Dasar dasar Pajak "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. Pengantar Perpajakan 1
Taxation = robbery ?
 USTaxation without representation is robbery
 UKNo taxation without representation
 Mereka menuntut bukti manfaat nyata, jika tidak
ingin dikatakan bahwa pelaksanaan &
keberadaan pajak = perampokan
 Mereka berpikir, apa bedanya jika negara
menyelenggarakan pajak tanpa representation
(perwakilan), dg perbuatan perampok yg
kebetulan cara penarikannya juga dg paksaan

2. Pengantar Perpajakan 2
Pendekatan dari segi Hukum
 Pelajari hal terkait legalitas, aturan,
ketentuan, dasar hukum, implikasi hukum
aparat & pembayar pajak.
 Titik beratmengatur hak & kewajiban
fiskus & WP, prosedur pemenuhan
kewajibannya, saat timbul & hapusnya
hutang pajak, sanksi adm & pidana yang
mencakup masalah:

3. Pengantar Perpajakan 3
Pendekatan dari segi Hukum
1. Siapa yg punya otoritas memungut
pajak;
2. Kewajiban & hak pemungut pajak;
3. Siapa yg wajib memenuhi kewajiban
pajak;
4. Kewajiban & hak WP;
5. Saat terhutang pajak;
6. Saat hapusnya utang pajak;

4. Pengantar Perpajakan 4
7. Tatacara pelunasan pajak terhutang;
8. Sanksi administrasi & pidana;
9. Daluwarsa dg pencegahan & penundaannya;
10. Surat keberatan & banding ke pengadilan
pajak;
11. Pencatatan, pembukuan, pemeriksanaan &
penyidikan;
12. Tarif & dasar pengenaan pajak.

5. Pengantar Perpajakan 5
Pendekatan dari segi Ekonomi
1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke
sektor pemerintah;
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil
dlm kelas2 penghasilan (vertical equity) &
secara merata bagi masyarakat yg
berpenghasilan sama (horizontal equity);
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas
harga & perluasan kesempatan kerja.

6. Pengantar Perpajakan 6
Definisi Pajak
Leroy Beaulieu, dalam Traite de la
Science des Finances (1906):
 Kontribusi langsung maupun tak langsung,
 yg pelaksanaannya dapat dipaksakan
o/kekuasaan publik,
 baik thd masyarakat maupun atas barang,
 u/pembiayaan belanja negara

7. Pengantar Perpajakan 7
 Mr. Dr. NJ Feldmann, dalam De
overheidsmiddelen van Indonesia (1949):
 Utang – prestasi – kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan berdasar norma2 umum,
 tanpa adanya kontraprestasi, dan
 digunakan u/menutupi pengeluaran pemerintah
 Prof. Dr. MJH Smeets, dlm De Economische
Betekenis der Belastingen (1951) memberi
definisi yg mirip dg Feldmann

8. Pengantar Perpajakan 8
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan
Pajak Pendapatan (1944):
 Iuran rakyat kepada kas negara,
 berdasar UU (yg dapat dipaksakan)
 tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yg langsung dapat
ditunjukkan &
 yg digunakan u/membayar pengeluaran
umum

9. Pengantar Perpajakan 9
Definisi UU No.28/2007 & 16/2009 KUP
 kontribusi wajib kepada negara;
 yg terutang o/OP atau badan;
yg bersifat memaksa berdasar UU;
 dg tidak mendapat imbalan scr langsung;
 digunakan u/keperluan negara bagi
sebesar2nya kemakmuran rakyat.

10. Pengantar Perpajakan 10
Resume Definisi
1. Pemungutan pajak memang dapat
dipaksa berdasar UU
2. Dipunggut dari semua rakyat yg menurut
UU wajib membayar pajak
3. Dimaksudkan u/mengisi kas negara
(APBN)
4. Tak mendapat balas jasa langsung saat
membayar pajak

11. Pengantar Perpajakan 11
Lanjutan …
5. Pendapat masyarakat US & UK tentang pajak
identik perampokan cukup beralasan
6. Agar pajak & perampokan beda, dlm
pelaksanaan pemungutannya harus
memperhatikan masalah representation
(perwakilan), khususnya dlm pengawasan
penggunaannya.
7. Digunakan u/pengeluaran umum tidak
terbatas pd sebagian orang saja, tapi
menyeluruh, baik yg membayar maupun yg
belum membayar pajak

12. Pengantar Perpajakan 12
Fungsi Pajak
a. Fungsi Pendanaan (budgetair):
 berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan
pengeluaran2 pemerintah.
Contoh: masuknya pajak dlm APBN
b. Fungsi Mengatur (regulair):
 berfungsi sebagai alat u/ mengatur/melaksanakan
kebijakan di bidang sosial & ekonomi.
Contoh: PPnBM, pajak ekspor 0%, dll

13. Pengantar Perpajakan 13
Beda dengan pungutan lain
 Retribusi: jenis pungutan yg punya
kontraprestasi langsung & dapat
dipaksakan
 retribusi pasar, parkir dll
 Sumbangan: jenis pungutan sukarela
(tidak dapat kontraprestasi & tidak dapat
dipaksakan)

14. Pengantar Perpajakan 14
Lanjutan …
Keterangan Pajak Retribusi Sumbangan
Kontraprestasi Tak Langsung Langsung Tak ada
Tata cara
pemungutan
Dpt dilakukan
scr kolektif
Tdk dpt
diborongkan
Suka rela
Penagihan Dpt dipaksakan Dpt dipaksakan Tdk dipaksa
Denda jika
terlambat/lalai
Tergantung
jenis pajaknya
Tergantung
jenis retribusi
Tdk ada

15. Pengantar Perpajakan 15
Perlawanan terhadap Pajak
Pasifhambatan dlm pembayaran pajak
dg cara mempersulit pemungutan pajak.
Dilakukan karena kepandaian WP dlm
memanfaatkan peraturan pajak.
Aktif perlawanan dengan tujuan
menghindari pajak

16. Pengantar Perpajakan 16
Jenis perlawanan aktif:
Tax Avoidance usaha meringankan
beban pajak dg cara tertentu tanpa
melanggar UU pajak yang berlaku
Tax Evasion usaha meringankan
beban pajak dengan cara melanggar UU
pajak, misalnya: penggelapan pajak

17. Pengantar Perpajakan 17
Asas2 Pemungutan Pajak
 Asas Falsafah Hukumdipungut berdasar
hukum (keadilan), dimana keadilan ini sbg
asas pemungutan.
1. Teori Asuransi disamakan dg pembayaran
premi, yg tidak mendapat kontraprestasi
langsung
2. Teori Kepentingan pembebanan pajak
berdasar kepentingan masyarakat thd
keamanan yg diberikan negara atas harta
kekayaan

18. Pengantar Perpajakan 18
3. Teori Gaya Pikul masyarakat akan
membayar pajak berdasar pemanfaatan
jasa yg diberikan negara
4. Teori Bakti pembayaran pajak sbg
kewajiban untuk menunjukkan bakti
kepada negara
5. Teori Daya Beli pembayaran pajak
tergantung daya beli masyarakat, shg
titik beratnya pada fungsi pajak sbg
“pengatur”

19. Pengantar Perpajakan 19
Asas Yuridis dilandasi oleh hukum
pemungutan pajak, yaitu pasal 23, ayat (2)
UUD 1945
Asas Ekonomis selalu diupayakan
u/tidak menghambat kegiatan ekonomi,
baik masyarakat secara individu maupun
ekonomi secara keseluruhan

20. Pengantar Perpajakan 20
Hukum Pajak Material & Formal
 HP Materialmemuat norma yg menerangkan:
 Keadaan2,
 Perbuatan2,
 Peristiwa2 hukum yang dikenakan pajak.
 Umumnya mempermasalahkan:
 objek,
 subjek,
 tarif,
 DPP
o Contoh: UU PPh, PPN, PBB, BM, PDRD, PNBK
& BPHTB

21. Pengantar Perpajakan 21
 HP Formalmemuat tata cara
u/mewujudkan hukum material.
Umumnya mangatur:
 Hak & kewajiban WP-fiskus;
 Prosedur & sanksi
 Tata cara penetapan utang pajak;
Contoh : KUP, PP dg SP, PP

22. Pengantar Perpajakan 22
Penggolongan Jenis Pajak
A. Menurut golongan :
 Pajak Langsung langsung ditanggung oleh
WP (tidak dilimpahkan ke pihak lain).
 Contoh: PPh
 Pajak tidak Langsung dapat dilimpahkan
kepada pihak lain.
 Contoh: PPN, PPnBM

23. Pengantar Perpajakan 23
B. Menurut Sifat
 Pajak Subjektifpemungutannya
memperhatikan subjek pajak (WP secara
subjektif).
 Contoh: PPh
 Pajak Objektifpemungutannya
memperhatikan objek pajak saja, tanpa
memperhatikan subjek pajak.
 Contoh: PPN, PPnBM

24. Pengantar Perpajakan 24
C. Menurut Pemungutnya
 Pajak Pusatdipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai RTN.
 Contoh: PPh, PPN, dan BM
 Pajak Daerahdipungut pemda dan digunakan
untuk membiayai RTD.
 Contoh: PDRD (Reklame, hiburan, Hotel-Restoran)

25. Pengantar Perpajakan 25
Cara Pemungutan Pajak
A. Stelsel Pajak
 Stelsel Nyatapengenaan berdasar
penghasilan nyata, shg pemungutannya
dilakukan akhir tahun/bagian th pajak.
Kelebihan: pajak yg dikenakan lebih nyata
Kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir
tahun, setelah penghitungan riil
Cth: PPh 21

26. Pengantar Perpajakan 26
Stelsel Anggapanpengenaan berdasar
anggapan bahwa Ph suatu tahun
dianggap sama dg tahun sebelumnya, shg
pada awal tahun pajak dpt ditetapkan
besarnya pajak terutang u/tahun berjalan.
Kelebihan: pjk dpt dibayar selama thn berjalan
Kelemahan: pjk yg dibayar tidak berdasar Ph
riil
Cth: PPh 25

27. Pengantar Perpajakan 27
Stelsel Campurankombinasi antara
keduanya: awal tahun pajak dihitung
berdasar anggapan, pada akhir tahun
pajak dihitung berdasar penghasilan riil.
Efeknya: pada akhir tahun akan terjadi lebih
bayar (jika anggapan lebih besar dari riil) atau
kurang bayar
Cth: PPh Badan

28. Pengantar Perpajakan 28
B. Sistem Pemungutan Pajak
 Official Assesment SystemPemerintah
(fiskus) berwenang atas penentuan besarnya
pajak (menghitung dan menagih).
 Self Assesment SystemWP diberi wewenang
penuh untuk hitung, bayar & lapor
 Withholding Systemmemberi wewenang
pihak lain memotong & memungut besarnya
pajak yg terutang oleh WP

29. Pengantar Perpajakan 29
C. Dasar Pemungutan Pajak
 Asas tempat tinggalmemberi hak pada
negara pungut pjk atas Ph WP berdasar tempat
tinggal (baik DN maupun LN)
 Asas Kebangsaanpungutan berdasar
hubungan kebangsaan WP dg pemungut pajak
 bagi WNA yg tinggal & berPh di suatu negara
 Asas Sumberpungutan pajak atas Ph yg
berdasar sumber Ph dari suatu negara.
 WP terima Ph dari IDN kena pajak di IDN tanpa
melihat WP tsb tinggal di IDN atau tidak

30. Pengantar Perpajakan 30
Tarif Pajak
Besarnya pajaktarif pajak: angka tertentu yg
digunakan sbg DPP. Ada 4 macam tarif pajak:
1. Proporsional/sebandingtarif dg % tetap terhadap
jumlah berapapun DPP.
Cth: PPN (10%)
2. Progresif% pajak semakin besar jika DPPnya besar.
Cth: PPh 21
2. Degresif% pajak semakin kecil seiring dengan
kenaikan DPPnya
3. Tetap% pajak tetap berapapun jumlah DPPnya.
Cth: Bea Meterai

31. Pengantar Perpajakan 31
Timbulnya Utang Pajak
 Ajaran formalkarena adanya SKP yg
ditetapkan pada official assesment
system.
 Ajaran materialkarena UU yang berlaku
atau penerapan self assesment system.

32. Pengantar Perpajakan 32
Hapusnya Utang Pajak
1. Pembayarankegiatan pembayaran yg dilakukan
WP ke kas negara
2. Kompensasiterjadi jika WP punya kelebihan
pembayaran pajak, dimana kelebihan tsb dapat
dikompensasikan pada pajak2 terutang lainnya
3. Daluwarsajk wkt setelah 10 tahun sejak saat
terutangnya pajak/daluwarsa penagihan
4. Pembebasanpembebasan sanksi administrasi
(tidak diberikan thd pokok pajak)
5. Penghapusanterjadi jika WP dinyatakan pailit

33. Pengantar Perpajakan 33
Sengketa Pajak
 Perbedaan pendapat WP vs fiskus.
 Hak-hak WP difasilitasi
 Jalur/tahapan:
 Keberatan atas penetapan;
 Banding ke Pengadilan Pajak (Psl 27 UU KUP
 Peninjauan Kembali (PK);