Pada era Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, politik luar negeri Indonesia yang semula bebas aktif menjadi kurang konsisten dan condong ke komunisme. Hal ini terlihat dari kedekatan Indonesia dengan Tiongkok komunis serta keluarnya Indonesia dari PBB pada 1965. Inkonsistensi kebijakan luar negeri Soekarno ini berdampak negatif bagi stabilitas politik dalam negeri.

3. Pada era orde lama dibawah pimpinan Soekarno, Indonesia
menganut politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sesuai dengan yang
dijelaskan oleh Mohammad Hatta Bebas artinya menentukan jalan
sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun sedangkan aktif artinya
menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.
Soekarno di masa pemerintahannya memiliki andil besar sebagai
penentu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun Soekarno yang antikolonialisme pada akhirnya terkesan mencondongkan diri pada komunisme
sehingga politik luar negeri Indonesia tidak murni sebagai bebas-aktif
sebagaimana yang diusung sebelumnya. Bukti kecenderungan Soekarno
yang memihak komunisme terwujud dalam gagasan pembentukan NEFOS
(New Emerging Forces) untuk melawan kekuatan OLDEFOS (Old
Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara politik sayap kanan
yang kemudian memunculkan gerakan GANEFO (Games of the New
Emerging Forces). Pada saat bersamaan fenomena politik poros-porosan
juga muncul dan semakin menegaskan Indonesia yang berpihak pada
komunisme, salah satunya dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas Soekarno menetapkan pembebasan
Irian Barat dari Belanda sebagai agenda untuk memperoleh keutuhan wilayah
Indonesia.

4. Selain persengketaan Irian Barat dengan Belanda, Indonesia
juga terlibat dalam Konfrontasi Malaysia antara tahun 1962 hingga 1966
yang dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia. Terminologi
“Ganyang Malaysia” muncul pada era tersebut sebagai wujud
perlawanan terhadap neo-kolonialisme yang berkembang di Malaysia
ketika Inggris mulai memasuki negara tersebut. Terlebih pada 30
Desember 1964, Malaysia dinobatkan menjadi anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB yang membuat Soekarno pada akhirnya
memutuskan agar Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 7
Januari 1965 setelah lima belas tahun menjadi anggota. Keputusan
Soekarno tersebu tkarena menganggap PBB yang cenderung memihak
dan memfasilitasi kepentingan negara-negara blok barat. Keputusan
Indonesia keluar dari PBB berimbas pada terhambatnya perkembangan
dan pembangunan karena keterasingannya dari masyarakat
internasional.
Selepas keluarnyadari PBB, Indonesia semakin santer
menunjukkan keberpihakannya padakomunisme.NEFOS sebagai
kekuatan tandingan OLDEFOS gencar menunjukkan eksistensinya
untuk melawan kolonialisme dan imperialisme barat.Indonesia
melancarkan Politik Mercusuar sebagai dukungan atas gerakan
GANEFO.Secara terang-terangan Indonesia semakin intens menjalin
hubungan dengan negara-negara komunis dalamberbagai bidang
seperti sosial-budaya, politik, ekonomi, dan militer seperti yang
termanifestasikan dalam pembentukan Poros Jakarta-Peking (Jakarta-

5. Berkaca daripengalaman politik luar negeri pada masa
Soekarno, banya sekali catatan merah yang perlu dikoreksi dan
dijadikan sebagai pembelajaran.Soekarno menunjukkanin konsistensi
dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif, sangat jelas jika kita
amati bahwa kekecewaan Soekarno selepas keluar dari keanggotaan
PBB membuatnya kehilangan focus untuk tetap menjalankan politik
luar negeri bebas-aktif sebagaimana mestinya. Inkonsistensi
Soekarno atas politik luar negeri bebas-aktif dapat berimbas pada
iklim politik dalam negeri Indonesia yang pada akhirnya justru menjadi
boomerang bagi eksistensi bangsa.

6. Pemerintahan orde lama dimulai pada
tanggal 5 Juli 1959 – 1966 (dikeluarkannya dekrit
Presiden). Dekrit presiden adalah titik awal
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pada awal
kemerdekaanpun Pancasila dan UUD 1945
merupakan dasar negara dan landasan
konstitusional negara RI. Namun ternyata, terjadi
penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila
dan UUD 1945. Akibatnya pelaksanaan
pemerintahan Indonesia dibidang
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan
pertahanan keamanan terjadi gangguan atau tidak
stabil. Hal inilah maka muncul dekrit
presiden, namun hal itu tidak juga tidak membawa
kestabilan negara sampai keluarnya Supersemar
11 Maret 1966 (surat perintah 11 Maret 1966) dan
pelaksanaan politik pada masa pemerintahan orde
lama diputuskan kepada hubungan politik China
(RCC-Indonesia). Sedangkan RCC adalah negara
yang berpahamkan Komunis inilah yang
menimbulkan ketidakstabilan dalam negara RI.

7. Kesimpulannya pemerintah orde lama
menekan hubungan politik luar negeri dengan
hubungan yang berpahamkan komunis sedangkan
Indonesia berpahamkan Pancasila. Hal ini
menimbulkan perselisihan dalam kehidupan
bernegara.