SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
PENYEBAB KORUPSI DI
Lingkungan ASN, LEGISLATIF,
PROFESIONAL dan PENGUSAHA
PENGERTIAN KORUPSI
▪ UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU ini menjelaskan bahwa
korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan
negara atau perekonomian negara
▪ Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30
bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan
kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian
keuangan negara. 2
Dasar Hukum Pembenrantasan Korupsi di Indonesia
(1) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
KKN.
(3) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
(4) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
(5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
3
4
6) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
7) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
9) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10)Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi
Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor Internal)
▪ Dorongan kebutuhan : seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka
yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar.
▪ .Dorongan keserakahan : orang yang korupsi karena didorong oleh rasa ingin hidup
lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan
terjangkau dengan kemampuan ekonominya
▪ Semangat belajar dari “oknum ASN” yang tidak memiliki skill yang rendah.
▪ Pembagian Tugas Yang Kurang Baik
▪ Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan
penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan.
▪ Penerapan hukum yang pandang bulu
. 5
Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor External)
1. Faktor lingkungan : terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan
tempat individu beraktivitas.
2. Peluang : terjadinya korupsi juga sangat di- dorong oleh kesempatan atau peluang yang di- dapat oleh
seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah.
3. Pembagian tugas yang kurang baik
4. Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan
penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan
5. Penerapan hukum yang pandang bulu
6. Karena kesengajaan individu atau dari niat pribadi dan juga karena tumpang tindih aturan yang
akhirnya menyebabkan dia terduga melakukan korupsi. Jadi ada dua unsur yaitu unsur dari niat individu
itu dan korban kebijakan/aspek Peraturan Perundang-undangan
6
Penyebab korupsi di Lingkungan Legislatif
1. Faktor ekonomi dengan variable keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat
korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif
terhadap tingkat korupsi.
2. Demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik
memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat korupsi.
3. Penyalah gunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat
atau aparatur negara;
3. Pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat
atau aparatur negara yang bersangkutan (Baswir, 2002).
4. Aspek hukum yang dimana hukuman bagi para pelaku korupsi kerap kali tidak sebanding
dengan tindakan yang dilakukan sehingga hal ini yang membuat banyak oknum yang masi
berani melakukannya 7
Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Profesional:
1. Aspek Ekonomi
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan
tersebut seseorangan melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh
kekayaan.
2. Memiliki Peluang
Seseorang dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi jika
memiliki peluang misalnya sebagai pemegang kekuasaan, bersekongkol
dengan pemegang uang, dan tidak ada yang mengawasinya sehingga para
pelaku berani saja melakukan korupsi.
8
1. Aspek Organisasi
Aspek organisasi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dikarenakan
kurang tegas dan teladannya pimpinan, budaya perusahaan yang
buruk juga menjadi salah satu penyebab dikarenakan dengan budaya
atau kebiasaan para anggotanya yang tidak disiplin menjadikan
kurangnya kesadaran seseorang.
2, Kurangnya pengawasan
Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia milik swasta sehingga
dapat menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan, dengan
itu dapat membuat para oknum berani melakukan tindakan korupsi. 9
Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Pengusaha:
10
1. Faktor Kemiskinan
2. Faktor Kekuasaan
3. Faktor Budaya
4. Faktor Ketidak Tahuan
5. Faktor Rendahnya Kualitas Moral Masyarakat
6. Faktor Lemahnya Kelembagaan Negara
7. Korupsi yang terjadi selama ini merupakan
penyakit bersama “mass patology”
KESIMPULAN (SECARA UMUM FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
)
11
Terima Kasih

Contenu connexe

Similaire à PENYEBAB KORUPSI

Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2rickygunawan84
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahanmonalisaibrahim
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiErhaSyam
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...8gbagusindraslub
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRZaitun Hakimiah NS
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...siti muliawati
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud271065
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxDarmapoeteraMaulana
 
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptxFAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptxHesrinTangdiArrang
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesiaPenyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesiaMendeko Jo
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik monalisaibrahim
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdfSrie Maryati
 
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...Melania Bastian
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxEHenriawanYunus
 

Similaire à PENYEBAB KORUPSI (20)

Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
 
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptxFAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesiaPenyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docx
 

Plus de HidayatulJumaah1

Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptxPertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptxHidayatulJumaah1
 
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptxPertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptxHidayatulJumaah1
 
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptxPertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptxHidayatulJumaah1
 
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptxPertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptxHidayatulJumaah1
 
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).pptKONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).pptHidayatulJumaah1
 
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptxPERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptxHidayatulJumaah1
 
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptxasasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptxHidayatulJumaah1
 
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).pptUrusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).pptHidayatulJumaah1
 
desentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.pptdesentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.pptHidayatulJumaah1
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptHidayatulJumaah1
 

Plus de HidayatulJumaah1 (12)

Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptxPertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
 
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptxPertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
 
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptxPertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
 
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptxPertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
 
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).pptKONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
 
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptxPERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
 
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptxBUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
 
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptxasasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
 
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).pptUrusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
 
ILMU POLITIK.pptx
ILMU POLITIK.pptxILMU POLITIK.pptx
ILMU POLITIK.pptx
 
desentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.pptdesentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.ppt
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
 

Dernier

Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaMonaAmelia
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 

Dernier (20)

Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 

PENYEBAB KORUPSI

  • 1. PENYEBAB KORUPSI DI Lingkungan ASN, LEGISLATIF, PROFESIONAL dan PENGUSAHA
  • 2. PENGERTIAN KORUPSI ▪ UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara ▪ Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. 2
  • 3. Dasar Hukum Pembenrantasan Korupsi di Indonesia (1) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. (3) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (4) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3
  • 4. 4 6) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 9) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10)Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi
  • 5. Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor Internal) ▪ Dorongan kebutuhan : seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar. ▪ .Dorongan keserakahan : orang yang korupsi karena didorong oleh rasa ingin hidup lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan terjangkau dengan kemampuan ekonominya ▪ Semangat belajar dari “oknum ASN” yang tidak memiliki skill yang rendah. ▪ Pembagian Tugas Yang Kurang Baik ▪ Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan. ▪ Penerapan hukum yang pandang bulu . 5
  • 6. Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor External) 1. Faktor lingkungan : terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat individu beraktivitas. 2. Peluang : terjadinya korupsi juga sangat di- dorong oleh kesempatan atau peluang yang di- dapat oleh seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah. 3. Pembagian tugas yang kurang baik 4. Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan 5. Penerapan hukum yang pandang bulu 6. Karena kesengajaan individu atau dari niat pribadi dan juga karena tumpang tindih aturan yang akhirnya menyebabkan dia terduga melakukan korupsi. Jadi ada dua unsur yaitu unsur dari niat individu itu dan korban kebijakan/aspek Peraturan Perundang-undangan 6
  • 7. Penyebab korupsi di Lingkungan Legislatif 1. Faktor ekonomi dengan variable keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. 2. Demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat korupsi. 3. Penyalah gunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; 3. Pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Baswir, 2002). 4. Aspek hukum yang dimana hukuman bagi para pelaku korupsi kerap kali tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan sehingga hal ini yang membuat banyak oknum yang masi berani melakukannya 7
  • 8. Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Profesional: 1. Aspek Ekonomi Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorangan melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh kekayaan. 2. Memiliki Peluang Seseorang dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi jika memiliki peluang misalnya sebagai pemegang kekuasaan, bersekongkol dengan pemegang uang, dan tidak ada yang mengawasinya sehingga para pelaku berani saja melakukan korupsi. 8
  • 9. 1. Aspek Organisasi Aspek organisasi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dikarenakan kurang tegas dan teladannya pimpinan, budaya perusahaan yang buruk juga menjadi salah satu penyebab dikarenakan dengan budaya atau kebiasaan para anggotanya yang tidak disiplin menjadikan kurangnya kesadaran seseorang. 2, Kurangnya pengawasan Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia milik swasta sehingga dapat menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan, dengan itu dapat membuat para oknum berani melakukan tindakan korupsi. 9 Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Pengusaha:
  • 10. 10 1. Faktor Kemiskinan 2. Faktor Kekuasaan 3. Faktor Budaya 4. Faktor Ketidak Tahuan 5. Faktor Rendahnya Kualitas Moral Masyarakat 6. Faktor Lemahnya Kelembagaan Negara 7. Korupsi yang terjadi selama ini merupakan penyakit bersama “mass patology” KESIMPULAN (SECARA UMUM FAKTOR PENYEBAB KORUPSI )