Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaannya

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen
Pembangunan
g
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation
Brand (PDB)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Evaluasi Kinerja Pembangunan
• Evaluasi Program dan Kegiatan


PP 8/2008-Permendagri 54/2010
8/2008- g
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
p
planning), khususnya p j
g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


dadang-solihin.blogspot.com

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
p g
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
capaian capaian

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
t k il i
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3.
3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
program.

Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya p g
g j y program relatif terhadap alternatif
p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
• Alasan Ekonomi
– Memperbaiki desain & keefektifan
program
– Realokasi sumberdaya dari program
yang k
kurang k yang l bih efektif
ke lebih f ktif
• Alasan Sosial
– M i k tk transparansi &
Meningkatkan t i
akuntabilitas
• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas
p g
pengambilan keputusan
p


Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
Kondisi Saat Ini Harapan Ke Depan
 Monev hanya untuk kepentingan  Monev untuk kepentingan Lembaga
instansi/lembaga lain yang lebih sendiri
superior  Sistem yang baku untuk
 Sistem merupakan bagian dari sub- kepentingan nasional dilengkapi
ordinasi dengan kekhasan lokal.
g
 Menjadi beban Lembaga  Menjadi kebutuhan
 Bagian dari kewajiban  Bagian dari akuntabilitas dan
 Tidak ada reward tapi hanya ada dibuka kepada publik
punishment
 Menjadi bahan masukan
 Tidak adanya keterkaitan antara perencanaan ke depan
evaluasi dan perencanaan ke depan
 Ada reward dan punishment
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
berdasar indikator yang jelas
pelaksanaan kegiatan evaluasi
dengan perencanaan
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)


Pengertian
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


Pengendalian
g
Pasal 2-3

 Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan.
• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Monitoring
Pasal 4-10

• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
– Perkembangan realisasi penyerapan dana
dana,
– Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan
– Kendala yang dihadapi
dihadapi.
• Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

No
N Pejabat P l k
P j b t Pelaksana Obyek Monitoring
Ob k M it i
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2.
2 Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi
5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
Presiden RI

Form C Form C  Men DN
Men.DN
Bupati/ Walikota Gubernur
u.p. Bappeda u.p. Bappeda  Men.PPN
10 hari setelah 14 hari setelah
5 hari setelah triwulan berakhir triwulan berakhir  Men Ke
Men.Keu
triwulan berakhir 5 hari setelah
Form C
Form C
Form C
triwulan berakhir  Men.PAN Form C
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah
triwulan berakhir
Form C Form C
Kepala SKPD
p Kepala SKPD Menteri/ Ka. Lemb
Kabupaten/ Kota Provinsi
Dana Pembantuan 5 hari Dana Dekonsentrasi 5 hari 10 hari setelah
Form B
setelah setelah triwulan berakhir
(Kabupaten/Kota)
Form B
triwulan
(Provinsi)
Form B
triwulan
Kementerian/Lembaga
berakhir berakhir Ka. Unit Org.
Ka. Unit Kerja Ka. U i K j
K Unit Kerja
5 hari setelah
Form A
Form A Form A triwulan berakhir

PPTK PPTK Ka.
Ka Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com
melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
43
kewenangannya

Evaluasi (1/2)
(1/2
Pasal 12

1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:
Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu p g
p program/ kegiatan
g
berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
Renstra-KL dan RPJM Nasional.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL:
Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
dari
d i suatu program.
t
3. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 sumberdaya yang di
b d digunakan;
k
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan;
 i dik t d sasaran ki j h il outcome untuk program.
indikator dan kinerja hasil t t k


Evaluasi (2/2)
(2/2
Pasal 12

4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dilakukan paling sedikit satu kali
dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya
periode rencana.
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 sumberdaya yang digunakan;
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;
 indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.
6. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.


Evaluasi Renja-KL dan RKP
Renja-
Pasal 13-14

Evaluasi Renja-KL
Renja- Evaluasi RKP

1.
1 Pimpinan K/L melakukan evaluasi 5. Menteri PPN melakukan
pelaksanaan Renja-KL periode evaluasi pelaksanaan
sebelumnya. RKP periode
2. Evaluasi dil k k t h d pencapaian
2 E l i dilakukan terhadap i sebelumnya b d
b l berdasarkan
k
sasaran sumberdaya yang digunakan, laporan hasil evaluasi
indikator dan sasaran kinerja keluaran pelaksanaan Renja-KL
(output) untuk masing masing kegiatan
masing-masing kegiatan. tersebut.
t b t
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai 6. Menteri PPN
pencapaian indikator dan sasaran hasil menggunakan hasil
(outcome).
( t ) evaluasi RKP tersebut
4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan guna penyusunan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL rancangan RKP untuk
kepada Menteri PPN paling lambat dua periode d t h
i d dua tahun
bulan setelah tahun anggaran berakhir. berikutnya.


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Tahunan

Menteri/ Laporan Evaluasi
Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Pelaksanaan
P l k
Renja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri RKP Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RKP

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN
Renstra-
Pasal 15-16

Evaluasi Renstra-KL
Renstra- Evaluasi RPJMN

3.
3 Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN
1. Pimpinan K/L melakukan mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL
evaluasi terhadap tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan program RKP periode RPJMN yang berjalan
berjalan.
dalam Renstra-KL.
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan
2. Hasil evaluasi tersebut untuk menilai pencapaian pelaksanaan
disampaikan ke Menteri pembangunan nasional,
strategi pembang nan nasional kebijakan
PPN paling lambat umum, program dan kegiatan pokok, serta
empat bulan sebelum kerangka ekonomi makro sebagaimana
RPJMN berakhir.
berakhir ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode
berjalan.

5 B d
5. Berdasarkan h il evaluasi t
k hasil l i tersebut Pi i
b t Pimpinan K/L d t j k l
dapat mengajukan usulan
perubahan program kepada Menteri PPN.


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Menteri/ Laporan Evaluasi
Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Pelaksanaan
Kepala Lembaga
Renstra-KL

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri
M t i RPJMN Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RPJMN
Usul Perubahan Program

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
R f i Si t P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )

Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p
policy option)
y p )
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t
t k b j di l bih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran

2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju

KPJM

Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3

P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1
T1 T0 T+1
T 1 T+2
T 2 T+3
T 3

www.dadangsolihin.com 56

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN

Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun tahun
tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc
Ad h ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
g
masing-masing g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda

www.dadangsolihin.com 57

Indikator Kinerja
• Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan
suatu program atau kegiatan.
• Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari:
– Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai
Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai
kinerja program,
– Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja
kegiatan, dan
– Indikator Keluaran untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan
di bawah kegiatan).


Standar Bia a
Biaya
• Standar biaya merupakan alat bantu untuk penyusunan anggaran;
• Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran y g p
y p gg yang paling efisien
g
untuk menghasilkan keluaran.
• Perubahan jumlah/ angka standar biaya dimungkinkan karena
adanya perubahan parameter yang dijadikan acuan. Parameter
tersebut dapat berupa angka inflasi, keadaan kondisi darurat (force
majeur),
majeur) atau hal lain yang ditetapkan sebagai parameter;
• Standar biaya dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal.


Evaluasi
E al asi Kinerja
• Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan
masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik
bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan
efektivitas dari suatu program/kegiatan.
• Cara pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara
membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) dan
realisasi terhadap rencana p
p pemanfaatan sumber daya ( y (dilihat dari
sisi efisiensi).
• Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi
organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.


Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaannya

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (7)

Similaire à Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaannya

Similaire à Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaannya (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaannya