Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Dibahas pula jenis-jenis subjek pajak penghasilan, pengertian penghasilan kena pajak, dan pengurang penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan.

1. Slide By : M. Ikbal Adytia N
STIE Akuntansi
Yayasan Pendidikan Persada Bunda

3. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak.
• PPh dapat dikenakan atas bagian tahun
pajak jika kewajiban subjektif mulai dari
bagian tahun.
• Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika
tahun buku tidak sama, dapat menggunakan
tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan.

4.  Orang Pribadi
 Badan
 Warisan yang Belum Terbagi
 Bentuk Usaha Tetap

5.  Tanpa batasan tempat tinggal atau tempat kedudukan
 Pengusaha  Perusahaan Perorangan
 Karyawan
 Profesional / Tenaga Ahli  Pekerjaan Bebas (dokter,
akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, penilai,
aktuaris)

6.  Merupakan satu kesatuan, menggantikan yang berhak
(ahli waris)
 Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum
dibagi kepada yang berhak.

7.  Sekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai
satu kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak
melakukan usaha
 PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
lembaga

8.  Bentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar
negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia
 Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang
perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik,
bengkel, gudang, ruang untuk promosi/penjualan,
pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek
konstruksi, pemberian jasa, orang atau badan yang
bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
agen atau pegawai asuransi, komputer untuk e-
commerce

9.  SPDN : Subjek Pajak Dalam Negeri
 SPLN : Subjek Pajak Luar Negeri

10.  Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal atau berada
di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau OP yang berada di Indonesia dan berniat
tinggal di Indonesia;
 Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia;
 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.

11.  Pada waktu OP dilahirkan, berada, atau berniat untuk
bertempat tinggal di Indonesia
 Pada waktu Badan didirikan atau bertempat kedudukan
Indonesia
 Pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi

12.  Pada saat OP meninggal dunia atau meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya
 Pada saat Badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat
kedudukan di Indonesia
 Pada saat warisan selesai dibagi

13. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan dan Badan yang tidak didirikan/berkedudukan
di Indonesia
 yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
 yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT)
di Indonesia.

14.  BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
 PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, ATAU PEJABAT-
PEJABAT ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN
DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK
MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN
DI INDONESIA
 ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT:
 PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DENGAN
SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK
MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN
DI INDONESIA


15.  Mempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektif
 Termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak
(withholding agents)

16.  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
 baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
 yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan,
 dengan nama dan dalam bentuk apa pun

17. 1. PENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN
PEKERJAAN BEBAS
2. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN
3. PENGHASILAN DARI MODAL
4. PENGHASILAN LAIN (HADIAH & PEMBEBASAN
UTANG)

18. 1. Penghasilan dikenakan PPh saat diperoleh
2. Penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan atau
dihitung kembali pada akhir tahun
3. PPh tersebut sifatnya Final  tidak dapat dikreditkan
terhadap PPh Terutang di akhir tahun
4. Contoh: bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah
dan bangunan, dan lain-lain
PPH FINAL

19. 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya

20. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
1. Penghasilan Bunga Deposito,
Termasuk Simpanan pada Bank
Dalam Negeri yang Memiliki Cabang
di Luar Negeri
Jumlah Bruto/20%
2. Penghasilan Bunga Tabungan, Jasa
Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank
Indonesia
Jumlah Bruto/20%
3. Penghasilan Berupa Hadiah Jumlah Bruto/25%
4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan atau Bangunan
Jumlah Bruto/5%
5. Penghasilan Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
Jumlah Bruto/10%

21. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
6. Penghasilan yang
Diterima/Diperoleh dari Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek
1.Nilai Transaksi /
0,1% untuk non
pemilik saham
pendiri
2.Nilai Transaksi /
0,1% + 0,5%
untuk pemilik
saham pendiri
7. Bunga Simpanan yang
Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Koperasi Orang Pribadi
lebih dari Rp. 240.000
Jumlah Bruto / 10%

22. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
Usaha Jasa Konstruksi
8. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha
Kecil.
Penghasilan
Bruto/2%
9. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi
Usaha.
Penghasilan
Bruto/4%
10. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang
memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia
Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha.
Penghasilan
Bruto/3%
11. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang Memiliki Kualifikasi Usaha.
Penghasilan
Bruto/4%
12. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa
yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
Penghasilan
Bruto/6%

23.  Objek PPh : Laba Usaha (Penghasilan Netto)
menurut ketentuan fiskal  LABA FISKAL
 Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto yang
Merupakan Objek Pajak – Beban yang Boleh
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

24. 1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain:
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk
memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia;
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

25. HARUS DIDUKUNG DENGAN DOKUMENTASI MEMADAI DAN
DAFTAR NOMINATIF YANG MEMUAT INFORMASI:
1. Nomor urut
2. Tanggal diberikan
3. Nama/tempat entertainment diberikan
4. Alamat entertainment
5. Jenis entertainment
6. Jumlah
7. Relasi, nama, posisi,nama perusahaan dan jenis usaha

26. 1. Handphone
a. Cost diakui 50%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok I
b. Abonemen, Pulsa (voucher isi ulang), dan Perbaikan dibebankan 50%
pada tahun pengeluaran
2. Bus/Minibus untuk Antar Jemput Karyawan
a. Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 100%, disusutkan sebagai
aktiva Kelompok II
b. Pemeliharaan rutin dibebankan seluruhnya pada tahun pengeluaran
3. Sedan/Sejenisnya untuk Pegawai dengan Jabatan/Pekerjaan
Tertentu
 Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 50%, disusutkan sebagai
aktiva Kelompok II
 Pemeliharaan rutin dibebankan 50% pada tahun pengeluaran

27.  Infomasi penting untuk menghitung penyusutan
berdasarkan pajak adalah:
◦ Penyusutan dalam peraturan perpajakan ditentukan
berdasarkan tarif sesuai dengan metode penyusutan
yang di pilih
◦ Tarif penyusutan berdasarkan pengelompokkan barang
yang diatur dalam peraturan perpajakan.
◦ Penyusutan dengan menggunakan saldo menurun, nilai
sisa pada akhir masa masa manfaat harus disusutkan
sekaligus.
◦ Penyusutan dimulai pada bulan saat barang tersebut siap
untuk di pakai.

29. PT. ABC memiliki total penghasilan 600 milyar dan beban yang dapat
dikurangkan sebesar 450 milyar. Beban tersebut dikeluarkan untuk
memperoleh semua penghasilan yang diterimanya. Dari penghasilan tersebut
100 milyar merupakan penghasilan final. Perusahaan tidak dapat
mengindentifikasi secara spesifik beban yang terkait dengan penghasilan final
tersebut. Berapakah penghasilan kena pajak perusahaan?
Jawab:
Penghasilan dikenakan pajak final sebesar 100 milyar dikeluarkan dari
perhitungan penghasilan.
Beban yang akan menjadi pengurang dari penghasilan yang tidak final sebesar
500/600 x 450 = 375.
Penghasilan kena pajak
Penghasilan 500
Beban yang boleh dikurangkan 375
Penghasilan kena pajak 125

30.  Besaran atau nominal
Rp 15.840.000 bagi diri WP
Rp 1.320.000 tambahan bagi WP yang kawin
Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami
Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota
keluarga yang menjadi tanggungan,
maksimum 3
 Mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2009
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pengurang Penghasilan Untuk WP Orang Pribadi

31. besaran atau nominal
Rp24.300.000,00 bagi diri WP
Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin
Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota
keluarga yang menjadi tanggungan
mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012

32.  setiap anggota keluarga
 keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus
 serta anak angkat
 yang menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak memiliki
penghasilan)
 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

33.  Penghasilan isteri diperoleh semata-mata dari
satu pemberi kerja dan
 Penghasilan isteri tersebut berasal dari
pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
keluarga lainnya.

34.  penghasilan anak yang belum dewasa dari mana
pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat
pekerjaannya digabung dengan penghasilan
orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.
 Yang dimaksud dengan “anak yang belum
dewasa” adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

35.  Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar
penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak
Penghasilan yang terutang
 Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya
terdapat dua cara untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan
dengan cara biasa dan penghitungan dengan
menggunakan Norma Penghitungan.

36.  PPH TERUTANG = TARIF PPH X
PENGHASILAN KENA PAJAK
 UNTUK WP ORANG PRIBADI
◦ PENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN
NETTO - PTKP
 UNTUK WP BADAN
◦ PENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN
NETTO

37.  PENGHASILAN NETTO WP OP
◦ PEMBUKUAN
◦ NORMA PERHITUNGAN
 PENGHASILAN NETTO WP BADAN:
◦ PEMBUKUAN

38.  Hanya untuk WP Orang Pribadi
 Peredaran bruto dalam satu tahun < Rp 4,8 milyar
 Memberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan
pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
 Wajib menyelenggarakan pencatatan

39. Seorang dokter, status kawin, istri tidak bekerja/tidak memiliki
penghasilan, mempunyai 3 (tiga) orang anak, bertempat tinggal di
Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.
Norma perhitungan penghasilan netto industri rotan (kode 33100)
adalah 12,5% dan untuk dokter (kode 93213) sebesar 45%
Penghasilan selama tahun 2009:
- Peredaran usaha dari Industri Rotan : Rp. 200.000.000
- Penerimaan bruto sebagai dokter : Rp. 72.000.000

40. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :
- Industri rotan : 12,5%XRp. 200.000.000 : Rp.25.000.000
- Dokter : 45%XRp. 72.000.000: Rp.32.400.000
Jumlah Penghasilan Neto Rp.57.400.000
Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi
= Penghasilan Neto dikurangi PTKP
= Rp. 57.400.000 - Rp. 21.120.000
= Rp. 36.280.000
Pajak penghasilan yang terutang :
5% X Rp. 36.280.000 = Rp. 1.814.000

41. Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan (5.400.000.000)Rp
Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha) 600.000.000Rp
Penghasilan lainnya 50.000.000Rp
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan lainnya (30.000.000)Rp
20.000.000Rp
Jumlah seluruh penghasilan neto 620.000.000Rp
Kompensasi kerugian (10.000.000)Rp
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian 610.000.000Rp
PTKP (K/2) (19.800.000)Rp
Penghasilan Kena Pajak bagi WP Orang Pribadi 590.200.000Rp

42. Peredaran Bruto 6.000.000.000Rp
Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan (5.400.000.000)Rp
Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha) 600.000.000Rp
Penghasilan lainnya 50.000.000Rp
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan lainnya (30.000.000)Rp
20.000.000Rp
Jumlah seluruh penghasilan neto 620.000.000Rp
Kompensasi kerugian (10.000.000)Rp
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan 610.000.000Rp

43. TARIF PPH
Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
(dalam Rupiah)
sampai dengan 50.000.000 5%
50.000.000 - 250.000.000 15%
250.000.000 - 500.000.000 25%
di atas 500.000.000 30%
WP Orang Pribadi

44. TARIF PPH
Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
(dalam Rupiah)
Untuk semua penghasilan kena pajak 25%
WP Badan
1. Tarif ini ditetapkan sebesar 28% dan
berubah menjadi 25% sejak tahun pajak 2010
2. Bagi WP yang telah go public dengan minimal 40% saham
Dimiliki masyarakat diberikan pengurangan 5%

45. 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA PAJAK
Rp 600.000.000.
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG :
- s/d Rp 50.000.000.- 5% = Rp 2.500.000.-
- Rp 200.000.000.- 15% = Rp 30.000.000.
- Rp 250.000.000.- 25% = Rp 62.500.000.-
- Rp 100.000.000.- 30% = Rp 30.000.000.- JU M L
A H = Rp 125.000.000.
2. WAJIB PAJAK BADAN :
PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2009 = Rp 1.250.000.000.
PPh Terutang 28% x Rp 1.250.000.000 = Rp 350.000.000.
PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2010 = Rp 1.250.000.000.
PPh Terutang 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 312.500.000.

46.  Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp. 4,5 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp. 500 juta.
 Karena peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Milyar,
sehingga tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan
Kena Pajak tersebut adalah 50% dari tarif Pajak
Penghasilan yang berlaku.
 Perhitungan PPh terhutang adalah:
Penghasilan Kena Pajak 500,000,000Rp
Tarif PPh yang berlaku 25% x 50%
PPh terhutang Rp62,500,000

47.  Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009
sebesar Rp.30 Milyar dengan Penghasilan Kena
Pajak sebesar Rp. 3 Milyar.
 Karena peredaran bruto PT X lebih dari Rp. 4,8
Milyar, maka yang mendapatkan fasilitas
pengurang tarif dihitung secara proposional.
 Perhitungan PPh terhutang adalah:

48. 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
Rp. 4.800.000.000 xRp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000
Rp. 30.000.000.000
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran bruto yang
tidak memperoleh fasilitas
Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000
PPh terhutang adalah:
1. (50% x25%) xRp. 480.000.000 = 60,000,000Rp
2. 25% xRp. 2.520.000.000 = 630,000,000Rp
Total PPh terhutang 690,000,000Rp

49.  Penghasilan Neto dari Pekerjaan
 Penghasilan Neto dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (Laba
Usaha)
 Penghasilan dari Modal/Investasi
 Penghasilan Lain-lain
Penghasilan Neto
 (Kompensasi Rugi)
Penghasilan Neto setelah Kompensasi Rugi
 (PTKP)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PPh Terutang = Tarif PPh x PKP

50.  Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)
 Penghasilan dari Modal/Investasi
 Penghasilan Lain-lain
Penghasilan Neto
 (Kompensasi Rugi)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PPh Terutang = Tarif PPh x PKP

51.  PPh Terutang
dikurangi: Kredit Pajak I
(PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain)
 PPh yang Masih Harus Dibayar Sendiri
dikurangi: Kredit Pajak II (PPh yang dibayar
sendiri)
 PPh yang Kurang atau Lebih Dibayar

52. Sumber :
http://thoifahasriandini.blogspot.co.id/2015/10/ringkasan
, 2015
file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/Documents/EK42