Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya meningkatkan efektivitas Musrenbang dengan memulainya dari tingkat desa, mengakomodasi masukan masyarakat ke dalam program SKPD, serta mengubah pendekatan dari pengusulan proposal menjadi diskusi bersama untuk menemukan

1. Merencanakan Pembangunan
untuk rakyat
Guritno Soerjodibroto
Good Local Governance project didukung oleh GTZ
Bekerjasama dengan Depdagri
September 2008
gunung kidul, 17 september 2008
07.10.2008
Seite
Seite 11

2. Komposisi program pembangunan
Program-program yang merespon
indikator pencapaian visi . Ada
aspirasi warga atau tidak
perlu dilakukan
Visi – Misi
Daerah
Issue
saat ini
Program kegiatan untuk
menampung isu-isu
yang muncul di masyarakat
Area untuk
menampung masalah
yang dihadapi warga
Pelayanan
Dasar
Ada visi atau tidak, program- dan
kegiatan disini harus ditingkatkan
sebagai obligatory function
gunung kidul, 17 september 2008
07.10.2008
07.10.2008
Seite
Seite 22

3. Konfigurasi dan Philosophi Sistem
Musrenbang
Musrenbang
desa
Musrenbang
desa
desa
Musrenbang
Musrenbang
kecamatan
Musrenbang
kecamatan
kecamatan
Musrenbang
kota/kab
Mengapa harus dimulai dari unit terbawah ?
- Letak pembangunan hanya di satu tempat
- Ditempat itu pulalah permasalahan
pembangunan berada
Masing-masing box punya fungsi yg spesifik
Forum
SKPD
Renja SKPD
Renstra
SKPD
RKPD
RPJMD
Mengefektivkan fungsi musrenbang akan membantu banyak
dalam mengefisienkan dan mengefektivkan substansi
perencanaan, terutama utk elaborasi isu saat ini
KUA
input
PPAS
referensi
Pembangunan = Isu saat ini + Prioritas
Nasional + Visi + Sisa th lalu + Pelayanan Dsr
APBD
gunung kidul, 17 september 2008
07.10.2008
Seite
Seite 33

4. Issu yang ada dalam Musrenbang
• Bahwa hasil kerja musrenbang desa hampir semua tidak dapat di tampung
dalam anggaran yang ada.
Dibuat prioritas, untuk meyakinkan adanya keadilan, tetapi masih
juga belum menjamin kepastian diakomodasi atau tidak.
Bahwa pemda sudah melaksanakan proses partisipatip, sementara
hasil yang ada masih belum dapat menjawab persoalan
pembangunan
Klaim sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat
Saya juga lahir dan besar di kampung, Mas. Orang desa itu sebenarnya kan udah nggak
asing dengan partisipasi, rembugan atau apapun namanya. Itu udah jadi modal sosial
mereka, jauh sebelum Indonesia ada. Tapi, dengan berbagai perangkat UU atau kebijakan
tentang Musrenbang membuat rembugan itu menjadi sulit. Harus ada prosedur ini dan
itu, metode itu dan ini, bla… bla… Jadi, musrenbang untuk saya adalah sebuah
prosedur sistematis yang mengasingkan orang desa dari modal sosialnya sendiri.
• Updating informasi mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat tidak
dapat dilaksanakan secara efektiv
gunung kidul, 17 september 2008
07.10.2008 Seite
07.10.2008 Seite 44

5. Apa yang terjadi saat ini
• Ada SE Musrenbang , tetapi…….
1.
2.
3.
4.
5.
Masih banyak keluhan mengenai kemanfaatanya bagi warga – yang
punya persepsi (mungkin) berbeda dengan aparat
Rumusan usulan warga dari desa tidak semua dapat ditampung, dan
akhirnya meninggalkan sejumlah sisa yang harus dibahas lagi tahun
berikutnya. Proporsi yang tidak dapat ditampung selalu besar
Upaya untuk memberdayakan masyarakat lebih cenderung
bermakna sebagai sebaliknya, hanya ‘berkerumun’ dan kurang
menghasilkan seperti yang mereka harapkan.
Kalaupun warga lantas mempunyai kapasitas untuk ‘merencanakan’ ,
persoalan berikutnya adalah ‘proses transformasi rencana warga ke
persepsi dan batasan rencana pihak pemerintah’, karena isu
pendanaan masih menjadi core issue .
Ada dua pemahaman yg berseberangan : a. rakyat perlu tahu plafond
anggaran, b. rakyat tidak perlu tahu
Pendekatan a) lebih mengajarkan bagaimana ‘menghabiskan dana’ ,
orientasi lebih kepada ‘membuat usulan sejak belum dimulainya
musrenbang’,
Pendekatan b) peluang untuk memikirkan sumber dana lain ada, dan
orientasinya lebih pada membahas isu yang ada, cenderung untuk
membahas secara intens isu isu yang ada
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite
Seite 55

6. Perubahan Pendekatan
Tk Kelurahan
Tk Kecamatan
Masukan dari
masyarakat
Didengar, Dibahas
bersama
Diakomodasi
Tk Kabupaten
Ditindak
lanjuti
Merasa memiliki hasil
hasil yang ada
A
Usulan Warga
Diserahkan ada Tim tanpa
ada informasi balik
Apapun yg diusulkan
ditampung dgn prioritas
Sebagian besar
tidak di tindak lanjuti
Warga tidak punya
akses dan hak untuk
melihat, beropini atau
membahas bersama
B
Berupa input bagi
perencanaan,
yaitu potensi dan
masalah
Didengar, dibahas dan
dirumuskan bersama
mengenai tindakan
penangananya
Ditetapkan bersama
unit kerja yg hrs
bertanggung jawab
dan prioritasnya
Ada dialog antara
warga dan Dinas, dan
menetapkan bersama
program yang lebih
sesuai
A
B
Sumber :
= Pelaksanaan saat ini
= Konsep perubahan
“Bagaimana Menerapkan Good Governance?”, Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah nomor , 03/V/01 , Edisi khusus
Mimbar Depdagri
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite
Seite 66

7. Dapatkah dijadikan bahan utama Renja SKPD ?
Input untuk Renja
SKPD
Group Masalah
-Sosial
-Ekonomi
-Lingkungan
Peluang
penanganan
masalah
Identify SKPD terkait dengan
kegiatan
Hasil musren Desa
Dilakukan setelah
musren oleh PMD atau
Bapeda bersama rep
warga
Rumusan
kegiatan
penanganan
Workshop partisipatip berorientasi
peningkatan kapasitas dan pembangunan
komitmen
Konversi
kegiatan ke
nomenklature
kegiatan SKPD
Input yang tepat
akan menghasilkan
program yg tepat
pula
Pembahasan antara SKPD dengan warga , dgn fasilitator
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite
Seite 77

8. Kegiatan : Persiapan ke Tk Kecamatan
07.10.2008 Seite
07.10.2008 Seite 88

9. Lanjutan …………
07.10.2008 Seite
07.10.2008 Seite 99

10. Lanjutan …………
07.10.2008 Seite 10
07.10.2008 Seite 10

11. Gambaran hasil
No
Masalah
Kegiatan
Lokasi
Target
SKPD
Costing
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite 11
Seite 11

12. Matrik RKPD
Musrenbang Kabupaten
1.
2.
3.
Tiap isu yang dihadapi
masyarakat sudah ditelaah
dan diurai komponen
pokoknya
Tiap komponen kegiatan
sudah dilihat peluang
pelaksanaanya
Tiap komponen kegiatan
sdh diketahui unit yg
bertanggung jawab
Hasil Musrenbang Kecamatan
Renja SKPD
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite 12
Seite 12

13. Kedepan ……
Tingkat Kecamatan
Waktu Sela
Tingkat Desa
Metodologi Partisipatip :
Mencari ‘the real issue’ di
warga
Mengkonsolidasi isu sejenis
lintas desa
Mengelompokkan isu dalam
koridor layanan SKPD
Mentransformasi isu menjadi
kegiatan yg representativ
Membangun kriteria untuk
menyusun prioritas dgn SKPD
Fasilitator
Bapeda/Aparat
Fasilitator
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008
Seite 13
Seite 13

14. Manfaat Apa yang ada?
1. Berbagai ‘keluhan’ atau permasalahan yang dikeluhkan masyarakat sudah dapat
diakomodasi oleh kegiatan dan program sesuai cakupan layanan tiap SKPD
2. Setelah musren Desa, warga tidak lagi mempersoalkan ‘usulan’ yang mereka
ajukan. Ada perobahan cara memahami bahwa : usulan yang diajukan
masyarakat belum tentu menjawab masalah, kalaupun usulan itupun menjawab
masalah, usulan tadi belum tentu dapat diakomodasi oleh SKPD.
3. Dengan tidak adanya proses pengusulan ‘usulan’, maka diharapkan tidak ada lagi
muncul istilah ‘proposal siluman’, atau ‘proposal kepentingan pribadi’ bahkan milik
fasilitator.
4. Dengan adaanya proses pembahasan bersama dalam merumuskan strategi
penanganan tiap masalah oleh peserta (bila dimungkinkan ada pakar dr warga)
bersama SKPD selaku narasumber, setidaknya akan terjadi ‘pembauran yg solid’
sehingga ‘kesetaraan diantara warga dan aparat semakin terasa’. Kepemilikan
program dan kegiatan menjadi lebih kuat di sisi aparat dan warga.
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008 Seite 14
07.10.2008 Seite 14

15. Lanjutan manfaat…..
6. Dalam penyusunan Renja, tiap SKPD akan menerima informasi yang riil
menyentuh harkat dann hajat hidup masyarakat, sehingga program dan
kegiatan SKPD akan lebih memberi manfaat
7. Pak dan Bu Lurah ataupun pak Camat, tidak lagi harus menjawab keluhan
warga tentang “ apakah usulan kami sudah ditampung, kapan ususlan
kami di realisasikan ?”…tetapi dapat lebih meyakinkan bahwa masalahnya
sudah masuk dalam program-program SKPD, tanpa harus memaksa
SKPD mengorbankan ‘interest’nya.
07.10.2008 Seite 15
07.10.2008 Seite 15

16. 07.10.2008 Seite 16
07.10.2008 Seite 16

17. Semoga pemerintah kabupaten Gunung Kidul bisa dan mau lebih memberi pada rakyatnyA
tanpa kehilangan apapun.
Gunung Kidul, 17 September 2008
07.10.2008 Seite 17
07.10.2008 Seite 17