Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret.
Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut.
Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi.
Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas.
Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi.
Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret.
Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut.
Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi.
Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas.
Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi.
Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx (20)

Publicité

Plus par Ismail Fahmi (20)

Publicité

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx

  1. 1. DATE: 1 Januari – 16 Maret 2022 Perpanjangan Masa Jabatan Presiden DALAM PEMBERITAAN DAN PERCAKAPAN ISMAIL FAHMI, PhD. Founder Drone Emprit
  2. 2. DIGITAL 2022: INDONESIA • Total populasi: 277,7 juta • Total pengguna internet: 204,7 juta • Total pengguna media sosial: 191,4 juta • Total pengguna Facebook: 129,9 juta • Total pengguna YouTube: 139 juta • Total pengguna Instagram: 99,15 juta • Total pengguna TikTok: 92 juta • Total pengguna Twitter: 18,45 juta 2 https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia
  3. 3. METODOLOGI ENTITAS KATA KUNCI SHOULD CONTAIN Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Presiden, Jokowi, pemilu Perpanjangan, 2027, tiga periode, penundaan 3 • Penelitian dilakukan dengan sumber data dari media online di Indonesia, Twitter, Facebook, dan Instagram. • Penelitian dilakukan dengan menggunakan set kata kunci tertentu untuk menganalisis pemberitaan dan perbincangan terkait wacana (1) perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu, (2) masa jabatan Presiden 3 periode. • Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 16 Maret 2022. • Adapun set kata kunci yang digunakan adalah:
  4. 4. TEMUAN • Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret. • Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut. • Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi. • Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas. • Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi. • Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. 4
  5. 5. TREN • Perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret dengan lebih dari 6 ribu mentions didorong tingginya penolakan warganet atas dua wacana tersebut. Minat perbincangan publik diperkirakan masih akan meningkat, terutama didorong pernyataan Luhut yang klaim jutaan netizen dukung penundaan Pemilu. • Pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions, didorong komentar Presiden Jokowi—terkait wacana perpanjangan masa jabatan—bahwa dia patuh pada konstitusi. Pemberitaan diperkirakan akan kembali tinggi, didorong pernyataan Luhut. 5
  6. 6. TOTAL MENTIONS 6
  7. 7. JUMLAH PENGGUNA TWITTER DALAM PERCAKAPAN 7 23,644 pengguna Twitter (0.13%)
  8. 8. SOCIAL NETWORK ANALYSIS 8 Klaster Kontra Perpanjangan Masa Jabatan
  9. 9. 9
  10. 10. 10
  11. 11. SOCIAL NETWORK ANALYSIS 11 Klaster 1 – Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (akademisi, pengamat, politisi, pendukung pemerintah, dan pro oposisi): • Dominan negatif. • Kritik pada Presiden Jokowi yang dinilai plin-plan. • Kritik pada Luhut yang dipercaya merupakan aktor di balik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. • Tiga pemimpin partai politik dukung penundaan Pemilu karena diancam rezim. • Penundaan Pemilu dan 3 periode adalah rencana jahat, buka kemungkinan jabatan Presiden tanpa batas, juga khianati semangat reformasi dan demokrasi. • Perpanjangan masa jabatan karena rezim takut sebab jagoannya mungkin kalah. • Kritik atas klaim Luhut tentang perpanjangan masa jabatan didukung ratusan netizen. • Usulan penundaan Pemilu sama nilainya dengan usulan percepatan Pemilu. • Buruh dan mahasiswa siap lakukan aksi tolak perpajangan masa jabatan presiden. • Ajakan untuk tidak pilih Parpol yang ajukan penundaan Pemilu. • Top influencers: @korantempo, @NarasiNewsroom, @ecosocrights, @satriohendri, @oposisicerdas
  12. 12. TOP 5 INFLUENCER DI TWITTER 12
  13. 13. TOP INFLUENCER DI TWITTER 13
  14. 14. TOP INFLUENCER DI INSTAGRAM 14 TOTAL “LIKES”
  15. 15. TOP INFLUENCER DI INSTAGRAM 15
  16. 16. NARASI DI INSTAGRAM PALING POPULER 16 TOTAL “LIKES”
  17. 17. NARASI DALAM WORDCLOUD DI INSTAGRAM 17
  18. 18. EMOTION ANALYSIS • Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode. • Publik juga cukup kaget dengan respons Jokowi baru-baru ini yang dinilai berubah dibanding dengan pada 2019 silam. Selain itu, klaim Luhut bahwa penundaan Pemilu didukung ratusan netizen juga mengagetkan publik. 18 Percaya Pemerintah memang inginkan perpanjangan masa jabata. Kaget dengan respons Jokowi dan klaim Luhut terkait perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Usulan penundaan Pemilu dan jabatan presiden 3 periode karena takut jagoan yang didukung rezim kalah.
  19. 19. TOKOH PRO - KONTRA 19 Pro Perpanjangan Kontra Perpanjangan Usulkan 3 Periode • Tercatat setidaknya ada 82 tokoh yang membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. • Dari 82 tokoh tersebut, 78% di antaranya, justru suarakan penolakan. • Selain itu, ada juga yang tolak perpanjangan tapi usulkan masa jabatan Presiden 3 periode. 17% [CELLRA NGE] 78% [CELLRA NGE] 5% [CELLRA NGE]
  20. 20. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN 1 Airlangga Hartarto Ketum Golkar 12 KH Anwar Iskandar (Gus War) Wakil Rois Aam PBNU 2 Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB 13 Hamdan Zoelva Mantan Ketua MK 3 Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN 14 Jazilul Fawaid Anggota DPR RI F-PKB 4 KH Yahya Cholil Staquf Ketum PBNU 5 H Nasarudin SH MH Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Riau dan Wakil Bupati Pelalawan 6 Markus Mekeng Waketum Golkar 7 Laksma TNI (Purn) Dr Faisal Manaf Kabid DPN PKP 8 Raja Agung Nusantara Ketua Umum GMDI 9 Arvindo Noviar Ketua Umum Partai Rakyat 10 Filep Wamafwa Perwakilan Aliansi Peduli Demokrasi Masyarakat Papua Barat 11 Saud Marganda Tampubolon Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) DAFTAR TOKOH PRO PERPANJANGAN 20
  21. 21. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN 1 Prof Abdul Muti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 14 Arya Fernandes Pengamat Politik CSIS 2 Sugeng Suparwoto Ketua DPP Nasdem Jawa III 15 Denny Indrayana Pakar Hukum Tata Negara 3 Titi Anggraini Dewan Pembina Perluden 16 Khoirunnisa Nur Agustyati Direktur Eksekutif Perludem 4 Affandi Ismail Hasan Ketum PB HMI MPO 17 Tamil Selvan Komunikolog Politik Nasional 5 AHY Ketum Demokrat 18 Hidayat Nur Wahid Waka Majelis Syuro PKS 6 Teuku Taufiqulhadi Ketua DPP Nasdem 19 Said Iqbal Presiden Partai Buruh 7 Korneles Galanjinjinay Ketua DPP KNPI 20 Gita Putri Direktur Ekskutif PSHK 8 Masinton Pasaribu Politisi PDIP 21 Yayan Hidayat Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi PB PMII 9 Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas 22 Faldo Maldini Staf Khusus Mneteri Sekretaris Negara 10 Yusril Pakar Hukum Tata Negara 23 Mahfud MD Menkopolhukam 11 Burhanuddin Muhtadi Dirut Survey Indikator 24 Marinus Gea Anggota Komisi XI DPR RI 12 Hendri Satrio Akademisi 25 Prabowo Ketum Gerindra 13 Ratno Sulistiyanto Direktur Eksekutif Indopol Survey 26 Muhammad Rafsanjani Sekjen PB PMII DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN 21
  22. 22. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN 27 Saan Mustopa Sekretaris Fraksi Nasdem 40 Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara 28 Budiman Sudjatmiko Politisi PDIP 41 Joshua Silalahi Ketum GPKB 29 AA LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI 42 Achmad Baidowi Ketua DPP PPP 30 Eggi Sudjana Ketum Tim Pembela Ulama dan Aktivis 43 Fachrul Razi Ketua Komisi I DPR RI 31 Rico Marbun Direktur Eksekutif Median 44 Kamhar Lakumani Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat 32 Jimly Asshidiqie Pakar Hukum Tata Negara 45 Usman Hamid Cofounder Public Virtue Institute 33 Benny K. Harman Politikus Partai Demokrat 46 Panca Setyo Prihatin Pengamat Politik 34 Prof. Ma'mun Murod Al Barbasy Rektor UMJ 47 Andrianto Ketua Penyelenggara Perhimpunan Menemukan Indonesia 35 Gurun Arisastra Direktur LBH PB SEMMI 48 Amirul Khalish Manik Ketum PW GPII Kepulauan Riau 36 Rizal Ramli Ekonom Senior 49 Anis Fauzan Anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat 37 M. Tri Andika Dosen dan Pengamat Politik Universitas Bakrie 50 Saiful Mujani Guru Besar Ilmu Politik 38 Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif IPO 51 Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara 39 Lukman Hakim Saifuddin Mantan Menteri Agama RI 52 Denny JA Peneliti LSI DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN 22
  23. 23. No NAMA JABATAN 53 Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem 54 Bursah Zanubi Ketum DPP PGK 55 Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara 56 Rocky Gerung Pengamat Politik 57 Wasanti Peneliti FITRA 58 Tony Ricson Perwakilan KSPI Sumut 59 Fahri Bachmid Pakar Hukum Tata Negara 60 Fahri Hamzah Waketum Partai Gelora Indonesia 61 Willy Agus Utomo Exco Partai Buruh Sumut 62 Basti Tetteng Sekretaris LHKP PW Muhammdiyah Sulsel 63 Wanto Sugito Ketua Repdem 64 Karolin Margret Natasa Bupati Landak Kalbar DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN 23
  24. 24. No NAMA JABATAN 1 Dea Tunggaesti Sekjen DPP PSI 2 M Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer 3 Timothy Ivan Triyono Sekjen Jokpro 2024 4 Grace Natalie Wakil Ketua Dewan Pembina PSI DAFTAR TOKOH USULKAN 3 PERIODE 24
  25. 25. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret) 25 No Jabatan Nama Posisi Quote 1 Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani Kontra Wacana inkonstitusional 2 Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie Kontra Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen UUD 3 Cofounder Public Virtue Institute Usman Hamid Kontra Jangan-jangan (Pemilu ditunda) untuk memperpanjang kekuasaan? 4 Pengamat Politik Panca Setyo Prihatin Kontra Wacana penundaan Pemilu adalah pertaruhan kepentingan politik 5 Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) Saud Marganda Tampubolon Pro Usulkan Presiden 3 periode dengan saran persoalan konstitusional perlu dibicarakan dengan baik 6 Ketua Penyelenggara Perhimpunan Menemukan Indonesia Andrianto Kontra Adanya upaya yang terstruktur, sistematis, masif yang didesain dari istana sendiri 7 Ketum PW GPII Kepulauan Riau Amirul Khalish Manik Kontra Langgar konstitusi 8 Anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Anis Fauzan Kontra Perpanjangan jabatan Presiden kiamat kecil demokrasi 9 Guru Besar Ilmu Politik Saiful Mujani Kontra Membuat rusak demokrasi di Indonesia 10 Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis Kontra Hanya beraroma politis, karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat
  26. 26. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret) 26 No Jabatan Nama Posisi Quote 11 Peneliti LSI Denny JA Kontra Menunda pemilu berpotensi melahirkan kerusuhan sosial 12 Wakil Rois Aam PBNU KH Anwar Iskandar (Gus War) Pro Wacana tentang penundaan pemilu itu bagian dari demokrasi, sah-sah saja 13 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Kontra Menolak agenda tersebut 14 Ketum DPP PGK Bursah Zanubi Kontra Usulan penundaan pemilu mengkhianati cita-cita reformasi 15 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Kontra Ada banyak jalan yang dapat ditempuh oleh para pembuat kebijakan untuk menetapkan masa jabatan presiden maksimal tiga periode 16 Pengamat Politik Rocky Gerung Kontra Penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hanya untuk menguntungkan rezim, namun merugikan demokrasi 17 Peneliti FITRA Wasanti Kontra Merampas hak konstitusional rakyat Indonesia 18 Perwakilan KSPI Sumut Tony Ricson Kontra Melanggar konstitusi dan tidak demokratis 19 Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Kontra Wacana itu adalah sangat tidak bermuatan maslahat 20 Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah Kontra Gerakan yang merusak demokrasi dan melanggar konstitusi.
  27. 27. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret) 27 No Jabatan Nama Posisi Quote 21 Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Pro Amandemen konstitusi pun merupakan hal wajar yang bisa dilakukan manakala persyaratannya secara hukum terpenuhi 22 Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo Kontra Upaya untuk mempertahankan rezim 23 Anggota DPR RI F-PKB Jazilul Fawaid Pro Usulan penundaan pemilu bukan barang haram 24 Sekretaris LHKP PW Muhammdiyah Sulsel Basti Tetteng Kontra Wacana penundaan Pemilu Tanda Kemunduran Demokrasi 25 Ketua Repdem Wanto Sugito Kontra Merusak spirit reformasi 26 Bupati Landak Kalbar Karolin Margret Natasa Kontra Tidak sesuai amanat konstitusi
  28. 28. DAFTAR TOKOH (8-9 Maret) 28 No Jabatan Nama Posisi Quote 27 Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti Kontra Imbau parpol tidak membuat gaduh 28 Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono Kontra Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen UUD 29 Aliansi Peduli Demokrasi Masyarakat Papua Barat Filep Wamafwa Pro Papua Barat merasakan manfaat pembangunan 30 Ketum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Eggi Sudjana Kontra Bentuk pengkhianatan politik, kejahatan konstitusi dan makar 31 Direktur Eksekutif Median Rico Marbun Kontra Pembatasan masa jabatan pastikan otoritarian bisa dihentikan 32 Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie Kontra Merusak demokrasi dan jerumuskan Presiden 33 Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman Kontra Presiden pasti setia pada konstitusi 34 Rektor UMJ Prof. Ma'mun Murod Al Barbasy Kontra Langgar konstitusi 35 Direktur LBH PB SEMMI Gurun Arisastra Kontra Langgar konstutusi 36 Ekonom Senior Rizal Ramli Kontra Jokowi tidak kompeten
  29. 29. DAFTAR TOKOH (8-9 Maret) 29 No Jabatan Nama Posisi Quote 37 Dosen dan Pengamat Politik Universitas Bakrie M. Tri Andika Kontra Tidak ada urgensi menunda pemilu 2024 38 Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Kontra Petaka besar pasca reformasi 39 Mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin Kontra Presiden harus menaati konstitusi 40 Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun Kontra Presiden harus tegas menolak 41 Ketum GPKB Joshua Silalahi Kontra Menimbulkan kegaduhan di masyarakat 42 Ketua DPP PPP Achmad Baidowi Netral Pemerintah tidak pernah membahas penundaan 43 Ketua Komisi I DPR RI Fachrul Razi Kontra Memicu potensi revolusi sosial
  30. 30. DAFTAR TOKOH (1-7 Maret) 30 No Jabatan Nama Posisi Quote 44 Presiden Partai Buruh Said Iqbal Kontra Langgar konstitusi 45 Direktur Ekskutif PSHK Gita Putri Kontra Langgar konstitusi 46 Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi PB PMII Yayan Hidayat Kontra Rusak demokrasi 47 Staf Khusus Mneteri Sekretaris Negara Faldo Maldini Kontra Langgar konstitusi 48 Menkopolhukam Mahfud MD Kontra Langgar konstitusi 49 Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea Kontra Langgar konstitusi 50 Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti Kontra Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen UUD 51 Sekjen PB PMII Muhammad Rafsanjani Kontra Rusak demokrasi 52 Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa Kontra Langgar konstitusi 53 Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Kontra Langgar konstitusi 54 Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari Kontra Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen UUD 55 Ketua Umum GMDI Raja Agung Nusantara Pro Dengan Amandemen 56 Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar Pro Jika Rakyat Menghendaki
  31. 31. DAFTAR TOKOH 1 (22-28 Februari) 31 No Jabatan Nama Posisi Quote 57 Politisi PDIP Masinton Pasaribu Kontra Ikuti aturan kontitusi 58 Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari Kontra Ikuti aturan kontitusi 59 Pakar Hukum Tata Negara Yusril Kontra Pelanggaran konstitusi 60 Waketum Golkar Markus Mekeng Pro Karena adanya permintaan masyarakat 61 Dirut Survey Indikator Burhanuddin Muhtadi Kontra Kecam pihak-pihak gunakan survey untuk agendakan perpanjanngan mas jabatan 62 Akademisi Hendri Satrio Kontra Apresiasi Parpol yang tidak terpengaruh untuk perpanjang masa jabatan 63 Ketum Gerindra Prabowo Netral Belum nyatakan sikap 64 Pengamat Politik CSIS Arya Fernandes Kontra Alasan kepuasan masyarakat itu tidak logis 65 Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana Kontra Melanggar konstitusi 66 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati Kontra Tak ada alasan tunda pemilu 67 Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan Kontra Bentuk nepotisme baru 68 Waka Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid Kontra Hasil survey tidak bisa jadi alasan 69 Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Pro Alasan penundaan logis
  32. 32. No Jabatan Nama Posisi Quote 70 Kabid DPN PKP Laksma TNI (Purn) Dr Faisal Manaf Pro Alasan penundaan logis 71 Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf Pro Usulan penundaan pemilu 2024 masuk akal 72 Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto Netral Parpol tak punya figur capres 73 Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti Kontra Langgar konstitusi 74 Ketua DPP Nasdem Jawa III Sugeng Suparwoto Kontra Langgar konstitusi 75 Dewan Pembina Perluden Titi Anggraini Kontra Alasan tidak logis 76 Ketum PB HMI MPO Affandi Ismail Hasan Kontra Langgar konstitusi 77 Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Riau dan Wakil Bupati Pelalawan H Nasarudin SH MH Pro Pemulihan ekonomi 78 Ketum Demokrat AHY Kontra Langgar konstitusi 79 Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi Kontra Rusak demokrasi 80 Ketua DPP KNPI Korneles Galanjinjinay Kontra Langgar konstitusi 81 Ketum Golkar Airlangga Hartarto Pro Keberlanjutan ekonomi 82 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Pro Keberlanjutan ekonomi DAFTAR TOKOH 2 (22-28 Februari) 32
  33. 33. 33 Terima Kasih 3

×