Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas beberapa jenis gugatan kelompok yakni gugatan perwakilan kelompok, gugatan legal standing, dan gugatan kewarganegaraan. 2. Gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan satu orang atau lebih mewakili kelompok lainnya yang jumlahnya banyak dengan kesamaan fakta atau hukum. 3. Gugatan legal

1. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
(CLASS ACTION).
1. Landasan Formil :
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002.
2. Pengertian :
Pasal 1 huruf a :
- Suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan satu
orang atau lebih,
- Orang itu bertindak mewakili kelompok (class
representative) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili
anggota kelompok (clas members) yang jumlahnya banyak
(numerous).
- Antara yang mewakili kelompok dengan anggota
kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau
dasar hukum .

2. 3. Syarat Formil :
1). Ada Kelompok (Class).
a. Perwakilan Kelompok (Class Representative).
Gambaran dan Keberadaan serta kapasitas wakil
kelompok menurut hukum memiliki karakter, yaitu :
 Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif
mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok.
 gugatan diajukan untuk dan atas nama sendiri dan
sekaligus atas nama anggota kelompok.
 Jumlah wakil kelompok boleh terdiri dari satu
orang atau beberapa orang.

3.  Kedudukan dan Kapasitas Wakil Kelompok.
Sebagai kuasa menurut hukum, yang memberi hak dan
kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa
kelompok demi hukum. Dengan demikian tanpa
memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok
dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota
kelompok, demi hukum bertindak mewakili kelompok.
 Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak :
- Menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota
kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu
tertentu.
- Dengan adanya tindakan opt out, kepadanya tidak
mengikat putusan yang dijatuhkan Pengadilan.

4.  Syarat wakil kelompok.
- Memiliki kejujuran .
- Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota
kelompok.
 Wakil kelompok dapat menunjuk kuasa atau pengacara.
- Kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok
atau anjuran hakim.
- Penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan
tindakan yang bertentangan denga kewajiban membela
kepentingan anggota kelompok.
b. Anggota Kelompok (Class Members).
 Jumlah Anggota Kelompok Banyak (Numerous Persons).
 Kelompoknya dapat didefinisikan atau dideskripsi secara
jelas dan spesifik.

5. 2) Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum.
Untuk menentukan kategori suatu gugatan dapat diajukan
atau diproses melalui Class Action atau Gugatan Perdata
Konvensional, ditentukan oleh syarat dan factor :
a. Kesamaan elemen (common element) antara wakil
kelompok dengan anggota kelompok.
b. Kesamaan fakta (same fact) atau kesamaan hukum
yang dilanggar tergugat.
3) Kesamaan Jenis Tuntutan.
Kesamaan Jenis Tuntutan pada dasarnya merupakan
rangkaian dari kesamaan kepentingan (common interest)
dan kesamaan penderitaan (common grievance) sehingga
menimbulkan dan terwujud kesamaan jenis tuntutan
hukum.

6. 4. Formulasi Gugatan..
Formulasi Gugatam Perwakilan Kelompok (Class Action) yang
diatur dalam PERMA, hampir terdapat persamaan syarat-syarat
forulasi gugatan dengan yang diatur dalam HIR atau RBG, yaitu :
1). Identitas Lengkap dan Jelas Wakil Kelompok .
2). Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walupun tanpa
menyebut nama anggota kelompok satu persatu .
3). Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam
kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan .
4). Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun
anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak
teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan rinci .
5). Penerapan tentang beberapa bagian kelompok atau sub
kelompok .
6). Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi .

7. GUGATAN LEGAL STANDING.
1. Pengertian :
Gugatan Legal Standing adalah tuntutan hak (gugatan) yang
diajukan oleh Organisasi yang mempunyai kepentingan untuk
mewakili suatu keadaan yang tidak dapat membela dirinya sendiri
melalui Pengadilan.
Contoh : sengketa yang timbul dari Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dasar Hukum :
a. Pasal 92 UU NO 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup :
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, organisasi lingkungan hidup berhak
mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

8. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan
untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya
tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau
pengeluaran
riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan
gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya
bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai

9. b. Pasal 71 Ayat (1) UU No.41 Th 1999 tentang
Kehutanan
c. Pasal 40 UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
3. Pengajuan Gugatan.
Tidak diatur secara khusus sehingga tata cara pengajuan
gugatan dan proses pemeriksaan perkara tetap
menggunakan Hukum Acara Perdata yang ada yaitu HIR.

10. GUGATAN CITIZEN LAW SUIT (CLS)/GUGATAN
KEWARGANEGARAAN.
adalah gugatan terhadap negara atau pemerintah dengan Penggugat
warga Negara yang tidak harus memiliki hubungan sebab akibat
dengan kerugian yang ditimbulkan negara atau pemerintah. Atau,
gugatan yang memperjuangkan kepentingan publik karena Negara
tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi hak azasi manusia.
Ciri-ciri Gugatan Citizen Law Suit :
 Penggugat tidak harus yang dirugikan tetapi mereka yang memiliki
kepedulian akan masalah yang dijadikan dasar gugatan.
 Objek gugatan adalah masalah public dan/atau kemanusiaan .
 Tuntutan berupa perubahan kondisi atau kebijakan, kalaupun ada
tuntutan ganti kerugian, tidak untuk diri Penggugat sendiri.