Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang meliputi pengertian, tujuan penerapan, dasar hukum, proses, dan strategi penerapannya. Dokumen ini memberikan panduan lengkap tentang implementasi SMK3 di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PENGERTIAN SMK3
MENURUT PP 50 TAHUN 2012 :
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat
kerja yang aman, efisien, dan produktif.
4/6/2022 2
3. MENURUT OHSAS 18001 :
OH & S management system is part of overall
management system that facilitates the
management of the OH&S risks associated with
the business of the organization.
This includes the organizational structure, planning
activites, responsibilities, practices, procedures,
processes and resources for developing,
implementing, achieving, reviewing and
maintaining the organization’s OH&S policy.
4/6/2022 3
4. 4/6/2022 4
Meningkatkan efektivitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja dengan
melibatkan unsur manajemen,
pekerja/buruh, dan/ atau serikat
pekerja/serikat buruh.
Menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk untuk
mendorong produktivitas.
Tujuan
Penerapan
SMK3
1
2
3
5. DASAR HUKUM
4/6/2022 5
Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
6. 4/6/2022 6
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012
Tentang Penerapan SMK3
Pasal 5
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem SMK3 di
perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku bagi perusahaan :
i. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
ii. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
8. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
• Proses SMK3 dimulai dengan menetapkan
kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap
penerapan SMK3.
4/6/2022 8
PERENCANAAN K3
• Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan,
dan sasaran penerapan K3.
9. PELAKSANAAN RENCANA K3
• Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan
mengembangkan kemampuan dan mekanisme
pendukung yang diperlukan untuk mencapai
kebijakan, tujuan, dan sasaran K3.
4/6/2022 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3
• Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja
K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan.
10. KAJI ULANG MANAJEMEN
• Meninjau secara teratur dan meningkatkan
pelaksanaan SMK3.
4/6/2022 10
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
• Dari hasil kaji ulang manajemen digunakan
untuk perbaikan berkelanjutan.
14. 2.1. KOMITMEN & KEBIJAKAN
PERSYARATAN
Penetapan kebijakan K3 harus dilaksanakan oleh Pengusaha.
Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus :
1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
a.Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
b.Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor
lain yang lebih baik.
c.Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
d.Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya
yang berkaitan dengan keselamatan , penilaian efisiensi dan
efektifitas sumber daya yang disediakan.
4/6/2022 14
15. PERSYARATAN
2. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus
menerus, memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan atau
serikat pekerja/serikat buruh.
Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah
ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain
pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang
terkait.
4/6/2022 15
16. 2.4. KEBIJAKAN K3
PERSYARATAN
Penyusunan Kebijakan K3 dilakukan melalui :
a. Tinjauan awal.
b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
Kebijakan K3 paling sedikit memuat :
a. Visi.
b. Tujuan perusahaan.
c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan.
d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan
perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau
operasional.
4/6/2022 16
17. Penetapan kebijakan K3 harus :
a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan.
b. Terttulis, tertanggal, dan ditandatangani.
c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3.
d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh,
tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan.
e. Terdokumentasi, dan terpelihara dengan baik.
f. Bersifat dinamik.
g. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan
tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
4/6/2022 17
18. Untuk melaksanakan kebijakan K3 pengusaha dan/atau pengurus
harus :
a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat
mementukan keputusan perusahaan.
b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan
sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3.
c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab,
wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3..
d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi.
e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4/6/2022 18
20. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan
komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan
dikembangkan.
Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja
harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan
pelaksanaan K3.
4/6/2022 20
25. 3.4. TUJUAN & SASARAN
PERSYARATAN
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkam ditinjau kembali secara
teratur sesuai dengan perkembangan.
Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi :
•Dapat diukur.
•Satuan/ Indikator pengukuran.
•Sasaran pencapaian.
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus
berkonsultasi dengan :
•Wakil pekerja/buruh.
•Ahli K3.
•P2K3,
•Pihak-pihak lain yang terkait.
4/6/2022 25
26. Contoh: Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Tujuan Sasaran Waktu Penanggung
Jawab
1. Potensi Bahaya
Kebisingan
Minimisasi
Paparan
Kebisingan
Maksimal
85 dB
7 Bln • Engineering
2. Penggunaan APD Kedisiplinan
Penggunaan
Meningakat
100 % 3 Bln • HSE
• P2K3
4/6/2022 26
27. 3.5. INDIKATOR KINERJA
PERSYARATAN
Penetapan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter
yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus
merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan
penerapan SMK3.
Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4/6/2022 27
29. 3.7. RENCANA KERJA
Tujuan dan sasaran yang telah dibuat, ditindaklanjuti dengan
Program Kerja.
4/6/2022 29
30. Contoh :
Program Kerja Pengendalian Kebisingan
No. Uraian Jadwal Penanggung
Jawab
Perkembang
an
1. Melakukan pengukuran. Januari K3
2. Memasang dinding
pelindung pada area
Mesin Pompa.
Juni – Juli Engineering
3. Melakukan pemeriksaan
pendengaran semua
pekerja.
Jan – Feb Kesehatan
4. Menyediakan alat
pelindung telinga.
Januari • Logistik
• K3
5. Memasang rambu-rambu. Januari K3
6. Pelatihan Bahaya Bising. Januari Diklat
7. Perbaikan Mesin Pompa. Jan - Maret Teknik
4/6/2022 30
31. Contoh Format Program Kerja SMK3 PT. ABC
PROGRAM KERJA SMK3 PT ABC
TAHUN 2016
Revisi : No. Hal : 1
Bagian :
Lokasi :
Tanggal :
OBJECTIVE
(Tujuan)
TARGET
(Sasaran)
KEGIATAN JADWAL
SELESAI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DAYA
Menimisasi
Paparan
Kebisingan di
Ruang Pompa.
Kebisingan turun
menjadi
maksimal 85 dB
- Mengubah
rancangan
mesin.
- Memasang
peredam.
- Menyediakan
Ear Muff.
7 Bukan - Enggineering.
- Bagian
Kontrak.
- Dana yang
diperlukan
untuk
modifikasi dan
pembelian
APD Rp 25
juta.
Meningkatkan
Kedisplinan
Penggunaan
APD
100 % Pekerja
menggunakan
APD.
- Menyediakan
APD di semua
Seksi.
- Memberikan
sosialisasi.
- Melakukan
survey
berkala.
3 Bulan - Ahli K3.
- P2K3.
- Kebutuhan
APD terlampir.
Disiapkan Oleh :
Ahli K3
Diperiksa oleh :
Manajer K3
Disetujui Oleh :
Direktur Utama
4/6/2022 31
33. 4.1. SUMBER DAYA
PERSYARATAN
4.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA :
Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan
rencana K3.
Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh SDM di
bidang K3, sarana dan prasarana.
SDM harus memiliki :
a.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Srertifikat.
b.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan Surat Izin
Kerja/Operasi dan/atau Surat Penunjukan dari Instansi yang
berwenang.
4/6/2022 33
34. Dalam penyediaan SDM , perusahaan harus membuat prosedur
pengadaan secara efektif, meliputi :
1) Pengadaan SDM sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi
kerja serta kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan melalui
• Sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
• Surat Izin Kerja/Operasi dan/ atau Surat Penunjukan dari
Instansi yang berwenang.
2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada
setiap tingkatan manajemen perusahaan dan
menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi
K3 secara efektif.
4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan
saran para ahli.
5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan
keterlibatan pekerja/buruh secara efektif.
4/6/2022 34
35. PERSYARATAN
4.1.2. KONSULTASI, MOTIVASI, DAN KESADARAN :
Menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/ atau
pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran
dengan melibatkan pekerja/buruh ataupun pihak lain yang terkait di
dalam penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan SMK3 ,
sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan
hasilnya.
Dalam melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran SMK3 ,
pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada
tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia,
ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat
mencederai dan melukai pada saat bekerja serta pemahaman
sumber bahaya tersebut.
Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah
tindakan yang mengarah terjadinya insiden.
4/6/2022 35
36. PERSYARATAN
4.1.3. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT:
Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelasanaan
K3 harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara :
• Menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan
tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3.
• Menunjuk SDM yangb berwenang untuk bertindak dan
menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen,
pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
meliputi :
@ Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus
memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya
sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan
jenis kegiatan dalam perusahaan.
@ Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja
sebagi sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk
untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3.
4/6/2022 36
37. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan
setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang
berpengaruh terhadap sistem dan program K3.
Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi
yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
4/6/2022 37
38. PERSYARATAN
4.1.4. PELATIHAN DAN KOMPETENSI:
Pelatihan dan kompetensi kerja dilaksanakan dengan
melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar
kompetensi K3.
Standar kompetensi kerja K3 dapat didentifikasi dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dengan :
• Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada.
• Memeriksa uraian tugas dan jabatan.
• Menganalisis tugas kerja.
• Menganalisis hasil inspeksi dan audit.
• Meninjau ulang laporan insiden. Dan menjadi dasar
pertimbangan dalam penerimaan, seleksi, dan penilaian
kinerja.
Hasil identifikasi kompetensi kerja digunaka sebagi dasar
penentuan program pelatihan yang harus dilakukan
4/6/2022 38
39. LANGKAH PENGEMBANGAN PELATIHAN K3
4/6/2022 39
Catatan
Kecelakaan
Survey
Analisis Jabatan
Analisis
Kebutuhan
Pelatihan
Tujuan dan
Objectif
Tujuan
Pembelajaran
Laksanakan
Pelatihan
Evaluasi
Peningkatan
Identifikasi
Kerja Kritis
1
3
4
2
5
6
7
8
1
9
10
40. 4.2. PRASARANA
PERSYARATAN
Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
Organisasi/unit yang bertanggungjawab di bidang K3.
Anggaran yang memadai.
Prosedur Operasi/ kerja, informasi, serta pelaporan dan
pendokumentasian, instruksi kerja.
4/6/2022 40
41. HIRARKI SISTEM DOKUMENTASI K3
4/6/2022 41
I
II
III
IV
Manual
SMK3
Prosedur
SMK3
Petunjuk
Kerja ( SOP)
Formulir,
Daftar Periksa
42. 4.3. KEGIATAN K3
PERSYARATAN
Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan
kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 paling sedikit
meliputi :
Tindakan pengendalian.
Perancangan (design) dan rekayasa.
Prosedur dan isntruksi kerja.
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
Pembelian/pengadaan barang/jasa.
Produk akhir.
Upya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana
industri.
Rencana dan pemulihan keadaan darurat.
4/6/2022 42
43. • 3
4/6/2022 43
Kegiatan point a s/d f dilaksanakan berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
Kegiatan f dan g dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya
investigasi, dan analisis kecelakaan.
44. 4.4. PROSEDUR MANAJEMEN
A. PROSEDUR MANAJEMEN (LEVEL II)
Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengaturan penerapan
elemen-elemen SMK3 misalnya :
Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
Prosedur pembinaan dan pelatihan.
Prosedur dokumentasi.
Prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden.
Prosedur audit internal.
Prosedur tinjauan manajemen.
4/6/2022 44
45. 4/6/2022 45
B. PROSEDUR OPERASIONAL (LEVEL III).
Berkaitan dengan operasional atau penerapan dari
prosedur nanajemen tersebut yang lebih bersifat teknis ,
misalnya :
Prosedur melakukan Job Safety Analysis.(JSA)
Prosedur melakukan pemeriksaan insiden.
Prosedur pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR).
47. 5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERSYARATAN :
Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 .
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan,
pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh
SDM yang kompeten.
Jika perusahaan tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan
pemantauan dan evaluasui kinerja K3 maka perusahaan dapatr
menggunakan jasa pihak lain.
Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja k3 dilaporkan kepada
pengusaha.
Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja k3 digunakan untuk
melakukan tindakan perbaikan.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
standar.
4/6/2022 47
48. 4/6/2022 48
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
dilaksanakan di perusahaan meliputi :
a. Pemeriksaan, pengujian, dan
pengukuran.
b. Audit internal SMK3
49. 5.1. PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN
PERSYARATAN :
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan
dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta
frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan
dan standar yang berlaku.
Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum
meliputi:
• Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan
keahlian yang cukup.
• Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang
berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen,
tenaga kerja, dan kontraktor kerja yang terkait.
• Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus
digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3.
• Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat
ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil
pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran.
4/6/2022 49
50. 5.2. PENYELIDIKAN INSIDEN
PERSYARATAN :
Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk
menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden.
Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
4/6/2022 50
5.3. AUDIT INTERNAL SMK3
PERSYARATAN :
Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk
mengrtahui keefektifan penerapan SMK3.
Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen
oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan
menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
51. PERSYARATAN :
Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit
eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini
(PP 50 Thn 2012) dan pelaporannya dapat menggunakan format
laporanyang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
Frekuensi audit harys ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil
audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di
tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam
proses tinjauan ulang manajemen.
Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk
tindakan perbaikan dan pencegahan.
Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit internal SMK3 dijamin
pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak
manajemen.
4/6/2022 51
53. 6. 1. TINJAUAN ULANG
PERSYARATAN :
a. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang
berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha
dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus :
1.Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara
berkala.
2.Tinujauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3
terhadap seluruh kegiatan serta produk barang dan jasa,
termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
b. Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi :
1. Evaluasi terhadap kebijkaan K3.
2. Tujuan, sasaran , dan kinerja K3.
3. Hasil temuan audit SMK3.
4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk
pengembangan SMK3.
4/6/2022 53
54. 6. 2. PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
PERSYARATAN :
Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan
pertimbangan :Perubahan peraturan perundang-undangan.
1. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
2. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
3. Perubahan struktur organisasi perusahaan.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
epidemiologi.
5. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
6. Adanya pelaporan dan /atau adanya saran dari pekerja/buruh.
4/6/2022 54
56. 1. KEBIJAKAN K3
No. Tugas Status
1. Buat kebijakan K3 yang ditandatangani oleh manajemen
puncak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.
2. Dokumentasikan kebijakan K3.
3. Implementasikan kebijakan K3.
4. Komunikasikan kebijkaan melalui berbagai cara seperti
buletin, poster, dll.
5. Sediakan salinan (copy) kebijakan untuk pihak lainnya.
6. Lakukan tinjau ulang secara berkala.
4/6/2022 56
57. 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN
PENGENDALIAN RISIKO
No. Tugas Status
7. Buat prosedur Manajemen Risiko untuk setiap aktivitas,
baik rutin maupun non rutin.
8. Prosedur Identifikasi Bahaya disusun dengan
mempertimbangkan persyaratan.
9. Buat prosedur manajemen perubahan (manajemen of
change)
10. Lakukan identifikasi bahaya untuk setiap kegiatan mulai
dari rancang bangun dan meliputi semua peralatan dan
sarana operasi.
11. Tentukan identifikasi bahaya yang digunakan seperti JSA,
FMEA, Hazops, dll.
12. Lakukan identifikasi perubahan yang ada.
13. Laporan proses manajemen perubahan.
4/6/2022 57
58. 4/6/2022 58
58
14. Lakukan pengendalian bahaya dengan menggunakan
teknik dan hirarki yang disyaratkan.
15. Buat dokumentasi risiko (Risk Register).
16. Buat proses tindak lanjut hasil manajemen risiko
(progress report) dan pemantauannya.
59. 3. PERUNDANGAN
DAN PERSYARATAN LAINNYA
No. Tugas Status
17. Buat prosedur persyaratan perundangan dan syarat
lainnya.
18. Identifikasi semua perundangan dan persyaratan lainnya
yang berlaku bagi perusahaan/organisasi.
19. Buat daftar perundangan.
20. Simpan semua data mengenai perundangan (soft copy
atau hard copy)
21. Komunikasikan persyaratan perundangan yang relevan
kepada semua pihak terkait.
4/6/2022 59
59
60. 4. TUJUAN, SASARAN,DAN PROGRAM K3
No. Tugas Status
22. Buat objectif K3 dalam setiap level dalam organisasi.
23. Buat dokumentasi objectif dan target.
24. Buat program K3 sesuai dengan persyaratan.
25. Dokumentasikan program K3.
26. Buat progress report kemajuan program K3.
27. Lakukan tinjau ulang program kerja secara berkala
(misalnya setiap 6 bulan)
4/6/2022 60
61. 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
No. Tugas Status
28. Tetapkan tanggung jawab manajemen.
29. Buat program keterlibatan manajemen dalam K3,
misalnya program inspeksi, meeting, dll.
30. Dokumentasikan peran dan tanggung jawab.
31. Tunjuk wakil manajemen (MR) dengan SK atau bentuk
lainnya.
32. Informasikan nama dan tanggung jawab wakil manajemen
tersebut.
33. Tetapkan prosedur mengenai tanggung jawab K3 dari
pekerja.
34. Masukkan tanggung jawab dalam uraian jabatan semua
pekerja termasuk manajemen.
4/6/2022 61
62. 6. PELATIHAN DAN KOMPETENSI
No. Tugas Status
35. Buat prosedur mengenai kompetensi.
36. Buat daftar pekerjaan (task) yang membutuhkan
kompetensi tertentu.
37. Buat daftar/sertifikat kompetensi yang sudah dimiliki.
38. Buat prosedur pelatihan.
39. Buat Training Need Analysis (TNA)
40. Buat rencana pelatihan.
41. Lakukan pelatihan K3 sesuai kebutuhan.
42. Buat prosedur mengenai kepedulian K3.
43. Buat program untuk meningkatkan kesadaran K3,
misalnya Behavior Based Safety (BBS).
4/6/2022 62
63. 7. KOMUNIKASI
No. Tugas Status
44. Buat prosedur komunikasi dan konsultasi.
45. Susun program dan sarana komunikasi yang digunakan.
46. Buat dokumentasi semua komunikasi yang dilakukan.
47. Buat prosedur partisipasi sesuai persyartaan.
4/6/2022 63
64. 8. DOKUMENTASI
No. Tugas Status
48. Buat prosedur dokumentasi sesuai persyaratan.
49. Siapkan sistem dokumentasi (folder) dan filing system.
50. Buat prosedur pengendalian dokumen.
51. Buat daftar rekaman yang perlu dikendalikan.
52. Buat prosedur pengendalian rekaman.
53. Simpan dengan baik semua rekaman dan buat daftar
rekaman.
4/6/2022 64
65. 9. KEGIATAN PENGENDALIAN
No. Tugas Status
54. Buat prosedur operasi.
55. Buat identifikasi kegiatan/pekerjaan yang mengandung
risiko yang perlu dikendalikan.
56. Buat JSA atau Task Risk Assesment untuk setiap
kegiatan berbahaya.
57. Buat Safety Work Practices untuk setiap kegiatan
berbahaya.
58. Buat dan laksanakan sistem Izin Kerja untuk kegiatan
berbahaya, misalnya Hot Work Permit.
59. Buat instruksi kerja yang diperlukan untuk kegiatan
berbahaya.
4/6/2022 65
66. 4/6/2022 66
60. Lakukan inspeksi K3 berkala di setiap tempat kerja.
61. Buat dokumentasi Buku Manual K3
62. Distribusikan Manual K3.
67. 10. TANGGAP DARURAT
No. Tugas Status
63. Buat prosedur tanggap darurat.
64. Buat Tim Tanggap Darurat.
65. Buat petunjuk keadaan darurat sesuai dengan
kebutuhan di setiap tempat kerja.
66. Sediakan fasilitas tanggap darurat sesuai dengan
kebutuhan di setiap tempat kerja.
67. Adakan latihan tanggap darurat.
68. Lakukan audit tanggap darurat berkala (minimal 1 tahun
sekali)
4/6/2022 67
68. 11. PENGUKURAN KINERJA
No. Tugas Status
69. Buat prosedur pengukuran dan pemantauan.
70. Buat statistik kecelakaan/kejadian.
71. Buat dokumentasi kecelakaan dan kejadian.
72. Distribusikan statistik kecelakaan.
73. Buat Annual Report K3
74. Identifikasi semua lingkungan dan peralatan yang
memerlukan pengukuran.
75. Identifikasi peralatan pengukuran yang ada.
76. Lakukan pengukuran dan buat laporannya.
4/6/2022 68
69. 12. PEMENUHAN, INSIDEN, DAN
PERBAIKAN.
No. Tugas Status
77. Lakukan audit pemenuhan perundangan dan
persyaratan lainnya.
78. Buat action plan untuk memenuhi persyaratan
perundangan yang diperlukan.
79. Dokumentasikan dan simpan hasil evaluasi.
80. Buat prosedur penyelidikan kecelakaan.
81. Buat formulir pelaporan kecelakaan dan insiden lainnya.
82. Buat Tim Investigasi Kecelakaan.
83. Laksanakan investigasi untuk setiap kejadian dan buat
laporannya.
4/6/2022 69
70. 4/6/2022 70
No. Tugas Status
84. Buat sistem Data Base kecelakaan kerja yang mudah
diakses.
85. Buat prosedur untuk tindakan koreksi (Corrective Action
Request / CAR)
86. Lakukan evaluasi ketidaksesuaian.
87. Buat CAR untuj ketidaksesuaian.
88. Buat progress report penyelesaian ketidaksesuaian.
71. 13. AUDIT INTERNAL
No. Tugas Status
89. Buat prosedur intenal audit.
90. Bentuk Tim Audit.
91. Adakan pelatihan audit.
92. Lakukan audit di semua kegiatan.
93. Buat dan simpan laporan audit.
4/6/2022 71
72. 14. TINJAUAN MANAJEMEN
No. Tugas Status
94. Buat prosedur tinjauan manajemen.
95. Buat rencana tinjauan manajemen.
96. Simpan hasil tinjauan manajemen dengan baik.
97. Adakan tinjauan manajemen.
98. Buat notulen rapat tinjauan manajemen.
99. Komunikasikan hasil tinjauan manajemen ke semua
pihak.
100. Adakan perbaikan berdasarkan hasil tinjauan
manajemen, audit, dan HIRAC.
4/6/2022 72
74. 9.1. PENGAWASAN & PEMBINAAN
PERSYARATAN
Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga
audit independen yang ditunjuk oleh Menteri
(Ketenagakerjaan ) atas permohonan perusahaan.
Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi,
wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai
ketentuan peraturan perundangan.
Pengawasan SMK3 dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi, dan/atau
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
4/6/2022 74
75. Pengawasan meliputi :
1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
2) Organisasi.
3) Sumber Daya Manusia.
4) Pelaksanaan peraturan perundangan bidang K3.
5) Keamanan bekerja.
6) Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan
SMK3.
7) Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri.
8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9) Tindak lanjut audit.
4/6/2022 75
76. 9.2. AUDIT EKSTERNAL SMK3
PERSYARATAN
Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi :
1)Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
2)Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3.
3)Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak.
4)Pengendalian dokumen.
5)Pembelian dan pengendalian kontrak.
6)Keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
7)Standar pemantauan.
8)Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9)Pengelolaan materian dan perpindahannya.
4/6/2022 76
77. 4/6/2022 77
10) Pengumpulan dan penggunaan data.
11) Pemeriksaan SMK3.
12) Pengembangan keterampilan dan kemampuan.
Penilaian penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman
yang tercantum dalam Lampiran II (PP 50 Th 2012).
Hasil audit dilaporkan kepada Menteri (Ketenagakerjaan)
dengan tembusan disampaikan kepada Menteri pembina
sektor usaha , Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai
pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
Bentuk laporan Audit tercantum dalam Lampiran III (PP
50 Th 2012)
78. 9.3. PENILAIAN TINGKAT PENERAPAN
SMK3
4/6/2022 78
Kategori
Perusahaan
Tingkat Pencapaian Penerapan
0 – 59 % 60 – 84 % 85 – 100 %
Tingkat Awal
(64 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan
Tingkat Transisi
(122 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan
Tingkat Lanjutan
(166 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan