2. DEFINISI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang
ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah
tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada
penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang
berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan
(endogenous development) dengan menggunakan potensi
sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara
lokal (daerah).
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu
proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru,
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas
tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang
lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan
perusahaan-perusahan baru.
3. TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH
Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penetu utama
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan
langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.
Teori lokasi
Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional
pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan
setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Pengusaha
akan memilih lokasi usaha yang memaksimumkan keuntungannya
dan meminimalisasikan biaya usaha/produksinya, yakni lokasi
yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
Teori daya tarik industri
Menurut Kotler dkk. (1997), ada beberapa faktor penentu
pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri atas faktor-
faktor daya tarik industri dan faktor-faktor daya saing daerah.
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa
dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki
penggunaan sumberdaya publik yang tersedia
didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas
sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya
swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan
secara seimbang perencanaan yang lebih teliti
mengenai penggunaan sumber daya publik dan
sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus
mempunyai peran dalam proses perencanaan.
5. Ada tiga impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi
daerah:
perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan
pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan
nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan
secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi
tersebut.
sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk
daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara
nasional.
Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah,
misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya
sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat
pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada
dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif
harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang
dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan
sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil
manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah
karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.
6. PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH
Ketimpangan pembangunan sektor industri
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah
satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar
daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang
tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah
ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga
rendah.
Kurang meratanya investasi
Ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi,
sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi,
sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan
dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini
dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti
industri manufaktur.
Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah
Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar
daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal
ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat
terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi
bahwa mekanisme pasar outputdan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa,
misalnya kebijakan pemerintah) memengaruhi mobilitas faktor produksi antar
daerah.
7. Perbedaan sumber daya alam
Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang
kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan
dengan daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut
dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal
awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus.
Dan untuk itu diperlukan faktor-faktor lain, di antaranya adalah faktor teknologi
dan sumber daya manusia.
Perbedaan demografis
Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan
kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan
pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan,
kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-fator ini mempengaruhi tingkat pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.
Kurang lancarnya perdagangan antar daerah
Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (intra-trade) juga merupakan
faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak
lancarnya intra trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.
Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan
penawaran.
8. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Secara garis besar strategi pembangunan ekonomi daerah menurut
Arsyad (1999) dapat dikelompokan menjadi empat yaitu:
Strategi Pengembangan Fisik (Locality Or Physical Development
Strategy)
Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas
daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri
dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif
bagi pembangunan dunia usaha di daerah.
Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development
Strategi)
Pengembangan dunia usaha meruakan komponen penting dalam
pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau
daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk
menciptakan perekonomian daerah yang sehat.
9. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human
Resources Development Strategy)
Strategi pengembangan sumber daya manusia
merupakan aspek paling penting dalam proses
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tanpa
dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan
sumber daya manusia adalah suatu keniscayaaan.
Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based
Development Strategy)
Startegi pengembangan masyarakat ini merupakan
kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan suatu
kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah.
10. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Entrepeneur. Peran pemerintah sebagai entrepreneur adalah
merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha
bisnisdi daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa
mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk BUMD
atau bermitra dengan pihak swasta namun kegiatan usahanya
tetap dalam pengawasan pemerintah daerah.
Koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai
koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu
melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan
strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip bagi
kemajuan daerahnya.
Fasilitator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator
dengan cara mempercepat pembangunan melelui perbaikan
lingkungan attitudinal(perilaku atau budaya masyarakat) di
daerahnya.
Stimulator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai simultan
dalam menciptakan dan pengembangan usaha melalui tindakan-
tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk
mesuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-
perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut.
11. OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan
daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari
autos dan namos. Autos yang memiliki arti "sendiri" serta
namos yang berarti "aturan" atau "undang-undang".
Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum
dan mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga otonomi
daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur
sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk
mengurus daerahnya sendiri.
12. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2
yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1
dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah.
Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah.
Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan
Pusat.
13. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Keadilan Nasional.
Pemerataan wilayah daerah.
Mendorong pemberdayaan masyarakat.
Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas.
Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga
tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.
Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun
2004 yaitu:
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah
kekuasaannya.
Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah kekuasaaannya.
Untuk meningkatkan daya saing daerah.
14. PRINSIP OTONOMI DAERAH
Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi
daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus
dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi
kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama,
peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.
Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi daerah dimana
daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan
pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban
yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh,
hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas
daerah.
Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip
otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai
dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang
bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. ASAS OTONOMI DAERAH
Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom
berdasarkan struktur NKRI.
Asas dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan
atau perangkat pusat daerah.
Asas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh pemerintah
kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam
melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan,
sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang.
