1. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam sistem transportasi pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran
muatan angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar
moda transport. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi mengharuskan
setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan
pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang
yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek,
menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan
pembangunan pelabuhan yang terencana terpadu, tepat guna, effisien dan berkesinambungan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang memuat rencana
pengembangan pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan
Rencana Induk Pelabuhan harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat
kabupaten, kota maupun provinsi.
Mengenai peran penting pelabuhan dalam mendukung kelancaran sistem transportasi sehingga
setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan
yang terencana terpadu, tepat guna, effisien dan berkesinambungan.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Seperti yang telah dijelaskan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), maksud dari pekerjaan ini
yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara dimana hasil dari
pekerjaan jasa konsultansi ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan
pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Barus sehingga pelaksanaan kegiatan
pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari
perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat
dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk.
Berdasarkan pemahaman terhadap maksud pekerjaan yang telah disampaikan diatas, tahapan
kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan diharapkan dapat memenuhi tahapan kegiatan
yang meliputi :
PT. Marga Nusantara Persada 1-1

2. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
• Penyusunan pedoman pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang terstruktur,
menyeluruh dan tuntas yang akan digunakan sebagai dasar atau acuan dalam kegiatan
selanjutnya.
• Konstruksi atau pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan serta metode
konstruksi dapat dijalankan.
• Operasional dan pemeliharaan sebagai bagian dari pengelolaan pelabuhan.
• Pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang
sudah terbentuk.
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam KAK adalah sebagai acuan
dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Barus, sehingga kegiatan pembangunan yang ada
dapat optimal dalam mengurangi permasalahan yang timbul pada waktu operasional
pelabuhan.
Berdasarkan uraian tujuan diatas dapat dipahami, bahwa tujuan utama yaitu sebagai acuan
dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Barus, serta dari tujuan tersebut dapat dipakai
sebagai petujuk bagi konsultan, yang memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus
dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas dengan baik dari
pemberi kerja.
1.3 Lingkup Pekerjaan Dan LingkupTugas1)
Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemahaman mengenai lingkup pekerjaan yang meliputi
lingkup pekerjaan dan biaya serta lingkup tugas. Lebih jelas mengenai pemahaman tersebut
akan diuraikan selanjutnya.
1.3.1 Persiapan
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus mempelajari secara seksama
Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja
yang mencakup:
1) Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara lebih detail;
2) Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan;
1)
Sumber : Dokumen Pemilihan Nomor:002/RIP/BAR/IV/2015, tanggal 7 April 2015, halaman 58-77,untuk pengadaan
jasa konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan, Kantor Pusat dan Satuan Kerja Sementara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat
Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
PT. Marga Nusantara Persada 1-2

3. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
3) Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
organisasi pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan
perlengkapan/peralatan kerja;
4) Studi literatur/kepustakaan; dan
5) Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-formulir yang
diperlukan.
1.3.2 Inventarisasi Data Dan Informasi Terkait
Inventarisasi data dan informasi meliputi data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan/literatur (data sekunder) dan melalui survey lapangan (data primer) berdasarkan
hasil koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat di lokasi pekerjaan, meliputi:.
1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah yang berkaitan dengan program
pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS),
Tatrawil dan Tatralok, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tatanan transportasi yang
terorganisasi secara kesisteman dalam lingkup wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota
yang mencakup transportasi jalan raya, transportasi jalan rel dan transportasi laut yang
masing-masingnya terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk
suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis,
guna menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Rencana Tata Guna Lahan dan Prasarana Fisik Wilayah yang ada, meliputi:
a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika telah ada);
b) Jaringan prasarana transportasi dan rencana pengembangannya (jika telah ada).
3) Informasi mengenai daerah-daerah yang termasuk MP3EI, kawasan ekonomi khusus serta
kawasan strategis pembangunan nasional lainnya sesuai dengan rencana pemerintah:
4) Informasi mengenai daerah khusus, daerah rawan bencana, daerah tertinggal dan pulau
terluar
5) Data Sosial Ekonomi Wilayah, meliputi:
a) Kependudukan;
b) Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
d) Profil Potensi Investasi dan pengembangan industri di Daerah;
e) Potensi komoditas unggulan dan Pariwisata; dan
f) Kondisi Sosial Ekonomi lingkungan masyarakat setempat.
g) Potensi ekspor dan import
6) Fisiografi, Topografi, dan Meteorologi
a) Peta topografi pada lokasi dan kawasan di sekitar rencana pelabuhan;
PT. Marga Nusantara Persada 1-3

4. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
b) Peta tata guna lahan di sekitar lokasi rencana pelabuhan;
c) Peta tematik wilayah perencanaan yang terkait dengan rencana pembangunan
pelabuhan;
d) Data status untuk berbagai peruntukan lahan di lokasi rencana pelabuhan; dan
e) Data meteorologi dan klimatologi (suhu udara, kelembaban, arah angin dan
kecepatan angin, curah hujan).
7) Kondisi eksisting pelabuhan
8) Dokumen/hasil studi terkait
a) Dokumen terkait kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu
serta kawasan strategis pembangunan nasional lainnya:
b) Hasil studi atau perencanaan pengembangan pelabuhan yang terkait;
c) Hasil studi atau rencana pihak-pihak swasta/investor terhadap area tertentu di
kawasan pelabuhan; dan
d) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana
pembangunan pelabuhan.
9) Data tentang lingkungam hidup dari hasil studi lingkungan sekitar wilayah pelabuhan
(apabila ada)
1.3.3 Telaah Awal (Desk Study)
Konsultan melakukan telaah awal sebelum peninjauan lapangan dan hasil telaah awal tersebut
dilengkapi kembali setelah peninjauan lapangan. Dalam telaah awal ini, diperoleh gambaran
umum wilayah perencanaan sehingga dalam pelaksanaan peninjauan lapangan telah terdapat
gambaran umum rencana pembangunan pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan di wilayah
terkait. Dalam hal ini, Konsultan juga melakukan telaah awal beberapa aspek teknis yang paling
mendasar, yaitu: topografi lokasi/kawasan, bathimetri, cuaca, arah dan kecepatan angin, alur
pelayaran dan kawasan perairan.
1.3.4 Survey Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
Konsultan melaksanakan peninjauan/survey pendahuluan guna melakukan observasi dan
penggalian data secara lebih mendalam terhadap wilayah perencanaan, khususnya lokasi
rencana pembangunan pelabuhan.
Dalam survey pendahuluan ini harus meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Wawancara/diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait;
2) Survey permintaan dan potensi pengembangan jasa kapal;
3) Pengamatan aspek teknis lokasi rencana pembangunan pelabuhan (topografi, ketersediaan
lahan, kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, ketersediaan bahan konstruksi, dan lain-
lain);
PT. Marga Nusantara Persada 1-4

5. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
4) Pengamatan aspek operasional pelabuhan, jalur pelayaran, kebutuhan peralatan SBNP dan
lain-lain);
5) Pengamatan aspek kelestarian lingkungan; dan
6) Pengumpulan data sekunder yang belum didapatkan pada tahap inventarisasi data pada
awal kegiatan.
1.3.5 Survey Lapangan
Setelah dilakukan telaah awal dan survey pendahuluan (reconnaisance survey), selanjutnya
Konsultan harus melakukan Survey Lapangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan.
1) Survey Topografi
Pengukuran Topografi seluas 10,0 Ha dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana pelabuhan
dan bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah daratan pada lokasi rencana
pembangunan pelabuhan.
2) Survey Bathimetri
Pengukuran Bathimetri seluas 30,0 Ha dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana pelabuhan
dan bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah perairan pada lokasi rencana
pembangunan pelabuhan.
3) Survey Hidro-oseanografi
a) Pengamatan pasang surut
 Maksud pengamatan pergerakan pasang surut adalah untuk menentukan
kedudukan air tertinggi, duduk tengah dan air terendah yang dicapai maupun
kedudukan LWS.
 Pengamatan/pencatatan pergerakan muka air dilakukan minimum selama 15 hari
terus menerus. Pencatatan dimulai pukul 00.00 waktu setempat pada hari
pertama dan terakhir pada pukul 24.00 hari ke-15 (atau 24 jam x 15 hari)
b) Pengukuran Arus
 Pengamatan kecepatan dan arah arus dilakukan minimal pada 2 lokasi
 Pengamatan dilakukan selama 25 jam terus menerus dengan interval waktu 60
menit, menggunakan alat current meter yang dilakukan pada saat pasang
tertinggi dan pasang terendah pada bulan yang sama;
 Posisi pengamatan arus adalah 0,2d; 0,6d; dan 0,8d dari permukaan air, dimana
d= kedalaman di lokasi pengamatan arus.
4) Penentuan titik koordinat dalam setiap pengukuran menggunakan GPS teliti yang sudah
tervalidasi untuk menghindari penyimpangan hasil survey dan kondisi rill lapangan.
5) Permintaan Jasa Angkutan Laut
PT. Marga Nusantara Persada 1-5

6. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan survey permintaan jasa angkutan laut dilakukan untuk mendapatkan data
mengenai kondisi/karakteristik jasa angkutan laut yang diperlukan untuk analisis kebutuhan
pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan, yang meliputi:
a) Jumlah ship call;
b) Jumlah pergerakan penumpang;
c) Volume pergerakan barang;
d) Rute/jaringan dan status pelayaran; dan
e) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.
6) Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup
Pekerjaan identifikasi dampak lingkungan hidup merupakan identifikasi awal kemungkinan
timbulnya dampak pada lokasi pelabuhan dan sekitarnya akibat penyelenggaraan operasi
pelayaran, yang meliputi:
a) Pencemaran udara dan air akibat pengoperasian kapal laut;
b) Dampak terhadap flora dan fauna;
c) Dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya;
d) Kesehatan masyarakat; dan
e) Pengendalian limbah padat dan cair.
f) Pengamatan terhadap lokasi studi pada daerah konservasi (daerah lindung) baik
daratan maupun perairan.
g) Rekomendasi jenis studi lingkungan yang akan dilakukan selanjutnya
1.3.6 Analisis Mendalam Perencanaan Pembangunan Pelabuhan
Analisis mendalam/terinci perencanaan pembangunan pelabuhan harus meliputi kelima aspek
perencanaan pembangunan pelabuhan, yaitu:
1) Analisis Teknis
Analisis/kajian teknis ini meliputi antara lain:
a) Kajian hidro-oseanografi dalam pembuatan dan penetapan arah arus dan gelombang
di lokasi rencana pelabuhan untuk penetapan arah/posisi dermaga;
b) Kajian alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning basin area);
c) Evaluasi jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai dengan rencana
pembangunan tahap akhir (ultimate phase);
d) Analisis prakiraan kebutuhan lahan sampai rencana pembangunan pelabuhan tahap
akhir;
e) Evaluasi kondisi fisik dan daya dukung lahan di lokasi rencana pelabuhan;
f) Ketersediaan utilitas;
PT. Marga Nusantara Persada 1-6

7. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
g) Evaluasi topografis permukaan lahan rencana lokasi pelabuhan;
h) Keterpaduan rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan dengan RTRW
Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;
i) Kondisi dan ketersediaan lahan;
j) Potensi pendangkalan;
k) Kendala pelaksanaan konstruksi; dan
l) Ketersediaan akses/jalan masuk.
m) Kajian terhadap kendala kondisi alam yang menjadi batasan dalam pengambangan
pelabuhan.
2) Analisis Operasional
Analisis/kajian operasional meliputi antara lain:
a) Kajian jenis kapal yang diperkirakan akan beroperasi di pelabuhan;
b) Kajian pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan;
c) Kajian alur dan kawasan pelabuhan bila ada pelabuhan lain disekitarnya;
d) Kajian pengaturan operasi pelabuhan; dan
e) Kajian dukungan peralatan SBNP.
3) Analisis Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut (Demand Forecast Analysis), meliputi:
a) Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan;
b) Prakiraan jumlah pergerakan penumpang tahunan;
c) Prakiraan volume barang tahunan; dan
d) Prakiraan jaringan/route pelayaran masa mendatang.
e) Prakiraan pergantian antar moda angkutan (moda split analysis).
f) Analisa asal tujuan lalu lintas kapal
g) Analisa pergantian antar moda angkutan.
4) Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan meliputi:
a) Kebutuhan fasilitas wilayah perairan : dermaga, dolphin, trestle, causeway, dan
penunjangnya termasuk kebutuhan jumlah, dimensi dan sistem konfigurasinya;
b) Kebutuhan fasilitas wilayah daratan : terminal penumpang dan kantor, dsb,;
c) Kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;
d) Kebutuhan fasilitas penunjang: gudang, lapangan penumpukan dan lapangan parkir;
dan
e) Kebutuhan utilitas: listrik, telepon, sistem penerangan, sistem drainase, air bersih,
sewage treatment, fuel supply, dan jaringan jalan.
PT. Marga Nusantara Persada 1-7

8. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
5) Analisis Kebutuhan Biaya dan Tahapan Pembangunan
a) Analisis kebutuhan biaya pembangunan merupakan perhitungan biaya pembangunan
pelabuhan yang dibuat secara rinci disesuaikan dengan pentahapan pembangunan
fasilitas pelabuhan yang optimal berdasarkan standar satuan harga terakhir pada saat
pelaksanaan pekerjaan pembuatan rencana induk pelabuhan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah setempat dan atau satuan harga pasar yang berlaku setelah
memperhatikan hasil analisa ekonomi dan finansial serta kemampuan pendanaan.
b) Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman pembangunan fasilitas
pelabuhan yang berdasarkan skala prioritas serta kemampuan pendanaan sesuai hasil
analisa kebutuhan biaya.
1.3.7 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi
Sumatera Utara
Dalam tahap ini Konsultan mengkaji Rencana Induk Pelabuhan Barus dengan mengacu kepada
hasil evaluasi dan analisis kapasitas fasilitas pelabuhan eksisting, hasil kajian perencanaan
pendahuluan (preliminary desain) yang telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi lahan
dan perairan yang ada, tata guna tanah, prosedur operasi pelabuhan serta identifikasi dampak
lingkungan. Penyusunan rencana induk meliputi :
1) Penyusunan alternatif konsep rencana tata letak fasilitas pelabuhan berdasarkan
kriteria/standardisasi perencanaan pelabuhan yang berlaku dengan memperhatikan aspek
kelancaran, keselamatan, keamanan serta aspek lingkungan.
2) Melakukan pengkajian terhadap alternatif rencana tata letak fasilitas pelabuhan yang telah
disusun, guna menentukan alternatif terpilih.
3) Penyusunan tahapan pembangunan pelabuhan sesuai kebutuhan untuk masing-masing
fasilitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan operasional.
4) Penyusunan luas kebutuhan lahan untuk setiap tahapan pengembangan/pembangunan
pelabuhan, pembangunan prasarana untuk 5, 10 dan 20 Tahun.
5) Penyusunan koordinat lokasi perletakan masing – masing fasilitas pelabuhan.
6) Konsep awal Rencana Tata Guna Tanah di sekitar pelabuhan.
7) Rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan (DLKp).
Dalam penyusunan rencana induk ini, Konsultan harus menyusun tata letak, konsep tahapan
pembangunan serta rancangan dasar (preliminary design) masing-masing fasilitas pelabuhan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
Penyusunan Rencana Induk fasilitas tersebut harus disesuaikan dengan kelas pelabuhan
setidaknya meliputi:
PT. Marga Nusantara Persada 1-8

9. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
1) Fasilitas Wilayah Daratan :
a) Fasilitas Pokok
 Dermaga
 Gudang lini 1;
 Lapangan penumpukan lini 1;
 Terminal penumpang;
 Terminal peti kemas;
 Terminal roro;
 Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 Fasilitas bunker;
 Fasilitas pemadam kebakaran;
 Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun(B3); dan
 Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran (SBNP)
b) Fasilitas Penunjang
 Kawasan perkantoran;
 Fasilitas pos dan telekomunikasi;
 Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 Jaringan jalan dan rel kereta api;
 Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 Areal pengembangan pelabuhan;
 Tempat tunggu kendaraan bermotor;
 Kawasan perdagangan;
 Kawasan industri; dan
 Fasilitas umum lainnya
2) Fasilitas Wilayah Perairan :
a) Fasilitas Pokok
 Alur-pelayaran;
 Perairan tempat labuh;
 Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 Perairan tempat alih muat kapal;
 Perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun
(B3);
PT. Marga Nusantara Persada 1-9

10. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
 Perairan untuk kegiatan karantina;
 Perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 Perairan pandu; dan
 Perairan untuk kapal pemerintah.
b) Fasilitas Penunjang
 Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 Perairan tempat kapal mati;
 Perairan untuk keperluan darurat; dan
 Perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.
1.4 Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu Pelabuhan Barus, Provinsi
Sumatera Utara seperti terlihat pada gambar berikut ini.
2)
Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Administrasi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dalam Revisi
RTRW Provinsi Sumatera Utara 2010.
Gambar 1.1 Lokasi Pelabuhan Barus, Provinsi Sumatera Utara.
PT. Marga Nusantara Persada 1-10

11. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
1.5 Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus, Provinsi Sumatera
Utara selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK). Berdasarkan durasi waktu yang telah ditetapkan tersebut maka
dirumuskan kerangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana induk pelabuhan. Kegiatan
tersebut diawali dengan persiapan awal, perumusan metode kegiatan, pengumpulan data,
analisis serta penyusunan laporan kegiatan. Laporan kegiatan terdiri dari Laporan Pendahuluan,
Laporan Antara , Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir.
1.6 Sistematika Laporan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup wilayah dan
ruang lingkup substansi pelaksanaan pekerjaan, lokasi studi pekerjaan, hierarki pelabuhan,
waktu pelaksanaan serta sistematika penulisan laporan antara.
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tinjauan kebijakan serta pengaturan terkait pelabuhan yang akan
dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan landasan hukum yang ada, dikaitkan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
Bab ini menggambarkan kondisi eksisting wilayah kajian yang meliputi kondisi hinterland yang
mempengaruhi pelabuhan baik kondisi ekonomi sosial budaya maupun sistem transportasi
secara umum baik dari wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota.
BAB IV HASIL SURVEY LAPANGAN
Bab ini berisi hasil survey yang dilakukan oleh konsultan di lapangan dalam rangka pelaksanaan
pekerjaan ini, yang disesuaikan terhadap tanggapan dan pemahaman terhadap Kerangka Acuan
Kerja (KAK) yang telah diberikan oleh pemilik pekerjaan dalam hal ini adalah Direktorat
Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
BAB V KONDISI EKSISTING PELABUHAN
Bab ini memaparkan kondisi eksisting di wilayah studi Pelabuhan Barus serta wilayah
hinterlandnya sesuai data yang didapatkan di lapangan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan
kegiatan ini.
PT. Marga Nusantara Persada 1-11

12. DRAFT LAPORAN AKHIR
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Barus Provinsi Sumatera Utara
BAB VI ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH
Bab ini berisi metode analisis dan asumsi yang akan digunakan mencakup analisis dan proyeksi
kependudukan wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta analisis dan proyeksi pertumbuhan
ekonomi wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
BAB VII ANALISIS PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT
Bab ini mulai dilakukan analisis awal berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui survey di
wilayah lokasi studi. Analisis ini mencakup metode proyeksi dan asumsi yang digunakan
meliputi, analisis pergerakan barang, analisis pergerakan penumpang, dan analisis pergerakan
kapal.
BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN
Bab ini berisi rencana pengembangan pelabuhan dengan menggunakan Rencana Jangka
Pendek, Rencana Jangak Menengah dan Rencana Jangka Panjang. Bab ini menguraikan zonasi
di Pelabuhan Barus dengan mengacu kepada hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan
beserta layout – layout eksisting dan rencana di wiliyah kajian.
BAB IX KAJIAN RONA AWAL LINGKUNGAN
Bab ini menguraikan mengenai kualitas udara ambien dan kebisingan, kualitas air laut, dan
analisis sumber dampak pencemaran lingkungan berdasarkan data-data yang dikumpulkan
melalui survey di wilayah lokasi studi.
BAB X ANALISA EKONOMI DAN FINANSIAL PELABUHAN
Bab ini menguraikan kajian finansial pada prinsipnya menghitung besaran tingkat pengembalian
dana yang akan diinvestasikan dalam pembangunan pelabuhan dan analisis kebutuhan biaya
pembangunan merupakan perhitungan biaya pembangunan pelabuhan yang dibuat secara rinci
disesuaikan dengan pentahapan pembangunan fasilitas pelabuhan yang optimal berdasarkan
standar satuan harga terakhir pada saat pelaksanaan pekerjaan pembuatan rencana induk
pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau satuan harga pasar
yang berlaku setelah memperhatikan hasil analisa ekonomi dan finansial serta kemampuan
pendanaan berdasarkan skala prioritas serta kemampuan pendanaan sesuai hasil analisa
kebutuhan biaya.
PT. Marga Nusantara Persada 1-12