Perencanaan sosial dan kebijakan publik membahas tentang konsep kebijakan publik dan perencanaan sosial. Kebijakan publik didefinisikan sebagai proses yang meliputi identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi untuk mengatasi masalah publik. Perencanaan sosial adalah proses penentuan tindakan masa depan melalui pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan sosial.

1. Kebijakan danKebijakan dan
Perencanaan SosialPerencanaan Sosial
Alue Penyareng, 11 September 2015Alue Penyareng, 11 September 2015
Meulaboh – Aceh BaratMeulaboh – Aceh Barat

2. Kebijakan?Kebijakan?
 Menurut Miftah Thoha[1], terdapat dua aspek utama dariMenurut Miftah Thoha[1], terdapat dua aspek utama dari
kebijakan publik;kebijakan publik;
 PertamaPertama, kebijakan publik bukanlah suatu kegiatan yang, kebijakan publik bukanlah suatu kegiatan yang
berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari dinamikaberdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari dinamika
sosial. Artinya, kebijakan publik sebagai produk maupunsosial. Artinya, kebijakan publik sebagai produk maupun
kegiatan pemerintahan berangkat dari perkembangan yangkegiatan pemerintahan berangkat dari perkembangan yang
terjadi di masyarakat. Perkembangan yang dialami olehterjadi di masyarakat. Perkembangan yang dialami oleh
masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhanmasyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan
maupun permasalahan yang dihadapinya. Kebutuhanmaupun permasalahan yang dihadapinya. Kebutuhan
maupun masalah-masalah sosial yang terjadi kemudianmaupun masalah-masalah sosial yang terjadi kemudian
berkembang menjadi isu yang pada prosesnya dapatberkembang menjadi isu yang pada prosesnya dapat
mendorong lahirnya suatu produk kebijakan.mendorong lahirnya suatu produk kebijakan.
[1] Miftah Thoha,[1] Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi NegaraDimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT Raja Gragfindo, PT Raja Gragfindo
Persada, cetakan V, Jakarta, 1992.Persada, cetakan V, Jakarta, 1992.

3.  KeduaKedua, kebijakan publik adalah kegiatan yang lahir sebagai upaya, kebijakan publik adalah kegiatan yang lahir sebagai upaya
untuk menengahi konflik kepentingan yang terjadi di masyarakatuntuk menengahi konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat
ataupun untuk memberikan insentif bagi kelompok-kelompokataupun untuk memberikan insentif bagi kelompok-kelompok
masyarakat yang telah bersama-sama terlibat dalam merumuskanmasyarakat yang telah bersama-sama terlibat dalam merumuskan
tujuan bersama namun dalam perjalanannya mendapat perlakuantujuan bersama namun dalam perjalanannya mendapat perlakuan
yang timpang atau tidak terpenuhinya kepentingan dariyang timpang atau tidak terpenuhinya kepentingan dari
kelompok tersebut.kelompok tersebut.
 Kebijakan yang dilahirkan ditujukan untuk menyeimbangkanKebijakan yang dilahirkan ditujukan untuk menyeimbangkan
ketimpangan yang terjadi serta memberikan dorongan bagiketimpangan yang terjadi serta memberikan dorongan bagi
kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalamkelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam
merumuskan tujuan bersama untuk tetap bekerja sama dalammerumuskan tujuan bersama untuk tetap bekerja sama dalam
mencapai tujuan tersebut.mencapai tujuan tersebut.

4.  Berkaitan dengan hal tersebut, David EastonBerkaitan dengan hal tersebut, David Easton
menekankan bahwa kebijakan publik merupakanmenekankan bahwa kebijakan publik merupakan
pengalokasian nilai-nilai yang otoritatif kepadapengalokasian nilai-nilai yang otoritatif kepada
masyarakat.masyarakat.
 Lebih jelasnya, pendefinisian Easton tersebut adalah[1]:Lebih jelasnya, pendefinisian Easton tersebut adalah[1]:
““the authoritative allocation of value for the whole society but itthe authoritative allocation of value for the whole society but it
turns out that only government can authoritatively act on theturns out that only government can authoritatively act on the
‘whole’ society and everything the government choosed to do or not‘whole’ society and everything the government choosed to do or not
to do results in the ‘allocation of values’”.to do results in the ‘allocation of values’”.
[1][1] Ibid.Ibid.

5.  Berkaitan dengan penjelasan Easton mengenai pilihanBerkaitan dengan penjelasan Easton mengenai pilihan
pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukanpemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan
sesuatu,sesuatu,
 Thomas R. Dye menjelaskan definisinya mengenaiThomas R. Dye menjelaskan definisinya mengenai
kebijakan publik sebagaikebijakan publik sebagai “…what government do, why they“…what government do, why they
do it and what difference it makes”do it and what difference it makes”[1][1]..
 Menurut Dye, kebijakan tidak hanya dilihat sebatasMenurut Dye, kebijakan tidak hanya dilihat sebatas
rumusan normatif yang termaktub dalam peraturanrumusan normatif yang termaktub dalam peraturan
perundangan maupun program, tetapi harus menyentuhperundangan maupun program, tetapi harus menyentuh
aspek perumusan, implementasi, dan dampaknya, baikaspek perumusan, implementasi, dan dampaknya, baik
yang diterima oleh pemerintah maupun rakyat.yang diterima oleh pemerintah maupun rakyat.
 [1] Wayne Parson,[1] Wayne Parson, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practise of PolicyPublic Policy: An Introduction to the Theory and Practise of Policy
Analysis,Analysis, Edward Elgar Publishing Limited, Aldershot, UK, 1995.Edward Elgar Publishing Limited, Aldershot, UK, 1995.
 25 James P. Lester dan Joseph Stewart, JR,25 James P. Lester dan Joseph Stewart, JR, Public Policy: An Evolutionary ApproachPublic Policy: An Evolutionary Approach,,
Wadsworth/Thomas Learning, Belmont, USA, 2000.Wadsworth/Thomas Learning, Belmont, USA, 2000.

6.  Dengan berpatokan pada berbagai pendefinisian di atas,Dengan berpatokan pada berbagai pendefinisian di atas,
pada dasarnya kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatupada dasarnya kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu
proses atau serangkaian aktivitas, program atau suatuproses atau serangkaian aktivitas, program atau suatu
keputusan yang dirancang untuk mengatasi masalah-keputusan yang dirancang untuk mengatasi masalah-
masalah publik, baik yang sedang terjadi maupun yangmasalah publik, baik yang sedang terjadi maupun yang
akan datang[1].akan datang[1].
 Lahirnya suatu produk kebijakan merupakan serangkaianLahirnya suatu produk kebijakan merupakan serangkaian
kegiatan yang didalamnya memuat pengidentifikasian isukegiatan yang didalamnya memuat pengidentifikasian isu
yang berangkat dari masalah publik, perumusan alternatifyang berangkat dari masalah publik, perumusan alternatif
solusi kebijakan, perumusan dan penetapan kebijakan,solusi kebijakan, perumusan dan penetapan kebijakan,
implementasi kebijakan tersebut, kegiatan evaluasi,implementasi kebijakan tersebut, kegiatan evaluasi,
perubahan yang dimungkinkan serta penghentianperubahan yang dimungkinkan serta penghentian
pelaksanaan kebijakan tersebut.pelaksanaan kebijakan tersebut.
 Proses ini disebut dengan siklus kebijakan (Proses ini disebut dengan siklus kebijakan (policy cycle).policy cycle).

7. PerencanaanPerencanaan
 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukanPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaiantindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
pilihan-pilihan .pilihan-pilihan .
 Menentukan : Menemukan (mengungkapkan danMenentukan : Menemukan (mengungkapkan dan
meyakinkan).meyakinkan).
 Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalanTindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan
pelaksanaanpelaksanaan
 Tepat : Dikaitkan dengan tindakanTepat : Dikaitkan dengan tindakan
 Pilihan-pilihan :Pilihan-pilihan :
 Pemilihan tujuan dan kriteriaPemilihan tujuan dan kriteria
 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsiIdentifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
dengan pemilihan alternatif yang memungkinkandengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
 Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukanArahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

8. Pengertian tentangPengertian tentang
Perencanaan lainnyaPerencanaan lainnya
 Planning is the application of Scientific Method to Policy MakingPlanning is the application of Scientific Method to Policy Making
 Planning is a set of Procedures.Planning is a set of Procedures.
 Planning is a Process for determining appropriate future action through aPlanning is a Process for determining appropriate future action through a
sequence of choices.sequence of choices.
 Public Planning is the systematic interaction of knowledge and human valuesPublic Planning is the systematic interaction of knowledge and human values
to determine the range of social choice coupled with a technical process forto determine the range of social choice coupled with a technical process for
the formulation of social action.the formulation of social action.
 Planning is the art of making social decisions rationally.Planning is the art of making social decisions rationally.
 Suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depanSuatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan
dan mencakup beberapa periode waktu (C. Brobowski, 1994).dan mencakup beberapa periode waktu (C. Brobowski, 1994).
 Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yangUsaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang
terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston 1965).terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston 1965).
 Proses kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untukProses kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk
menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (D.menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (D.
Conyers dan Hills 1984).Conyers dan Hills 1984).
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

9. Mengapa perluMengapa perlu
Perencanaan?Perencanaan?
 Adanya dorongan alami yang dipelajari dalamAdanya dorongan alami yang dipelajari dalam
masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasimasyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi
kelangsungan hidup masyarakatkelangsungan hidup masyarakat
 Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi,Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi,
sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaansosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan
yang tidak terkontrolyang tidak terkontrol
 Adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumberAdanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumber
daya (pendapatan, penduduk, alam) sehinggadaya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga
mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan)mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan)
pemanfaatan sumber daya.pemanfaatan sumber daya.
www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

10. Elemen-elemen PentingElemen-elemen Penting
dalam Perencanaandalam Perencanaan
 Memilih alternatifMemilih alternatif
 Alokasi sumber dayaAlokasi sumber daya
 Pencapaian TujuanPencapaian Tujuan
 Berorientasi ke masa depanBerorientasi ke masa depan
 Elemen PerencanaanElemen Perencanaan
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

11. Mengapa Negara PerluMengapa Negara Perlu
Perencanaan?Perencanaan?
 Perencanaan Negara Mobilisasi dan AlokasiPerencanaan Negara Mobilisasi dan Alokasi
Sumber Daya Dampak Psikologis Bantuan LuarSumber Daya Dampak Psikologis Bantuan Luar
Negeri Kegagalan PasarNegeri Kegagalan Pasar
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

12. Ciri / Karakteristik PerencanaanCiri / Karakteristik Perencanaan
 Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaanPerencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.
 Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.
 Perencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – halPerencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – hal
yang akan dilalui.yang akan dilalui.
 Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagaiPerencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai
alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi caraalternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara
terbaik.terbaik.
 Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan,Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan,
sasaran, maupun tindakan).sasaran, maupun tindakan).
 Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untukDengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk
melakukan evaluasi.melakukan evaluasi.

13. Fungsi PerencananFungsi Perencanan
 Ruang Lingkup Substantif:Ruang Lingkup Substantif:
 Perencanaan SosialPerencanaan Sosial
 Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasiPerencanaan yang berorientasi dan bermotivasi
kepada segi – segi kehidupan bermasyarakat.kepada segi – segi kehidupan bermasyarakat.
 Perencanaan EkonomiPerencanaan Ekonomi
 Perencanaan pembangunan yang berorientasi danPerencanaan pembangunan yang berorientasi dan
bermotivasi ke pembangunan ekonomi.bermotivasi ke pembangunan ekonomi.
 Perencanaan FisikPerencanaan Fisik
 Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi padaPerencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada
aspek fisik.aspek fisik.

14. Jenis – Jenis PerencanaanJenis – Jenis Perencanaan
 Ruang Lingkup TeritorialRuang Lingkup Teritorial
 Beberapa terminologi mengenai teritorial:Beberapa terminologi mengenai teritorial:
 WilayahWilayah
 Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnyaSuatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya
ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan geografis.ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan geografis.
 DaerahDaerah
 Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yangWilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang
pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan padapengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada
wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturanwewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan
perundangan tertentu.perundangan tertentu.
 KawasanKawasan
 Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertianWilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian
dan batasan fungsional.dan batasan fungsional.

15. Tipe PerencanaanTipe Perencanaan
 Perencanaan Fisik (Physical Planning), adalah perencanaanPerencanaan Fisik (Physical Planning), adalah perencanaan
struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).
 Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalahPerencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah
perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkatperencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat
kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.
 Perencanaan alokatif , adalah perencanaan yang berkenaanPerencanaan alokatif , adalah perencanaan yang berkenaan
dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agardengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar
terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakupterdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup
secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya jugakebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga
regulatory planningregulatory planning
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

16. Pendekatan PerencanaanPendekatan Perencanaan
 Pendekatan Perencanaan Rasional MenyeluruhPendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh
 Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskanDilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan
tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.
 Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkapDidasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap
menyeluruh dan terpadu.menyeluruh dan terpadu.
 Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.
 Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang.Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang.
 (Banfield, Meyerson)(Banfield, Meyerson)
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

17. LanjutanLanjutan
 Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaanPermasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan
rasional menyeluruh:rasional menyeluruh:
 Produk dirasakan kurang memberikan informasi dan arahanProduk dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan
yang relevan bagi pembuat.yang relevan bagi pembuat.
 Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsurUsaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur
dinilai sulit untuk direalisasikan.dinilai sulit untuk direalisasikan.
 Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci, namunDiperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci, namun
dana yang dibutuhkan besar.dana yang dibutuhkan besar.
 Lemahnya koordinasi antar lembaga.Lemahnya koordinasi antar lembaga.
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com

18. LanjutanLanjutan
 Pendekatan Perencanaan TerpilahPendekatan Perencanaan Terpilah
 Rencana terpilah tidak perlu ditunjang olehRencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh
penelaahan serta evaluasi alternatif rencanapenelaahan serta evaluasi alternatif rencana
secara menyeluruh.secara menyeluruh.
 Hanya mempertimbangkan bagian – bagianHanya mempertimbangkan bagian – bagian
kebijaksanaan umum yang berkaitan langsungkebijaksanaan umum yang berkaitan langsung
dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.
 Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistisPelaksanaan yang lebih mudah dan realistis
 www.dadangsolihin.comwww.dadangsolihin.com