e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia

Perencanaan dan Penganggaran
Berbasis Elektronik
(e-Planning and e-Budgeting)
Ir. Deddy S Bratakusumah, BE, MURP, MSc, Phd
0816968367
deddys@bappenas.go.id
Banjarmasin|16 September 2016

KEBIJAKAN SPBE (e-Government)
Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - deddys@bappenas.go.id

PENTINGNYA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE / eGOV)
(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - deddys@bappenas.go.id

ARSITEKTUR KEBIJAKAN SPBE
(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - deddys@bappenas.go.id

KEBIJAKAN DASAR SPBE
 INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (e-GOVERNMENT)
 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ELEMEN SPBE
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERDIRI
DARI:
1. BERBASIS INTERNET / IT/ ICT / WEB-BASED TECH
SALAH SATU APLIKASI TERPADU ADALAH “GRMS”
2. BERBASIS NON-INTERNET
(OTOMATISASI PROSES ADMINISTRASI, MESIN
ABSENSI, TELEPON, FAX, SISTEM TATA SUARA, ALARM,
MESIN ANTRIAN, FOTOCOPY, SMS, MMS, WIRELESS,
CCTV, TELECONFERENCE, KARTU ELEKTRONIK, GIS,
GPS)

1) PEMBENTUKAN JARINGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI
PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK DIBATASI SEKAT WAKTU
DAN LOKASI SERTA DENGAN BIAYA YANG TERJANGKAU
MASYARAKAT (G2C)
2) PEMBENTUKAN HUBUNGAN INTERAKTIF DENGAN DUNIA
USAHA (G2B)
3) PEMBENTUKAN MEKANISME DAN SALURAN KOMUNIKASI
DENGAN SEMUA LEMBAGA NEGARA SERTA PENYEDIAAN
FASILITAS DIALOG PUBLIK, SERTA PEMBENTUKAN SISTEM
MANAJEMEN DAN PROSES KERJA YANG TRANSPARAN
DAN EFISIEN SERTA MEMPERLANCAR TRANSAKSI DAN
PELAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH (G2G)
TUJUAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT
(INPRES 3 TAHUN 2003)

STRATEGI PENGEMBANGAN SPBE
(INPRES NO 3 TH 2003)
 PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN YANG HANDAL DAN
TERPERCAYA SERTA TERJANGKAU MASYARAKAT LUAS
 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN DAN PROSES KERJA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SECARA HOLISTIK
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA OPTIMAL
 PENINGKATAN PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
 PENGEMBANGAN SDM DI PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN
e-LITERACY MASYARAKAT
 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SECARA SISTEMATIK
MELALUI TAHAPAN YANG REALISTIK DAN TERUKUR

MENUJU SPBE / e-GOVERNMENT
Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
TRANSFORMASI
Government to e-Government
PEMANFAATAN ICT
 PENGGUNAAN INTERNET
 PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR TELEMATIKA
 PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI
 STANDARISASI METADATA
 TRANSAKSI DAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
 SISTEM DOKUMENTASI ELEKTRONIK
TRANSFORMASI
 PERUBAHAN BUDAYA KERJA
 PERUBAHAN PROSES KERJA
(BISNIS PROSES)
 SOP DAN KEBIJAKAN POLITIK
 PERATURAN DAN PERUNDANGAN
 LEADERSHIP
(Sumber: KemKominfo 2012)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - deddys@bappenas.go.id

FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI SPBE
(e-Government Readiness Factor)
 INFRASTRUKTUR JARINGAN
 PENETRASI KOMPUTER
 PENETRASI INTERNET
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 ORGANISASI, SISTEM MANAJEMEN, DAN PROSEDUR KERJA
 SISTEM APLIKASI
 SUMBER DAYA MANUSIA TIK
 e-LEADERSHIP
 STRATEGI TIK
 DANA/ANGGARAN
 MANAJEMEN PERUBAHAN

(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)
PROGRAM UTAMA SPBE

CAPAIAN SPBE
• PENERAPAN PEDOMAN UMUM TNDE
• PENERAPAN e-KTP (G2C)
• PENERAPAN WEBSITE, e-MAIL, VIDEO CONFERENCES
• PENERAPAN e-PROCUREMENT (G2B)
• PENERAPAN e-PLANNING (G2G)
• PENERAPAN e-BUDGETING (G2G)
• PENERAPAN BERBAGAI KEGIATAN BERBASIS
ELEKTRONIK (e-TOLL, e-TICKETING, e-COMPLAINT)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK
 TERWUJUD KONSISTENSI ANTARA RPJMD-RENSTRA-RKPD-RENJA SKPD
DAN PRA-RKA
 EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS WAKTU PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
 INTERAKSI ANTAR INSTANSI SERTA BAPPEDA TERHUBUNG OLEH
SISTEM
 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PROVINSI, PRORITAS NASIONAL
DAN LAINNYA DIOLAH OLEH SISTEM
 AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERJAMIN
 LELUASA MELAKUKAN ANALISIS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN
PRIORITAS KARENA PROSES ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DILAKUKAN OLEH SISTEM

MEKANISME KERJA E-PLANNING
VISI-MISI-TUJUAN-
SASARAN – PROGRAM -
RPJMD
PROGRAM DAN
INDIKATOR
RENSTRA SKPD
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
PRIORITAS
PROGRAM
PRIORITAS
RANCANGAN
AWAL RENJA
SKPD-KEC-KEL
MUSRENBANG
KELURAHAN
USULAN KEL KE
KECAMATAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
USULAN KEC KE
SKPD
PEMBAGIAN
PAGU INDIKATIF
VERIFIKASI USULAN
OLEH SKPD/PRA
MUSRENBANG
RANCANGAN
AKHIR RENJA
SKPD –KEC-KEL
FORUM SKPD
MUSRENBANG
KOTA
RPJMDRENSTRARKPDDANRENJASKPD INDIKATOR
SASARAN/IMPACT/
DAMPAK
INDIKATOR
PROGRAM/OUTCOME
/HASIL
PENYEMPURNAAN
RANCANGANAKHIR RKPD
DAN RENJA-KEC-KEL
PERATURAN WALIKOTA
TENTANG RKPD
DOWNLOAD RENJA
DAN RKPD OLEH
BAPPEDA
BAPPEDA
SKPD
POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD
JAN
MEI
RPJMD
RKPD Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - deddys@bappenas.go.id

RPJPD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi
daerah;
3. analisis isu-isu srategis;
4. visi dan misi daerah;
5. arah dan tahapan
pembangunan; dan
6. penutup.
RPJMD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. gambaran pengelolaan dan proyeksi
keuangan daerah;
4. analisis isu-isu srategis;
5. visi, misi, tujuan dan sasaran.
6. strategi dan kebijakan; dan
7. program dan kerangka pendanaan.
8. penutup.
RKPD
1. pendahuluan;
2. kondisi pencapaian RKPD tahun
lalu;
3. prioritas pembangunan daerah;
4. kerangka ekonomi dan keuangan
daerah ;
5. rencana program, kegiatan &
pagu indikatif; dan
6. penutup
RENSTRA PD
1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat
Daerah;
3. isu-isu strategis pelayanan
Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran program
Perangkat Daerah; dan
5. rencana program, kegiatan dan
kerangka pendanaan;
6. penutup.
RENJA-PD
1. pendahuluan;
2. hasil evaluasi Renja-PD tahun
lalu; dan
3. rencana program, kegiatan dan
pagu indikatif.
4. penutup.
SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016

RPJMDRPJPD RKPD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
KUA
PPAS
RKA
SKPD
RAPBD APBD
DPA
SKPD
Dokumen Perencanaan
(e-Planning)
Dokumen Penganggaran
(e-Budgeting)
KETERPADUAN SISTEM

HAKEKAT e-PLANNING
 ALAT UNTUK MENYUSUN RPJMD
 ALAT UNTUK MENYUSUN RENSTRA
 ALAT UNTUK MENYUSUN RKPD
 ALAT UNTUK MENYUSUN RENJA
 ALAT UNTUK MUSRENBANG KECAMATAN DAN KOTA ATAU KABUPATEN
ATAU PROPINSI

e-PLANNING
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Musrenbang
RPJMD
Ranc. Akhir
RPJMD
Rancangan
RPJMD
PENYUSUNAN
RANWAL
RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
VERIFI-
KASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
Rancangan
Akhir Renstra
SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Akhir
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
Renstra
SKPD
VERIFI-
KASI
Tdk sesuai
Perda
RPJMD
Tidak sesuai
Penyusunan
Rancangan
Renstra SKPD
sesuai
Program
prioritas,
outcome, &
pagu
Kegiatan
prioritas, output,
& pagu
Permasalahan
layanan dan
isu strategis
SKPD (atau
draft ranc
renstra SKPD)
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA

BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU
STRATEGIS
BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB VII
KABIJAKAN UMUM DAN
PROG PEMB DAERAH
BAB VIII
INDIKASI RENC PROG
PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Sasaran
Visi & Misi
BAB I PENDAHULUAN
BAB X PEDOMAN TRANSISI
DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
Dapat disusun
dengan e-planning
Dapat disusun
dengan e-planning
Dapat disusun
dengan e-planning
Dapat disusun
dengan e-planning
PENERAPAN e-PLANNING

• PENDAHULUANBAB I
• EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PD TAHUN LALU
BAB II
• TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATANBAB III
• PENUTUPBAB V
• PENDAHULUANBAB I
• EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD TAHUN LALU
BAB II
• RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB III
• PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN
BAB IV
• RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V
• PENUTUPBAB VI
DISUSUN DENGAN e-PLANNING
PENERAPAN e-PLANNING PADA PENYUSUNAN RENJA

Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan nasional
(RKP) &
provinsi (RKPD
PROV)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
Review
RPJMD
Disusun
dengan
E-
Planning
PENYUSUNAN RKPD

JAN •Musrenbang Desa
FEB •Musrenbang Kec
MAR
•FORUM SKPD &
•MUSRENBANG K/K
APR •MUSRENBANG Prov
MEI •Penetapan RKPD
JUNI •Penyampaian Rancangan KUA &
PAS dari KDH kepada DPRD
JULI •KUA & PPAS disepakati
AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD
SEPT •Penyusunan RKA-SKPD
OKTO
•Penyampaian RAPBD kpd
DPRD
NOV
•Pengambilan keputusan
bersama terhadap RAPBD
DES •Penetapan APBD
SEMUA PROSES INI BERBASIS e-PLANNING
DARI RKPD KE APBD

MEKANISME KERJA e-BUDGETING
Sumber Data Program-Kegiatan dan
Anggaran di transfer secara otomatis dari E-
Planning
Upload Nomenklatur Belanja Identifikasi Program – Kegiatan dan
Anggaran dari E-Planning
Penyusunan Pra RKA Berdasarkan Kegiatan
dan Pagu dari E-Planning
Verifikasi Pra RKA oleh Tim
Verifikator (TAPD dan atau
BAPPEDA)
Perbaikan Pra RKA
Sesuai Hasil Verifikasi
Persetujuan Pra RKA
oleh Tim Verifikator
Penerimaan PRA-RKA yang Telah
di Setujui
Penerimaan Pra RKA yang Telah di
Setujui
PPAS Berdasarkan SKPD- Urusan –
Program Kegiatan
Download Pra RKA – PPAS dari E-
Budgeting
BAPPEDA
VERIFIKATOR
SKPD
Verifikasi PRA-RKA Oleh TAPD
MEKANISME KERJA E-PLANNING
VISI-MISI-TUJUAN-
SASARAN – PROGRAM -
RPJMD
PROGRAM DAN
INDIKATOR
RENSTRA SKPD
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
PRIORITAS
PROGRAM
PRIORITAS
RANCANGAN
AWAL RENJA
SKPD-KEC-KEL
MUSRENBANG
KELURAHAN
USULAN KEL KE
KECAMATAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
USULAN KEC KE
SKPD
PEMBAGIAN
PAGU INDIKATIF
VERIFIKASI USULAN
OLEH SKPD/PRA
MUSRENBANG
RANCANGAN
AKHIR RENJA
SKPD –KEC-KEL
FORUM SKPD
MUSRENBANG
KAB
RPJMDRENSTRARKPDDANRENJASKPD
INDIKATOR
SASARAN/IMPACT/
DAMPAK
INDIKATOR
PROGRAM/OUTCOME
/HASIL
PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RKPD
DAN RENJA-KEC-KEL
PERATURAN BUPATI
TENTANG RKPD
DOWNLOAD RENJA
DAN RKPD OLEH
BAPPEDA
BAPPEDA
SKPD
POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD
JAN
MEI

PENUTUP
DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN MAKA DIHARAPKAN TERWUJUD KONSISTENSI
ANTARA DAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SELAIN ITU JUGA AKAN DIDAPATKAN EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS
WAKTU, SERTA KECERMATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
SEHINGGA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKAN
DAPAT DITEGAKKAN

TERIMA KASIH

e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia

Similar to e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia (20)

More from Deddy Supriady Bratakusumah

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia