Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Isu Penyelewengan Dana ACT

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Isu Penyelewengan Dana ACT

Télécharger pour lire hors ligne

EMUAN
• Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial.
• Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT : • Media online: 31% negatif.
• Media sosial: 58% negatif.
• Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT.
• Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.
• Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI.
• Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.

EMUAN
• Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial.
• Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT : • Media online: 31% negatif.
• Media sosial: 58% negatif.
• Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT.
• Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.
• Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI.
• Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Isu Penyelewengan Dana ACT (20)

Plus par Ismail Fahmi (20)

Publicité

Plus récents (20)

Isu Penyelewengan Dana ACT

  1. 1. Dalam Pemberitaan dan Percakapan 30 Juni – 6 Juli 2022 AKSI CEPAT TANGGAP
  2. 2. TEMUAN 2 • Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial. • Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT : • Media online: 31% negatif. • Media sosial: 58% negatif. • Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT. • Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara. • Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI. • Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.
  3. 3. ANALISIS 3 • Isu terkait penyelewengan dana ACT menarik atensi publik dan media. Salah satunya didorong fantastisnya angka- angka rupiah yang diterima para petinggi ACT. • Oleh akun pro ACT—yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok pro oposisi—diskusi isu ini dibawa ke arah politik: bahwa isu ACT digunakan untuk sudutkan Gubernur Anies Baswedan dan partai oposisi pemerintah (PKS). Karenanya, isu ACT tidak lebih dari pengalihan isu. Narasi–narasi ini digerakkan secara terstruktur dengan menggunakan tagar #KamiPercayaACT. • Tagar #KamiPercayaACT sempat merajai Trending Topics Indonesia pada 5 Juli pagi. Tagar ini, juga digunakan untuk mengangkat narasi preventif, ialah dengan memprediksi kasus ini akan digiring pada isu terorisme. • Karakter unggahan akun pro ACT cenderung membandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi dan lembaga pemerintahan lainnya, selain mengkritik reaksi pemerintah yang berlebihan menanggapi ACT. • Di sisi lain warganet yang menunjukkan sikap kontra terhadap ACT tampak aktif mengorek rekam jejak penyaluran dana oleh ACT, antaranya ganti rugi korban Boeing, Gempa Padang, hingga bahasan soal aliran dana pada kelompok terorisme. Sejumlah pernyataan pejabat pemerintah turut menguatkan opini publik atas desakan pengusutan aliran dana ACT. • Meski mengapresiasi sikap Pemerintah yang telah cabut izin ACT, warganet juga kritik sikap Pemerintah yang dinilai membiarkan kegiatan ACT selama bertahun–tahun dan sebut tindakan pemerintah selalu dipantik oleh isu yang viral. • Beberapa media substream diketahui mulai mengulas hubungan ACT dengan PKS. Secara umum media menempatkan ACT sebagai pihak yang bermasalah.
  4. 4. Detail Analisis
  5. 5. TRENDING TOPICS #KamiPercayaACT 5 • Tagar #KamiPercayaACT sempat menjadi Trending Topics Indonesia (TTI) pada 5 Juli dari pukul 6 hingga pukul 10.30 WIB. • Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai.
  6. 6. SNA 4 PETA MEDIA SOSIAL TERKAIT ACT ➢ Pembahasan soal ACT didominasi oleh sentimen negatif warganet (58%)➔ Publik selidiki sejumlah penyelewengan aliran dana ACT, Amplifikasi pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, soroti ada keterkaitan antara ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi pemerintah. ➢ Narasi positif yang mengemuka di periode ini (34%) ➔ Tepis adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan (ABW), Kaitkan permasalahan ACT dengan ijin Kemensos, Duga ada pengalihan isu dari pemerintah. ➢ Publik desak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan aliran dana ACT yang mengarah ke penadanaan terorisme maupun korupsi petinggi. Klaster 1 – : Pro ACT: •@ekowboy2: • Sindir akun kontra ABW yang ungkit kerja sama ACT dengan ABW •@MNW_MNW_MNW: • Sindir ide pembubaran ACT dan soroti lembaga yang lakukan korupsi namun tak dibubarkan •@NegeriKolam: • Nyatakan adanya upaya pengalihan isu dari kasus ACT untuk tutupi kasus besar pejabat pemerintah Periode pemantauan: 30 Juni s.d 6 Juli 2022 (pukul 19.59 WIB) Klaster 2 – Kontra ACT: •@daffana: • Soroti bantuan ganti rugi korban pesawat Boeing yang belum diberikan penuh oleh ACT •@budhihermanto: • Ungkap ketidakpercayaan pada ACT sejak gempa Padang •@Paltiwest: • Soroti ACT yangtidak akuntabel dan berdiri di masa pemerintahan SBY dan PKS
  7. 7. TREN 5 • Pemberitaan seputar isu ACT alami peningkatan di tanggal 5 Juli dengan 2.467 mentions. Hal tersebut didorong oleh sorotan media kepada proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88, dan Kemensos. Serta munculnya tanggapan dari para aktor politik yang dikutip oleh media. Ekspos perkembangan kasus ini diprediksi akan terus alami peningkatan seiring temuan dan langkah penyidikan terhadap ACT. • Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo. Perbincangan ini berkembang pada munculnya kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu dan upaya pemerintah untuk menjatuhkan ACT. Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan baru di lapangan. 19 1.239 2.467 2.368 14 42 32 5.076 19.181 27.408 16.966 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30 June 2022 01 July 2022 02 July 2022 03 July 2022 04 July 2022 05 July 2022 06 July 2022 The trends of total mentions by media types News (ID) Twitter
  8. 8. SENTIMEN 6 Media Online Media Sosial Media Online Media Sosial Positif (34%): • Wakil Wantim MUI sebut pencabutan izin ACT gegabah. • Pimpinan ACT berikan klarifikasi terkait penyelahgunaan dana • Merespon ACT, pegiat medsos Eko Widodo singgung korupsi bansos elit PDIP. Negatif (31%): • Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT • DPR minta bubarkan ACT jika terbukti salah • Menkopolhukam tegaskan ACT harus diproses hukum. Positif (34%): • Naiknya tagar #kamipercayaACT • Tuding adanya konspirasi jatuhkan ACT • Sindir lembaga negara yang juga lakukan korupsi Negatif (58%) : • Mengemuka tagar #AksiCepatTilep, #JanganPercayaACT • Telusuri kemungkinan aliran dana ACT ke organisasi terorisme • Ungkap pendanaan ACT yang tidak diberikan penuh pada berbagai musibah di Indonesia.
  9. 9. MOST SHARED TWITT/ 1 7
  10. 10. MOST SHARED TWITT/ 2 8
  11. 11. MOST SHARED TWITT/ 3 9
  12. 12. MOST SHARED TWITT/ 4 10
  13. 13. MOST SHARED TWITT/ 5 11
  14. 14. PEMETAAN TOKOH 12 Kontra ACT • Setidaknya, ada 25 nama tokoh teratas yang kerap dikutip media terkait kasus penyelewengan dana ACT. • 3 tokoh yang berada di kelompok Pro ACT berasal dari pengurus internal ACT mengklarifikasi tuduhan media Tempo. • Sedangkan narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut. • Baik politisi, pejabat, anggota DPR berada di kelompok Kontra ACT dan mendesak pihak kepolisian mengusut kasus ACT. 9 40% 6 Pro ACT 60% 60% Netral 16% 4 32% 8 52% 13
  15. 15. DAFTAR TOKOH/1 13 No Afiliasi Nama Posisi Quote 1 Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin Pro "Sumber dana remunerasi. Remunerasi atau gaji yang diterima adalah akumulasi gaji dari banyak lembaga bukan hanya dari ACT. Total remunerasi atau gaji yang diterima merupakan akumulatif dari banyak lembaga, ACT hanyalah salah satu dari sekian banyak lembaga yang pernah saya pimpin," 2 Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar Pro "Soal potongan dana kami sebutkan 13,7 persen. Jadi ACT ambil untuk operasional 13,7 persen," 3 Brand ambassador ACT. Fauzi Baadila Netral "Fakta adalah salah apabila saya ikut urus dana, management keuangan atau kepoin gaji orang lain. Di luar area gue. Jauh bro," 4 Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat Kontra "Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT, yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa," 5 Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo Netral “Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu" 6 Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB Luqman Hakim, Kontra "Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewenangan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT"
  16. 16. DAFTAR TOKOH/2 14 No Afiliasi Nama Posisi Quote 7 Politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli Kontra “Punya berapa istri pendiri ACT ya? Kemewahan dan penipuan yang pakai kedok agama,Istri Ketiga Pendiri ACT Terima Aliran Dana Umat?” 8 Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Netral "Sedang didalami lebih lanjut lagi, jadi data-data ke kita hari ini merupakan dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan dan ini sedang berproses oleh aparat penegak hukum, kita tunggu hasilnya seperti apa," 9 Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabaganops) Densus 88 Antiteror Kombes Aswin Siregar Netral "Densus masih melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini," 10 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Netral "Transaksi mengindikasikan demikian (untuk kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," 11 Pengamat politik Hendri Satrio Kontra "Aset-aset diserahkan pengelolaannya ke lembaga lain yang masih dipercaya seperti ke Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat atau lainnya, setelah itu tutup dan membubarkan diri,"
  17. 17. DAFTAR TOKOH/3 15 No Afiliasi Nama Posisi Quote 12 Ketua Forum Zakat Bambang Suherman Netral "Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas," 13 Pengamat Politik Mardigu Wowiek Kontra “Waduh kok begini? Apa karena orang Indonesia orang sorgawi, sangat percaya apa-apa yang berbau sorga jadi gampang dimanfaatin. Ya jangan begitulah lembaga-lembaga jualan kebaikan,” 14 Branch Manager ACT Sulutgo Budianto Tangahu Pro "Saat ini banyak support yang masuk ke kami. Namun Dengan isu ini, donasi-donasi dari publik akan berpengaruh ke depannya. Akan tetapi, doakan kami ACT terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," 15 Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar Kontra "Yang bisa melaporkan juga masyarakat umum baik penyumbang maupun bukan. Karena tindak pidana penggelapan adalah bukan delik aduan, maka setiap orang yang mengetahui ada penggelapan uang mempunyai hak untuk melaporkan secara pidana atas penggelapan itu," 16 Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Kontra "Kami mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini,"
  18. 18. DAFTAR TOKOH/4 16 No Afiliasi Nama Posisi Quote 17 Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A Netral ‘’Saya pun baru tahu dari ente ini kalau Pak Sudarman di ACT,” 18 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD Kontra "Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses scr hukum pudana," 19 Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Muhaimin Iskandar Kontra "Untuk kasus ACT saya kira sebaiknya pihak- pihak berwenang harus segera mengusutnya. Biar tidak jadi kasak-kusuk saja di masyarakat. Kalau memang ada indikasi penyelewengan ya dijewer, tegakkan hukum yang setimpal, 20 Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily Ace Hasan Syadzily Kontra "Kami akan klarifikasi kepada Kemensos soal keberadaan ACT ini yang mengumpulkan dana dari masyarakat,"
  19. 19. DAFTAR TOKOH/5 17 No Afiliasi Nama Posisi Quote 21 Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi Kontra ‘"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, 22 Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Netral "Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana. Sudah ada beberapa pihak yang sudah diklarifikasi. Namun bukan terkait donasi, melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai pelapor," 23 Pemuka agama/ Pengelola situs Bincang Syariah Ustaz Ibnu Kharis / Ustaz Ahong Kontra "ACT sudah lama terindikasi mendanai aksi terorisme di Suriah. Tapi gak langsung ditutup," 24 Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq Kontra “Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, kita sangat prihatin. Ini tentu akan membuka juga gunung es dari begitu banyak penyimpangan orang yang menggunakan isu kemanusiaan,” 25 Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi Pro “Pencabutan izin ACT untuk menerima donasi oleh Kemensos sebelum dilakukan penyelidikan secara menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,”
  20. 20. SITUS BERITA PALING AKTIF 18 40% • 5 besar media mayoritas adalah media mainstream. • Mainstream: wartaekonomi.co.id, viva.co.id, news.detik.com, viva.co.id. • Substream: makassar.terkini.id.
  21. 21. PEMBERITAAN POSITIF 20 40% • Nama tokoh: Muslim Arbi • Kelompok: Direktur Gerakan Perubahan • Quote: “Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara,” • Motif: Nyatakan adanya dugaan pengalihan isu dari pemerintah • Media: Mainstream/rmol.id • Nama tokoh: KH Muhyiddin Junaidi • Kelompok: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) • Quote: “Pencabutan izin ACT sebelum dilakukan penyelidikan secara menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,” • Motif: Kritik kebijakan pencabutan izin ACT • Media: Substream/eramuslim.com
  22. 22. PEMBERITAAN NEGATIF 19 40% • Nama tokoh: Muhadjir Effendi • Kelompok: Menteri Sosial Ad Interim Quote: “Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial" • Motif: Kabarkan pencabutan izin ACT karena adanya pelanggaran • Media: Mainstream/tempo.co • Nama tokoh: Moh Mahfud MD • Kelompok: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) • Quote: "Jika ACT benar selewengkan dana, harus diproses Hukum," • Motif: Sarankan proses hukum pada kasus penyelewengan dana • Media: Mainstream/kabar24.bisnis.com
  23. 23. TERIMA KASIH

×