dadang-solihin.blogspot.co.id
  65. 65. Pendidikan No Indikator Status Awal (2008) Target (2014) 1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25 2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%) 5,97 4,18 3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,0 4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0 5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0 6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0 7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat 66dadang-solihin.blogspot.co.id Kesejahteraan Rakyat (2/5)
  66. 66. Kesehatan No Indikator Status Awal (2008) Target (2014) 1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 118 3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24 4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18,4 < 15,0 67dadang-solihin.blogspot.co.id Kesejahteraan Rakyat (3/5)
  67. 67. Pangan No. Pembangunan Sasaran 1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun 2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun 3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun 4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun 5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun 68dadang-solihin.blogspot.co.id Kesejahteraan Rakyat (4/5)
  68. 68. Energi No. Pembangunan Sasaran 1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun 2. Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 % 3. Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 % 4. Meningkatnya produksi minyak bumi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari 5. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW 69dadang-solihin.blogspot.co.id Kesejahteraan Rakyat (5/5)
  69. 69. Perkuatan Demokrasi 70 Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia 1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; 2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; 3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi; 4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. 5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014 Sasaran: dadang-solihin.blogspot.co.id
  70. 70. Penegakan Hukum 71 Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui  penegakan hukum (rule of law) dan  terjaganya ketertiban umum 1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum 2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum 3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen 4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009 Sasaran: dadang-solihin.blogspot.co.id
  71. 71. dadang-solihin.blogspot.co.id 72
  72. 72. Tujuan SPDAD 73 1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak 2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik 3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus dadang-solihin.blogspot.co.id
  73. 73. Agenda untuk Memperkuat SPDAD 74 Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam: 1. Perencanaan kebijakan. 2. Kerangka regulasi. 3. Kerangka anggaran. 4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah dadang-solihin.blogspot.co.id
  74. 74. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014 1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali 3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor- sektor unggulan di tiap wilayah 2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik 4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan 75dadang-solihin.blogspot.co.id
  75. 75. Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2) 76 1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dengan langkah-langkah:  Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun.  Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. dadang-solihin.blogspot.co.id
  76. 76. Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (2/2) 77 2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana perimbangan, dan APBD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014, melalui sinkronisasi:  Renstra SKPD dengan Renstra K/L  Renja SKPD dengan Renja K/L  Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program, kegiatan, dana dan lokasi. dadang-solihin.blogspot.co.id
  77. 77. 78 Terima KasihTerima Kasih dadang-solihin.blogspot.co.id

×