SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 23.14 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
Nomor SOP 23.14 TAHUN 2021
Tgl Pembuatan 10 agustus 2021
Tgl Revisi 20 desember 2021
Tgl Pengesahan 30 desember 2021
Disahkan oleh Panewu
Suyanto,S.Sos.MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196812061998031004
Nama SOP Surat Keterangan Tidak Mampu/Bantuan
Sosial Kesehatan/Keringanan Biaya
Sekolah
Dasar Hukum : Kualisikasi Pelaksana :
1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah
dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1951.
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
nomor 9 tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;
1. Memahami administrasi kependudukan
2. Memahami administrasi pertanahan
3. Memahami ketentuan hukum waris
4. Memahami tata naskah dinas
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer, laptop
2. Printer
3. ATK
4. Peraturan perundang-undangan yang mendasari.
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten sleman nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati sleman nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Bupati sleman nomor 2.8 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
Keterkaitan: Pencatat dan Pendataan :
Tidak ada Sebagai arsip fisik Kapanewon
Bagan Alir SOP Pengesahan SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket.
Panewu
Petugas
Sosial
Kawat
Sosial
Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output
1. Jawatan Sosial menerima
berkas pernyataan waris,
melaksanakan evaluasi,
verifikasi, meminta keterangan,
meregister dan mengajukan
verifikasi ke Kawat Yanum
1. Surat pengantar dari kalurahan dan
dokumen pendukung yang diperlukan
10 menit Penerimaan berkas,
verifikasi, registrasi
2. Jawatan Sosial,
memverifikasi, memaraf,
mengajukan tanda tangan ke
Panewu.
Draft surat pengantar dan dokumen
pendukung yang datanya sudah
sinkron
10 menit Verifikasi, paraf
3. Panewu menandatangani
Surat Pernyataan Waris dan
menyerahkan kepada Jawatan
Sosial untuk diproses lebih
lanjut.
Draft surat pengantar dan
dokumen pendukung yang
datanya sudah sinkron dan
diparaf kawat sosial
10 menit Penandatanganan
pengesahan
4. Jawatan Sosial
membubuhkan stempel dinas,
menyerahkan kepada
pemohon.
Surat surat pengantar dan
dokumen pendukung yang sudah
ditandatangani Panewu
5 menit Pengesahan,
penyerahan
35 menit Dengan asumsi Panewu ada di
kantor
Ditetapkan di : sleman
Pada tanggal : 30 desember 2021
Panewu
Suyanto,S.Sos. MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681206 199803 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
Jalan Magelang Km. 14, Temulawak, Triharjo, Sleman,Yogyakarta, 55514
Telepon (0274) 868412, Faksimile (0274) 868412.
Laman: kapanewonsleman.slemankab.go.id, Surel: kapanewonsleman@slemankab.go.id
KEPUTUSAN PANEWU SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 23.14
TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK
MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH
PANEWU SLEMAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan pengesahan
surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya
sekolah diperlukan pedoman teknis .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Panewu sleman tentang Standar Operasional
Pengesahan surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial
kesehatan/keringanan biaya sekolah.
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951;
Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
3.
Perundang-undangan.
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4.
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
nomor 9 tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
5.
Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten sleman nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
777. Peraturan Bupati sleman nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. 8. Peraturan Bupati sleman nomor 2.8 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) legalisasi surat keterangan tidak
mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya sekolah sebagaimana
lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Memerintahkan Kepala Jawatan Sosial untuk melaksanakan SOP sebagaimana
tersebut pada diktum Kesatu tersebut.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sleman alokasi Kapanewon
sleman
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan semestinya.
Ditetapkan di : sleman
Pada tanggal : 30 desember 2021
Panewu
Suyanto,S.Sos. MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681206 199803 1 004
SOP nomor 23-20221026052709.pdf

More Related Content

Similar to SOP nomor 23-20221026052709.pdf

03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
MarioMario435914
 
0022.2201 c5.6 tp_t2_2014
0022.2201 c5.6 tp_t2_20140022.2201 c5.6 tp_t2_2014
0022.2201 c5.6 tp_t2_2014
Sang Nyoman
 
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journalPermensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
IdnJournal
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
WidyaKurniatiMohi
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
Joko Mls
 

Similar to SOP nomor 23-20221026052709.pdf (20)

03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 
0022.2201 c5.6 tp_t2_2014
0022.2201 c5.6 tp_t2_20140022.2201 c5.6 tp_t2_2014
0022.2201 c5.6 tp_t2_2014
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
 
Bali
BaliBali
Bali
 
Lki aset pp 27
Lki aset pp 27Lki aset pp 27
Lki aset pp 27
 
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journalPermensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Isian gt
Isian gtIsian gt
Isian gt
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
 
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
 
1618052001
16180520011618052001
1618052001
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
 
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
UPTD DUKCAPIL SO BARU.pptx
UPTD DUKCAPIL SO BARU.pptxUPTD DUKCAPIL SO BARU.pptx
UPTD DUKCAPIL SO BARU.pptx
 

SOP nomor 23-20221026052709.pdf

  • 1. LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU SLEMAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 23.14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON SLEMAN Nomor SOP 23.14 TAHUN 2021 Tgl Pembuatan 10 agustus 2021 Tgl Revisi 20 desember 2021 Tgl Pengesahan 30 desember 2021 Disahkan oleh Panewu Suyanto,S.Sos.MM Pembina Tingkat I, IV/b NIP 196812061998031004 Nama SOP Surat Keterangan Tidak Mampu/Bantuan Sosial Kesehatan/Keringanan Biaya Sekolah Dasar Hukum : Kualisikasi Pelaksana : 1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1951. 2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 ; 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 1. Memahami administrasi kependudukan 2. Memahami administrasi pertanahan 3. Memahami ketentuan hukum waris 4. Memahami tata naskah dinas Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer, laptop 2. Printer 3. ATK 4. Peraturan perundang-undangan yang mendasari.
  • 2. 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten sleman nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati sleman nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Bupati sleman nomor 2.8 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Keterkaitan: Pencatat dan Pendataan : Tidak ada Sebagai arsip fisik Kapanewon
  • 3. Bagan Alir SOP Pengesahan SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket. Panewu Petugas Sosial Kawat Sosial Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output 1. Jawatan Sosial menerima berkas pernyataan waris, melaksanakan evaluasi, verifikasi, meminta keterangan, meregister dan mengajukan verifikasi ke Kawat Yanum 1. Surat pengantar dari kalurahan dan dokumen pendukung yang diperlukan 10 menit Penerimaan berkas, verifikasi, registrasi 2. Jawatan Sosial, memverifikasi, memaraf, mengajukan tanda tangan ke Panewu. Draft surat pengantar dan dokumen pendukung yang datanya sudah sinkron 10 menit Verifikasi, paraf 3. Panewu menandatangani Surat Pernyataan Waris dan menyerahkan kepada Jawatan Sosial untuk diproses lebih lanjut. Draft surat pengantar dan dokumen pendukung yang datanya sudah sinkron dan diparaf kawat sosial 10 menit Penandatanganan pengesahan 4. Jawatan Sosial membubuhkan stempel dinas, menyerahkan kepada pemohon. Surat surat pengantar dan dokumen pendukung yang sudah ditandatangani Panewu 5 menit Pengesahan, penyerahan 35 menit Dengan asumsi Panewu ada di kantor Ditetapkan di : sleman Pada tanggal : 30 desember 2021 Panewu Suyanto,S.Sos. MM Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19681206 199803 1 004
  • 4. PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON SLEMAN Jalan Magelang Km. 14, Temulawak, Triharjo, Sleman,Yogyakarta, 55514 Telepon (0274) 868412, Faksimile (0274) 868412. Laman: kapanewonsleman.slemankab.go.id, Surel: kapanewonsleman@slemankab.go.id KEPUTUSAN PANEWU SLEMAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR 23.14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/BANTUAN SOSIAL KESEHATAN/KERINGANAN BIAYA SEKOLAH PANEWU SLEMAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan pengesahan surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya sekolah diperlukan pedoman teknis . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu sleman tentang Standar Operasional Pengesahan surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya sekolah. Mengingat : 1. 2. Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951; Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 3. Perundang-undangan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 5. Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten sleman nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 777. Peraturan Bupati sleman nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. 8. Peraturan Bupati sleman nomor 2.8 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
  • 5. MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) legalisasi surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya sekolah sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua : Memerintahkan Kepala Jawatan Sosial untuk melaksanakan SOP sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu tersebut. Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sleman alokasi Kapanewon sleman Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan semestinya. Ditetapkan di : sleman Pada tanggal : 30 desember 2021 Panewu Suyanto,S.Sos. MM Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19681206 199803 1 004