Laporan Khusus - Penundaan Pemilu

Laporan Khusus - Penundaan Pemilu
PENUNDAAN PEMILU Pemberitaan dan Perbincangan di Media Online dan Media Sosial 27 Februari – 8 Maret 2022
METODE • Data yang digunakan adalah data pada periode dari 27 Februari 2023 pukul 00.00 WIB s.d. 8 Februari 2023 pukul 23.59 WIB. • Data yang diambil bersumber dari Media Online dan Twitter. • Data diambil menggunakan pendekatan kata kunci. Adapun kata kunci yang dipasang adalah: Platform Kata Kunci Should Contain Media Online Pemilu, Pemilihan Umum penundaan, perpanjangan, tunda, menunda, ditunda, jakpus, jakarta pusat Twitter 2
TEMUAN/1 3 • Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu Penundaan Pemilu mencapai titik tertinggi pada 3 Maret 2023, kemudian bergerak melandai namun dengan volume percakapan yang masih cukup tinggi. • Narasi pro kontra isu Penundaan Pemilu (27 Februari – 8 Maret 2023 pukul 23.59 WIB): • Media online: pro 5%, kontra 73%, netral 22%. • Media sosial: pro 6%, kontra 91%, netral 3%. • Narasi pro diperoleh dari pernyataan yang mendukung putusan PN Jakpus serta wacana Penundaan Pemilu. Sedangkan narasi kontra berisi konten yang menentang wacana penundaan Pemilu. • Presiden RI Jokowi menegaskan pemerintah mendukung upaya KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan pemilu. • Susilo Bambang Yudhoyono merasa ada yang aneh dan di luar nalar dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024. • Megawati melalui Hasto Kristiyanto menegaskan agar KPU tetap lanjutkan seluruh tahapan Pemilu. • Muhammadiyah menilai putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima terhadap KPU mencederai hukum dan melanggar konstitusi. Butir kelima amar putusan hakim melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini disampaikan lewat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.
TEMUAN/2 4 • Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburrokhman mengkritik langkah Komisi Yudisial yang berencana memanggil majelis hakim PN Jakarta Pusat imbas putusan yang mengabulkan tuntutan Partai Prima. Dirinya menilai peran KY dalam mengawasi hakim ada di level kode etik, bukan pada putusan yang diketuk oleh para hakim. • Perbincangan di media sosial diisi oleh klaster tokoh nasional, akun media, dan publik. • Peta perbincangan warganet didominasi oleh emosi Trust yang dipicu oleh keyakinan publik jika keluarnya keputusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu ditunggangi kelompok yang memiliki power.
ANALISIS/1 5 • Tren perbincangan terkait Penundaan Pemilu mendapatkan sorotan sangat tinggi pasca PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024. • Perbincangan di media sosial dominan diisi narasi yang mengkritisi penundaan Pemilu. Tak hanya politisi, tapi pakar hukum, pengamat, petinggi partai, juga publik secara umum kritisi putusan PN Jakpus tersebut. • Beberapa tokoh besar kerap dikutip dalam wacana ini dan menolak penundaan Pemilu antaranya adalah Jokowi, SBY, Mahfud MD, Megawati melalui Hasto Krsitiyanto, Prabowo, Surya Paloh, Muhammad Busyro Muqoddas, Feri Amsari, Rocky Gerung, dan banyak lagi. • Di lain pihak, publik melihat penundaan pemilu sebagai upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Warganet juga meyakini ada kelompok yang bekerja tersistematis dan konsisten mendorong wacana penundaan pemilu. • Beberapa nama disebut sebagai aktor paling bertanggung jawab atas naiknya isu penundaan Pemilu, antaranya LBP, Zulhas, Cak Imin, Airlangga H., M. Mardiono, Bamsoet, M. Qodari, Suharso Monoarfa, juga Romahurmuziy dari PPP.
ANALISIS/2 6 • Penolakan penundaan Pemilu juga dilakukan dengan coba menarik perhatian publik dengan menggunakan beberapa tagar, seperti #RakyatOgahTundaPemilu, #TolakTundaPemilu, #Tolak, #TolakPenundaanPemilu, juga #TolakPenundaanPemilu2024. • Video yang paling banyak beredar di publik, juga dominan berisi penjelasan dan argumentasi kenapa penundaan Pemilu harus ditolak, selain juga memaparkan rekam jejak hakim yang memutuskan penundaan Pemilu, juga soroti mantan petinggi BIN dalam Partai Prima. • Lebih jauh, warganet juga mempertanyakan kapabilitas dan kompetensi para hakim di Indonesia. Warganet mengangkat berbagai putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan dan terkesan “lucu”. Seiring dengan hal ini, beberapa narasi negatif juga mempertanyakan kredibilitas dan kebersihan para hakim.
Detail Analisis
PETA MEDIA SOSIAL PENUNDAAN PEMILU 8 Periode pemantauan 27 Februari – 8 Maret 2023 pk 23.59 WIB ➢Percakapan dominan bernada kontra (91%) ➔ Jokowi diduga menjadi dalang penundaan Pemilu, Tekankan jika Pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana, Sebut penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi, ajakan untuk melawan adanya penundaan Pemilu ➢Percakapan pro (6%) ➔ Amplifikasi narasi soal upaya menghormati hasil putusan PN Jakpus, dukungan pada adanya penundaan Pemilu, amplifikasi penjelasan dari Partai Prima soal hak menjadi peserta Pemilu. Klaster 4 – Media: • @CNNIndonesia: Putusan PN Jakpus, Alarm Bahaya Manuver Penundaan Pemilu • @korantempo: Di luar kewenangannya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Pemilu 2024 ditunda. Sesat dan melanggar konstitusi. Simak edisi terbaru Koran Tempo. • @NarasiNewsroom: Agak mencurigakan ya. Kalau kata CSIS, isu penundaan pemilu ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir dan sistematis. 🫣 Menurutmu gimana? Klaster 2 – Publik 1: • @AdhieMassardi: ZAMAN BRUTAL▪︎belum pernah republik ini dikelola secara brutal seperti sekarang ini. Kepala desa smp Presiden ingin nambah masa jabatan. Pemilu minta ditunda. Pejabatnya korup. Anaknya brutal hajar teman smp koma. Jen Polisi edarkan narkoba Barbuk. Bunuh anak buah. Rakyat diam! • @ismailfahmi: Kenapa putusan pengadilan untuk menunda pemilu itu salah, melanggar hukum dan konstitusi, dijelaskan secara terstruktur, logis, singkat, dan jelas dalam 2 menit lbh dikit oleh Bivitri. Klaster 1 – Tokoh: • @mohmahfudmd: Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya. • @SBYudhoyono: 1.Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini. Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat. Apa yg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tdk terjadi sesuatu yg tdk kita inginkan di tahun Pemilu ini*SBY* • @hnurwahid: Kritik Keras Mantan Ketua MK Prof @JimlyAs Soal Putusan Penundaan Pemilu Hingga Hakim PN Jakpus Itu Layak Dipecat dan Putusannya Dikoreksi, Penting Diperhatikan Olh KY dan MA. Agar Tak Terulang Lagi, Agar Konstitusi&Hukum Dipercaya&Dilaksanakan Dg Benar. Klaster 3 – Publik 2: • @bachrum_achmadi: Inilah para bpk bangsa yg pernah wacanakan penundaan pemilu. Para bpk bangsa ini mengajak rakyat u/ membegal konstitusi! • @hc_poirot: Surat Undangan Rakor dari Kemenko Polhukam bocor yg membahas penundaan Pemilu 2024 Pada surat bersifat “segera’ tgl 16 Maret 2022, Kemenko Polhukam meminta peserta utk hadir dlm rapat terkait pemunduran pemilu 2024 dan isu calon pejabat daerah, di Balikpapan, 21 Maret 2022
SOCIAL NETWORK ANALYSIS/1 9 Kelompok Publik 1: • Kontra, Netral • Kritik putusan penundaan pemilu. • Paparkan penjelasan mengapa penundaan pemilu langgar hukum dan konstitusi. • Soroti massifnya penolakan penundaan Pemilu. • Top Influencer : @AdhieMassardi, @ismailfahmi Kelompok Tokoh: • Kontra, Netral • Ajakan perlawanan pada putusan PN Jakpus • Tolak dan kritik penundaan Pemilu • Minta Pemilu 2024 terus lanjut. • Yakini penundaan pemilu langgar konstitusi • Top Influencer: @mohmahfudmd, @SBYudhoyono, @hnurwahid 9 Kelompok Publik 2: • Kontra • Penundaan pemilu dikaitkan dengan upaya perpanjangan masa jabatan. • Tunjukkan beberapa figur/tokoh yang wacanakan penundaan Pemilu. • Bocornya surat yang akan membahas penundaan pemilu. • Top Influencer: @hc_poirot, @bachrum_achmadi Kelompok Media: • Kontra, Netral • Putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu dinilai berbahaya • Penundaan pemilu dianggap melanggar konstitusi. • Penundaan Pemilu digerakkan oleh kelompok yang terorganisir. • Top Influencer: @CNNIndonesia, @korantempo, @NarasiNewsroom.
TREN ISU 10 • Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 3 Maret 2023 (19.274 mentions), didorong kritikan putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu. • Ekspos media online juga mengalami peningkatan pada 3 Maret (3.827 mentions), didorong berbagai penolakan penundaan Pemilu.
11 SENTIMEN Media Online Media Sosial Pro (6%): • Dukungan pada Penundaan Pemilu. • Amplifikasi narasi soal upaya menghormati hasil putusan PN Jakpus • Amplifikasi penjelasan dari Partai Prima soal tuntutan haknya menjadi peserta Pemilu. Kontra (91%) : • Jokowi diduga menjadi dalang penundaan Pemilu • Curiga ada kekuatan besar di balik putusan penundaan Pemilu. • Tekankan jika Pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana. • Sebut penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. • Ajakan untuk melawan adanya penundaan Pemilu Media Sosial Media Online Pro (5%):. • Sejumlah Ketum Parpol setuju keputusan PN Jakpus. • Tenaga ahli KSP minta putusan PN dihormati. • Politikus Gerindra Sebut Penundaan Pemilu Sudah Tepat. • Penundaan Pemilu sesuatu yang sah dalam demokrasi. Kontra (73%): • Pemerintah tegaskan tak ada penundaan Pemilu karena sesuai dengan jadwal. • Ada keterlibatan kelompok khusus di wacana Penundaan Pemilu. • Sejumlah tokoh politik dan kelompok masyarakat tolak penundaan Pemilu. • Penundaan Pemilu melanggar konstitusi.
12 EMOTION Publik berharap Pemilu terus berjalan pada 2024. (1) Curiga Presiden Jokowi dalang penundaan Pemilu; (2) Yakin ada pihak yang bermain dalam putusan Penundaan Pemilu. Publik terkejut tuntutan partai Prima dikabulkan PN Jakpus
13 TOP INFLUENCERS/1 • Top 5 influencer berasal dari, akun tokoh, media partisan, dan publik. • Akun Tokoh: @mohmahfudmd, @SBYudhoyono, @msaid_didu, • Akun Media partisan: @OposisiCerdas, @geloraco
TOP INFLUENCERS/2 14 • Semua influencers, menolak penundaan Pemilu.
15 MOST SHARED TWEET/1
20 TOP HASHTAGS • Tagar yang sampaikan penolakan penundaan Pemilu 2024 terlihat ditemukan dalam sejumlah percakapan. • Beberapa tagar yang terlihat tolak penundaan adalah #RakyatOgahTundaPemilu dan #TolakTundaPemilu,
21 TOP SHARED VIDEO • Konten video seputar tolak penundaan Pemilu banyak diunggah oleh warganet
22 BOT ANALYSIS Perbincangan terlihat dominan dilakukan oleh akun-akun yang teridentifikasi organik.
23 AKTOR PRO KONTRA PENUNDAAN PEMILU Pro penundaan Pemilu Kontra penundaan Pemilu
24 TOP AKTOR PRO PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 1 Agus Jabo Priyono Ketua Umum Partai Prima "Kita minta, sejak awal kita minta supaya proses pemilu itu dihentikan sementara, kalau sebelumnya secara politik kita melakukan gerakan-gerakan politik meminta supaya KPU diaudit supaya persoalannya jelas” 2 Muhammad Romahurmuziy Ketua Majelis Pertimbangan PPP "Menurut saya penundaan Pemilu itu sesuatu yang sah dalam demokrasi dan saya kira ini juga pernah disampaikan oleh pejabat politik kita. Hanya tinggal apakah penundaan itu konstitusional tidak," 3 Arief Poyuono Eks Politisi Gerindra "Ini baru suara Tuhan yang tidak menginginkan Indonesia berantakan jika mengelar pemilu tahun depan, karena kita masih butuh Jokowi untuk pimpin Indonesia," 4 KH Yahya Cholil Staquf Ketua PBNU “Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” 5 Beathor Suryadi Mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi “Jika Pemilu ditunda, keadaan negara bangsa akan baik- baik saja,”
25 TOP AKUN PRO PENUNDAAN PEMILU No Nama Akun Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 1 @kurawa Influencers Kalo melihat alasan hasil putusan PN soal penundaan pemilu ini ada benarnya karena KPU terlalu kentara dan konten bertebaran saat lakukan verifikasi yg terkesan intimidatif .. kasus paling lucu spt partai Umat .. hasil verifikasinya bisa berubah cepat 😆 2 @AnakLolina2 Influencers Maaf ya, memang saya dukung penundaan pemilu hingga 2030 tapi bukan berarti saya yg bermain di belakang.
26 TOP AKTOR KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 1 Joko Widodo Presiden/Pemerintah "Sudah saya sampaikan bolak balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan," 2 Mahfud MD Menkopolhukam/ Pemerintah "Kalau untuk pemerintah sendiri, pemilu itu akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena keputusan itu salah kamar," 3 Prabowo Subianto Menhan/Pemerintah "Saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal bila ditunda-tunda terus. Bagimana, Pak (Paloh)?" 4 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI Ke-6 "Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (tentang Pemilu), rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on (apa yang sebenarnya sedang terjadi)?” 5. Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI “Putusan PN Jakarta Pusat tersebut bukan hanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi terutama juga secara jelas melanggar UUD NRI 1945 dan UU Pemilu. Saya mempertanyakan kompetensi hakim yang memutus perkara tersebut. Wajarnya Komisi Yudisial memeriksa Hakim yang memerintahkan penundaan Pemilu itu,”
27 TOP AKTOR KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 6. Surya Paloh Ketum NasDem "Saya pikir jawabannya sama seperti Mas Bowo. (Nggak ada bedanya?) Apa bedanya? Titik dua sama dengan idem itu," 7. Mochamad Afifuddin Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI "Sedang disiapkan (memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)" 8. Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP "PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar Pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan Pemilu," 9. Hendri Satrio Analis Komunikasi Politik “Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah ancaman serius untuk Republik Indonesia. Dan kalau hal ini dibiarkan dan hanya dianggap sebagai sebuah testing the water maka akan muncul lagi testing the water yang lain,” 10. Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI "Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda Pemilu segara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal, hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,’’
28 TOP AKTOR KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 11. Pernyataan resmi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah berpandangan bahwa sengketa administrasi dan tahapan pemilu seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PN Jakarta Pusat tidak berwewenang membuat putusan penundaan pemilu. 12. Zaky Ahmad Riva'i Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI "Baru saja melakukan laporan, aduan, terkait dengan putusan PN Jakpus, kemarin yang melakukan putusan atau bahasanya memundurkan tahapan pemilu, ini mencederai kualitas hukum di Indonesia," 13. Budiman Sudjatmiko Politisi PDIP "Kita kan enggak menghadapi perang, kita harus hati-hati menyuarakan itu karena melanggar konstitusi dan etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularisasi pergantian kepemimpinan nasional," 14. Rocky gerung Pengamat politik “Dengan logika gampang kita tahu bahwa, kenapa masih ada kasak kusuk di pengadilan Jakarta Pusat untuk penundaan pemilu, karena Ganjar belum nyampe, ya mungkin 22 persen belum nyampe tu,” 15 Mikhael Sinaga Juru Bicara DPP PKB "Aspek hukumnya harus diperiksa kembali karena perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi, kok putusannya malah merampas hak politik rakyat,"
29 TOP AKTOR KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 16. Achmad Nur Hidayat Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora "Keputusan ini benar benar kontroversial dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana Pengadilan Negeri bisa mengeluarkan putusan untuk menunda Pemilu yang diluar kewenangannya," 17. Feri Amsari Pakar hukum tata negara "Lalu kemarin tiba-tiba ngomong soal hak semua orang untuk bicara termasuk soal isu penundaan atau tiga periode. Hari ini lain lagi, KSP tiba-tiba bicara soal, 'ayo hormati putusan pengadilan'. Itu kan sama saja menghormati penundaan pemilu. Jadi presiden tidak juga selalu konsisten," 18. Muhammad Busyro Muqoddas Tokoh Muhammadiyah "Tapi kalau sebaliknya nekad, saya sependapat dengan pakar UGM, itu sikap yang merupakan teror konstitusional, teror gaya baru," 19. Herzaky Mahendra Juru bicara Partai Demokrat “Soliditas parpol di parlemen harus diperkuat dalam menghadapi kekuatan dibalik layar yang berupaya menunda pemilu,” 20 Atang Irawan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, "Putusan pengadilan yang menyimpang dari substansi dan proses hukum itu sendiri, bahkan telah menjadi kontroversi dalam penerapaan keadilan dipandang perlu dilakukan eksaminasi,"
30 TOP AKTOR KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Tokoh Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 21 Pramono Ubaid Tanthowi Komisioner Komnas HAM “Putusan itu berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara reguler setiap 5 tahun sekali,” 22 Hasyim Asy'ari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) "KPU kan sebagai tergugat, ya, kalau KPU tidak banding kan sama dengan menyetujui putusan tersebut. Maka sebagai ekspresi bahwa KPU tidak setuju dengan substansi putusan tersebut, ya, mekanisme hukumnya KPU harus melakukan upaya hukum banding," 23 Ganjar Pranowo Gubernur Jateng ”Sebagai orang yang pernah duduk di Komisi II DPR RI dan sebagai kader partai, saya menganggap keputusan dan penundaan Pemilu itu aneh saja,”
31 TOP AKUN KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Akun Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 1 @mohmahfudmd Tokoh/Menkopolhukam /pemerintah Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya. Ini di luar yurisdiksi, sama dgn Peradilan Militer memutus kasus perceraian. Hkm pemilu bkn hkm perdata. Vonis itu bertentangan dgn UUD 1945 dan UU bhw Pemilu dilakukan setiap 5 thn 2 @SBYudhoyono Tokoh/Mantan Presiden RI 1.Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini. Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat. Apa yg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tdk terjadi sesuatu yg tdk kita inginkan di tahun Pemilu ini*SBY* 3 @AdhieMassardi Aktivis/Influencer ZAMAN BRUTAL▪︎belum pernah republik ini dikelola secara brutal seperti sekarang ini. Kepala desa smp Presiden ingin nambah masa jabatan. Pemilu minta ditunda. Pejabatnya korup. Anaknya brutal hajar teman smp koma. Jen Polisi edarkan narkoba Barbuk. Bunuh anak buah. 4 @ismailfahmi Influencer/Pengamat Kenapa putusan pengadilan untuk menunda pemilu itu salah, melanggar hukum dan konstitusi, dijelaskan secara terstruktur, logis, singkat, dan jelas dalam 2 menit lbh dikit oleh Bivitri. 5 @bachrum_achmadi Influencer/Pegiat Medsos Inilah para bpk bangsa yg pernah wacanakan penundaan pemilu. Para bpk bangsa ini mengajak rakyat u/ membegal konstitusi! 😬😬😬
32 TOP AKUN KONTRA PENUNDAAN PEMILU No Nama Akun Afiliasi/jabatan/ organisasi Quote 6 @msaid_didu Tokoh/Influencer Prof @mohmahfudmd yth, seingat saya, ada 8 pjbt yg pernah menyurakan penundaan pemilu, yaitu : 1) Ketua MPR 2) Ketua DPD 3) Menko Marinves 4) Menko Perekonomian/Ketum Golkar 5) Menteri Investasi/KaBKPM 6) Ketum PAN 7) Ketum PKB 8) Plt Ketum PPP Ayo dukung prof @mohmahfudmd 7 @hc_poirot Publik Surat Undangan Rakor dari Kemenko Polhukam bocor yg membahas penundaan Pemilu 2024 Pada surat bersifat “segera’ tgl 16 Maret 2022, Kemenko Polhukam meminta peserta utk hadir dlm rapat terkait pemunduran pemilu 2024 dan isu calon pejabat daerah, di Balikpapan, 21 Maret 2022 8 @ekowboy2 Publik MK tolak tiga periode PN tunda pemilu juli 2025 Kecurigaan rakyat terjawab.. Silahkan menilai sendiri!! 9 @korantempo Media Di luar kewenangannya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Pemilu 2024 ditunda. Sesat dan melanggar konstitusi. Simak edisi terbaru Koran Tempo, hanya di https://t.co/JSPrmxFxEM 10 @jokowi Presiden RI/Pemerintah Pemerintah berkomitmen untuk mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Anggaran Pemilu juga sudah disiapkan dengan baik. Mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu yang menimbulkan pro dan kontra, pemerintah mendukung KPU untuk mengajukan banding.
33 PERSEBARAN ISU MEDIA ONLINE Peta topik pemberitaan tunjukkan media online lebih banyak mengutip pernyataan sejumlah pihak pertanyakan putusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu. Dalam hal ini sejumlah politisi juga ramai bersuara dan mempertanyakan kewenangan PN untuk mengeluarkan putusan.
34 SITUS BERITA PALING AKTIF • 5 besar media didominasi oleh media Mainstream. • Media Mainstream: nasional.kompas.com, news.detik.com, liputan6.com, news.republika.co.id • Media Substream: democrazy.id
35 CONTOH PEMBERITAAN PRO 40% • Nama tokoh: Arief Poyuono. • Kelompok: Eks Politisi Gerindra. • Quote: "Ini baru suara Tuhan yang tidak menginginkan Indonesia berantakan jika mengelar pemilu tahun depan, karena kita masih butuh Jokowi untuk pimpin Indonesia," • Motif: Dukung putusan PN Jakpus. • Media: Substream/ banten.tribunnews.com. • Nama tokoh: Muhammad Romahurmuziy. • Kelompok: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). • Quote: "Menurut saya penundaan Pemilu itu sesuatu yang sah dalam demokrasi dan saya kira ini juga pernah disampaikan oleh pejabat politik kita. Hanya tinggal apakah penundaan itu konstitusional tidak," • Motif: Sebut penundaan pemilu sebagai salah satu hal yang sah dalam demokrasi. • Media: Mainstream/detik.com.
36 CONTOH PEMBERITAAN KONTRA 40% • Nama tokoh: Joko Widodo. • Kelompok: Presiden RI. • Quote: "Sudah saya sampaikan bolak balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan’’. • Motif: Tegaskan pemilu sesuai jadwal. • Media: Mainstream/cnnindonesia.com. • Nama tokoh: Mahfud MD. • Kelompok: Menkopolhukam. • Quote: "Kalau untuk pemerintah sendiri, pemilu itu akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena keputusan itu salah kamar," • Motif: Jelaskan jika pemerintah melawan putusan PN Jakpus. • Media: Mainstream/kompas.com.
Terima Kasih

Check these out next

Laporan Khusus - Penundaan Pemilu

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Laporan Khusus - Penundaan Pemilu(20)

Plus de Ismail Fahmi(20)

Dernier(20)

Laporan Khusus - Penundaan Pemilu