Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
Manajemen Pembangunan
• Log-Frame
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan


Log-Frame

AT

INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT

ABK


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Reformasi Sistem Penganggaran 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran

2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan Prakiraan
(R)APBN
Maju Maju

KPJM

Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3

Prakiraan Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3


Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN

Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda


Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.


Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Mengapa Perlu Monev
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif


Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu
pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu
sedang berjalan program
Fokus • Akuntabilitas penyampaian • Akuntablitas penggunaan sumber
input program daya
• Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang
• Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa
program yang akan datang

Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi
dengan rencana? • Keberhasilan
• Apakah terdapat • Efektifitas biaya
penyimpangan?
• Pembelajaran
• Apakah penyimpangan tersebut
dapat dibenarkan?
Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
Pelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program
pelaksanaan program


Tujuan Monitoring
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan.


Tujuan Evaluasi
• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala
daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan
diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan
tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika
politik dan penegakkan demokrasi.
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber
daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda
dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan
untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi
pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap
proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka
sendiri.

Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Tipe Evaluator
1. Evaluator Internal
– Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya,
problem, keberhasilan dan sebagainya.
– Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.
2. Evaluator Eksternal
– Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih
spesifik.
– Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan
keuangan.
3. Evaluator Partisipatif
– Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima
manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan
evaluasi.
– Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi
internal dan eksternal.


Evaluasi Internal dan External
Kelebihan Kekurangan
Evaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasi
Internal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi
• Beberapa responden lebih mudah mungkin dapat dipengaruhi
digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan
dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin
• Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki
eksternal kemampuan dalam bidang
evaluasi
Evaluasi • Evaluasi dapat lebih objektif • Evaluasi eksternal dapat
Eksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar
keterampilan lebih dalam bidang • Evaluator eksternal
evaluasi mungkin salah mengerti
• Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa
digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi
• Menggunakan evaluator eksternal
dapat memberikan kredibilitas lebih
terhadap hasil temuan

Perbedaan Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan Metodologi
Goal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres
tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam
• Apakah tujuan tersebut mengukur indikator
sudah sesuai?
Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkait
making informasi efektif? dengan konteks proyek, input,
• Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil.
• Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus
tsb dimodifikasi? pengambilan keputusan
Goal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan
keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam
dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek.
yang diinginkan • Nilai-nilai apakah yang • Teknik kualitatif dan kuantitatif
maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai
kemungkinan hasil.
Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkan
judgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan
wawasan mendalam yang subjektif


Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Similar to Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah