KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
1. Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko di FKRTL
Batam, 9 Juni 2021
KEBIJAKAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT
DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
DRG. FARICHAH HANUM, M.KES
4. INDIKATOR MUTU
RS & INSIDEN
KESELAMATAN
PASIEN
REGISTRASI
& LISENSI
SESUAI
REGULASI
PENILAIAN
AKREDITASI
TATAKELOLA DAN
KEPEMIMPINAN
Sarana
Prasarana
Alat Kesehatan
Sumber Daya
Kesehatan
Intervensi Peningkatan Mutu
RS 1
• Kepatuhan
Identifikasi Pasien
2
• Waktu tanggap
pelayanan SC
Emergensi
3
• Waktu tunggu
Rawat Jalan
4
• Penundaan
Operasi Elektif
5
• Kepatuhan waktu
visit DPJP
6
• Pelaporan hasil
kritis laboratorium
7
• Kepatuhan penggunaan
formularium nasional
8
• Kepatuhan
Kebersihan tangan
9
• Kepatuhan terhadap
Clinical Pathway
10
• Kepatuhan upaya
pencegahan risiko
pasien jatuh
11
• Kepuasan pasien
dan keluarga
12
• Kecepatan waktu
tanggap komplain
13
• Kepatuhan
Penggunaan APD
5. Meningkatkan
mutu
pelayanan
Intervensi terhadap
sistem pelayanan
kesehatan
Menekan kejadian
insiden/cedera
pasien
Keterlibatan dan
pemberdayaan
pasien dan
keluarga
Sumber : WHO. Handbook for National Quality Policy and
Strategy.2017
PNPK, PPK, CP, algoritma
Audit medik dan audit klinis
Registrasi, perizinan,
AKREDITASI
Manajemen resiko,
Pelaporan Insiden
keselamatan Pasien
Edukasi pasien, survei
kepuasan pasien, shared
decision making
INTERVENSI PENINGKATAN MUTU
6. PP 47
PENYELENGGARAAN
BIDANG PERUMAH
SAKITAN
PERMENKES 12 / 20
AKREDITASI RS
PERMENKES 80 /
2020 KOMITE
MUTU RUMAH
SAKIT
KepDirJen Pelayanan
4405/2020
Pedoman Pemantauan
& Evaluasi Kesiapan
RS pada Masa
Pandemi COVID-19
Draft RPMK
INDIKATOR
NASIONAL MUTU
Draft KepDirjen
INSTRUMEN
Monev
Mutu
NSPKUPAYAPENINGKATAN MUTUDIR
S
8. 1
2
3
KLASIFIKA
SI RUMAH
SAKIT
PERMENKES NO 12
TH 2020 TENTANG
AKREDITASI RUMAH
SAKIT
PERMENKES NO 3 TH
2020 TTG KLASIFIKASI
DAN PERIZINAN RUMAH
SAKIT
PERMENKES NO 4 TH 2018
TTG KEWAJIBAN RUMAH
SAKIT DAN KEWAJIBAN
PASIEN
PERMENKES NO 18 TH
2018 TENTANG
PENGAWASAN BIDANG
KESEHATAN DAN
BERBAGAI PUU DI
BIDANG
PERUMAHSAKITAN
LAINNYA
KEWAJIBA
N
RUMAH
SAKIT
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN, SERTA
KRITERIA, JENIS DANTATA
CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF
AKREDITAS
I RUMAH
SAKIT
4
PP 47 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
9. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
Pasal 28
b. memberikan informasi yang
benar tentang pelayanan Rumah
Sakit kepada masyarakat
- Informasi umum RS : Profil RS, Tata tertib, Hak &
Kewajiban, Mekanisme Pengaduan, Pembiayaan
- Informasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
- Informasi kinerja pelayanan : Pencapaian Indikator Mutu
Profil RS :
- Status perizinan berusaha, klasifikasi,
pencapaian Indikator Mutu & Akreditasi
10. Pasal 33
b. Pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, anti
diskriminasi, dan efektif
dengan mengutamakan
kepentingan Pasien sesuai
dengan standar pelayanan
Rumah sakit
Pelaksanaan standar mutu
dalam penyelenggaraan
Rumah Sakit
penerapan standar keamanan dan
keselamatan Pasien;
pengukuran indikator mutu
pelayanan
kesehatan Rumah Sakit
pelayanan dengan tidak membedakan
ras, agama, suku, gender, kemampuan
ekonomi, orang dengan kebutuhan
khusus atau penyandang disabilitas,
latar belakang sosial politik dan antar
golongan.
Registrasi
Perizinan
Akreditasi
Penerapan standar
layanan
11. Pasal 38
g. Kewajiban Rumah Sakit
membuat, melaksanakan, dan
menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit
menyusun, menetapkan, melaksanakan,
mematuhi dan mengevaluasi standar pelayanan
Rumah Sakit
membentuk dan menyelenggarakan komite
medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur
organisasi Rumah Sakit lain untuk meningkatkan
mutu pelayanan dan keselamatan Pasien;
Memenuhi persyaratan akreditasi
membuat dan menyampaikan laporan insiden
keselamatan Pasien sesuai ketentuan yang
berlaku;
menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang
berfokus pada keselamatan, efektifitas, efisiensi,
ketepatan waktu, berorientasi pada pasien,
berkeadilan, dan terintegrasi
12. AKREDITASI RUMAH SAKIT
1
2
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit,
wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga)
tahun sekali.
Pasal
55 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua)
tahun sejak memperoleh izin berusaha untuk pertama kali.
Pasal
56
Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen
penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar
negeri.
1
2 Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
13. AKREDITASI RUMAH SAKIT
a
b
Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55,
lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib
Pasal
57
menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan
Akreditasi termasuk Rumah Sakit yang telah terakreditasi
Pasal
58
Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
memuat pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus
dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan
Rumah Sakit dan keselamatan Pasien.
1
2
Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan program nasional dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
melaksanakan Akreditasi dengan menggunakan standar
Akreditasi yang telah disetujui oleh Menteri
15. PERMENKES 12/2020 TENTANG AKREDITASI RS
KEGIATANAKREDITASI
- PersiapanAkreditasi
- PelaksanaanAkreditasi
- PaskaAkreditasi
- PerpanjanganAkreditasi
LAPORAN RS
- PPS
- Indikator Mutu
- Insiden Keselamatan Pasien
- Status AkreditasiRS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
AKREDITASI
LEMBAGAINDEPENDEN
PENYELENGGARA
AKREDITASI
- Dari dalam & luar Negeri
- Persyaratan :
- Badan hukum, Profil
Lembaga, Program
Pelatihan, Tata laksana,
StandarAkreditasi
- Penetapan oleh Menteri
melalui verifikasi
KEWAJIBAN PEM PUSAT &DAERAH
- Mendukung, memotivasi, mendorong
dan memperlancar
- Terhadap:
- Kegiatan penyelenggaraan
- Lembaga independen
- Bentuk Binwas
- Oleh Menteri, Gub, Bupati /
Walikota dengan melibatkan
Asosiasi RS
- Penyesuaian Statusakreditasi
- Setiap RSwajib
terakreditasi
- Secara berkala 4 th
- Setelah beroperasi 2 th
STANDAR AKREDITASI
- Muatan Program Nasional
- Mendapat persetujuanMenkes
TUJUAN PENGATURAN
- Meningkatkanmutu
pelayann
17. KOMITE MUTU RS
Komite Mutu Rumah Sakit adalah unsur organisasi non
struktural yang membantu kepala / direktur RS dalam
mengelola dan memandu program peningkatan mutu &
keselamatan pasien,
serta mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
18. 1
2 3
4
Setiap RS wajib
menyelenggarakan tata Kelola
mutu
Dilakukan
untuk Meningkatkan
Mutu RS &
mempertahankan
Standar yan RS
Dilakukan melalui
pembentukan Komite Mutu
(kebutuhan, ketersediaan
SDM & beban kerja)
Dapat dilaksanakan oleh Tim
Penyelenggara Mutu apabila RS
belum mampu membentuk
PENYELENGGARAAN TATAKELOLA MUTU RS
19. SUSUNAN ORGANISASI & KEANGGOTAAN
KEANGGOTA
AN
PERSYARAT
AN
PEMBERHENTIA
AN
SUSUNAN
ORGANIS
ASI
a.Ketua
b.Sekretaris
c. Anggota
Ketua&Sekrt
merangkap
anggota
Ketuatdkboleh
merangkapsbg
pejabat Struktural
Dipilih&
diangkatoleh
Kepala/ Direktur
RS
Tenagamedis;
Tenaga
Keperawatan;Nakes
lain;TenagaNon
Kesehatan
Jumlah disesuaikan
dg kemampuan &
ketersediaanRS
Diangkat&
diberhentikanoleh
Kepala/ DirekturRS
Masakerja3tahun
& dptdiangkat
kembali
a. tidak pernah
melakukan perbuatan
tercela;
b. sehat jasmani & jiwa;
c.memiliki pengetahuan
dan/atau pengalaman
bekerja dlm
penyelenggaraan mutu
RS;
d. bersedia bekerja
sebagai anggota Komite
Mutu;
e.memiliki komitmen
terhadap peningkatan
mutu, keselamatan
pasien, & manajemen
risiko di RS
a. tidak
melaksanakan tugas
dengan baik;
b.melanggar etika;
c.terlibat dalam
tindakan yang
merugikan RS;
d.dipidana karena
melakukan tindak
pidana
kejahatanberdasarka n
putusan pengadilan
yang telahmemperoleh
kekuatan hukum
tetap.
Komite lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen resiko & keselamatan pasien
diintegrasikan dengan membetuk Sub Komite
20. Tugas Fungsi Fungsi
Lain
Tim Adhoc
Membantu Kepala
/Direktur RS dalam
pelaksanaaan &
evaluasi peningkatan
Mutu, keselamatan
Pasien dan
Manajemen risiko RS
Pelaksanaan &
Evaluasi
Peningkatan Mutu
Keselamatan asien
Manajemen Resiko
Persiapan &
Penyelenggara
an Akreditasi
Dapat dibantu oleh
Tim Adhoc, Komite /
Unit Kerja Lain,
Pakar / Ahli, Terkait
Ditetapkan berdasarkan
usulan Ketua
Komite
Tugas & Fungsi
21. LAPORAN
Dilaporkan secara
tertulis kepada
Kepala/Direktur Rumah
Sakit minimal 3 bulan /
Sewaktu diperlukan
(dan Rekomendasi)
Pemilik / Dewas RS
memberikan umpan balik
berupa rekomendasi
kepada Kepala / Direktur
RS utk di TL
Kepala / Direktur
melaporkan
kepada Pemilik / Dewas RS
(RS pemerintah Pusat &
Daerah)
23. Penyediaan
pelayanan optimal
terutama utk
pasien kasus
terkonfirmasi
Memperlambat,
menghentikan laju
transmisi/
Menunda
penyebaran
penularan
Memberikan
pelayanan kes
yang bermutu &
memperhatikan kes
pasien
LATAR BELAKANG
PEDOMAN PEMANTAUAN & EVALUASI KESIAPAN RS PADA MASA
PANDEMI COVID -19
• Acuan Pemerintah, RS & Pemangku Kepentingan dalam mendukung kesaiapan RS
• Mengoptimalkan kemampuan RS sbg bagian dari komitemen menjaga & meningkatkan mutu pelayanan
• Institusi Pemberi Izin melakukan binwas terhadap pelaksanaan Monev sesuai kewenangan masing2
Meningkatkan
mutu pelayanan
kesehatan secara
berencana dan
berkelanjutan
26. Acuan
Kementeriaan Kesehatan
Dinkes Prov / Kab Kota
Rumah sakit
Pemangku Kepentingan
Mempersiapkan
menghadapi Pandemi Covid
Mempertahankan Mutu
pelayanan
RS
Mengkaji kemampuan yang dimiliki
UMUM KHUSUS
Kemenkes/ Dinkes/
Pemangku Kepentingan
• Mengidentifikasi
kesenjangan kemampuan
RS dalam menghadapi
Pandemi Covid
• Penetapan Kebijakan dalam
penanganan Covid 19
TUJUAN
27. INSTRUMEN
• Menilai kesiapan tata Kelola,
struktur, rencana & Protokol RS
dalam menghadapi Pandmi Covid
• Mengidentifikasi area utama
yang memerlukan tindakan &
pembinaan lebih lanjut
28. KOMPONENDAFTARTILIK
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
KEPEMIMPINAN &
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN
KOORDINASI &KOMUNIKASI
SURVEILANS & MANAJEMEN
INFORMASI
KOMUNIKASI RESIKO &
KETERLIBATAN
MASYARAKAT
ADMINISTARSI,
KEUANGAN &
KELANGSUNGAN BISNIS
SUMBER DAYA MANUSIA
SURGE CAPACITY
(LONJAKAN KAPASITAS)
KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN
PENUNJANG
MANAJEMEN KLINIS PASIEN
KESEHATAN KERJA, KESEHATAN
MENTAL & DUKUNGAN
PSIKOSOSIAL
IDENTIFIKASI & DIAGNOSIS CEPAT
PENCEGAHAN & PENGENDALIAAN
INFEKSI
7
.
8
.
9
.
10.
11
.
1
2
.
29. Merupakan
kegiatan rutin
Monev secara
online / offline
- Surveior
setempat
- RSsetingkat
lebihtinggi
Representasi
Pemberi Izin
Dalam
melakukan
binwas
Pengisian
self
assessment
oleh RS
1
2
3
4
TATA LAKSANA PEMANTUAN DAN
EVALUASI KESIAPAN RS SELAMA
MASA PANDEMI
30. Instrumen yang Diisi RS
• Unduh Instrumen di : http://bit.ly/INSTRUMEN-
KESIAPAN-RS
32. PERTIMBANGAN
Dalam rangka
mempertahankan &
meningkatkan mutu
berkesinambungan
Setiap Fasyankes wajib
melakukan pengukuran &
evaluasi mutu yankes sesuai
indicator mutu
untuk memberikan acuan kepada
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan Fasyankes dalam
melakukan pengukuran dan
evaluasi mutu pelayanan
kesehatan sesuai dengan indikator
yang ditetapkan
33. INDIKATORMUTUNASIONAL
Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu
pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Untuk menilai apakah
upaya yang telah
dilakukan dapat
meningkatkan
keluaran pelayanan
kesehatan;
Memberikan umpan
balik kepada fasyankes
Untuk pembelajaran
menggunakan praktik terbaik
yang diperoleh melalui proses
kaji banding
kepentingan
transparansi publik
34. RUANG
LINGKUP
SASAR
AN
INDIKATORMUTUNASIONAL
INM Rumah Sakit
INM Puskesmas
INM Laboratorium
INM UTD
Puskesmas, RS,
Laboratorium Kesehatan
dan Unit TransfusiDarah.
Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota
Dinas Kesehatan Provinsi
Kementerian Kesehatan
Saat ini sedang dalam proses pembahasan
di bagian Hukor Kemenkes
35. PROFILINDIKATOR
Judul Judul singkat yang spesifik mengenai indikator apa yang akan diukur tanpa
menyebutkan satuan pengukuran.
Dasar Pemikiran Dasar pemilihan indikator, yang berasal dari ketentuan peraturan, literatur, data,
analisis situasi.
Dimensi Mutu Prinsip atau tujuan prioritas dalam memberikan pelayanan, meliputi keselamatan
pasien (safe), efektif (effective), efisien (efficient), berorientasi kepada pasien
(people-centred), tepat-waktu (timely), adil (Equitable) dan terintegrasi (Integrated)
Tujuan Hasil yang ingin dicapai dengan melakukan indikator mutu
Definisi Operasional Batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengukuran
indikator untuk menghindari kerancuan
Tipe Indikator Input, Proses, Output, Outcome
Satuan Pengukuran Standar atau dasar ukuran yang digunakan
Numerator Jumlah subjek atau kondisi yang ingin diukur dalam populasi atau sampel yang
memiliki karakteristik tertentu
Denumerator Semua peluang yang ingin diukur dalam populasi atau sampel
Target Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai
36. PROFILINDIKATOR
Kriteria Inklusi, Eksklusi
Formula Rumus untuk menghasilkan nilai indikator
Desain Pengumpulan Data Retrospektif, Concurrent (Survei harian)
Sumber Data Asal data yang diukur (Data Primer, Data Sekunder)
Instrumen Pengambilan Data Alat atau tools atau formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Besar Sampel Jumlah data yang harus dikumpulkan agar pengukuran menjadi refresentatif.
Menyesuaikan kaidah statistik
Frekuensi Pengumpulan Data Kekerapan pengumpulan data
Periode Pelaporan Data Kurun waktu yang ditetapkan untuk melaporkan data
Periode Analisa Data Kurun waktu yang ditetapkan untuk melakukan analisis data
Penyajian Data Cara menampilkan data
Penanggung Jawab Petugas yang bertanggung jawab untuk mengakomodir upaya pencapaian
target yang ditetapkan.
38. PERATURAN PRESIDEN NO 77 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
PASAL 19 AYAT 1
Selain Komite Medis, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di
Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
PASAL 19 AYAT (2)
Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
a. keperawatan;
b. farmasi dan terapi;
c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
d. pengendalian resistensi antimikroba;
e. etika dan hukum;
f. Koordinasi pendidikan; dan
g. Manajemen risiko dan keselamatan pasien
Menjadi bagian dari Komite
atau Tim Mutu RS
39. KESELAMATANPASIEN– MANAJEMENRISIKO
PERMENKES NO. 11 TAHUN 2017
TENTANG KESELAMATAN PASIEN
PASAL 2
Pengaturan Keselamatan Pasien bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan
kesehatan melalui penerapan manajemen risiko
dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan
oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
PASAL 9 ayat 2 point b
setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan
data kinerja yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden,
akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, dan keuangan
40. PERMENKES 11/2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN
1. Bangun sistem dan
proses untuk
mengelola resiko
2. Identifikasi kemungkinan
terjadinya kesalahan
3. Sistem manajemen risiko
a. Mengelola
insiden secara
efektif
b. Mencegah kejadian
terulang kembali
KESELAMATAN PASIEN merupakan komponen kunci manajemen risiko
dan harus diintegrasikan dengan keselamatan staf, manajemen komplain,
penanganan litigasi dan klaim, serta risiko keuangan dan lingkungan
41. PENCEGAHANDANPENGENDALIANINFEKSI (PPI)– MANAJEMENRISIKO
PERMENKESNO.27 Tahun2017
Salah satu program PPI di Fasyankes :
PENGKAJIAN RISIKO INFEKSI (ICRA)
Pengkajian risiko sebaiknya dilakukan setiap awal tahun sebelum
memulai program dan dapat setiap saat ketika dibutuhkan
Pengkajian Risiko Infeksi (Infection Control
Risk Assesment/ICRA) terdiri dari 4 (empat)
langkah :
1. Identifikasi risiko
2. Analisa risiko
3. Kontrol risiko
4. Monitoring risiko
42. K3RUMAHSAKIT– MANAJEMEN RISIKO
PERMENKESNO.66 Tahun2016
KESELAMA
T
ANDANKESEHA
T
ANKERJARUMAHSAKIT
PASAL 6
Perencanaan K3RS dibuat berdasarkan manajemen risiko K3RS, peraturan perundang-
undangan, dan persyaratan Lainnya.
PASAL 7
(1) Pelaksanaan rencana K3RS meliputi: a. manajemen risiko K3RS; dst
PASAL 11
Standar K3RS meliputi: a. manajemen risiko K3RS;
PASAL 12
Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di Rumah Sakit
sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM
Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung.
43. PERMENKESNO.66 Tahun2016 KESELAMATANDANKESEHATANKERJAR
S
Manajemen risiko K3RS harus dilakukan secara menyeluruh yang
meliputi:
a. persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola
risikonya;
b. identifikasi bahaya potensial;
c. analisis risiko;
d. evaluasi risiko;
e. pengendalian risiko;
f. komunikasi dan konsultasi; dan
g. pemantauan dan telaah ulang.
Dengan adanya pandemi COVID
maka risiko pada Kesehatan kerja
harus lebih diperhatikan