Hak Pemegang Jaminan dalam
Kepailitan dan Pembubaraan
Presented By : Rizky Dwinanto, S.H., M.H.

Objektivitas Materi Presentasi
• Proses Kepailitan dan Penundaan kewajiban
pembayaran utang
• Hak-hak pemegang Agunan dalam proses
kepailitan dan PKPU
• Menghindari kerugian Pemegang Hak Agunan
dalam proses Kepailitan dan PKPU

Penyelesaian sengketa keperdataan

Dasar hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
• Undang-undang Republik Indonesia No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
• PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan
Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
• Undang-undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
• Undang-undang Perpajakan
• KUHPerdata
• KUHDagang
• Lain-lain

Definisi Kepailitan
• Berasal dr Bahasa perancis “Failite” yang
berarti Kemacetan pembayaran.
• “Kepailitan adalah SITA UMUM atas
semua kekayaan Debitor Pailit yang
pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah
Pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Ini.”
(Pasal 1 angka 1 UUK No. 37 Tahun 2004)

UUK Lama (KUH Dagang) dan
UUK 37/2004
Faillisement verordening/
KUHDagang
UUK 37/2004
Insolvency test

Perbedaan-perbedaan antara UU No. 4
Tahun 1988 dan UU No. 37 Tahun 2004
• P. Niaga (30 hr), Kasasi (30 Hr) dan PK (30Hr)
• Tidak ada penjelasan mengenai arti hutang
• Waktu dihitung berdasarkan jam
• Tidak ada definisi kreditur dan debitur
• Hak khusus untuk permohonan pailit hanya
untuk Perbankan dan Sekuritas.
• Hakim ad hoc hanya dikenal pada tinggkat P.
Niaga pada P. Negeri
• Tidak ada penjelasan lengkap mengenai
kewenangan arbitrase
• Tidak ada pembatasan jumlah pekerjaan bagi
kurator
• Tidak ada penjelasan lengkap mengenai hak
kreditur seperatis untuk mengajukan
permohonan pailit
• Kreditur seperatis tidak dapat terlibat dalam
voting kecuali melepas hak separatisnya
• Kreditur tidak dapat mengajukan PKPU
• P. Niaga (60 hr), Kasasi (60 Hr) dan PK (60Hr)
• Definisi hutang jelas
• Waktu dihitung berdasarkan Hari
• Definisi kreditur dan debitur cukup jelas
• Hak khusus untuk permohonan pailit diperluas
hingga BUMN, asuransi dan dana Pensiun.
• Hakim ad hoc dimungkinkan untuk semua
tingkatan
• Pengadilan Niaga memiliki kewenangan
terhadap klausula Arbitrase
• Pembatasan jumlah pekerjaan bagi kurator
maxsimal 3 perkara.
• kreditur seperatis dapat mengajukan
permohoan tanpa harus mengeksekusi
jaminan.
• Kreditur seperatis dapat terlibat dalam voting
tanpa melepas hak separatisnya
• Kreditur dapat mengajukan PKPU
UU 4 Tahun 1998 UU 37 Tahun 2004

Proses Acara Permohonan Pailit
Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga)

Siapa Permohonan Pailit ?
• Debitor
• Seorang atau lebih kreditor
• Kejaksaan demi kepentingan umum
• Bank Indonesia (BI)
• Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK)
• Menteri Keuangan (Menkeu)
(Pasal 2 UUK No 37 Tahun 2004)
 Wajib didaftarkan oleh Advokat
(Pasal 7 UUK No 37 Tahun 2004)

Siapa Yang Dapat Dipailitkan
• Individu (Hidup atau Mati)
• Kumpulan Individu ( Partnership, Firma & CV)
• Perseroan Terbatas
• Yayasan
• Koperasi
• Badan Hukum Lainnya
• BUMN (Persero & Perum)
• BUMD

Akibat Kepailitan
•Harta debitor dalam Sita Umum
•Debitor Kehilangan hak untuk
menguasai/mengurus kekayaan harta pailit
•Semua perikatan debitor setelah putusan pailit
tidak dapat dibayarkan dari harta pailit.
•Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke Kurator
•Seluruh perkara yang sedang berjalan
ditangguhkan.
•Gugatan perdata terhadap harta debitor gugur
•Sita terhadap debitor diangkat
•PHK pekerja dapat dilakukan

Ciri Khusus Kepailitan
• Disidangkan oleh Pengadilan Khusus dalam lingkup
Peradilan umum
• Diperiksa dan Diputus oleh Majelis Hakim Niaga
• Diajukan di wilayah domisili hukum termohon pailit
• Terdapat 5 pengadilan Niaga (Jakarta, Surabaya,
Medan, Semarang, Unjung Pandang “Makasar”)
• Jenjang Pemeriksaan (Pengadilan Negeri – Kasasi MA
dan Peninjauan Kembali
• Hukum Acara diatur dalam UUK 37/04 Juncto HIR/RBG
• Bentuknya “Permohonan” namun hasilnya “Putusan”
• Jangka waktu persidangan, PN (60 HR), Kasasi (60 HR)
dan PK (30 HR).
• Putusan bersifat serta merta (Uit Voorbar bij voraad)

Rasio Kepailitan
• Pasal 1131 KUH Perdata Juncto Pasal 21 UUK
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada,
maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan”
• Pasal 1132 KUH Perdata
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama
bagi semua orang yang mengutangkan padanya,
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan”.

Rasio Kepailitan [Continued]
•Pasal 1134 KUH Perdata
“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-
undang diberikan kepada seorang berpiutang
sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang
berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi
daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana
oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”
•Pasal 1135 KUHPerdata
“Di antara orang-orang berpiutang yang
diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-
bagai sifat hak-hak istimewanya”

Rasio Kepailitan [Continued]
Dengan demikian rasio dari kepailitan adalah
mencegah terjadinya perebutan pelunasan
hutang diantara para kreditur. Dimana dengan
mekanisme kepailitan pembagian boedel pailit
dilakukan berdasarkan kedudukan kreditur
sehingga kreditur yang kedudukannya lebih
tinggi mendapatkan pembagian dahulu dari
pada yang kedudukannya lebih rendah dan
kreditur yang mempunyai hak sama memperoleh
pembayaran dengan asas prorata (pari passu
prorata parte)

Kreditur dalam Kepailitan
•Kreditur Separatis
 Kreditur yang memegang agunan dengan
gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan,
Hipotek atau hak agunan atas kebendaan
lainnya yang telah sempurna
pengikatannya.
 Kreditur ini tidak terkena akibat putusan
kepailitan namun hak eksekusi pemegang
agunan kebendaan ini ditangguhkan
selama 90 Hari sejak putusan pernyataan
pailit diucapkan (Vide Pasal 55 Jo 56 ayat (1)
UUK 37/2004)

•Kreditur Preferen
 Kreditur yang karena sifatnya piutangnya oleh
undang-undang diberi kedudukan istimewa.
 Pajak : 1137 KUHPerdata Jo UU Perpajakan
 Khusus : 1139 KUHPerdata
 Umum : 1149 KUHperdata
• Kreditur Kongkuren
 Kreditur yang tidak dijamin dengan hak
kebendaan dan/atau tidak mempunyai
kedudukan istimewa (Vide Pasal 1131 KUHPerdata)
Kreditur dalam Kepailitan [Continued]

Kreditur dalam Kepailitan [Continued]
Kreditur
Preferensi
Tertinggi
(1137 Jo 1349 KUHPerd)
Separatis
(1133 KUHPerd)
Istimewa
(1134 KUHPerd)
Preferensi Khusus
(1139 KUHPerd)
Preferensi Umum
(1149 KUHPerd)
Kreditur
Kongkuren
(1131 KUHPer)
Pajak, UU Perpajakan dan Buruh (putusan
MK No. No. 67/PUU-XI/2013
Hak Tanggungan
(Pasal 1 ayat 1 dan 6 UUHT)
Gadai
(Pasal 1155 KUHPerd)
Fidusia
(Pasal 27 dan 15 UU Fidusia
Buruh
(Pasal 95 ayat (4) UU Perburuhan 13/2003 )
Hak Retain
(Psl 1812 KUHPerd)
Ex: Penjual yang sudah menyerahkan
barang tapi belum dibayar.
Ex: Penyewa yang tempatnya sudah
disewa tapi belum dibayar

Kedudukan Buruh dalam Kepailitan
•Karyawan digolongkan sebagai kreditur istimewa atas benda
pada umumnya (Pasal 1149 (4) KUHPerdata) dibayarkan dari
hasil penjualan yang tidak dijaminkan. (vide putusan . 18/PUU-
VI/2008)
•Putusan Mahkamah Konstitusi Terbaru No. 67/PUU-XI/2013
mepertegas kedudukan buruh/karyawan dimana “Kreditur
Istimewa (Buruh) kedudukannya berada diatas Kreditur
Separatis yang telah dijamin dengan gadai, hipotik, fidusia,
Hak Tanggungan dan Juga Tagihan Negara”
• Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi: “Konteks Pasal 95 UU
Ketenagakerjaan harus dimaknai pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang
didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditur separati, tagihan hak
negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan
pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainya didahulukan atas semua tagihan hak negara,
kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali dari kreditor separatis”

Urutan pembagian boedel Pailit.
1. Biaya dan ongkos perkara dikeluarkan lebih
dahulu (Vide pasal 18 ayat 5 UUK 37/2004)
Ex: Yang termasuk biaya dan ongkos perkara
adalah seluruh biaya kepailitan termasuk
fee kurator, fee akuntan dan lain-lain.
2. Kreditur berdasarkan golongannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UUK No.
37/2004. (Merujuk slide presentasi no18).

Jangka waktu Eksekusi Pemegang
Hak Agunan
Pailit
•Jangka waktu
eksekusi
pemegang Hak
Agunan dalam
proses pailit Max
2 bulan semenjak
keadaan
Insolvensi (Vide
Pasal 59 UUK)
PKPU
•Tidak dapat
melaksanakan
eksekusi selama
proses PKPU
berlangsung
(Vide Pasal 246
UUK)

Boedel Pailit/Harta Pailit
• Boedel Pailit/Harta Pailit adalah segala
harta kebendaan yang dimiliki oleh
Debitor pailit yang pengurusannya
dibawah kekuasaan Kurator.
• Ciri-ciri harta Pailit:
– Dikuasai penuh oleh Debitor pailit
– Kebendaan atas nama debitur pailit
– Tidak dalam penguasaan pihak lain.

Tangkisan Terhadap Permohonan Pailit
• Hutang Belum Jatuh Tempo.
• Tidak ada kreditur lain.
• Tidak ada hutang.
• Termohon pailit mengajukan PKPU.
• Exceptio non adimpleti contractus
(“Karena pihak yang satu tidak melakukan
kewajibannya maka pihak yang lain
mempunyai hak untuk menghentikan
kewajibannya yang belum dilaksanakan”)

Berakhirnya Kepailitan
•Karena dibatalkan oleh putusan kasasi
atau Peninjauan Kembali (PK)
•Karena tercapainya Perdamaian yang
telah dihomologasi.
•Dicabutnya pailit dengan alasan harta
debitur pailit tidak mencukupi untuk
membayar biaya kepailitan.
•Rehabilitasi.

Permasalahan pemegang hak jaminan
dalam kepailitan dan atau PKPU
• Jaminan kebendaan yang dilakukan
kreditur tidak dilakukan secara
sempurna.
• Kurangnya pemahaman dari Kreditur
pemegang hak jaminan terhadap
Hukum Kepailitan.
• Adanya itikad tidak baik dari Kurator
dan atau Pengurus.

Perbedaan Kepailitan dengan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Hutang
DESKRIPSI KEPAILITAN PKPU
Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung
(Pasal 11 ayat (1) UUK)
Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung
(Pasal 14 UUK)
Terhadap putusan PKPU
tidak dapat diajukan upaya
hukum apapun
(Pasal 235 ayat (1) UUK)
Yang bertanggung jawab Kurator
(Pasal 1 angka 5 UUK)
Pengurus
(Pasal 225 ayat (2) dan ayat
(3) UUK)
Waktu penyelesaian Hingga proses pemberesan
berakhir.
45 Hari dan perpanjangan
Maxsimal 270 hari.
(Pasal 225 ayat (4) jo 228
ayat (6) UUK)
Jangka Waktu Persidangan Max 60 Hari harus sudah
Putus
(Pasal 8 ayat (5) UUK)
Max 20 Hari putus jika
Pemohon adalah Kreditor
(Pasal 225 ayat (3) UUK)
Max 3 Hari putus jika
pemohon adalah Debitor
(Pasal 225 ayat (2) UUK)

Perbedaan Kepailitan dengan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Hutang Continued
DESKRIPSI KEPAILITAN PKPU
Kewenangan Debitur Tidak berwenang atas
harta kekayaannya
semenjak Putusan Pailit
(Pasal 24 ayat (1) UUK)
Debitur masih cakap
melakukan pengurusan
hartanya sepanjang
mendapat persetujuan
dari Pengurus
(Pasal 240 UUK)
Kreditor Separatis dalam
Voting Perdamaian
Tidak boleh
mengeluarkan suara
kecuali melepas Hak
Separatisnya
(Pasal 149 UUK)
Wajib ikut dalam voting
proses perdamaian
(Pasal 281 UUK)
Hasil Perdamaian Mengingat seluruh kreditur
selain kreditur Separatis
(pasal 162 UUK)
Mengingat seluruh kreditur
(Pasal 281 UUK)

Kepailitan Vs Arbitrase
• Pasal 303 UUK
“Pengadilan tetap berwenang memeriksa
dan menyelesaikan permohonan pernyataan
pailit dari para pihak yang terikat perjanjian
yang memuat klausula arbitrase, sepanjang
utang yang menjadi dasar permohonan
pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) Undang-undang ini.”

Kasih Terima
Setiabudi 2 6th floor suite 605C
H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. (021) 52903034
Fax. (021) 52903035
Mobile. 0818-101012
rizky.dwinanto@adisuryo.com
rizky.dwinanto@adcolaw.com