Hubungan internasional membutuhkan aturan hukum internasional untuk mengatur masalah bersama antar negara. Negara memberikan perlindungan kewarganegaraan berdasarkan asas ius soli atau ius sanguinis, namun ini dapat menimbulkan apatride atau bipatride tanpa aturan yang jelas.

1. MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial Negara lain sangat
membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerjasa sama
yang saling menguntungkan. Kerjasama dalam bentuk hubungan antara bangsa dan hubungan
internasional, sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional. Hukum
internasional bertujuan untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam
hubungan antara subjek-subjek hukum internasional.
Hubungan internasional ini tidak terlepas dari hubungan antara Negara dan warga Negara
karena bangsa romawi sudah mengenal hukum internsional sejak tahun 89 SM. Hukum ini
dikenal dengan ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa). Mereka
membedakan dua hukum atas dasar isi dan ruang lingkup dari hukum-hukum tersebut.
Dengan kata lain, ius gentium adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang
romawi dan orang-orang asing.[1]
Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan
kepada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditunjukan demi
kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri didalamnya. Dalam buku An
Introduction to International Law, J.G Starke memberikan devinisi hukum internasional.
Menurutnya hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian
besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara.[2]
Hukum internasional mencakup hal berikut.
1) Hukum perdata internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan
hukum antara warga Negara suatu negara dan warga Negara dari Negara lain (hukum antar
bangsa).
2) Hukum public internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur Negara yang
satu dan Negara yang lain dalm hubungan internasional. (hukum antar bangsa)[3]
Hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara suatu
negara dan warga Negara dari Negara lain (hukum antar bangsa). Tidak terlepas dari
pengertian apa itu Ras. Ras adalah sekumpulan manusia yang tinggal disuatu wilayah tertentu
yang memiliki cirri-ciri fisik yang sama. [4]
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan antara Negara dengan Warga Negara?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan negara pada warga Negaranya dalam
memperoleh kewarganegaraan?

2. BAB II
PEMBAHASAN
1. 1. Hubungan Negara Dengan Warga Negara
Hubungan Negara dan warga Negara sangat erat sekali hubungannya karena tanpa adanya
warga Negara belum tentu suatu Negara itu akan ada, begitu juga sebaliknya apabila Negara
tidak ada maka warga Negara pun tidak akan pernah ada.
Nasionalitas sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satu negara,
yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban menutut hukum internasional
kepada individu tersebut.
Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas individu-
individu yang tindakannya, keputusan-keputusannya dan kebijaksaannya dijamin melalui
konsep hukum Negara yang mewakili individu-individu tersebut.nasionalitas semata-mata
hanya berkenaan dengan hukum nasional. Telah lama diakui bahwa, adalah menjadi hak
prerogative setiap Negara untuk menentukan sendiri dan menurut konstitusi serta perundang-
undangannya, kelompok orang yang bagaimana menjadi warga negarnya.
Setiap Negara mempunyai warga Negaranya sendiri, tetapi sebagai tambahanya terdapat
status “kaula” inggris yang menunjukan keanggotaanya pada pesemakmuran ini yang terdiri
dari privilege-privilege tertentu. Memang beragam kaidah yang berbeda-beda mengenai
nasionalitas dijumpai dalam perundang-undangan Negara, kurang keseragaman ini sebagian
besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan dengan perolehan nasionalitas yang asli.
Nasionalits haruslah dibedakan dari yang berikut ini:
1. Ras
2. Keanggotaan atau kewarganegaraan dari negara bagian atau dari propinsi-propinsi
suatu federasi.
3. Hak untuk perlindungan diplomatic.
4. Hak-hak kewarganegaraan, yang dapat dihapuskan dari orang yang menjadi warga
negara.
2. Perlindungan Yang Diberikan Negara Pada Warga Negaranya Dalam Memperoleh
Kewarganegaraan.
Asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan antara:
1.
1. Ius soli. Asas ius soli adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang
menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan.
Contohnya:
Seseorang yang dilahirkan di Negara A maka ia akan menjadi wrga negara A , walaupun
orang tuanya adalah warga Negara B.

3. 1.
1. Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan jadi
yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan
orangtuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya
berada dan dilahirkan .
Contohnya:
Seseorang yang dilahirkan di Negara A, tetapi orang tuanya warga
Negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga Negara B.[5]
Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan dibeberapa Negara, baik yang menerapakan
asas ius soli maupun asas iun sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu:
1. apatride
apatride adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan.
Contoh:
Seorang yang keturunan bangsa a (ius soli) lahir di Negara b (ius sanguinis ). Maka orang
tersebut tidaklah menjadi warga Negara a dan juga tidak dapat menjadi warga Negara b,
dengan demkian orang tersebutv tidak mempunyai kewarganegaraan.
B. Bipatride
Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan
sekaligus.
Contoh:
Seorang keturunan bangsa b (ius sanguinis) lahir di Negara A (ius soli). Oleh karena itu
keturunan bangsa b maka dianggap sebagai warga Negara B. akan tetapi, Negara A juga
menganggap warga negarnya karena berdasarkan tempat lahirnya.
Sehingga perlindungan yang diberikan Negara pada warga negaranya dalam menentukan
status kewarganegaraan suatu Negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan
stelsel pasif. Menurut stelsel aktif, orang yang akan menjadi warga Negara suatu negara harus
mempunyai tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif, dalam stelsel pasif, orang yang
berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara, tanpa/
harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu.
Warga Negara dalam suatu Negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hak repudiasi.
Hak opsi adalah hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan ( dalam stelsel aktif.
Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel
pasif). [6]

4. Adanya kenyataan social tentang penentuan kewarganegaraan sekarang, maka setiap negara
perlu membuat ketentuan-ketentuan tegas guna mencegah timbulnya penduduk, baik yang
apatride maupun bipatride.
Untuk memberikan perlindungan terhadap warganegara maka Negara mengaturnya dalam
UU No 3 Tahun 1946, KMB 27 Desember 1949, dan UU No 62 Tahun 1958. menurut UU RI
No 3 Tahun 1946, yang menjadi warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.
2. Isteri seorang warga Negara.
3. Keturunan dari seorang warga Negara yang kawin dengan wanita Negara asing.
4. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orangtuanya tidak diketahui dengan cara
yang sah.
5. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia, meninggal.
6. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5
(lima) tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
7. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).
Dalam persetujuan kmb dikatakan bahwa yang menjadi warga Negara RI adalah ssebagai
berikut.
1. Penduduk asli indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan bumiputera
dan berkedudukan diwilayh RI.
2. Orang Indonesia, kawulanegara belanda yang bertempat tinggal di suriname atau
antilen.
3. Orang cina dan arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam
bulan di wilayah RI dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 desember 1949
menytakan memilih menjadi warga Negara Indonesia.
4. Orang belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam
bulan diwilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember
1949 menyatakan memilih warga negara Indonesia.
5. Orang asing bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI
dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 desember 1949 tidak menolak
kewarganegaraan.
Dalam UU No 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan republic Indonesia dikatakan bahwa
yang menjadi warga Negara indonesia adalah:
1. Mereka yang telah menjadi warga Negara berdasarkanUU / peraturan/ perjanjian yang
berlaku surut.
2. mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU NO. 62
tahun 1958yakni sebagai berikut.
1. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang
warga Negara Indonesia.
2. Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, dan ayahnya
merupakan warganegara Indonesia.
3. Lahir dalam wilayah RI selama orangtuanya tidak diketahui.
4. Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU NO. 62 tahun 1958.

5. Selain Negara memberikan jaminan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan negara
juga memberikan hak-hak warga Negara diantaranya sebagai berikut:
1. Pemberian hak dan perlindungan diplomatic diluar negeri merupakan suatu sifat
penting dari nasionalitas.
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggung jawab kepada
Negara lain apabila Negara itu melalaikan kewajibanya mencegah tindakn-tindakan
melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan itu atau Negara itu
tidak menghukumnya setelah tindakan melanggar hukum dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu Negara tidak boleh menolak untuk menerima kembali warga
negarnya sendiri di wilayahnya.
4. Nasionalitas membawa serta kesetian dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah
kewajiban untuk melaksanakan dinas wajib militer dinegara terhadap mana kesetaian
mana ibuktikan.
5. Suatu Negara mempunyai hak luas, dalam hal tidak adanya sutu traktat khususnya
yang mengikatnya guna melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian
warganya kepada Negara lain yang meminta penyerahanya.
6. Status musuh pada masa perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana dan yuridiksi lain atas dasar
nsionalitas.[7]
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
1. Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial Negara lain
sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan
kerjasa sama yang saling menguntungkan. Kerjasama dalam bentuk hubungan antara
bangsa dan hubungan internasional, sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang
bersifat internasional. Hukum internasional bertujuan untuk mengatur masalah-
masalah bersama yang penting dalam hubungan antara subjek-subjek hukum
internasional.
2. Ius soli. Asas ius soli adalah yang menenyatukan kewarganegaraan seseorang
menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan Asas ius sanguinis adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari
orang yang bersangkutan jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah
kewarganegaraan orangtuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan
orang tuanya berada dan dilahirkan .
3. Apatride adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan. Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua
macam kewarganegaraan sekaligus.
2. SARAN
1. penulis berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan warga negaranya agar
tidak terjadi apatride dan bipatride
2. penulis berharap pemerintah membuat Undang-Undang yang menjamin hak
kewargnegaraan seseorang secara jelas.