SlideShare une entreprise Scribd logo

Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015

•Télécharger en tant que DOC, PDF•
•
Muhammad Sirajuddin
Muhammad Sirajuddin

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)

Internet
1  sur  7
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015

Recommandé

Membaca cepat-power-point
Membaca cepat-power-pointMembaca cepat-power-point
Membaca cepat-power-pointfitriayuning
 
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...Adnan Fauzi Siregar
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanFenti Anita Sari
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAAchmad Boys Awaluddin Rifai
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidanarusdal fajrianto
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of CreditFair Nurfachrizi
 

Recommandé

Membaca cepat-power-point
Membaca cepat-power-pointMembaca cepat-power-point
Membaca cepat-power-pointfitriayuning
 
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST...Adnan Fauzi Siregar
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanFenti Anita Sari
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAAchmad Boys Awaluddin Rifai
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidanarusdal fajrianto
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of CreditFair Nurfachrizi
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologizahraayu24
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...Oswar Mungkasa
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikJoseph Sitepu
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianKhamdan Muhammad
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumNur Fitrianna Damayanti
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketadionteguhpratomo
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Teuku Alaidinsyah
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Hansel Kalama
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Ktp seumur hidup
Ktp seumur hidupKtp seumur hidup
Ktp seumur hiduppandirambo900
 

Contenu connexe

Tendances

Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...Oswar Mungkasa
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikJoseph Sitepu
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianKhamdan Muhammad
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketadionteguhpratomo
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Hansel Kalama
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaAlalan Tanala
 

Tendances (20)

Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
MAJALAH ANAK-ANAK dan LINGKUNGAN. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Li...
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologi
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agama
 

En vedette

Pola Hidup Sederhana Yang Berkualitas
Pola Hidup Sederhana Yang BerkualitasPola Hidup Sederhana Yang Berkualitas
Pola Hidup Sederhana Yang Berkualitaselisustiar
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiPerkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiFitria Anggraeni
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 forum_dosen
 
eventos solidarios
eventos solidarioseventos solidarios
eventos solidarioslaugarferri
 
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...CHAYN
 
Giải Pháp Giảm Cân đảm Bảo
Giải Pháp Giảm Cân đảm BảoGiải Pháp Giảm Cân đảm Bảo
Giải Pháp Giảm Cân đảm Bảoporsha180
 

En vedette (15)

PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
 
Ktp seumur hidup
Ktp seumur hidupKtp seumur hidup
Ktp seumur hidup
 
Pola Hidup Sederhana Yang Berkualitas
Pola Hidup Sederhana Yang BerkualitasPola Hidup Sederhana Yang Berkualitas
Pola Hidup Sederhana Yang Berkualitas
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiPerkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak PidanaPerka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 
eventos solidarios
eventos solidarioseventos solidarios
eventos solidarios
 
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...
How To Avoid Getting Tracked Online & Offline | Pitch at Awesome Foundation L...
 
Computer Storage Hardwares
Computer Storage HardwaresComputer Storage Hardwares
Computer Storage Hardwares
 
2015 Resume
2015 Resume2015 Resume
2015 Resume
 
Latihan uan12 soal
Latihan uan12 soalLatihan uan12 soal
Latihan uan12 soal
 
Giải Pháp Giảm Cân đảm Bảo
Giải Pháp Giảm Cân đảm BảoGiải Pháp Giảm Cân đảm Bảo
Giải Pháp Giảm Cân đảm Bảo
 
Aprendizaje
AprendizajeAprendizaje
Aprendizaje
 

Plus de Muhammad Sirajuddin

Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Muhammad Sirajuddin
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaMuhammad Sirajuddin
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationMuhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Muhammad Sirajuddin
 

Plus de Muhammad Sirajuddin (20)

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAM
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015
 
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
 
Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers