Tentang Warga negara / kewarganegaraan dianto irawan

1. A. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Penduduk suatu Negara adalah orang atau warga yang mendiami
suatu tempat/wilayah. Warga Negara adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warganya.
1. Dasar Hukum Kewarganegaraan
a. UUD 1945 Pasal 26
1) Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang bangsa lain yang diahkan dengan undang-undang
sebagai warga Negara
2) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia
3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan
undang-undang

2. b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1946
Penduduk Indonesia adalah yang berdomisili diwilayah Indonesia selama satu
tahun berturut-turut,
c. Hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar
1) Penduduk asli Indonesia adalah mereka yang dahulu termasuk golongan
bumi putera yang berkedudukan di wilayah RI
2) Orang Indonesia yang bertempat tinggal di Suriname atau antillen memiliki
kewarganegaraan Belanda.
3) Orang Cina dan Arab yang lahir diindonesia atau sedikit-dikitnya
berdomisili 6 bulan di wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 27
Desember 1949 tidak menolak warga Negara Indonesia
4) Orang-orang belanda yang lahir diwilayah RI atau sedikit-dikitnya
berdomisili 6 bulan di wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 27
Desember 1949 memilih menjadi WNI (hak opsi)
5) Orang asing yang lahir di Indonesia, jika dalam waktu 2 tahun sesudah
tangal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia

3. d. Undang-undang No. 62 Tahun 1958
Syarat-syarat menjadi warga Negara Indonesia menurut pasal ini
yaitu :
1) Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan seseorang WNI (misalnya ayahnya WNI)
2) Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia
adalah WNI
3) Lahir diwilayah Negara RI selama orangtuanya tidak diketahui
4) Memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang-
undang No. 62 Tahun 1958 diantaranya adalah
a. Anak orang asing yang berumur 5 tahun yang diambil oleh
seorang WNI, jika pengangkatan tersebut dipisahkan oleh
pengadilan negeri
b. Anak di luar perkawinan dengan seorang ibu WNI
c. Menjadi warga Negara karena naturalisasi dan sebagainya

4. e. Undang-undang No. 3 Tahun 1976
Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1976 menegaskan
bahwa :
1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan RI dapat
memperoleh kewarganegaraan RI kembali, jika ia
berdomisili di Indonesia berdasarkan kartu izin masuk
dan menyatakan keterangan untuk itu.
2) Seorang yang berdomisili diluar negeri yang telah
kehilangan kewarganegaraan RI karena sebab-sebab
diluar kesalahannya
3) Seorang yang telah menyatakan keterangan sesuai
dengan ketentuan ayat 2, memperoleh kembali
kewarganegaraan RI dalam waktu 1 tahun setelah
melaporkan diri.

5. f. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006
Presiden republik Indonesia Drs. H. Susilo bambang
Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 serta
diundangkan pada lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 63 tahun 2006. UU baru ini sekaligus mencabut
UU nomor 26 tahun 1958, karena dianggap sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan
Indonesia.
Mulai dari UU nomor 62 tahun 1958 yang telah
mengalami perubahan melalui UU nomor 10 tahun 1910
(10 februari 1910) tentang peraturan (stb 1910 : 296 jo
27 – 458)

6. Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut
Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah sebagai berikut :
1.Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-
perundang RI dengan Negara lain sebalum UU ini berlaku
sudah menjadi WNI
2.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
dan ibu WNI
3.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
dan WNI dan Ibu WNA
4.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
WNA dan WNI
5.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau
hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.

7. 2. Penegasan status seseorang menjadi WNI
Pada undang-undang Nomor 62 tahun 1958 seorang isteri
berkewarganegaraan Indonesia dan suami WNA, maka otomatis
isteri ikut warga Negara suaminya. Berdasarkan undang-undang
ini paradigm tersebut telah diubah, yaitu baik isteri WNI yang
bersuami WNA maupun isteri WNA yang bersuami WNI
memiliki kesempatan untuk menjadi WNI asalkan tidak
berkewarganegaraan ganda.

8. B. ASAS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN
1. Asal Kewarganegaraan
Sesuai undang-undang No. 12 tahun 2006 bahwa untuk memenuhi tuntutan
masyarakat dan melaksanakan amanat undang-undang dasar 1945 maka asas-
asa kewarganegaraan meliputi asa kewarganegaraa umum atau universal, yaitu
asas-asas yang dianut dalam undang-undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai
berikut:
a. Asas Ius Soli (Law of The Soli)
Adalah asas yang menetukan tempat kelahiran. Bagi Negara Indonesia
penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
b. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)
Adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah.
c. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

9. e. Asas Kewarganegaraan Lainnya, dibagi mejadi :
1) Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa
pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga
Negara Indonesia dalam keadaan apapun
3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang
menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan
perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintah
4) Asas kebenaran substansif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang
tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga substansi dan syarat-
syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakukan
dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas
dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender

10. 2. Pewarganegaraan (naturalisasi)
a. Naturalisasi biasa
a)Telah berusia 18 tahun atau udah kawin
b)Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat
tinggal diwilayah Negara sedikitnya 5 tahun berturut-
turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
c)Sehat jasmani dan rohani
d)Dapat berbasa Indonesia serta mengakui dasar Negara
pancasila dan UUD 1945
e)Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang
diancam saksi penjara 1 tahun atau lebih
f)Tidak menjadi berkewarganegaraan gadna
g)Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
h)Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara sebesar
ketentuan peraturan pemerintah.

11. b. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa)
Naturalisasi istimewa di Negara RI dapat diberikan kepada warga
Negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai
berikut :
1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh
ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara
sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan
pengadilan, tetap sebagai WNI
3) Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah
dan diakui orang tuanya yang WNI
4) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara
tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan
dokumen sebagaimana ditentukan dalam undang-undang

12. 5) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu
paling lambat 3 setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin
6) Warga asing yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri
untuk menjadi warga Negara Negara RI.
7) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan
ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin
8) Kehilangan kewarganegaran RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hukum dengan anaknya sampai
anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin
9) Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain
bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin

13. c. Sanksi pidana atas pelanggaran pewarganegaraan
1) Pasal 36 ayat 1
Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dengan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan
seorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali dan / atau kehilangan
kewarganegaraan republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 tahun
2) Pasal 36 ayat 2
Dalam hal ini tidank pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena
kesengajaan, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun
3) Pasal 37 ayat 1
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk
keterangan diatas sumpah, membuat surta atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyeluruh memakai
keerangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh
kewarganegaan republik Indonesia atau memperoleh kembali kewarganegaraan
republik indonesia dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan
denda RP. 1.000.000.000,-

14. 4) Pasal 37 ayat 2
Setiap orang yang dengan sengajar menggunakan keterangan
palsu, termasuk keterangan diatas sumah, membuat surat atau dokumen
palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 1 dipadana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lambat 4
tahun
5) Pasal 38 ayat 1
Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan
korporasi, pengenaan pidanan dijatuhkan kepada korporasi dan atau
pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi
6) Pasal 38 ayat 2
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana
denda paling sedikit RP. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,- dan dicabut izin usahanya
7) Pasal 38 ayat 2
Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling
sedikut Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-

15. C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
1. Bidang Politik
Terciptanya stabilitas politik suatu Negara atau terlepas dari kondisi
kehidupan memperketat atau warga Negara yang
kondusif, tentram, tenang, sejahtera, tertib dan saling toleransi. Kondisi
tersebut harus tercipta dikota maupun daerah.
Dengan demikian pertisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk hal-hal
berikut :
a. Kewajiban bela Negara terhadap keberadaan dan kelangsungan NKRI
b. Pengembangan system politik nasional yang demokratis, termasuk
penyelenggaraan pemilu berkualitas
c. Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan kaderisasi
yang intensif dan komprehensif
d. Mempereratkan dan menetapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi
dalam kehidupan masyarakat bangsa dan Negara

16. 2. Bidang Ekonomi
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan dalam
lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan
menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada
masyarakat, bangsa dan Negara
Persamaan kedudukan dibidang ekonomi untuk menciptakan
system ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat
efisien, produktif, berdaya saing serta mengembangkan
kehidupan yang layak anggota masyarakat
3. Bidang Hukum
Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa
Negara menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, budaya dan suku.

17. 4. Bidang Sosial Budaya
Persamaan kedudukan di bidang sosial budaya diantaranya
memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan
mengembangkan diri memperoleh pendidikan bermutu dan
dan memilahara tatanan sosial. Misalnya meningkatkan
keimanan dan ketakwaan memulai kualitas pendidikan
agama, perluas dan pemerataan pendidikan, meningkat untuk
pelayanan dan kelembagaan.

18. D. MENGHARGAAI EPRSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
Pada kehidupan bangsa dan Negara yang kwalitas sikap saling
menghargai antarsesama warga Negara sangatlah diperlukan.
Perbedaan etnis dan budaya, agama, ras, gender atau golongan
bukan suatu kendala bagi jalannya system kehidupan
berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam masyarakat yang
pluralis harus lebih mengutamakan kepentingan
umum, persatuan dan kesatuan bangsa, kerja sama, kerukunan
serta keimanan dan ketakwaan. Semakin bertambahnya gejala
pluralism dimasyarakat, bahaya pertentangan antar kelompok /
etnis pun semakin bertambah.
Pluralisme tidak membutuhkan persetujuan tetapi, pengakuan
dan kemempuan untuk menyikapi.

19. Pluralisme bangsa Indonesia terbagi menjadi dua
kriteria, yaitu sebagai berikut :
1. Secara horizontal, perbedaan pada masyarakat Indonesia
yang terdiri dari bermacam-macm suku bangsa, agama
kebudayaan dan kedaerahaan
2. Secara vertical, perbedaan pada masyarakat Indonesia
yang terdiri dari lapisan masyarakat bawah dan lapisan
masyarakat atas.
Perbedaan lapisan ini menimbulkan masyarakat desa-
kota, masyarakat tradisional modern.

20. Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan
warga Negara :

1. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu
pada persamaan dan menghargai pluralitas
2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang
kepada masyarakat berperan serta dalam
pembangunan nasional tanpa membedakan sara,
gender dan budaya
3. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan
harus menjamin persamaan kedudukan warga
Negara
4. Partisipasi masyarakat dalam politik harus
memperhatikan kesetaraan sara dan gender.

21. SISTEM POLITIK INDONESIA
A. Definisi Sistem Politik
Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur
atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dan
saling bergantungan dan terorganisir, suatu
himpunan/perpaduan hak-hak atau bagian-bagian sehingga
membetuk kebulatan yang utuh.
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu
politik bernegara yang menyangkut proses penentukan
tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-
tujuan tersebut.

22. B. Struktur Politik
Menurut Immanuel Kant, sturktur politik merupakan keadaan dan
hubungan bagian-bagian dari suatu organisasi politik yang
membentuk diri dari suatu organisasi politik yang membentuk diri
menurut suatu tujuan yang sama secara keseluruhan. Struktur politik
terdiri dari supra struktur dan infrastruktur
1. Suprastruktur
Suprastruktur politik pemerintahan merupakan bentuk kompleks
dari hal-hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan lembaga-
lembaga Negara yang ada.
2. Infrastruktur
Infrastruktur atau organisasi sosial politik, merupakan kompleksitas
dari hal-hal yang bersangkutan paut dengan pengelompokkan warga
Negara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan
yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam
masyarakat.

23. Komponen-komponen infrastruktur menjalankan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Partai politik
Yaitu partai politik yang secara formal diakui oleh
pemerintah dan diakui serta menjadi kontestan dalam
pemilihan umum
b. Kelompok kepentingan
Kelompok ini secara formal tidak ikut serta menjadi
kontestan dalam pemilihan umum, tetapi sedikit banyak
mempengaruhi hasil-hasil pemili.
c. Kelompok penekan
Intinya hampir sama dengan kelompok kepentingan.
Namun kelompok ini sama sekali tidak berkeinginan
untuk mengisi jabatan politik

24. d. Alat komunikasi politik
Yaitu media massa yang dapat dijadikan sebagai
penyalur sekaligus sebagai pembawa suara rakyat
dalam aktivitas politik maupun penciptaan opini
publik yang bertema politik dalam arti luas
e. Tokoh politik
Tokoh politik merupakan tokoh-tokoh masyarakat
yang memperoleh penunjukan langsung dari presiden
/ pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga
tertinggi dan tinggi Negara atau Kabinet.

25. C. Sistem Politik di Dunia
Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua
macam, yaitu :
1. Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkung
jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok
kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintah
“dari atas”. Atau lebih tegas lagi ologarki, otoriter, atau
aristokrasi
2. Apabila pihak pemerintah terdiri atas banyak orang, maka
sistem politik ini disebut demokrasi. Selain itu, jika
kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala
sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini
disebut totaliter.

26. Menurut Almond dan Powell, dikategorikan menjadi tiga
macam sistem politik :
1. Sistem primitif yang intermittent, yaitu bekerjanya
sebenar-bentar sehingga sistem politik ini kecil
kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan
politik menjadi spesialisasi atau lebih otonom.
2. Sistem tradisional, yaitu struktur politiknya bersifat
pemerintahan politik yang berbeda-beda merupakan
suatu kebudayaan subjek
3. Sistem modern, yaitu struktur politik seperti partai
politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media
massa berbeda berkembang dan mencerminkan kegiatan
budaya politik partisipan.

27. Beberapa sistem politik pada negara-negara berkembang :
1. Sistem Politik Otokrasi
a. Kebijakan bersama
Faktor pemahaman dua hal yaitu persamaan dan kebebasan politik individu
b. Identitas bersama
Faktor yang mempersatuan masyarakat dalam sistem politik
c. Hubungan kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagai
kecil bersifat konsensus
d. Legitimasi kewenangan
Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi
e. Hubungan ekonomi dan politik
Dalam hal hubungan ekonomi dan politik, selain terdapat jurang politik yang
lebar antara penguasa dan masyarakat dipedesaan juga terdapat jurang yang
lebar pula antara otokrat dan kelompok kecil dan elit pengausa sebagai
pemegang kekayaan dengan petani miskin.

28. 2. Sistem politik Totaliter (Dictator)
Sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam
masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun diluar
negeri.
Menurut carl J. friedriech dan Zbiegniew Brzezinski, ciri-ciri
pemerintah diktator modern adalah :
a. Negara memiliki sebuah ideologi resmi yang mencakup semua
aspek keberadaan manusia baik kehidupan fisik maupun rohani
b. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal dengan satu
orang pemimpin sekaligus penafsiran tunggal ideologi
c. Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan
menjalankan sistem teror melalui sistem pengawasan polisi rahasia
berteknologi modern
d. Menopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa
e. Kontrol yang ketat melalui kekuatan militer
f. Pengendalian terpusat melalui jajaran birokasi

29. 3. Sistem politik demokrat
Secara struktural sistem politik demokrasi secara ideal adalah
sistem politik yang memilihara keseimbangan antara konflik
dan konsensus. Maksudnya demokrasi memungkinkan
perbedaan pendpat, persaingan dan pertentangan antara
individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau
individu dengan kelompok.
4. Sitem politik di negara berkembang
Pada negara yang sedang melaksanakan pembangunan nasional
khususnya dibidang politik, adanya partisipasi politik dari
masyarakatnya sangat diperlukan. Secara umum, sistem politik
yang diterapkan trial end eror mencari sistem yang sesuai.
Bentuk partisipasi politik dapat dibedapan menjadi dua
macam, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi

30. D. Sistem politik demokrasi di Indonesia
Dari segi struktural, sistem politik demokrasi ideal adalah
sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik
dan konsensus. Artinya demokrasi memungkinkan adanya
perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan
antarindividu, antarkelompok, individu dengan kelompok,
individu dengan pemerintah, kelompok dan pemerintah,
bahkan antara lembaga-lembaga pemerintah.
Perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia dapat
dibedakan dalam beberapa masa.
1. Masa demokrasi konstitusional
2. Masa demokrasi terpimpin dan
3. Masa demokrasi pancasila

31. E. Peran Serta Masyarakat Indonesia dalam Sistem Politik
1. Peran serta masyarakat secara umum
Bentuk perwujudan hak dan wewenang warga
Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain
a. Menjadi anggota pengurus ormas atau oprol sesuai
dengan pasal 28 UUD 1945
b. Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta
mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31
UD 1945
c. Ikut aktif dalam kegiatan koperasi dan kegiatan
ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945

32. 2. Peran serta peserta didik
Peserta didik adalah mereka yang berusaha
mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan
dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan
perguruan tinggi.
Peran dan fungsi peserta didik sebagai oposisi,
harus dijaga kenetralannya dari pengaruh-pengaruh
politik atau pesan sponsor dari parti politik atau
pesan sponsor dari partai politik tertentu.

33. a. Peserta didik sebagai pengkritik setia
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik
dalam perannya sebagai pengkritik setia :
1. Apa yang disampaikan merupakan murni hasil kajian
atau opini publik yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis, moral, politik, sosial dan hukum
2. Mampu menjaga jarak dengan semua partai politik dan
bebas dari unsur-unsur politik yang sedang
diperjuangkan oleh partai politik tertentu
3. Mampu menempatkan kepentingan umum, bangsa dan
negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

34. b. Peserta didik sebagai kelompok kepentingan
Peserta didik dapat bergabung dalam kelomok
kepentingan, karena kelompok ini tidak berusaha untuk
menempatkan wakil-wakilnya dalam parlemen, melainkan
sekedar mempengaruhi satu atau bebebrapa partai di
dalamnya, menteri-menteri atau pejabat instansi pemerintah
yang berwenang.
c. Peserta didik sebagai kontrol sosial
Peserta didik sebagai kontrol sosial berarti adanya kegiatan
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara
insidental, periodik maupun terus-menerus untuk
memantau sekaligus mempengaruhi kebijakan-kebijakan
pemerintah.

35. Dalam melakukan perannya sebagai kontrol sosial, hal-hal yang
dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :
1. Memantau secara kritis dan proposional terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah disegala bidang
2. Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat dengan
cara-cara konstitusional
3. Membentuk opini publik dan membantu mensosialisasikan
apabila terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang
berpotensi positif dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

36. *Terima
kasih