Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pengertian desentralisasi, otonomi daerah di Indonesia, dan pembentukan kawasan khusus secara nasional.

1. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 1
PERTEMUAN KE : 2
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
A. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu
untuk:
1.Memahami tentang pembentukan daerah sebagai konsekwensi kebijakan
desentralisasi berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004,
2.Menjelaskan tentang pengertian desentralisasi,
3.Memahami tentang otonomi daerah di Indonesia,
4.Memahami tentang prinsip otonomi daerah,
5.Memahami tentang Pembentukan kawasan khusus yang strategis secara
nasional ditinjau dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan
pertahanan keamanan,
B.Uraian materi
1. Pembentukan daerah sebagai konsekwensi kebijakan
desentralisasi berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Maksud dari dilaksanakannya pemberian wewenang dari pemerintah pusat
ke daerah adalah pemekaran wilayah untuk melaksanakan program-program
yang selama ini belum terlaksana, yakni pemerataan pembangunan
masyarakat didaerah yang belum terjangkau. Pemerkaran wilayah ini
merupakan program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena
diharapkan program ini akan menjadikan daerah lebih maju sehingga
kesejahteraan masyarakat meningkat.
Banyak hal yang menjadi faktor gagalnya pelaksanaanotonomi di daerah,
ini biasanya disebabkan oleh:
1. Buruknya kualitas pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah di daerah, yakni masih banyaknya pungutan liar dalam
pembuatan ijin, tidak adanya keterbukaan dalam laporan keuangan,
2. Selama ini manfaat dari adanya pemekaran wilayah hanya dinikmati oleh
segelintir orang, ini berpotensi merugikan negara dibandingan manfaat
yang didapat oleh masyarakat,
3. Dalam rencana pengajuan pemekaran wilayah, ada indikasi suap yang
dilakukan oleh elit politik yang berkepentingan dalam meloloskan rencana
pemekaran tersebut, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan
keinginan masyarakat,

2. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 2
4. Tidak maksimalnya peran kepala daerah dan pemerintah daerah dalam
mengurangi potensi kerugian negara, sehingga pelayanan birokrasi tidak
memuaskan masyarakat.
5. Daerah yang dianggap belum berpotensi melaksanakan pemekaran
wilayah memaksakan diri mengajukan ijin, dan tidak ketatnya sikap
pemerintah pusat dalam memberikan ijin pemekaran mengakibatkan
daerah tersebut gagal membangun daerahnya.
Semenjak diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
lahir pasca orde baru di mana salah satu salah satu sumber energi terbesar
yang menggerakan reformasi politik pasca 1998 adalah perlunya
desentralisasi. Revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang ini terus
dilakukan sampai terbit UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Pada hakikatnya pendistribusian kebijakan pengeloaan pemerintah daerah
ini juga di berikan kepada masyarakat daerah tersebut agar ikut berperan
serta dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan hak otonomi, jadi
tidak hanya pemimpin daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah) dan
anggota dewan saja yng berhak menikmati hasilnya, namun ini harus
dilakukan agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari adanya otonomi ini meliputi perubahan dalam bidang
keseragaman dan kebergaman dalam penyelenggaraan pelayanan birokrasi,
sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, lebih mudah,
murah, cepat, tanpa meninggalkan nilai demokrasi yang sudah ada, sehingga
dengan adanya pemberian kewenangan dari pusat ke daerah ini akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi, taraf hidup, masyarakat, dan
meningkatnya pembangunan di sektor lain.
2. Pengertian desentralisasi
Makna dan tujuan dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah
(desentralisasi) ini adalah layanan untuk publik berjalan maksimal, efisien,
cepat dan murah, dan dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah juga lebih demokratis karena melibatkan masyarakat.
Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah juga meliputi kebijakan dalam
penggunaan anggaran atau dana yang diperuntukan untuk kepentingan
masyarakat, pembangunan, termasuk dalam hal pemungutan pajak yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
Keputusan dalam menerapkan sistem desentralisasi ini dilatar belakangi
dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh negara lain yang dianggap
berhasil melaksanakan program ini, yakni berkembangnya perekonomian
daerah, meningkatnya taraf hidup masyarakat, perbaikan dalam pelayanan
publik, dan lain sebagainya, ini dilakukan agar kegagalan yang selamaini
dirasakan dengan menerapkan sistem sentralis dapat diminimalsir.

3. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 3
Pemberian kewenangan oleh pusat ini tidak saja berbentuk pelayanan
publik, namun juga dalam hal penyaluran penggunaan anggaran
(desentralisasi administratif), karena dengan diberikannya kepercayaan dalam
pengelolaan anggaran diharapkan pemerintah daerah akan lebih bertanggung
jawab dalam perencanaan pembangunan, dan lebih transparan dalam
pelaporannya, walaupun tetap diawasi oleh pemerintah pusat.
Bentuk desentralisasi administratif ini dapat dibagi dalam tiga jenis,
yakni:
1. Pemberian kewenangan dalam bentuk hierarki,
2. Pemberian kewenangan kepada pemerintah yang lebih rendah dalam hal
penyaluran pendanaan (devolisi) ini dimaksudkan agar adanya
peningkatan pembangunan dalam sekrot ekonomi yang selama ini belum
terjangkau oleh pemerintahan dipusat dapat tersalurkan oleh pemerintahan
didaerah, dengan tetap melalui pengawasan pemerintah pusat,
3. Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban
tertentu kepada organisasi-organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
untuk mendukung melaksanakan suksesnya pembangunan daerah, ini juga
sama dengan kontrol pengawasan pusat.
Pelayanan publik kepada masyarakat ini juga tidak terlepas dan tidak
mengesampingkan keadaan kultur dan budaya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelayanan ini
maka diharapkan akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
daerah.
a. Konsep dan rancangan dasar desentralisasi
Pelimpahan kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah ini diharapkan
peningkatan tanggung jawab dalam bidang pelayanan, pendapat Burki,
Perry dan Dillinger, bahwa: “ Dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat
lebih tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui
pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat.
Selain itu, desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi dan
inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan masyarakat
yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik sering
menjadi korban karena transfer kewenangan sering disalahartikan atau
disalahgunakan oleh elit lokal yang relatif kurang memenuhi standar
kompetensi yang dibutuhkan”.
b. Keseimbangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi
Menurut pendapat yang disampaikan oleh (Rondinelli maupun Turner and
Hulme:1976): “Desentralisasi selalu dikaitkan dengan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, baik secara politik maupun sosial-ekonomi.

4. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 4
Dari sudut pandang politik, desentralisasi adalah bagian dari proses
demokratisasi, di mana rezim otokratis digantikan oleh pemerintah populer.
Konstitusi yang lebih demokratis, sementara dari sudut pandang ekonomi
desentralisasi dapat dianggap sebagai persyaratan pemerintah yang
diperlukan, kebutuhan ini muncul dari kegagalan pasar, yang merangsang
gagasan pemerintah sentralisasi”.
Dalam sudut pandang ekonomi, asas dekosentrasi dimaknai sebagai
timbulnya ide sentralisasi dalam pemerintahan. Oleh karena desentralisasi
semata tidak selalu membawa hasil positif, maka munculnya konsep
dekonsentrasi dilakukan ketika terjadi peningkatan fungsi dan aktivitas
pemerintahan yang memperlihatkan adanya gejala kesenjangan(gap) yang
semakin melebar antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi
muncul terhadap kebutuhan publik untuk berinteraksi secara intensif
dengan pemerintah pusat. Mark Turner mencatat adanya beberapa
kelebihan dari dekonsentrasi yang lazimnya banyak menyentuh aspek
manajerial. Manfaat yang paling dirasakan adalah penggunaan sumber
daya yang lebih efisien1
Pelaksanaan desentralisasi tidak selalu memberikan dampak postitif,
karena dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai macam kendala
dan rintangan, diantaranya karena ketidaksiapan dari sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang kurang mendukung dalam program ini,
juga adanya ketimpangan lain sebagai akibat dari kegagalan pemerintah
daerah yang dianggap belum bisa mengantisipasi kemungkinan yang akan
terjadi.
3. Otonomi daerah di Indonesia
Tujuan dari diberlakukannya kebijakan desentralisasi ini sudah pasti
diharapkan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat di daerah, namun dalam pelaksanaannya sering di temui berbagai
macam kendala sehingga kebijakan ini terhambat bahkan gagal. Kegagalan
ini sebelumnya tidak diantisipasi, yakni tidak mendukungnya sumber daya
manusia yang terlibat, juga kekayaan alam sebagai salah satu sumber
pemasukan berupa APBD yang dirasakan minimbagi daerah. Untuk
meminimalisir keadaan ini maka pemerintah Indonesia memberikan
kewenangan pada pemerintah daerah dalam melekasanakan otonmi
didaerah. Ini tercantum didalam pasal 18 UUD 1945, yakni: “pembagian
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”.
1Abdul Azis, “ Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asis”.2003,
Pustaka Amanah, Bantul Yogyakarta, Hlm. 5.

5. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 5
Selanjutnya menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah menyatakan bahwa:, ”Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang berarti urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat yang diatur dan diurus tersebut meliputi
kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada
daerah - daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan kretivitas
masyarakat sesuai dengan keinginannya”.
Dalam kenyataannya, pemberian hak otonomi daerah, diberikan kepada
daerah disesuaikan dengan pengajuan kebutuhan dan kemampuan dalam
melaksanakan disesuikan ketersediaan kekayaan alam dan kesiapan SDM
yang memadai, karena hal berkaitan dengan kewenangan yang akan
didistribusikan kepada daerah agar mencapai hasil yang memuaskan,
sehingga maksud serta tujuan yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh
masyarakat. Namun apabila dalam pelaksanaannya gagal, maka pemerintah
pusat akan mengambil kembali hak otonomi tersebut.
Dalam menyelenggarakan kewenangannya tersebut pemerintah daerah
diberikan keleluasaan dalam mengelola semua bidang yang berkaitan
dengan kewajibannya, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang tetap
menajdi kewenangan pemerintah pusat, diantaranya pengaturan dalam
bidang:
a. Mata uang dan fiskal, dalam hal ini, mata uang yang berlaku di seluruh
daerah otonom adalah mata uang rupiah. Daerah otonom tidak
diperkenankan untuk membuat mata uang sendiri sebagai alat transaksi,
b. Pertahanan dan keamanan, kendali ini masih tetap dipegang dan menjadi
urusan pemerintah pusat,
c. Politik luar negeri, dalam hal melakukan hubungan dengan luar negeri,
pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan hubungan langsung,
namun harus melalui prosedur yang sudah ditentukan yakni melalui
kementrian luar negeri republik Indonesia,
d. Agama, maksudnya, agama yang berlaku di daerah otonom adalah
agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tidak diperkenankan
daerah membuat dan menciptakan agama sendiri di luar ketentuan yang
berlaku.
e. Hukum atau yustisi, peraturan dan aturan yang diberlakukan diseluruh
daerah otonom adalah hukum posiitif yang sudah ditentukan oleh
pemerintah Indonesia.
Namun disisi lain, otoritas yang diberikan oleh pusat kepada daerah
meliputi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya disertai
pengendalian dan evaluasi, diberikan secara menyeluruh.

6. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 6
Dengan diberikannnya kewenangan yang dimaksudkan diatas, maka
daerah otonom dalam hal ini pemerintah daerah dam masyarakat harus
bertanggung jawab dalam pelaksanannya, hal ini diwujudkan dalam bentuk
peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, meningkatnya
kehidupan demokrasi, pelayanan publik semakin baik, dan untuk menjaga
keharmonisan antara pemerintahan dipusat dan pemerintahan didaerah demi
terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa, dengan diberikannya kewenangan hak
otonomi daerah, maka kewajiban-kewajiban yang didistribusikan oleh
pemerintah pusat kepada daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
karena bila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaannya, maka pemerintah
pusat akan mencabut kembali hak yang sudah diberikan, sehingga
pengelolaan dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Dengan diberikannya hak otonomi daerah, maka beban yang dipikul oleh
pemerintah pusat akan terbantu, karena dalam hal pengurusan kepentingan
dan kebutuhan daerah, akan di tangani oleh pemerintah daerah yang lebih
paham dengan kebutuhan daerahnya, sehingga fokus dari pemerintah pusat
akan terkonsentrasi dalam bidang pengembangan ekonomi global, dan fokus
kepada kebijakan-kebijakan umum. Berikutnya, hak yang diberikan ini, maka
pemerintah daerah akan lebih terpacu dalam melaksanakan kewajibannya
dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, juga
diberikan keleluasaan dalam menggali kekayaan alam dan SDM agar semakin
potensial dan kreatif dalam keikut sertaannya mengembangkan daerahnya.
4. Prinsip otonomi daerah (belum)
Prinsiip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No32 tahn 2004
adalah: “Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. Asas
dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu, c. Tugas pembantuan, adalah penugasan pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.2
2
Djaenuri Aries ,”Organisasi Pemerintahan Daerah” 2000 , UT, Jakarta.Hlm. 21

7. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 7
5. Pembentukan kawasan khusus yang strategis secara nasional
ditinjau dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan
pertahanan keamanan
Dengan diberlakukannya UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP
2/2011 tentang: “Penyelenggaraan KEK (diubah dengan PP 100/2012),
Perpres 32/2011 tentang MP3EI”.
a. Penetapan Kawasan Khusus
Batang Tubuh PP 43/2010 tentang: “Prosedur penunjukan area khusus
untuk memenuhi tugas - tugas pemerintah tertentu khusus untuk
kepentingan nasional, Negara dapat mengusulkan area tertentu (yang
harus mematuhi rencana zonasi regional) di provinsi dan / atau kabupaten /
kota Oleh Menteri dan / atau kepala dari lembaga negara non-pemerintah
(LPNK), gubernur dan bupati / walikota maka zona khusus ditentukan oleh
peraturan pemerintah. Dalam mendefinisikan bidang-bidang khusus,
pemerintah mencakup daerah-daerah yang relevan dari perencanaan
hingga implementasi, pemeliharaan dan penggunaannya”.
Menurut PP 100/2012: ”Penetapan kawasan khusus harus
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam
memenuhi persyaratan administratif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan;
Pertama, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri dan/atau
Pimpinan meliputi: (a) rencana penetapan kawasan khusus yang paling
sedikit memuat: 1) studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran
yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan
keamanan; 2) luas dan status hak atas tanah; 3) rencana dan sumber
pendanaan; dan 4) rencana strategis); (b) rekomendasi bupati/walikota
dan gubernur yang bersangkutan; dan (c) rekomendasi DPOD setelah
berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi
pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus.
Kedua, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh gubernur meliputi:
(a) rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya
akan diusulkan sebagai kawasan khusus; (b) keputusan DPRD provinsi
tentang: persetujuan penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana
penetapan kawasan khusus, Ketiga, usulan kawasan khusus yang
disampaikan oleh bupati/walikota meliputi: (a) rekomendasi gubernur yang
bersangkutan; (b) keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan
penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana penetapan kawasan khusus”.
Menurut PP 43/2010 : “Persyaratan teknis terhadap usulan yang
disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur,

8. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 8
bupati/walikota meliputi faktor : kemampuan ekonomi dan potensi daerah,
sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan, dan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut
dilakukan berdasarkan indikator masing-masing faktor yang disusun oleh
kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur,
bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing”.
Menurut Pasal 4 PP 43/2010 : “Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana
dimaksud dalam terhadap usulan penetapan kawasan khusus yang
disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan
bupati/walikota meliputi; a) peta lokasi kawasan khusus ditetapkan dengan
titik koordinat geografis sebagai titik batas kawasan khusus; b) status tanah
kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai pemerintah/pemerintah
daerah dan tidak dalam sengketa; dan c) batas kawasan khusus”.
Menurut PP 43/2010: ”Ada lima tata cara pengusulan kawasan khusus
diatur sebagai berikut: Pertama, usulan Menteri dan/atau Pimpinan LPNK.
Menteri dan/atau pimpinan LPNK menyampaikan rencana penetapan
kawasan khusus kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan,
pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan
terhadap rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan Menteri
dan/atau pimpinan LPNK, setelah persetujuan, gubernur menyampaikan
persetujuan tersebut kepada Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang
mengusulkan. Menteri dan/atau pimpinan LPNK menyampaikan rencana
penetapan kawasan khusus kepada presiden melalui menteri dalam Negeri
disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan, kedua, usulan gubernur, gubernur menyampaikan rencana
penetapan kawasan khusus kepada bupati/walikota yang bagian
wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus untuk meminta
persetujuan, kemudian bupati/walikota bersama-sama dengan DPRD
kabupaten/kota melakukan pembahasan atas rencana penetapan kawasan
khusus yang disampaikan gubernur, setelah rencana penetapan kawasan
khusus mendapat persetujuan, gubernur menyampaikan rencana
penetapan kawasan khusus kepada DPRD provinsi untuk mendapat
persetujuan bersama, setelah mendapat persetujuan bersama, gubernur
menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada presiden
melalui menteri dalam negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, ketiga, usulan Bupati/Walikota.
Bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus
kepada DPRD kabupaten/kota untuk meminta persetujuan, setelah
persetujuan, bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan
khusus kepada gubernur untuk meminta rekomendasi, setelah
mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota menyampaikan

9. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 9
rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif,
teknis, dan fisik kewilayahan, keempat, usulan Lintas Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Provinsi, dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada
dalam 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi, terlebih
dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan
DPRD provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan DPRD
kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengusulkan penetapan
kawasan khusus, kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus menunjuk gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan
penetapan kawasan khusus, kemudian Gubernur sebagai koordinator
dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan
penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan
fisik kewilayahan; Kelima, usulan Lintas Kabupaten/Kota Beda Provinsi.
Dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada dalam 2 (dua)
kabupaten/kota atau lebih dalam provinsi yang berbeda, terlebih dahulu
dilakukan kesepakatan bersama seluruh pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
bersangkutan untuk mengusulkan penetapan kawasan khusus.
Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
menunjuk salah satu gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan
penetapan kawasan khusus, Kemudian Gubernur sebagai koordinator
dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan
penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan
fisik kewilayahan”.
Menurut Pasal 5 PP 43/2010: “Pemerintah melaksanakan pembinaan
umum dan pembinaan teknis atas penyelenggaraan kawasan khusus.
Pembinaan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, meliputi: (a)
koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; (b) pemberian
pedoman dan standar pelaksanaan kawasan khusus; (c) pemberian
bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kawasan khusus;
(d) perencanaan umum penyelenggaraan kawasan khusus; dan (e)
penyiapan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas
kinerja kawasan khusus”.
Dalam PP 43/2010 diatur tentang: “kewajiban Pemerintah bersama-sama
dengan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan kawasan khusus. Hasil monitoring dan evaluasi
digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan pembinaan umum dan
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu pada
kawasan khusus”.

10. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 10
Dalam PP 43/2010 mengatur tentang anggaran:
“Pertama, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan
khusus oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran
kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan.
Kedua, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus
oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang bersangkutan.
Ketiga, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus
lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau dalam provinsi yang
berbeda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
ditempatkan pada anggaran masing-masing setelah melalui kesepakatan.
Pendanaan dalam rangka pembinaan umum kawasan khusus dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada
anggaran Kementerian Dalam Negeri. Pendanaan dalam rangka
pembinaan teknis kawasan khusus dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran masing-
masing Kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan”.3
2). Berikut pemahaman dan pengertiang tentang diberlakukannya kawasan
khusus
Ruang Lingkup proses pembuatan dan peraturan dalam pelaksanaan
kawasan khusus ditentukan dalam Perpu 43/2010: “ tidak mengatur tata
cara penetapan kawasan ekonomi khusus. Jenis-jenis kawasan khusus
meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau
tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga
pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup,
kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir,
kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana
komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana
transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya
nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis, dan
kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara
nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial,
ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus
3
Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas. 2007. Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan
Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Wilayah Tertinggal.
Jakarta.

11. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 11
meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan
keamanan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak”.
Menurut Peraturan Pemerintah 43/2010: “Ada beberapa dampak dalam
penetapan kawasan khusus, yaitu:1. Dampak terhadap politik adalah
dampak positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, 2. Dampak terhadap ekonomi adalah
dampak positif yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian
dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya, 3. Dampak
terhadap sosial dan budaya adalah dampak positif terhadap peningkatan
ketahanan sosial budaya daerah dan masyarakat, 4. Dampak terhadap
lingkungan adalah dampak positif yang didasarkan pada analisis mengenai
dampak lingkungan hidup (AMDAL), 5. Dampak terhadap ketertiban dan
ketenteraman adalah dampak terhadap keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 5. Dampak
terhadap pertahanan keamanan adalah keberadaan kawasan khusus akan
meningkatkan upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara
melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan aspek pertahanan
dan keamanan”. “Luas kawasan merupakan cerminan sumber daya
lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan 1) Luas wilayah
keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang
dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, rasio Penerimaan
Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap
PDRB. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap
tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang dapat
diukur dengan indeks pembangunan manusia”.
b.Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus
Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-
40/M.Ekon/08/2010 Tentang: “Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus,Tindak lanjut UU KEK adalah ditetapkannya PP 26/2012
tentang KEK Tanjung Lesung dan PP 29/2012 tentang KEK”.
Dalam membentuk usulan kawasan ekonomi khusus, menurut pasal 6 UU
39/2009, persyaratan yang harus dimiliki setidaknya meliputi: “(1) peta
lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari
permukiman penduduk; (2) rencana tata ruang KEK yang diusulkan
dilengkapi dengan peraturan zonasi; (3) rencana dan sumber
pembiayaan; (4) analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) hasil studi

12. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 12
kelayakan ekonomi dan finansial; dan (6) jangka waktu suatu KEK dan
rencana strategis”.4
c. Tata cara pembentukan kawasan ekonomi khisus, apabila badan
pengusul terdiri dari badan usaha yang berada dalam wilayah kabupaten
Pasal 12 PP 2/2011, menyatakan : “ jika pengusul pembentukan KEK
adalah badan usaha, maka usulan harus disampaikan melalui pemerintah
provinsi, setelah memperoleh persetujuan pemerintah kota/kabupaten,
Kemudian ditambah dengan persyaratan: 1) Surat kuasa otorisasi, jika
pengusul merupakan konsorsium; 2) Akta pendirian badan usaha; 3)
Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit atau jika
perusahaan baru, maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari
pemegang saham yan sudah diaudit, kecuali untuk BUMN dan BUMD; 4)
Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK
yang diusulkan; 5) Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai equitas
paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan; 6) Deskripsi
rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 7)
Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 8)
Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan
peraturan Zonasi; 9) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; 10) Analisis
mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; 11) Usulan jangka waktu beroperasi
KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; 12) Izin lokasi;
dan; 13) Rekomendai dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
ddalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur
lainnya; dan 14) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan
dan pengelolaan KEK ”.
Menurut pasal tersebut : ”Jika pemerintah kabupaten/kota menolak
permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha
tersebut disertai alasannya. Namun apabila pemerintah kota/kabupaten
menerima usulan tersebut, maka pemerintah kota/kabupaten akan
meneruskan usulan badan usaha tersebut kepada pemerintah provinsi
dengan menyertakan komitmen pemerintah provinsi dengan menyertakan
komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi
daerah serta kemudahan lainnya”.
Dalam pasal 13 PP 2/2011, menyatakan: “Jika pemerintah provinsi
melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan
4
Samosir, Agunan P. “Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia”.
http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1060000. Download tanggal 27 Mei 2018

13. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 13
pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota
dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut
disetujui maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan
pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh
dokumen usulan pembentukan KEK”.5
d. Tata cara pembentukan kawasan ekonomi khsuus bila diusulkan oleh
perusahaan yang berada di luar kabupaten atau kota
Pasal 16 PP 2/2011 : “untuk usulan KEK yang berlokasi dalam lintas
wilayah kabupaten/kota, maka badan usaha mengajukan permohonan
kepada gubernur disertai berkas usulan pembentukan KEK seperti pada
kasus jika Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi pada satu wilayah
kabupaten/kota, yaitu ke-14 persyaratan (kecuali persyaratan nomor 4:
Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK
yang diusulkan). Berdasarkan permohonan tersebut, pemerintah provinsi
akan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah
kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi
KEK. Dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah
kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi
KEK”.
“Kemudian pemerintah kota/kabupaten akan melakukan verifikasi dan
evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.
Jika pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan yang disampaikan
secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Namun
apabila pemerintah kabupaten/kota menerima usulan tersebut, maka
pemerintah kota/kabupaten akan meneruskan usulan badan usaha
tersebut kepada pemerintah provinsi disertai dengan komitmen
pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa
pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta
kemudahan lainnya”. (PP 2/2011, pasal 17), “Selanjutnya, pemerintah
provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan
dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing
pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja. Jika usulan tersebut telah lengkap maka pemerintah provinsi akan
menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK
disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK. Apabila terdapat
penolakan dari salah satu pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah
provinsi akan mengembalikan usulan pembentukan KEK kepada Badan
5
Wiryawan, Bangkit A. 2008. Zona Ekonomi Khusus. Strategi China
Memanfaatkan Modal Global. Percetakan Intan Sejati. Jakarta

14. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 14
Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat
penolakan dari pemerintah kabupaten /kota”. (PP 2/2011, pasal 19).
e. Tata cara pembentukan kawasan ekonomi khusus bila diusulkan oleh
pemerintah kota atau kabupaten
Pasal 20-21 PP 2/2011 menyatakan: “untuk pengusul adalah pemerintah
kabupaten/kota, maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi
dan dilengkapi dengan dokumen berupa: (1) Deskripsi rencana
pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan
sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail
lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana
peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan
Zonasi; (4) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai
dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (6) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan
rencana strategis (renstra) pengembangan KEK (renstra antara lain
memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan
KEK); (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8) Rekomendai
dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk
pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; (9)
Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan
KEK; dan (10) Komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana
pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah
dan restribusi daerah serta kemudahannya”.
f. Tata cara pembentukan kawasan ekonomi khusus biladiusulkan oleh
pemerintah daerar tingkat I
Pasal 22-25 PP 2/2011: “usulan dapat disampaikan kepada Dewan
Nasional KEK jika sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat/kota,
disertai dokumen: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang
diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta
jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta
luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi
KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Studi kelayakan
ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6)
Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra)
pengembangan KEK; (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8)
Persetujuan dari pemerintah kabupaten / kota terkait dengan lokasi KEK
yang diusulkan; (9) Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur
pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan
infrastruktur lainnya; dan (10) Pernyataan kesanggupan melaksanakan
pembangunan dan pengelolaan KEK”.

15. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 15
g. Tata cara pembentukan kawasan ekonomi khusus bila diusulkan oleh
lembaga kementrian atau non kementrian
Pasal 26 PP 2/2011: “usulan dari Kementerian/LPNK disampaikan
kepada Dewan Nasional KEK (setelah dokonsultasikan dengan
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) secara tertulis
sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan
ditandatangani oleh menteri atau kepala LPNK, disertai dokumen; 1)
Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit
memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan
KEK; 2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang
diusulkan; 3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang
dilengkapi dengan peraturan Zonasi; 4) Sumber pembiayaan; 5) Studi
kelayakan ekonomi dan finansial; 6) Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 7) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis
(renstra) pengembangan KEK; dan 8) Penetapan lokasi atau bukti hak
atas tanah”.6
C. Latihan soal
1. Apa tujuan dari diterapkannya kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah?
2. Berikan contoh daerah kawasan ekonomi khusus yang anda ketahui dan
apa alasan daerah tersebut dijadikan kawasan ekonomi khusus?
3. Bagaimana peran dari diberlakukannya kawasan ekonomi khusus terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar?
4. Bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya kawasan ekonomi
khusus?
5. Apa dampak positif dan negatif dari diberlakukannya kawasan ekonomi
khusus bagi masyarakat sekitar?
D. Daftar pustaka
Abdul Azis, “ Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara
Asis”.2003, Pustaka Amanah, Bantul Yogyakarta,
Djaenuri Aries ,”Organisasi Pemerintahan Daerah” 2000 , UT, Jakarta
6
Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan Departemen
Perdagangan. 2007. Kajian Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat. Jakarta

16. UNIVERSITAS PAMULANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 16
ISEI. 2006. “Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Langkah-Langkah
Strategis Pemulihan Ekonomi Indonesia. Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia”. Jakarta
Samosir, Agunan P. “Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal
Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan
Timur Indonesia”.
http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1060000.
Download tanggal 27 Mei 2018
Wiryawan, Bangkit A. 2008. Zona Ekonomi Khusus. Strategi China
Memanfaatkan Modal Global. Percetakan Intan Sejati. Jakarta
Samosir, Agunan P. “Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal
Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan
Timur Indonesia”.
“Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan
Departemen Perdagangan”. 2007. “Kajian Kebijakan Fasilitas
Kawasan Berikat”. Jakarta
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Samosir, Agunan P. “Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal
Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan
Timur Indonesia”.
http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1060000.
Download tanggal 27 Mei 2018
“Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara”
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2007. Analisis
Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat
Tumbuh Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Wilayah
Tertinggal. Jakarta.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah