Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas penggunaan mekanisme hibah untuk pendanaan pemeliharaan jalan di daerah, (2) hibah akan diberikan berdasarkan pencapaian target pemeliharaan jalan yang divrifikasi secara fisik, (3) perjanjian hibah perlu memasukkan klausul peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
1. Review pendanaan untuk daerah dan kemungkinan mempergunakan mekanisme hibah Tyrone Toole Geoff Dixon Aberor Dachwan
2. Latar Belakang Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu tidak mencukupi kebutuhan yang ditetapkan pada target perencanaan dalam rangka mencapai kodisi jalan mantap. Dengan demikian persiapan pendanaan menjadi tidak konsisten dan mencerminka n 2 kombinasi sebagai berikut : Adanya budget envelope dari pemerintah daerah yang tidak stabil di PLG yang dapat dilihat pada bervariasinya hibah dari permerintah pusat, dikombinasikan dengan Urutan prioritas PLG pada tahun belakangan ini pada sektor pendidikan dan kesehatan Dengan demikian ada peluang untuk mengakomodasikan pembiayaan pemeliharaan jalan melalui DAK atau hibah
11. Penetapan ruas yang mendapatkan hibah dicantumkan di dalam perjanjian.Penetapan pemberian hibah didasarkan atas Compliance ensured by verification verifikasi output. Hibah mempergunakan model General Budget Support (GBS)
12. Isu utama Memastikan adanya penambahan nilai dari 2. Apa bukti utama dari kemampuan untuk membelanjakan hibah ? 3. Apakah perjanjian hibah mencakup capacity building?
16. yang diperlukan saat ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.Lewis and Oosterman state “Data empiris menyebutkan bahwa masalah utama dalam membelanjakan modal pada tingkat pemerintah daerah tidak berhubungan dengan aspek keuangan, akan tetapi lebih kdpada tingkat kekakuan dari persiapan penyusunan anggaran an implementasi. Dan di atas semua itu adalah kekurangan kapasitas untuk penencanaan dan implementasi proyek.
17. Isu2 lanjutan Melalui sistem hibah yang ada saat ini pemerintah daerah memiliki akumulasi cadangan dan tidak memerlukan bantuan nari donor. Apabila ini merupakan pra kodisi dari perjanjian hibah, dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki dana cadangan yang besar dan dana yang belum dapat dibelanjakan, maka dikeluarkan dari kandidat penerima hibah.