1.
www.bpjs-kesehatan.go.id
SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2.
DASAR HUKUM
 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)
 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan
 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi
administrative kepada pemberi kerja selian penyelenggara Negara dan setiap orang
selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam program jaminan
kesehatan.
 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional.
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional.

3.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Hak konstitusional setiap
orang
Wujud tanggung jawab negara+
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, maju, secara adil dan
makmur

4.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
4

5.
DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KEMENKES
5
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
Kesehatan
Bayariuran
Penanganankeluhan
PerjanjianKerjasama
Ajukanklaim
PembayaranKlaim
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes,
Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
KendaliBiaya&kualitasYankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
5

6.
• KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN :KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN :
– Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar
iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
– Melaporkan perubahan data peserta, baik karena
pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah
alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
– Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau
dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
– Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan
kesehatan.

7.
PERSYARATAN PENDAFTARAN PEKERJA PENERIMA UPAH
Keterangan :
1.Badan Usaha melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan.
2.BPJS Kesehatan memberikan (Virtual Account, username + password Aplikasi E-Dabu, dan username + password
Aplikasi E-ID)
3.Badan Usaha melakukan entry data dan mengirimkan data peserta beserta tanggungannya melalui aplikasi E-Dabu ke
alamat web. http://edabu.bpjs-kesehatan.go.id dengan username dan password yang sudah diberikan.
4.BPJS Kesehatan melakukan approval / persetujuan tiket hasil entry data peserta dari Badan Usaha, apabila status tiket
berhasil (selesai).
5.Badan Usaha dapat melakukan pembayaran iuran ke Bank BNI/BRI/Mandiri sesuai tagihan iuran yang akan muncul di
awal bulan berikutnya pada aplikasi E-Dabu.
6.Badan Usaha melakukan cetak kartu E-ID melalui alamat web. daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-admin dengan
username dan password yang sudah diberikan.
7.Peserta mendapatkan Kartu E-ID BPJS Kesehatan.
8.Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan provider BPJS Kesehatan.

8.
Besaran Iuran Pekerja Penerima Upah
SARARAN PESERTA
PROSENTASE
UPAH KONTRIBUSI KETERANGAN
PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN/
PPNPN
5% 2% OLEH PEKERJA
(PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN)
3% OLEH PEMBERI KERJA
(PEMERINTAH)
GAJI POKOK + TUNJANGAN
TETAP
PERPRES 111 TAHUN 2013
PASAL 16B (2)
PEKERJA PENERIMA UPAH 5% PER 1 JULI 2015
4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA
PERPRES 111 TAHUN 2013
PASAL 16C (2)
 Pembayaran iuran paling lambat tgl 10 setiap bulannya
Perpres 111 th 2013 (Pasal 17A.1)
Catatan:
Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1
(Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten

9.
Kepesertaan Pekerja Penerima Upah
1.Jumlah peserta dan anggota keluarga INTI yang ditanggung
oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang.
2.Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 (lima)
orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota
keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.

10.
Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
Anggota Keluarga Peserta
Pasal 5 Perpres 111 th 2013

11.
Identitas Peserta BPJS Kesehatan yang berlaku

12.
Contoh Disain
Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan

13.
ProsedurPelayanan
Bagi Peserta BPJS Kesehatan

14.
AlurSystem Rujukan Berjenjang
FASKES TK.I
KOTA
DENPASAR
1. Klinik Utama Dharma Sidhi
2. RS Bhakti Rahayu Denpasar (D)
3. RS Bhayangkara Trijata (C)
4. Rumkit TK 111 Udayana/RSAD (C)
5. RS Puri Raharja (C)
6. RS Surya Husada Denpasar (C)
7. RS Balimed (C)
8. RS Kasih Ibu Denpasar (C)
9. RSIA Puri Bunda (C)
1. BADUNG SELATAN
- RS Siloam (B)
2. BADUNG UTARA :
- RSUD Badung (B)
1. RS Bhakti Rahayu Tabanan (D)
2. RS Wisma Prashanti (D)
3. RS Kasih Ibu Tabanan (C)
RSUD Wangaya (B)
BRSU Tabanan (B)
1. RS Khusus Indera (A)
2. RSUP Sanglah (A)
FASKES TK.I
KAB BADUNG
FASKES TK.I
KAB TABANAN

15.
Manfaat Jaminan Kesehatan

16.
Pelayanan Kesehatan yangPelayanan Kesehatan yang Tidak DijaminTidak Dijamin
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja
atau hubungan kerja;
d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas
yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan
kecelakaan lalu lintas.
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol;
Perpres No 111 Tahun 2013, Pasal 25

17.
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,
shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan (health technology assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah;
p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat
dicegah (preventable adverse events); dan
q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
Lanjutan...

18.
Koordinasi Manfaat
BPJS
KESEHATAN
ASURANSI
KESEHATAN
KOMERSIAL
COB
Manfaat Tambahan
Pelkes Lain yang ditetapkan
oleh Menteri
Pelkes Rujukan Tingkat
Lanjutan
Pelkes Tingkat Pertama
51 Asuransi Swasta - COB

19.
1 PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia
2 PT Asuransi Sinar Mas
3 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
4 PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
5 PT Asuransi Axa Mandiri Finansial Service
6 PT Axa Finansial Indonesia
7 PT Lippo General Insurance Tbk
8 PT Arthagraha General Insurance
9 PT Tugu Pratama Indonesia
10 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Kesehatan Komersial yang sudah PKS dengan BPJS
Kesehatan

20.
Lanjutan...
11 PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
12 PT Avrist Assurance
13 PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero)
14 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
15 PT Asuransi Takaful Keluarga
16 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
17 PT Asuransi Astra Buana
18 PT Asuransi Umum Mega
19 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
20 PT Asuransi AIA Indonesia

21.
21 PT Asuransi Jiwa Equity Life Indonesia
22 PT Asuransi Jiwa Recapital
23 PT Great Eastern Life Indonesia
24 PT Asuransi Adisarana Wanaartha
25 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
26 PT Bosowa Asuransi
27 PT MNC Life Assurance
28 PT Astra Aviva Life
29 PT Asuransi Central Asia
30 PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Lanjutan...

22.
31 PT Asuransi Bintang Tbk
32 PT Tokio Marine Life Insuransce Indonesia
33 PT Asuransi Indrapura
34 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
35 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
36 PT Asuransi Bangun Askrida
37 PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
38 PT Asuransi Axa Indonesia
39 PT BNI Life Insurance
40 PT ACE Life Insurance
Lanjutan...

23.
41 PT Citra International Underwriters
42 PT Asuransi Reliance Indonesia
43 PT Hanwa Life Insurance Indonesia
44 PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
45 PT Asuransi Adira Dinamika
46 PT Pan Pacific Insurance
47 PT Asuransi Samsung Tugu
48 PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967
49 PT Kresna Life
50 PT Asuransi Ramayana Tbk
51 PT Victoria Insurance
Lanjutan...

24.
SANKSI
* UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 17 ayat 1 dan 2
* Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 pasal 5,6,7,8,9
Teguran
Tertulis
Denda
Tidak Mendapat
pelayanan Publik
SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBERI KERJA
•Izin Usaha
•Perizinan Tender
•Mempekerjakan Tenaga
Asing
•Izin penyedia jasa naker
•IMB
PEMBERI KERJA
•Izin Usaha
•Perizinan Tender
•Mempekerjakan Tenaga
Asing
•Izin penyedia jasa naker
•IMB
PERORANGAN
•IMB
•SIM
•Sertifikat Tanah
•Passpor
•STNK
PERORANGAN
•IMB
•SIM
•Sertifikat Tanah
•Passpor
•STNK

25.
Terima kasih
Kartu Indonesia Sehat
Kalau Gotong royong, Semua Tertolong
www.bpjs-kesehatan.go.id @BPJSKesehatanRI BPJS Kesehatan
(Akun Resmi)
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan bpjskesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
Jl. Panjaitan 06 Denpasar : 0361 – 225057 Hotline : 081 236 565 31 kc-denpasar@bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id