PPT ini telah dipresentasikan dalam kegiatan lomba esai nasional Airpol 4.0 tahun 2019di Universitas Airlangga.

1. Ethic Legal Framework
for Government
Accessing Big Data
Universitas Airlangga
Delegasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dalam Lomba Esai Nasional AIRPOL 4.0

2. Team Work
Diyanah Shabitah
Departemen Ilmu Politik
Universitas Airlangga
2
Bintang Yudhayana
Departemen Ilmu Politik
Universitas Airlangga

3. Latar Belakang Masalah
1. Kelahiran Big Data
melalui proses
digitalisasi informasi
saat ini telah berhasil
mengubah cara kerja
pemerintah dalam
mengidentifikasi
kebutuhan
masyarakat.
2. Pada era ini
pemerintah hanya
perlu melihat
rangkuman data pada
dunia digital yang
telah terverifikasi
kebenarannya.
3. Penggunaan data
tidak bisa dilakukan
dengan tanpa syarat.
Karena, ada HAK
INDIVIDU untuk
mendapatkan
perlindungan dan
keamanan atas data
kehidupan pribadi
dan keluaraganya.
Pasal 26 UU ITE;
“data pribadi
merupakan salah
satu bagian dari hak
pribadi seseorang.”
1
2
3

4. Perlu dibuat suatu kerangka hukum yang telah disepakati bersama,
antara masyarakat sebagai pemilik data dan pemerintah sebagai
pengakses data.
?
Bagaimana pemerintah bisa mengakses big data dengan tetap
menghormati hak warga negara dalam perlindungan data pribadi?
Rumusan Masalah
Masyarakat Pemerintah

5. Volume; kapasitas
data yang sangat
besar hingga satuan
petabytes.
1
Variety;
keberagaman data
yang diolah.
2
Velocity;
kecepatan dalam
memproses data
yang dihasilkan.
3
Big Data
Source: (Ruth, 2016, p.116).

6. Nepal
Jerman
Tiongkok
Australia
Jepang
Britania
Raya
Negara-negara
yang sudah
menerapkan Big
Data dalam
Sektor
Pemerintahan

7. Sulitnya membawa kasus pelanggaran hak
perlindungan data pribadi ke meja hijau.
Banyaknya persoalan berkaitan dengan keamanan
data dimana masih belum ada jaminan legal terhadap
perlindungan data.
Mengoptimalkan kegunaan big data. Komitmen
pemerintah sejak tahun 2017 untuk
mengimplementasikan Big Data dalam perumusan
kebijakan.
Big Data
Dilematis Akses Pemerintah Terhadap Big Data

8. Mengutamakan Hak WN dalam Pasal 26 UU
ITE dan Deklarasi Universal HAM no 12.
Dengan membuat regulasi yang mampu
pemenuhan hak individu dalam keamaman
data pribadi
Dilematis Akses Pemerintah Terhadap Big Data
Meminimalkan Penggunaan Big Data pada
sektor pemerintah. Tidak menggunakan
big data jika rakyat tidak mengehendaki.
Big Data

9. 01
02
03
04
Proses perumusan
2018
Penyusunan dokumen-
dokumen yang diwajibkan UU
PDP (contohnya, kebijakan
perlindungan privasi (privacy
policy), pedoman perilaku
(code of conduct)
penyelenggaraan data pribadi,
dan surat persetujuan tertulis
dari pemilik data pribadi
(consent form).
2017
Wacana perumusan
awal
2015
Perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Perkominfo No.20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data
Pribadi dalam Sistem Elektronik
(Permenkominfo Perlindungan
Data Pribadi) juga mengatur
aspek perlindungan sekalipun tak
menjangkau ranah sanksi
2016
05
Kominfo menyatakan siap untuk
memberikan draft PDP pada
akhir Desember. Namun
kominfo asih membutuhkan
waktu agarRUU PDP menjadi
pprioritas program legislasi
nasional
2019

10. Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data
Perampungan UU
PDP
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman

11. Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data
Definisi Data Pribadi
yang Komprehensif dan
tidak tumpang tindih
satu dengan lainnya.
Perampungan UU
PDP
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman

12. Perampungan UU
PDP
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman
Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data
Komitmen Pemerintah dalam
menghormati data pribadi.
Dengan menjaga dan
menjamin segala proses
pengolahan data dilakukan
sesuai prosedur legal.
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data

13. Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data
Perampungan UU
PDP
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data
Semacam kesepakatan yang
disetujui bersama dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman

14. Perampungan UU
PDP
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman
Membantu kerja pemerintah
dalam mewujudkan
mekanisme check and
balance. Mengingat peran
ICLC sebagai bagian Civil
Society.
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data

15. Kerangka Kerja Legal Etik
Bagi Pemerintah dalam
Mengakses Big Data
Perampungan UU
PDP
Membentuk Institusi
pengawas penggunaan
data
Ada terms and
condition atau nota
kesepemahaman
Bekerjasama dengan
NGO; Indonesia Cyber
Law Community
Mendudukan budaya
masyarakat yang serba
permisif dengan lebih
bijak.
Membangun
Kesadaran
Pentingnya
Perlindungan Data
Pribadi

16. Pengunaan Big Data menjadi
sangat penting untuk
mempermudah kerja Pemerintah
Indonesia saat ini
memasuki era digital
Beberapa tahapan kerja yang
harus dilakukan pemerintah
dalam mengakses big data
dengan tetap menghormati hak
asasi manusia.
Pada beberapa negara
penggunaan big data cukup
ekstrem seperti di RRT
Trend penggunaan
Big Data di Dunia
Negara juga harus berperan
aktif dalam rangka memberikan
perlindungan bagi privasi
warganya,
Penyegeraan
pengesahan RUU
PDP
Kesimpulan
Kerangka Kerja Legal
Etik

17. “Indonesia adalah negara yang
demokratis, yang membebaskan warga
negaranya untuk bisa memenuhi seluruh
hak-haknya. Maka sudah seharusnya
penggunaan big data tidak dilakukan
dengan melanggar privasi warga
negaranya.”
"Tidak seorang pun boleh diintervensi kehidupan
privasi pribadi dan keluarganya untuk menyerang
kehormatan dan reputasinya. Karena setiap orang
berhak atas perlindungan hukum terhadap data
pribadinya.
(Deklarasi Universal Hak asasi manusia, 12)

18. Bilbiografi
• Adam, A. (2017, Desember 10). Pakai Sistem Skor, Cara Horor Cina Mengontrol Warganya. Titro.id. Diakses dari https://tirto.id/pakai-sistem-skor-cara-horor-
cina-mengontrol-warganya-cBps
• Afandi, T. (2017, Februari 21). Siaran Pers: Implementasi Big Data untuk Perumusan Kebijakan Publik. Berita Kementerian PPN/Bappenas. Diakses dari
https://www.bappenas.go.id/files/5714/8767/0177/Siaran_Pers_-_Implementasi_Big_Data_untuk_Perumusan_Kebijakan_Publik.pdf
• Hukum Online.com. (2019). Rancangan Peraturan: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Diakses 8 September 2019, dari
https://www.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt5d1dc39f0dd5c/parent/lt561f74edf3260
• Indonesia Cyber Law Community (ICLC). Tentang Kami ICLC. Diakses 19 September 2019, dari http://www.cyberlawindonesia.net/?q=node/1
• Intersoft Consulting. General Data Protection Regulation Art. 4 Definitons. Diakses pada 5 September 2019, dari https://gdpr-info.eu/
• --------------------------. General Data Protection Regulation Art. 51 Supervisory Authority. Diakses pada 5 September 2019, dari https://gdpr-info.eu/
• Kitchin, R. (2014). Ethical, Political, Social and Legal Concerns. SAGE Research Methods. Volume. 165-183. Doi:https://dx.doi.org/10.4135/9781473909472.8
• Lembaga Administrasi Negara. (2016). Instrumen Penilaian Kuliatas Kebijakan pada Instansi Pemerintah. Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan. Diakses
dari http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/IKK.pdf
• New, J. (2015). Big Data Means Big Relief for Disaster Victims. Diakses 20 September 2019, dari https://www.datainnovation.org/2015/07/big-data-means-big-
relief-for-disaster-victims/
• Pratomo, Y. (2019, Juli 3). RUU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tumpang Tindih. Kompas.com. Diakses dari
https://tekno.kompas.com/read/2019/07/03/16134077/ruu-perlindungan-data-pribadi-dinilai-tumpang-tindih
• Ruth, E. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika. 6. 113-136. Doi:
10.17933/jppi.2016.060201.
• Sukmana, Y. (2019, Mei 13). Data Pribadi Dijual Bebas, dari Gaji hingga Info Kemampuan Finansial. Kompas.com. Diakses dari
https://money.kompas.com/read/2019/05/13/081753626/data-pribadi-dijual-bebas-dari-gaji-hingga-info-kemampuan-finansial?page=all
• Yuda, S, H. (2013). Hukum Online.com. Diakses 8 September 2019, dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-
perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet.