Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma kepemerintahan dari waktu ke waktu, mulai dari proyek-proyek pembangunan pada tahun 1940-an hingga Millennium Development Goals pada tahun 2000-an. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta pentingnya reformasi di bidang tersebut. Selain itu, diberikan ringkasan latar

1. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN Bandung, 1 Oktober 2003 Oleh Drs. Dadang Solihin, MA

2. Paradigma Pembangunan 2000s Millennium Development Goals 1990s Good Governance: participation, transparency, accountability 1980s Public management: reinventing government 1980s Policies: stabilization; structural adjustment 1970s Programs: for integrated development 1960s Plans and strategies: in command economies 1950s Projects: to promote development 1940s Poverty relief: after war, famine

3. Millennium Development Goals Develop a global partnership for development Goal 8 Ensure environmental sustainability Goal 7 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases Goal 6 Improve maternal health Goal 5 Reduce child mortality Goal 4 Promote gender equality and empower women Goal 3 Achieve universal primary education Goal 2 Eradicate extreme poverty and hunger Goal 1

4. Ciri-ciri negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorupsi, baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing Patrick Glynn et.al/Davos Club, 1997 Sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan yang otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar 4. Warner, 1995 Memiliki Sumber Daya Alam melimpah 3. Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994 Memiliki banyak etnis 2. Taylor dan Hudson 1972, Mauro 1997 Pernah dijajah bangsa lain 1.

8. Tiga Inisiatif Utama Reformasi Tata Pemerintahan Demokratisasi Dasar Pengelolaan Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan terlibat dalam proses penyiapan kebijakan publik, serta memastikan adanya akuntabilitas pada semua institusi publik Memperbarui sistem pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran, akuntasi dan pemeriksaan ( auditing ), sehingga dana publik dapat dikelola dengan efisien, efektif dan transparan Memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, tidak diskriminatif dan transparan