Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,113 views
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Syariah, meliputi pengertian, tujuan, bentuk, dan substansi kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal bertujuan menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dengan memperhatikan nilai material dan spiritual. Bentuk kebijakan fiskal dalam Islam meliputi kebijakan pendapatan (zakat, pajak, dan lainnya) dan pengeluaran pemer
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
Similar to Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah (20)
More from Asikin Aja
More from Asikin Aja (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
- 2. ELMA ZULIANITA 11160860000058 AUDREY RAVINDRA K 11190860000022 HILMATUL FUADIYAH 11190860000025 MEMBER KELOMPOK 3
- 3. AYU WIDANINGSIH 11190860000028 FRIDA AYUNISSA 11190860000029 FARAH HAMIDAH N 11190860000090 MEMBER KELOMPOK 3
- 4. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal KELOMPOK 3 section 1
- 5. kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara KELOMPOK 3 Pengertian
- 6. Kebijakan Fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam system pajak atau dalam pembelanjaannya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Kebijakan Fiskal diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja neggara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut KELOMPOK 3 Sadono Sukirno Soediyono Reksopra yitno
- 7. Tujuan Kebijakan Fiskal Meningkatkan laju investasi Mendorong investasi optimal secara sosial Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional Menanggulangi inflasi
- 8. Peranan Kebijakan Fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di sebagian besar negara dari tahun ke tahun cenderung meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Hal ini berarti bahwa peran tindakan fiskal pemerintah dalam menentukan pendapatan nasional semakin besar KELOMPOK 3 Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian
- 10. Kebijakan Fiskal Penstabil Otomatis (Automatic Stability) KELOMPOK 3 Kebijakan Fiskal Diskresioner (Discresionary Fiscal Policy) Kebijakan Fiskal Progresif dan Pajak Proporsional 1 2 3
- 11. Kebijakan Fiskal Penstabil Otomatis (Automatic Stability) Kebijakan ini disebut kebijakan pasif yatu kebijakan tanpa kelambanan yang dirancang untuk mengatasi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Dimana kebijakan ini mendorong perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Sistem perpajakan proporsional dan progresif KELOMPOK 3 Asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial merupakan salah satu jenis penstabil otomatis Kebijakan Harga Minimum A B C Instrumen di dalam kebijakan ini:
- 12. Kebijakan Fiskal Diskresioner (Discresionary Fiscal Policy) Biasa disebut kebijakan aktif yaitu tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat mengubah system yang ada Kebijakan Fiskal Mengembang KELOMPOK 3 Kebijakan Fiskal Kontraksi A B Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi 2 bentuk :
- 13. Kebijakan Fiskal Mengembang Dilakukan untuk menambah pengeluaran negara sehingga memperbesar kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional KELOMPOK 3 Kebijakan Fiskal Kontraksi Dengan tujuan meningkatkan penerimaan dari sector pajak sehingga kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional berkurang
- 14. Kebijakan Fiskal Progresif dan Pajak Proporsional Pajak progresif dan pajak proporsional digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu yang dipraktikkan oleh hampir semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh KELOMPOK 3 Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional Kebijakan pengelolaan anggaran Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis A B C Jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan anggaran :
- 15. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, dapat dibedakan menjadi 4 jenis : Kebijakan Anggaran Seimbang KELOMPOK 3 Kebijakan Anggaran Defisit Kebijakan Anggaran Surplus Kebijakan Anggaran Dinamis
- 17. Kebijakan ini dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak melalui efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian juga halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya memengaruhi permintaan KELOMPOK 3
- 18. Kebijakan Fiskal Dalam Islam KELOMPOK 3 section 4
- 19. Merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah (maqashid syariah) yitu meningkatkan kesejahteraan dan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan KELOMPOK 3 Makna Esensi Kebijakan Fiskal dalam Islam
- 21. Islam menentukan sector penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanimah, fai, jizyah, kharaj, sedekah daln lain-lain. Khaf (1999) menyebutkan ada 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak KELOMPOK 3 Kaidah Kebijakan Pendapatan dalam ekonomi Islam
- 22. Adapun kaidah-kaidah itu : KELOMPOK 3 Kaidah Syariah yang berkaitan dengan Kebijakan Pungutan Pajak Kaidah Syariah yang berkaitan dengan Hasil Pendapatan yang berasal dari Aset Pemerintah Kaidah Syariah yang berkaitan dengan Kebijakan Pajak
- 23. KELOMPOK 3 Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah yang dalan ajaran Islam dipandu oleh landasan syariah dan skala prioritas Belanja pemerintah harus mengikuti kaidah mashalah Menghindari masyaqah kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum Kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian bersama 1 2 3 4 Kaidah Al-giurmubilgunni Kaidah Ma la yatimmu al- wajibuillabihifahuawajib 4 4 Adapun kaidah-kaida tersebut adalah : Kebijakan Belanja dalam Ekonomi Islam
- 24. KELOMPOK 3 Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Islam Kebijakan Fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang
- 25. Meningkatkan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip bahwa “kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya” Melarang pembayaran bunga dalam bentuk pinjaman Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin A B C Menurut Metwally (1995) ada 3 tujuan yangh hendak dicapai : KELOMPOK 3
- 27. Kebijakan Pemasukan dari Kaum Muslimin KELOMPOK 3 ZAKAT USHR WAKAF AMWAL FADHLA NAWAIB KHUMUS KAFARAT
- 28. Kebijakan Pemasukan dari Kaum Non-Muslim KELOMPOK 3 JIZYAH KHARAJ 'USHR
- 29. Kebijakan Pengeluaran KELOMPOK 3 Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan kriteria langsung dari Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60
- 30. Instrumen Kebijakan Fiskal KELOMPOK 3 A B C Kebijakan Pendapatan Kebijakan Belanja Pemerintah Kebijakan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara
- 31. Kebijakan Fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW Ada 4 langkah yang dilakukan yaitu : KELOMPOK 3 Kebijakan Fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin Seiring dengan perluasan kekuasaan pemerintahan Islam, pemasukan ghanimah, fai, dan lainnya semakin meningkat. Kemudian penetapan pos pemasukan “kharaj” terhadap tanah Irak dengan bersandar pada apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Khaibar dan atas keputusan ijma sahabat. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab • Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja • Kebijakan pajak • Anggaran • Kebijakan Fiskal Khusus Kebijakan Pendapatan
- 32. Kebijakan Belanja Pemerintah Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut system pendanaannya KELOMPOK 3
- 33. KELOMPOK 3 Secara lebih terperici, pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut : Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum Efisiensi dalam belanja rutin Tidak berpihak pada kelompok kaya Komitmen dengan aturan syariah 1 2 3 4 Komitmen dengan skala prioritas syariah 5
- 34. KELOMPOK 3 Sumber Penerimaan Negara Pengeluaran Negara Utang Negara 1 2 3 Kebijakan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara
- 35. Sumber Penerimaan Negara ZAKAT PAJAK (PEMBAYARAN) BERCORAK KHUSUS YANG DIPUNGUT DARI HARTA BERSIH SESEORANG YANG DIKUMPULKAN OLEH NEGARA DAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS KELOMPOK 3 KHARAJ DISEBUT PAJAK BUMI YAITU JENIS PAJAK YANG DIKENAKAN PADA TANAH GHANIMAH JENIS BARANG BERGERAK YANG BIAS DIPINDAHKAN, DIPEROLEH DALAM PEPERANGAN MELAWAN MUSUH JIZYAH PAJAK YANG DIKENAKAN PADA KALANGAN NON MUSLIM SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN NEGARA ISLAM UNTUK MELINDUNGI KEHIDUPANNYA FAI' PENERIMAAN BAGI NEGARA ISLAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN NEGARA Bea cukai dan Pungutan menurut Mannan
- 36. Pengeluaran Negara KELOMPOK 3 Yaitu berupa zakat (pajak uang diberikan kaum Muslim) dimaksudkan untuk kaum (fukara) Muslim untuk merebut hati mereka, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang di jalan Allah dan Allah Maha Mengetahui
- 37. KELOMPOK 3 Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara, sedangkan kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain seperti yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut : Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain dibiayai dari anggaran pemerintah fai’ Memelihara keadilan Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun guru Utilitas umum, infrastuktur dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara 1 2 3 4
- 38. Utang Negara KELOMPOK 3 Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus bebas bunga. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara langsung dari public atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral