Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
KETENTUAN UMUM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
menguru...
KETENTUAN UMUM
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang d...
KETENTUAN UMUM
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :...
STRUKTUR ORGANISASI
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa diba...
Perangkat Desa
1. Sekretariat Desa yaitu :
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan
2. Pelaksana Kewilayahan yaitu :
Kepala Dusun...
SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu
oleh unsur staf sekretariat.
S...
PELAKSANA KEWILAYAHANPELAKSANA KEWILAYAHAN
Pelaksana Kewilayahan smerupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tuga...
PELAKSANA TEKNIS
Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional
Pelaksana Teknis paling banyak t...
TUGASTUGAS
KEPALA DESAKEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa
yang memimpin penyelenggaraan Pe...
FUNGSIFUNGSI
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaa...
TUGASTUGAS
PERANGKAT DESAPERANGKAT DESA
SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA
Sekretaris DesaSekretaris Desa
Sekretaris DesaSek...
FUNGSIFUNGSI
Sekretaris DesaSekretaris Desa
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adm
surat menyurat, ...
Kepala Urusan
Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, da...
Kepala Urusan
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, adm sumber-sumber pendapatan dan peng...
Kepala Urusan
Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana
APBDesa, menginventarisir data2 dalam rangka pemb...
KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI
Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas...
FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Pemerintahan
Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
menyusun rancangan reg...
FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Kesejahteraan
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bida...
FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Pelayanan
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajib...
KEPALA KEWILAYAHAN
Disebut : KEPALA DUSUNDisebut : KEPALA DUSUN
Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
b...
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan d...
TATA CARA PENYUSUNAN
PERDES SOTK
1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD.
2. Dibahas bersama Kades dg BPD un...
JENIS DESAJENIS DESA
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan
tingkat perkembangan desa yaitu :
1. Desa Swase...
KETENTUANKETENTUAN
1. Perangkat Desa diangkat dalam jabatan baru sesuai Perdes tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerinta...
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan,
Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan
kebutuhan...
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swasembada dan Swakarya
Kepala Desa
Sekretaris Desa...
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swadaya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
Umum
Kaur
...
SOTK Pemerintah Desa
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

SOTK Pemerintah Desa

39 308 vues

Publié le

SOTK Pemerintah Desa

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

SOTK Pemerintah Desa

  1. 1. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
  2. 2. KETENTUAN UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  3. 3. KETENTUAN UMUM Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja
  4. 4. KETENTUAN UMUM Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : a)kepastian hukum; b)tertib penyelenggaraan pemerintahan; c)tertib kepentingan umum; d)keterbukaan; e)proporsionalitas; f)profesionalitas; g)akuntabilitas; h)efektivitas dan efisiensi; i)kearifan lokal; j)keberagaman; dan k)partisipatif.
  5. 5. STRUKTUR ORGANISASI Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas : 1. Sekretariat Desa; 2. Pelaksana Kewilayahan; dan 3. Pelaksana Teknis. Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
  6. 6. Perangkat Desa 1. Sekretariat Desa yaitu : Sekretaris Desa dan Kepala Urusan 2. Pelaksana Kewilayahan yaitu : Kepala Dusun 3. Pelaksana Teknis yaitu Kepala Seksi
  7. 7. SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Dipimpin oleh Kepala Urusan
  8. 8. PELAKSANA KEWILAYAHANPELAKSANA KEWILAYAHAN Pelaksana Kewilayahan smerupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dilaksanakan oleh kepala dusun
  9. 9. PELAKSANA TEKNIS Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan Dipimpin oleh Kepala Seksi.
  10. 10. TUGASTUGAS KEPALA DESAKEPALA DESA Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
  11. 11. FUNGSIFUNGSI 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masy, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
  12. 12. TUGASTUGAS PERANGKAT DESAPERANGKAT DESA SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA Sekretaris DesaSekretaris Desa Sekretaris DesaSekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
  13. 13. FUNGSIFUNGSI Sekretaris DesaSekretaris Desa 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adm surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan adm perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adm keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  14. 14. Kepala Urusan Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum FUNGSIFUNGSI Tata Usaha dan Umum
  15. 15. Kepala Urusan Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, adm sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya FUNGSIFUNGSI Keuangan
  16. 16. Kepala Urusan Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data2 dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan FUNGSIFUNGSI Perencanaan
  17. 17. KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
  18. 18. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI Pemerintahan Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa
  19. 19. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI Kesejahteraan Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
  20. 20. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI Pelayanan Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
  21. 21. KEPALA KEWILAYAHAN Disebut : KEPALA DUSUNDisebut : KEPALA DUSUN Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
  22. 22. 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan FUNGSI KEPALA DUSUN
  23. 23. TATA CARA PENYUSUNAN PERDES SOTK 1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD. 2. Dibahas bersama Kades dg BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades. 3. R.Perdes disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 4. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati. 5. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi Perdes tsb berlaku dengan sendirinya. 6. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya. 7. Kades memperbaiki R. Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 8. Kades dapat mengundang BPD untuk memperbaiki R Perdes hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat. 9. Dalam hal Kades tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.
  24. 24. JENIS DESAJENIS DESA Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu : 1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi ( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu : 1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi ( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan)
  25. 25. KETENTUANKETENTUAN 1. Perangkat Desa diangkat dalam jabatan baru sesuai Perdes tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. 2. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diangkat sebagai Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawian.
  26. 26. UNSUR STAF PERANGKAT DESA Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa
  27. 27. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Kategori Desa Swasembada dan Swakarya Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur TU,Um Kaur Keu Kaur Perenc Kasi Pem Kasi Kesjht Kasi Pelyn Kadus Kadus Kadus Kadus
  28. 28. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Kategori Desa Swadaya Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Umum Kaur Perenc Kasi Pem Kasi Kesjht & Pelyn Kadus Kadus Kadus Kadus

×