1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
KEBIJAKAN HIBAH DAERAH
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
1

2. DASAR HUKUM
• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
2

3. DASAR HUKUM
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
• PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
• PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah
• PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);
• PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi)
• PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada
Pemerintah Daerah (Proses Revisi)
3

4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
4

5. UU 33/2004
Pasal 1 (28)
Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga
dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali.
Pasal 44
1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat
2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui
Pemerintah
3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan
pemberi hibah
4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)
5

6. DANA APBN KE DAERAH
APBN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PUSAT MELALUI K/L (MENKEU SELAKU BUN)
•RKA - KL •Rencana Dana Pengeluaran
(RDP) - BUN
Tugas Transfer ke
Kantor Kantor Dekon- Belanja
Pemban- Daerah Pinjaman
Pusat Daerah sentrasi Subsidi Lain-
tuan (DAU, dan Hibah
(KP) (KD) (DK) lain
(TP) DAK,DBH)
Mendanai Urusan
Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD)
Dilaksanakan oleh Pemda
6

7. DEFINISI, RUANG LINGKUP &
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
KEPADA PEMDA

8. DEFINISI
PP 2/2012
•Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari
Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui
perjanjian
•Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk
mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
•Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
8

9. LINGKUP HIBAH DAERAH
PEMDA LAIN
PINJAMAN
LUAR NEGERI
HIBAH
BADAN, LEMBAGA,
PEMERINTAH PEMDA ATAU ORGANISASI
PUSAT DALAM NEGERI
HIBAH LUAR KELOMPOK
NEGERI MASYARAKAT ATAU
PERORANGAN
DALAM NEGERI
BUMD
9

10. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Mekanisme APBN dan APBD
• Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan
cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah
10

11. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
Sumber: Hibah Luar Negeri
• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
• kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
• kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar
Negeri.
Sumber: Pinjaman Luar Negeri
• digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah
Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan
nasional
Sumber: Penerimaan Dalam Negeri
• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan
peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan
aparatur Pemerintah Daerah;
• kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan
penambahan beban pada APBD;
• kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
• kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
11

12. MEKANISME PERENCANAAN &
PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH

13. BAGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI (PP 10/2011)
Calon Pemberi Hibah Bappenas DJPU
Usulan Kegiatan sumber DRKH
Usulan K/L Pinjaman/hibah LN Termasuk Hibah
pembiayaan LN yang
Usulan diterushibahkan
Penilaian : RPJM, Rencana K/L pembiayaan
Pemanfaatan Hibah
Penetapan MK: pinjaman LN dan
DRKH
hibah LN yang diterushibahkan
Komitmen
Pemberian Hibah Negosiasi & Penandatanganan
Perjanjian Hibah
PENERUSAN HIBAH (PP 2/2012)
Usulan nilai
DJPK
K/L
hibah dan daftar Penetapan MK Pemberian/Penerusan Hibah
pemda
Penandatanganan Perjanjian Hibah
Penganggaran dalam APBN
Penyaluran Hibah Penyaluran Hibah
a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. Pembayaran langsung;
c. Rekening Khusus;
d. Letter of Credit;
e. Pembiayaan Pendahuluan

14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
• Penetapan Pemerintah untuk hibah kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari PDN
• Penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan
pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK:
PERJANJIAN HIBAH
HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH
KEPALA DAERAH
HIBAH PEMDA
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah 14

15. PERJANJIAN HIBAH DAERAH

16. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
• Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota
atau pejabat yang diberi kuasa.
• Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
16

17. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Salinan perjanjian hibah daerah wajib disampaikan oleh:
a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh
Pemerintah.
b. kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal
hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada
Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non
kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar
Negeri.
Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri
mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusan
hibah harus disesuaikan.
17

18. PENGANGGARAN HIBAH

19. PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN DI PUSAT PENGANGGARAN DI DAERAH
• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah • Penerimaan hibah oleh Pemerintah
Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Daerah dianggarkan dalam Lain-lain
Bagian Anggaran Bendahara Umum Pendapatan Daerah yang Sah sebagai
Negara sesuai ketentuan perundang- jenis pendapatan hibah
undangan • Penggunaan dana hibah dianggarkan
• Dalam hal APBN telah ditetapkan: sebagai belanja dan/atau pengeluaran
penerushibahan kepada Pemerintah pembiayaan
Daerah yang bersumber dari hibah luar • Dalam hal APBD telah ditetapkan:
negeri dapat dilaksanakan untuk penggunaan dana hibah dapat
kemudian dianggarkan dalam perubahan dilaksanakan untuk kemudian
APBN dianggarkan dalam Perubahan APBD
• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: • Dalam hal Perubahan APBD telah
penerushibahan kepada Pemerintah dapat ditetapkan: penggunaan dana hibah
dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dapat dilaksanakan untuk kemudian
dalam Laporan Keuangan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pusat. Pemerintah Daerah.

20. PENYALURAN DANA HIBAH

21. HUBUNGAN FUNGSI:
PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Verifikasi
KEMENTERIAN PU PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
21

22. PENYALURAN HIBAH [PMK 169/2008]
4 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
3 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
2 Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi
PEMDA K/L KEMENKEU
1
Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah
5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga
22

23. PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012
• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemda
• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai
dengan capaian kinerja
• Lima (5) Mekanisme penyaluran:
a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. pembayaran langsung;
c. rekening khusus;
d. letter of credit (L/C); atau
e. pembiayaan pendahuluan.
23

24. BELANJA HIBAH DALAM APBN

25. HIBAH KE DAERAH DALAM APBN 2010 – 2011
NO PROGRAM MEKANISME EXECUTING SUMBER NILAI JUMLAH
PENYALURAN AGENCY DAERAH
1. Mass Rapid Transit Performance- Ditjen. JICA Rp 5,3 T 1 Pemprov
(MRT) based Perkeretaapian,
Dephub
2. Local Basic Education Performance- Ditjen. Komisi Eropa Rp 125 M 50 Daerah
Capacity (L-BEC) based Mandikdasmen, dan Belanda
Depdiknas
3. Hibah Air Minum Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 199 M 35 Daerah
Karya, Dept. PU
4. Hibah Air Limbah Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 35 M 5 Daerah
Karya, Dept. PU
5. WASAP-D Performance- Ditjen. Cipta Belanda Rp 18 M 6 Daerah
based Karya, Dept. PU
6. Hibah Percepatan Performance- Ditjen. Cipta Australia Rp 48 M 22 Daerah
Pembangunan Sanitasi based Karya, Dept. PU

26. ALOKASI HIBAH T.A. 2010 - 2011
Waktu Realisasi
No Kegiatan Total Alokasi Output
Pelaksanaan Penyaluran
1. L-BEC* 2009 - 2012 125.000.000.000 71.000.000.000 Terselenggaranya kegiatan
peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 50 kab/kota
2. Hibah Air Minum 2010 - 2011 199.550.000.000 199.050.000.000 Terpasangnya 77.000
Sambungan Rumah (SR) Air
Minum
3. Hibah Air Limbah 2010 - 2011 25.000.000.000 24.130.000.000 Terpasangnya 4.826 SR
Pengelolaan Air Limbah
4. IEG* 2010 - 2012 54.397.500.000 43.389.800.400 Pembangunan sarana
persampahan dan air limbah di
21 kab/kota
5. MRT* 2010 - 2014 44.218.410.000 6.777.398.429 Pelaksanaan Tender Assistance
Services – 1
6. WASAP-D* 2010 - 2012 17.952.000.000 6.297.150.700 Kegiatan pembangunan fisik
sanitasi berbasis masyarakat
dan berbasis institusi
*) Sisa alokasi yang tidak terserap untuk kegiatan L-BEC, IEG, MRT dan WASAP-D akan diluncurkan pada TA 2012

27. HIBAH DAERAH 2012
Pagu Alokasi
Waktu
No Kegiatan APBN TA 2012 Target Output
Pelaksanaan
(Rp)
1. Mass Rapid Transit (MRT)* 2010 - 2014 1.533.136.670.000 1. Constructuction Management
Consulting Services
2. Tender Assistance Services – 2
3. Elevated Construction
4. Underground Construction
2. Local Basic Education Capacity (L- 2009 - 2012 11.500.000.000 Terselenggaranya kegiatan
BEC)* peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 23 kab/kota
3. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 147.780.000.000 Desain Irigasi, fisik irigasi dan
System Management Project – APL 2 pelatihan kelompok petani
(WISMP-2)
4. IEG (Transportasi) 2012 Luncuran
5. WASAP-D 2012 Luncuran
6. Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, Pembahasan Proses Grant Agreement
Hibah IEG

28. TERIMA KASIH
28