Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
•
•
•
•
•
•

Indikator Kinerja dan Log-Frame
Hirarki dari Visi ke Program
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
Perumusan Isu Strategis
Penyusunan Renstra K/L
Contoh Renstra Bappenas


4

Indikator Kinerja
dan Log-Frame

AT
INPUT

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT

INPUT

ABK
KPJM


5

Alur Pikir Logic Model

Metode Penyusunan

IMPACTS

Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome

Apa yang ingin
diubah

OUTCOMES

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output

Apa yang ingin
dicapai

OUTPUTS

Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)

ACTIVITIES

Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan

Apa yang
dikerjakan

Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output

Apa yang
digunakan dalam
bekerja

Metode
Pelaksanaan

INPUTS

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


6

Matriks Logic Model
D
B

Level

Uraian

Kriteria Sukses

Indikator Kinerja

Impacts

Outcomes
Outputs
Activities

C

Inputs

Needs
A (permasalahan,
penyebab)


7

Hirarki dari Visi ke Program
Visi

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan/
Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Strategi

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan
Program

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

8

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

KINERJA
PRIMA

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Kebingungan

Visi

X

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Frustrasi

Visi

Misi

X

Strategi

Kebijakan

Program

Tidak
Terarah

Visi

Misi

Sasaran

X

Kebijakan

Program

Tidak
Efektif

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Program

Salah
Langkah

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Visi

X

X
Kebijakan


X

Tidak
Efisien
9


10

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


11

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


12

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

13

Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL

DAERAH

Dokumen

Penetapan

Dokumen

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)


Penetapan

14

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

15

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

16

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

17

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


18


19

Apa Itu Isu Strategis?
• Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi
juga harus aktual dan
mendesak
– Jika isu tersebut ditangani
akan memiliki dampak positif
terhadap isu lainnya
• Isu Strategis akan menjadi
perhatian untuk 5 tahun
mendatang.


20

Tolok Ukur Penentuan Strategis
1.

Aktual

Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?

2.

Urgensi

Apakah isu ini mendesak?

3.

Relevansi

Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?

4.

Dampak +

Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L?

5.

Kesesuaian

Apakah isu ini jika dibahas akan membantu
menyelesaikan permasalahan pembangunan?

6.

Inklusi

Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?

7.

Sensitivitas

Apakah isu ini aman dari dampak negatif?


21

Tujuan dan Prinsip
Tujuan

Prinsip-Prinsip

• Mendapatkan kepastian isu
strategis apa yang disepakati
untuk diangkat dan
menjadikan arah fokus
pembangunan untuk jangka
menengah,
• Yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam
mengidentifikasi dan
merumuskan visi, misi serta
agenda pembangunan K/L

1. Penetapan isu strategis didasarkan
atas pertimbangan matang setelah
mensinergikan hasil kajian dari aspek
politis, teknokratis, partisipatif, topdown dan bottom up
2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas
arahnya, ringkas, realistis dan
aplikatif, serta mampu menjawab
tantangan dan permasalahan menjadi
isu strategis
3. Rumusan misi harus mempunyai
keterkaitan jelas dengan pencapaian
visi


22

Metode dan Langkah
Metode
• Kajian analitis
dan diskusi antar
Tim Penyusun
• Dialog atau
diskusi melalui
FGD

Langkah-langkah
1. Review kembali draft rumusan strategis
2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil
FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah
dibahas
3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah
4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun
rumusan alternatif

Informasi yang Disiapkan
• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat
• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi
perkembangan nasional
• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati

23


24

Landasan Hukum
Penyusunan Renstra K/L
1. UU 25/2004 tentang SPPN
• Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1),
Pasal 15 ayat (1)
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
3. PP 20/2004 tentang RKP
• Pasal 3 ayat (1)
4. PP 40/2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional
• Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8),
Pasal 14 ayat (2)


25

Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


26

Muatan Renstra-KL
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visi
Misi
Tujuan dan Sasaran Strategis
Arah Kebijakan Pembangunan
Program dan Kegiatan
Kebutuhan Pendanaan


27

Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


28

Alur Penyusunan Renstra-KL
Proses
Teknokratik
 Menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah
 Trilateral meeting
antara K/L, Bappenas,
dan Kementerian
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025

Proses
Politik
 Proses penyusunan
Renstra-KL yang
disesuaikan dengan
visi, misi, dan program
prioritas (platform)
Presiden


Penetapan
Renstra-KL
 Renstra-KL ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan K/L

29


30

Alur Penyusunan Renstra-KL


31

Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
VISI

ORGANISASI
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
LEMBAGA TINGGI
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
NEGARA

Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara

MISI

TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)

STRATEGI KEBIJAKAN DAN
PENDANAAN

ESELON 1
ESELON I

PROGRAM:
PROGRAM-PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
SASARAN HASIL
(OUTCOME)

ESELON
ESELONIIII

KEGIATAN
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)


32

Renstra-KL bagi Kementerian
VISI
ORGANISASI
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
DEPARTEMEN
KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
pelayanan eksternal

MISI

TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)

STRATEGI KEBIJAKAN DAN
PENDANAAN

ESELON 1
ESELON I

PROGRAM:
PROGRAM-PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
SASARAN HASIL
(OUTCOME)

ESELON II
ESELON II

KEGIATAN
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)


33

Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator

• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam
indikator kinerja
program

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
ORGANISASI
LEMBAGA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
NEGARA/
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
KOORDINATOR

VISI

MISI
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)

STRATEGI KEBIJAKAN
DAN PENDANAAN

ESELON 1
ESELON I

PROGRAM:
PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
SASARAN HASIL
(OUTCOME)

ESELON 2
ESELON II

KEGIATAN
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)


34

Renstra-KL bagi LPND
VISI
ORGANISASI
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
NON STRUKTURAL

LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya

MISI
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)

STRATEGI KEBIJAKAN
DAN PENDANAAN

ESELON
ESELON1I

PROGRAM:
PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
SASARAN HASIL
(OUTCOME)

ESELON II
ESELON2

KEGIATAN
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)


35

Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
pada K/L, terkait dengan prioritas
nasional/ bidang.
 Uraian mencakup indikatif pendanaan
dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya)
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
yang bersangkutan
 Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
BAB IV Penutup
LAMPIRAN
Matriks Kinerja K/L
Matriks Pendanaan K/L


36

Tahap Penyusunan Renstra K/L

(1) Persiapan

(2) Identifikasi Kondisi
Umum, Potensi dan
Permasalahan K/L

(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L

(4) Penyusunan Tujuan dan
Sasaran Strategis K/L

(5) Penyusunan Arah Kebijakan
dan Strategi

(6) Penyusunan Program dan
Kegiatan

(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)


37

Tahap Penyusunan Renstra-KL
(1) Persiapan

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi;
2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan
justifikasi fungsi dan kewenangannya,;
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.
4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra-KL.


38

(2) Identifikasi Kondisi Umum,
Potensi dan Permasalahan
K/L
1.Kondisi Umum K/L
 Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan
 Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang
publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan
K/L
2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L
 Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L
dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi
Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

39

(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L
1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai
oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

 Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL
Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab
2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.

40

(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran
Strategis K/L
1. Tujuan:

 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah;
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan

 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
2. Sasaran:
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

41

(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategi
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaransasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
dalam rangka pencapaian program prioritas
Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategisnya sendiri.

 Uraian Strategi dan
Kebijakan Nasional
dituangkan dalam Bab III
tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).

2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Memuat program-program indikatif untuk
memecahkan permasalahan yang penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis.

 Uraian mengenai Arah
Kebijakan dan Strategi K/L
dituangkan dalam Bab III
tentang Arah Kebijakan
dan Strategi (subbab 3.2).

 Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai
dengan bidang terkait.

42

(6)
Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Program K/L
2. Kegiatan K/L

3. Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan K/L
4. Indikator Kinerja Program
(Outcome)

5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
6. Target Kinerja


43

(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Penelaahan (review) program
dan kegiatan.
2. Penyusunan program dan
kegiatan baru untuk periode
2015-2019.
3. Penyusunan anggaran tahun
dasar (2015) bagi program dan
kegiatan baru
4. Menyusun Prakiraan Maju
Jangka Menengah.

44

Program K/L
Program Teknis
 Merupakan program yang
menghasilkan pelayanan kepada
kelompok sasaran/ masyarakat
(pelayanan eksternal)
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi
eselon 1 A

 Nomenklatur program bersifat unik/
khusus tidak duplikatif untuk masingmasing organisasi pelaksananya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian
kinerjanya berdasarkan periode waktu
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

Program Generik
 Merupakan program yang digunakan
oleh beberapa organisasi eselon 1 A
yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/
atau administrasi pemerintahan
 Nomenklatur program dibuat unik untuk
setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
membedakan kode programnya
 Ditujukan untuk menunjang
pelaksanaan program teknis


45

Kegiatan K/L
Kegiatan Teknis

Kegiatan Generik

 Kegiatan Teknis adalah Kegiatan
 Kegiatan Generik adalah kegiatan
Prioritas Nasional, yaitu kegiatanyang digunakan oleh beberapa unit
kegiatan dengan output spesifik
organisasi eselon 2 yang sejenis.
dalam rangka pencapaian Sasaran
Nasional.

 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

46

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.

b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.

47

Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.


48

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.


49

Target Kinerja  SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


50


51

Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi
(Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas)
PENILAIAN STAKEHOLDERS

Masih belum tercapainya
(berhasilnya) target pencapaian
pada rencana pembangunan
nasional (RPJMN, RKP)

HASIL
EVALUASI
ORGANISASI

Rencana pembangunan nasional
(RPJP, RPJMN, RKP) yang belum
berkualitas (kualitas diukur dari belum
konsisten dan terkaitnya dokumen
RPJM dan RKP dengan dokumen
renstra/renja/RKPD)
Belum optimalnya penugasanpenugasan dalam rangka koordinasi
strategis sesuai dengan penugasan
dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan
kebijakan pembangunan nasional
(tidak rutin tetapi sangat strategis)

52

Identifikasi Kondisi Umum
dalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes)
MEMENUHI
HARAPAN STAKEHOLDERS

Berhasilnya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMN 2010 – 2014,
dengan Visi: “Mewujudkan
Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan
Terwujudnya rencana pembangunan
nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang
berkualitas
Terlaksananya penugasanpenugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan nasional (tidak rutin
tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com

VISI
MISI
53

Identifikasi Kondisi Umum
Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas
PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas
a. Perlu dilakukan optimalisasi tugas
perencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP),
perencanaan sesuai dengan peraturan
karena:
perundangan berlaku
a. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA
b. Perlunya pendalaman pemahaman
K/L, khususnya keterkaitan program dan
tentang sistem perencanaan
kegiatan nasional dengan program dan
pembangunan nasional di lingkungan
kegiatan K/L
internal sebagai panduan perencana
b. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L
dalam menyusun perencanaan
khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi
pembangunan nasional
pembangunan nasional dengan arah kebijakan
c. Perlu dilengkapi panduan sistem
dan strategi sektor (K/L),
pendukung/ teknis (turunan dari UU)
c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target
sebagai acuan pelaksanaan
K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai
penyusunan perencanaan
dengan pencapaian target nasional (RPJMN
dan RKP)
d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional
peraturan perundangan nasional (Peraturan
perundang-undangan) di lingkungan internal
Kementerian Negara PPN/Bappenas
54

Contoh : Visi dan Misi
Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014

VISI

MISI

Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara
1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat
dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan

55

CONTOH :
Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas
VISI

MISI

TUJUAN

TUJUAN 1:
Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN
2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara

1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat
dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

z

TUJUAN 2:
Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN
dan RKP) yang berkualitas

TUJUAN 3:
Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan
nasional

4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan


56
56

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas
Berdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN

FOKUS PRIORITAS NASIONAL
1. Peningkatan efektifitas peraturan
perundang-undangan
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang
hukum

PRIORITAS NASIONAL:
Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

3. Peningkatan penghormatan, pemajuan,
penegakan HAM
4. Peningkatan penyelenggeraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
birokrasi

7. Pemantaoan reformasi birokrasi

57

Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014
dengan Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014
FOKUS PRIORITAS
NASIONALTERKAIT
KEMENTERIAN NEGARA PPN/
BAPPENAS

1. Peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

3. Peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas birokrasi

4. Pemantapan reformasi
birokrasi

ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ARAH STRATEGI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Penguatan kelembagaan
nasional melalui penataan sistem
perencanaan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan;
pengembangan sistem dan
kualitas data dan informasi
nasional; serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan
pembangunan nasional dan
penganggaran yang berbasis
kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil
evaluasi kebijakan/kajian sebagai
masukan bagi perencanaan
pembangunan dan perumusan
kebijakan penyelesaian
permasalahan pembagunan.
4. Peningkatan kualitas data dan
informasi perencanaan
pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi
secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kinerja (better
performance) lembaga dan
pegawai.

Eksternal:
1.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran sektoral, lintas sektoral dan
wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta
keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau
evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan
pembangunan nasional.
Internal:
1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja
lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien,
efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk
mendorong peningkatan kinerja lembaga dan
pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di
Kementerian PPN/Bappenas dan perencana
di tingkat pusat dan daerah secara lebih
proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good
governance di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
dan pengelolaannya dalam rangka 58
mendukung peningkatan kinerja lembaga
dan pegawai.

Contoh : Tupoksi, Program dan Kegiatan
TUPOKSI
TUGAS :
membantu presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang perencanaan, pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

FUNGSI:
1.
2.
3.
4.

PROGRAM
Perencanaan
Pembangunan Nasional

Pengelolaan Sumber

Penyusunan rencana pembangunan nasional
Daya Manusia Aparatur
Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN
Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN
Penyusunan program pembangunan sbg. bahan
penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama-sama
Penyelenggaraan Pimpinan
dgn Dept. Keu.
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian
Kenegaraan dan
sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta
Kepemerintahan
pengalokasian dana untuk pembangunan bersamasama instansi terkait.
6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas
Kemeneg PPN/Bappenas
Peningkatan Sarana
7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi
Dan Prasarana
Pemerintah di bid. PPN
8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya
9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran,
dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden
Peningkatan Pengawasan
10. Penyelenggaraan pembin. dan pelayanan adm. Umum
di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm,
dan Akuntabilitas
keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan dadang-solihin.blogspot.com
Aparatur Negara
rumah tangga

KEGIATAN
a.
b.
c.
d.

Penyusunan Rencana Pembang.
Koordinasi, MONEV
Kajian/Studi
Penguatan Basis Data (Datbase)

Pelatihan / peningkatan
SDM Perencana

Mendukung Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Kementerian
PPN/Bappenas
Pemeliharaan dan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelayanan

Pembinaan & Pengawasan Aparatur
Di Bid. Administrasi Umum dan
Kelembagaan 59


60

Lampiran: Contoh Logframe
Level
Impacts

Uraian
Meningkatnya
kesetaraan gender

Outcomes  Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang sosial,
politik, dan hukum
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang ekonomi
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan
terhadap berbagai
tindak kekerasan

Kriteria Sukses
Meningkatnya IPG dan IDG

Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di bidang sosial,
politik, dan hukum menjadi 18
kebijakan pada tahun 2014

Indikator
 Indeks Pembangunan Gender
(IPG) atau Gender-related
Development Index (GDI) dan
 Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) atau Gender Empowerment
Measurement (GEM).
 Jumlah kebijakan, program, dan
kegiatan pelaksanaan PUG di
bidang sosial, politik, dan hukum
di tingkat nasional dan daerah

Meningkatnya jumlah kebijakan
 Jumlah kebijakan, program, dan
pelaksanaan PUG di bidang ekonomi
kegiatan pelaksanaan PUG di
menjadi 31 kebijakan pada tahun
bidang ekonomi di tingkat
2014
nasional dan daerah
 Meningkatnya Jumlah kebijakan
 Jumlah kebijakan perlindungan
perlindungan perempuan terhadap
perempuan terhadap berbagai
berbagai tindak kekerasan menjadi
tindak kekerasan
26 kebijakan pada tahun 2014
 Persentase cakupan perempuan
 Meningkatnya Persentase cakupan
korban kekerasan yang mendapat
perempuan korban kekerasan yang
penanganan pengaduan
mendapat penanganan pengaduan
menjadi 100 persen pada tahun
2014

Level
Output

Uraian
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang pendidikan





Kriteria Sukses
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun
2014.
5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan ARG di bidang pendidikan pada
tahun 2014
PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
penerapan ARG di bidang kesehatan pada
tahun 2014
PUG di bidang politik dan pengambilan
keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun
2014
penerapan ARG di bidang politik dan
pengambilan keputusan pada tahun 2014

 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang kesehatan



 Meningkatnya
jumlah kebijakan
partisipasi
perempuan di
bidang politik dan
pengambilan
keputusan



 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang
ketenagakerjaan

 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3
kebijakan pada tahun 2014
 1 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan
pada tahun 2014




















Indikator
Jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan
Jumlah K/L dan pemda yang
difasilitasi dalam penerapan ARG
di bidang pendidikan (K/L dan
prov)
PUG di bidang kesehatan
di bidang kesehatan (K/L dan
prov)
PUG di bidang politik dan
pengambilan keputusan
di bidang politik dan
pengambilan keputusan (K/L dan
prov)
PUG di bidang ketenagakerjaan
di bidang ketenagakerjaan (K/L
dan prov)

Level
Uraian
Output  Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan dari
tindak kekerasan





 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penerapan sistem
data gender



 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
tenaga kerja
perempuan



 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
korban tindak
pidana
perdagangan
orang



 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penghapusan
kekerasan pada
anak











Kriteria Sukses
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9
kebijakan tahun 2014
penerapan kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan pada tahun 2014
Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan
sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
penerapan kebijakan penerapan sistem data
terpilah gender pada tahun 2014
tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan pada tahun 2014
korban tindak pidana perdagangan orang
menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.
penerapan kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang pada tahun
2014.
Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang
penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.













Indikator
Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan (K/L dan prov)
Jumlah kebijakan penerapan sistem
data gender
dalam penerapan kebijakan penerapan
sistem data terpilah gender (K/L dan
prov)
Jumlah kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan
perlindungan tenaga kerja perempuan
(K/L dan prov)
Jumlah kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang
perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang (K/L dan prov)

 Jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak
 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang penghapusan kekerasan pada
anak (K/L dan prov)

Level
Activities














Input




Uraian
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang pendidikan yang responsif gender
bidang kesehatan yang responsif gender
partisipasi perempuan di bidang politik dan
pengambilan keputusan
bidang ketenagakerjaan yang responsif
gender
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
penyusunan data gender
perlindungan tenaga kerja perempuan
perlindungan korban perdagangan orang
penghapusan kekerasan pada anak
Dana
SDM

Kriteria Sukses

Indikator

Level
Needs

Uraian
 Kapasitas kelembagaan
PUG masih terbatas dan
pemberdayaan
perempuan belum
optimal

Keterangan
 Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan
belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih
terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber
daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2)
rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik,
jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya
kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan
iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial,
serta terjadinya penyakit.

 Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan
korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus
dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
 Belum efektifnya
 Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan
kelembagaan PUG dan
dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas
pemberdayaan
pembangunan;
perempuan
 Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG,
terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan
data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
 Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta
manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota
 Kapasitas kelembagaan  Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala
bentuk kekerasan dan diskriminasi
perlindungan anak masih
terbatas

Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025

Similar to Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025